Pemerintah Harus Bikin Kuburan

ShareRIAUSILIP - Kejadian penemuan mayat tanpa kepala (Mr X) beberapa waktu lalu di bekas lubang camui lokasi penambangan Kampung Melintang, Dusun Mapur, Desa Mapur Kecamatan Riau Silip memang masih meninggalkan tanda tanya misterius.
Namun terlepas dari belum diketahui siapa identitas korban, pelaku dan dimana kepalanya ada hal yang sangat memprihatinkan pada korban.
Jenazah Mr X yang sudah meninggal dan dibungkus kain kafan tanpa kepala sempat ditolak beberapa  masyarakat untuk dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) karena berbagai alasan. Menyikapi hal ini Kepala Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip Ferdy H Karindra merasa sangat prihatin dengan kondisi itu terlebih korban yang tidak tau apa-apa dan pastinya tidak menginginkan kejadian itu menimpanya.
"Sebenarnya korban tidak tau menahu, kondisinya sudah demikian. Kita melihat hari sisi kemanusiannya, anjing matipun terkadang kita kuburkan dengan begitu baik. Nah, ini manusia tentunya harus lebih kita perhatikan lebih manusiawi," ungkapnya prihatin.
Dalam hal ini ia tidak menyalahkan siapapun, baik korban maupun warga  yang menolak untuk dikuburkan di TPUnya,  karena memang semua punya pertimbangan masing-masing. Namun, pemerintah juga ada baiknya memikirkan permasalahan ini misalkan dengan penyiapan lahan khusus atau bila perlu ada petugasnya juga yang mengurusi jenazah sehingga bila terjadi hal serupa tidak ada lagi jenazah yang ditelantarkan.
"Kalau disiapkan lahan khusus untuk pemakaman korban yang tidak diketahui identitasnya mungkin lebih baik. Tidak usah luas  cukup satu hektar, saya rasa sepuluh tahun tidak habis. Kita memandang sisi kemanusiaannya, kalau Pemkab Bangka melakukan itu mungkin dipandang daerah lain sebagai daerah yang sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan bisa menjadi contoh yang baik," sarannya.
Lebih lanjut ia katakan kejadian yang menimpa Mr X memang tidak semua orang mau mengalami dan apa yang dialaminya adalah sesuatu yang sangat menyedihkan karena sampai dalam keadaan mati akhirnya menjadi sebatang kara dengan kondisi yang mengenaskan. Dengan perhatian semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat mungkin korban tidak  merasa terlalu sia-sia dan ditelantarkan meninggalnya.
"Bayangkan kalau yang mengalaminya adalah kita sendiri atau keluarga kita sangatlah sedih rasanya sudah meninggal demikian, dikuburkan tidak ada yang menerima," tutur Ferdy. (trh)

Read More

Marah, Bupati Tunjuk Hidung

ShareSUNGAILIAT - Bupati Bangka Yusroni Yazid mengaku kecewa terhadap rencana pembangunan pasar rakyat modern Sungailiat yang hingga kini belum terealisasi.
Padahal kata dia mengaku sudah mendatangai surat kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) di hadapan langsung Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan beberapa waktu lalu.
      "Saya kecewa dengan kinerja ini sepertinya tidak ada tindak lanjutnya dari staf, padahal saya sudah menandatangi MoU yang sudah satu bulan lebih," kata Bupati di Sungailiat, Senin (10/10) menanggapi rencana pembangunan pasar rakyat modern Sungailiat.
     Ia mengakui sudah tiga kali menanyakan perihal tersebut langsung ke Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka, tetapi sampai sekarang belum ada gerakannya.
     Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperidagkop) Kabupaten Bangka, Ahmad Rizal mengatakan, pembangunan pasar rakyat modern Sungailiat tetap dilaksanakan seperti rencana awal hanya saja semua itu membutuhkan proses yang tidak sebentar.
     "Proses yang kami lakukan itupun tidak sederhana karena melibatkan banyak instansi dan berbagai macam persiapan lainnya terutama persiapan fisik," jelasnya.
     Ia mengatakan, salah satu proses yang sedang dilakukannya adalah mempersiapkan berkas administrasi untuk diajukan ke DPRD Kabupaten Bangka meminta persetujuan kerjasama dan penghapusan aset.
     "Sejumlah aset tersebut sedang kita data atau hitung dan nantinya menjadi pertibangan bagi DPRD apakah sudah layan dihapuskan atau belum," jelasnya.
     Setelah diajukan ke DPRD Kabupaten Bangka kata Rizal, kewenangan selajutnya diserahkan ke DPRD namum paling tidak langkah awal memenuhi administrasi sebaik mungkin.
     "Saya berharap dengan proses tersebut nantinya tidak terjadi hal-hal yang tertinggal, serta penyesuaian Anggaran Pendapatan daerah (APBD) sekarang untuk mempersiapkan relokasi para pedagang," ujarnya.
     Rizal mengatakan, pekerjaan ini harus teliti dan membutuhkan waktu karena jangan sampai dikemudian hari malah menjadi bahan penyesalan.
     "Sampai sejauh ini belum ditemukan rumah toko (ruko) milik pribadi dan semuanya masih milik pemerintah Kabupaten Bangka, dan terlebih dahulu akan kami dicek ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)," jelasnya.
     Ia tidak mengharapkan, pembangunan pasar rakyat modern Sungailiat nantinya tidak bermanfaat lantaran dikerjakan dengan terburu-buru.
     "Meningat pembangunan ini merupakan kerjasama tim, maka kami tidak bisa menjanjikan apakah pekerjaannya selesai akhir tahun ini atau tidak," katanya.
     Pembangunan pasar rakyat moder Sungailiat, rencananya didanai oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPBD) yang besarnya mencapai lebih Rp 2 miliar  melalui Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) PT Timah.
     Dalam perencana awal yang sebelumnya disampaikan pihak KJUB kepada sejumlah pedangan  pasar tersebut dibangun dengan luas 12.357,96 meter persegi meliputi, bangunan ruko, runag toko, ruang los atau meja dan lantai sirkulasi atau aksesibilitas. (cr03)
   
   

Read More

Dewan tak Mau jadi Sasaran Tembak

ShareSementara itu, soal keseriusan Pemda Bangka untuk membangun pasar modern Sungailiat selain mendapat pertanyaan dari Bupati, juga dapat sorotan dari anggota DPRD Bangka.
Adalah, Ketua Komisi B Hendara Yunus mempertanyakan komitmen itu, Senin (10/10).
Kata Hendra DPRD Bangka melalui Komisi B sudah sejak dari awal mendukung pembangunan tersebut. "Dan sebagian besar dari anggota komisi bahkan turut hadir saat dilakukan penandatangan MoU oleh Menteri Koperasi dan UMKM beberapa waktu lalu," katanya.
Makanya dewan sangat berharap rencana untuk pembangunan pasar semi modern tersebut untuk segera dilaksanakan, karena wakil rakyat sendiri sudah bisa mendengar keluhan dan pertanyaan dari pedagang kepada mereka, tentang kapan realisasi pasar itu.
Tambah Hendra, kalau masih ada kendala dalam hal administrasi, sebaiknya dinas terkait untuk segera untuk mengatasinya dan itu bukan wewenang dewan untuk menyesesaikan.
"Cuma tugas kami untuk meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera menyelesaikan terkait masalah administrasi yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Hendra.
Sehingga pelaksanaan pembangunan pasar semi modern itu dapat segera dilaksanakan, katanya jangan sampai molor terus yang akhirnya tidak terlaksana seperti halnya pada tahun sebelumnya.
"Dan masyarakat jadi kecewa dan jadi sasaran pasti kita yang di DPRD," kata Hendra.
Maka dari itu kata dia, dalam beberapa waktu mendatang akan menjadwalkan rapat banmus juga komisi untuk rapat dengan dinas terkait untuk membicara sejauh mana persiapan administarasi dan pelaksanaan MoU dari pihak pemerintah daerah, dalam upaya untuk merealisai pembangunan semi modern tersebut.
Sementara Wakil Ketua DPRD H Kemas Herman Susilo merasa sedikit geram dengan lamban gerak dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan proses administrasi menyangkut rencana dari pembangunan semi modern tersebut.
Kata Herman, dewan wajar kecewa karena apa yang telah mereka perjuangkan untuk Kabupaten Bangka memiliki sebuah pasar yang lebih baik dari yang ada sekarang sudah maksimal.
"Karena dari jaman saya kecil sampai sekarang kondisi pasar ikan Sungailiat tidak berubah dan masih seperti itu-itu saja," keluhnya.
Nah, kata dia kalau memang pemerintah daerah tidak memiliki keseriusan untuk membangunan, deawn akan menghadapi lPDP untuk membatalkan bantuan tersebut.
Sehinggga masyarakat jangan sampai bertanya tanya, di samping itu jangan sampai DPRDd yang disalahkan dengan pembatalan tersebut.
"Maka, kan jelas yang lamban itu pihak DPRD atau pemerintah untuk memperjuangakan pembangunan," ujarnya nada kesal.
DPRD berharap agar ada keterbukaan dari pemerintah daerah kalau siap katakan siap kalau tidak katakan tidak.
"Jangan sampai masyarakat terus bertanya-tanya gimana kinerja dewan selama ini," tandas Herman. (j0i)

Read More

Panggil Warganya Malam Hari

ShareBELINYU - Untuk mengejar target suksesnya program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Belinyu, pihak Kecamatan melakukan jadwal khusus bagi para warga yang berada di dalam Kota Belinyu.
Para Warga perkotaan ini dipanggil dengan jadwal pada malam hari pada jam 7-9 malam mulai minggu ini.
Menurut Camat Belinyu, Yeri S.Sos kepada Radsul di rumah Dinas Camat Belinyu tujuan pemanggilan pada malam hari ini karena luasnya Kecamatan Belinyu ditambah banyaknya jumlah wajib KTP yang akan dipanggil untuk program e-KTP ini. Sementara untuk warga yang di luar perkotaan Belinyu tetap akan dipanggil pada siang hari.
"Kita akan tambah jam kerja pada malam hari untuk memanggil warga yang ada di perkotaan seperti warga kelurahan Kuto Panji, Air Jukung, Bukit Ketok. Untuk siang harinya kita akan berikan kesempatan kepada warga yang jauh karena kalau semuanya  siang hari bisa jadi tidak terkejar targetnya," terang Yeri.
Dijelaskannya selama ini program e-KTP di Kecamatan Belinyu para operator sudah bekerja maksimal sehingga untuk mengantisipasi kelelahan rencananya sistem kerja akan diatur dengan shif.
Sementara kemampuan alat yang ada dua unit juga sangat diperhatikan karena khawatir akan over dan error bila dipaksakan.
Kecamatan Belinyu merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Kabupaten Bangka setelah Kecamatan Sungailiat dengan wajib KTP sekitar 32.000 jiwa lebih yang tersebar di 3 kelurahan dan 6 desa.
Untuk itu mengingat ada beberapa desa yang dusunnya sangat terpencil prioritas pada siang hari untuk pemanggilan wajib KTP adalah warga diluar perkotaan sedangkan warga perkotaan akan disiasati dengan penambahan jam kerja pada malam hari.
Sejauh ini tidak ada kendala yang sangat berarti hanya saja listrik yang sering mati terkadang menjadi kendala dalam pelaksanaan operasionalnya. Para operator pada hari biasa bekerja melayani wajib KTP pada pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB setiap harinya dan mulai minggu ini akan ditambah jam pada malam hari.
"Sampai sekarang ada sekitar seribu lebih wajib KTP yang sudah terlayani dan akan menambah jam kerja itu pada malam hari jam 7 sampai jam 9 bagi warga perkotaan untuk meningkatkan pencapaian target setiap harinya," pungkasnya. (trh)

Read More

Jangan Coba Persulit Masyarakat

ShareSUNGAILIAT - Untuk mengurus sebuah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memang ada susahnya, terutama di bagian tekhnis gambar, namun hal tersebut bukan alasan dinas terkait untuk mempermainkan menjadi sebuah pungutan liar.
Hal itu dikemukakan oleh salah satu anggota DPRD Bangka, Agung Setiawan.
"Yang berhubungan dengan pembuatan IMB memang kompleks, karena terkait dengan unsur tekhnis di dalamnya, salah satunya persyaratan adalah gambar bangunan," kata Agung.
Nah, gambar bangunan ini yang selama ini menjadi permasalahan yang tidak dimengerti oleh masyarakat, terutama masyarakat yang bukan dari jasa konstruksi, karena dalam membuat gambar harus melalui aturan tekhnis terkait dengan aturan Undang-undang Pembangunan/Jasa Konstruksi, yaitu UU no 18 tahun 1999.
Dan katanya hal inilah sering jadi masalah karena sebuah gambar yang diajukan untuk pembutan izin IMB tersebut setelah disampaikan, oleh Dinas Pekerjaan Umum belum memenuhi persyaratan, sehingga perlu dilakukan penggambaran ulang.
"Dan cuma permasalahanya kita minta kepada DPU dalam penggambaran ulang ini jangan dimanfaatkan untuk memungut biaya yang berlebihan. Kita harap tarif jasa itu berdasarkan kerelaan dari masyarakat, apalagi terkait dengan gambar-gambar bangunan yang sederhana, dan jangan dengan kondisi ini malah dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi," pinta Agung.
Tambah dia untuk pembuatan gambar bisa dilakukan oleh dinas selaku unsur tekhnis atau konsultan perencanaan, baik perorangan atau yang telah berbentuk badan hukum, asalkan konsultan mempunyai sertifikat perencanaan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait.
Pun demikian dengan unsur tekhnis yang ada di dinas.
Sementara unsur tekhnis sendiri hanya bisa untuk membuat gambar yang sedehana. "Kalau sudah bangunan komplek seperti 4 atau 5 lantai sudah melibat konsultan yang berbadan hukum, dan tidak bisa dikerjakan oleh unsur tekhnis di dinas pekerjaan umum, nah itu wajar kalau timbul biaya lain karena membayar jasa untuk konsultan," ungkapnya.
Nah, ke depan diharapkan hal-hal semacam ini perlu diperhatikan, terkait masalah biaya untuk gambar harus ada aturan yang jelas untuk biayanya.
Sehingga nanti kata dia tidak terjadi doble teks untuk pembiayaan untuk membuat IMB, terlebih pemkab telah memiliki perda yang baru sehingga dinas terkait jangan pernah mempersulit masyarakat yang ingin mengurus perizinan.
"Apalagi bagi masyarakat masyarakat kecil, permudahkan dan bantu mereka karena kita sudah digaji pemerintah untuk melayani masyarakat, jadi intinya jangan pernah untuk mempersulit masyarakatlah," tandas Agung. (j0i)

Read More

HNSI Ancam Bergerak Sendiri

ShareSUNGAILIAT - Tak bosannya Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka, Ratno Daeng Napiwali meminta agar pertambangan ilegal di wilayah perairan Air Kantung agar segera ditindak tegas.
Nah, jika saja hasil razia yang dilakukan tidak maksimal maka HNSI mengancam akan turun sendiri untuk menertibkan aktifitas penambangan. "Apabila setelah dilakukan penertiban ternyata masih ada kegiatan penambangan, di wilayah muara Air Kantung tersebut, kami yang akan turun langsung," ancamnya.
"Kita minta kepada tim gabungan penertiban terkait dengan pertambangan ilegal di seputaran wilayah perairan Air Kantung yang baru melakukan aktifitas, agar ditindak tegas," kata Ratno.
Diharapkan Ratno, aktifitas penertiban yang dilakukan oleh timgab jangan hanya sebatas untuk menyenangkan masyarakat, tapi perlu ada tindakan tegas terhadap para pelaku penambangan itu sendiri, terutama terhadap para penambang yang berasal dari luar Bangka.
Karena menurut dia aktifitas penambangan yang mereka lakukan sudah jelas melanggar peraturan perundangan –undangan baik itu dari aturan daerah, mauoun perundang undangan pertambangan.
"Karena dari perda jelas mereka telah membuat suatu pemukiman baru dan dari UU tidak diperbolehkan, untuk itu kita dari HNSI minta para penambang untuk diberi sanksi tegas sehingga ada efek jera," pinta dia lagi.
HNSI dan para nelayan sesungguhnya tidak mau melihat ada aktifitas penambangan timah ilegal beraktifitas di seputaran perairan Air Kantung, karena daerah itu merupakan daerah vital yang digunakan untuk nelayan.
Apalagi bakal dihadapkan pada bulan utara atau bulan paceklik, karena kita prediksi alur itu akan semakin menyempit, lalu pada akhirnya tertutup, seperti terjadi pada tahun sebelumnya," ulas Ratno.
Tambah dia, akibat menyempitnya alur tersebut aktifitas jalur lintas kapal nelayan terganggu dan musibah kecelakaan kapal nelayan berisiko tinggi.
"Maka untuk itu setelah penertiban dari timgab ini kita minta tidak ada lagi aktifitas penambangan timah ilegal di kawasan tersebut," harapnya. (j0i)

Read More

Istri Murka, 3 Cafe Dibakar

ShareBELINYU - Ibu-ibu Rumah Tangga (IRT) mengamuk di kawasan parit 19, Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu pada Minggu sore lalu.
IRT yang berjumlah sekitar 100 orang ini membakar 3 tempat hiburan (Kafe) remang-remang setelah tersulut emosi karena kesal suaminya tidak pulang.
Kejadian bermula saat seorang suami, Ik (40), tak pulang-pulang ke rumah karena diyakini main gila dengan wanita pelayan kafe dan menginap di salah satu kafe.
Sama dengan beberapa suami istri lainnya yang serupa akhirnya para IRT  menjadi berang, lalu dengan menumpangi kendaran bermotor mereka  mendatangi kafe dan  berteriak-teriak menguak  semarahan yang tak tertahan lagi.
Setelah itu para ibu-ibu langsung merusak dan membakar tiga kafe yang ada di tempat itu, seketika api berkobar melalap habis cafe yang kerap dijadikan karaoke dan esek-esek oleh para lelaki hidung belang.
Spontan akibat kejadian itu para penghuni kafe yang mayoritas wanita muda lari terbirit-birit dengan sangat ketakutan sedangkan pemilik kafe hanya bisa melihat api melalap habis kafenya tak bisa berbuat apapun atas kemarahan para ibu-ibu yang sudah mencapai ubun-ubun ini.
Sesaat usai kejadian Kepolisian Sektor Belinyu segera bertindak sigap mengamankan lokasi kejadian untuk menghindari amuk massa yang lebih besar. Seluruh anggota Polsek Belinyu dikerahkan ke lokasi Parit 19. Massa dibubarkan dan pemilik kafe diamankan untuk dimintai keterangan.
Kapolsek Belinyu Kompol Adam Erwindi, SIK yang saat kejadian bersama anggotanya sedang fokus mengamankan situasi kunjungan peserta Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari yang datang  ke Belinyu saat mendengar kerusuhan tersebut Kapolsek langsung mengerahkan kekuatan untuk mengantisipasi amuk massa lebih besar.
"Tindakan yang kami dilakukan yaitu mengamankan tempat kejadian perkara dan membubarkan massa, serta memadamkan api di tiga warung (kafe). Mengambil BB (barang bukti) dan pendataan serta memeriksa para pemilik warung dan saksi-saksi lainnya. Anggota kita masih siaga di lapangan. Situasi berhasil diamankan dan dinyatakan sudah kondusif," jelas Adam Erwindi seizin Kapolres Bangka AKBP Asep Ahdiatna, SIK, MH saat dihubungi Radsul Minggu (9/10) petang.
Dikatakan Kapolsek diperkirakan massa berjumlah seratus orang lebih yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak. Massa sebagian besar besar dari Jalan Lurus dan Stasiun 6 Kelurahan Bukit Ketok. Terdapat tiga  kafe yang dibakar massa yakni kafe milik Mail, Afif dan Erni.
Kapolsek juga tidak menampik adanya  informasi masyarakat yang menyebutkan kafe tersebut adalah karoeke esek-esek dan terdapat prostitusi terselubung. Tempat itu sudah berulang kali dirazia tim gabungan Polres Bangka, Sat Pol PP, Polsek Belinyu dan Pihak Kecamatan namun tetap saja masih beraktifitas.
"Tempat itu sudah berulang kali dirazia oleh tim gabungan tapi masih saja membandel. Kami mengimbau masyarakat jangan main hakim sendiri, serahkan persoalan ini kepada pihak yang berwenang. Mari kita ciptakan situasi menjadi kondusif," kata Kapolsek.
Senada dengan Kapolsek, Camat Belinyu Yeri S.Sos mengatakan pihaknya  sudah sering mengelar razia terhadap  kafe-kafe di kawasan Parit 19 Desa Gunung Pelawan, namun tetap saja pada akhirnya selalu jalan kendati tidak memiliki izin.
"Sudah beberapa kali kita  merazia kafe-kafe itu dalam tim gabungan. Bahkan Pol PP sudah menyita minuman beralkohol yang dijual di tempat itu. Kafe ini tak punya izin, tapi tetap saja jalan," kata Yeri saat dihubungi Radsul, Minggu (9/10).
Sementara Bupati Bangka, H. Yusroni Yazid, SE menginstruksikan Camat Belinyu untuk segera menertibkan kafe esek-esek yang meresahkan para ibu rumah tangga. Dikatakannya Kecamatan Belinyu peran ibu-ibu sangat besar yang bisa menggerakkan massa untuk melakukan gerakan bila ada kezholiman.
"Biar fisiknya lemah wanita bisa membolak-balikkan tegaknya sebuah bangsa. Jika baik prilaku wanitanya baiklah bangsa itu sebaliknya jika buruk prilaku wanitanya buruklah negara itu," tandas Yusroni. (trh)

Read More

Lagi, PLN "Setrum" Pelanggan

ShareRIAUSILIP - Beberapa masyarakat pelanggan PLN  terperanjat saat hendak membayar rekening PLN.
Pasalnya tagihan rekening PLN pada bulan ini melonjak mencapai tiga kali lipat dari bulan sebelumnya.
Salah satunya yang dialami warga Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Sunaryani yang mempertanyakan rekening listriknya yang sebesar 2.300 watt yang biasanya hanya membayar sekitar Rp 800.000 membengkak menjadi jutaan rupiah.
"Saya bingung bisa menjadi Rp 7 juta. Dak sangguplah kalau bayar segitu," ungkapnya.
Hal serupa juga dialami oleh Ita (26) pelanggan PLN asal Desa Air Ruai Kecamatan Pemali,  ia terkejut saat melihat tagihan yang mencapai Rp.1.279.000,- saat hendak membayar keloket pembayaran PLN di Koperasi Unit Desa Air Ruai Senin (10/10) kemarin.
"Biasanya paling sekitar tiga ratus ribuan setiap bulannya sekarang sebulan lebih jauh sekali naiknya, saya terpaksa menunda pembayarannya," keluh Ita kepada Radsul kemarin di Pemali.
Saat itu ia tidak jadi membayar karena tagihan yang begitu besarnya, akhirnya oleh petugas loket PLN KUD Air Ruai disarankan untuk menanyakan ke PLN Ranting Sungailiat sambil mencatat angka terakhir yang tertera  pada meteran KWH miliknya. Hal tersebut juga ternyata dialami warga Sungailiat lainnya.
Salma terkejut saat melihat rekening pembayaran listriknya membengkak menjadi Rp 800.000 lebih. Hatinya sedih karena bila harus membayar ia terpaksa  harus menunggak pembayaran uang sekolah anaknya, sebab setiap bulan biasanya ia hanya membayar rekening listrik sekitar Rp 80.000 hingga Rp 100.000 saja.
"Kalau masih Rp 200.000 saya bayar tapi kalau sudah Rp 800.000 lebih saya tak sanggup lagi bayarnya. Uang sekolah anakku terpaksa dak dibayar untuk bayar listrik ni," keluh Salma.
Untuk itu, Senin (10/10) ibu rumah tangga ini langsung mendatangi Kantor PLN Ranting Sungailiat guna menanyakan melonjaknya pembayaran rekening listrik miliknya. Ternyata tidak hanya Ita, Salma, dan Sunaryani yang mengalami, beberapa warga  memiliki keluhan yang sama atas melonjaknya pembayaran rekening listrik ini.
Menurut para pelanggan yang ada  berdasarkan catatan rekening listrik yang diterima tidak sesuai dengan angka yang tertera di  kwh yang terpasang di rumahnya. Setelah mereka membawa bukti berupa foto angka yang tertera di kwh listrik kepada petugas bagian keluhan pembayaran listrik ke Kantor PLN Ranting Sungailiat, jawaban yang mereka terima dari petugas untuk bulan November ia tetap membayar sesuai tagihan karena sudah terlanjur tercatat rekening listrik. Namun untuk bulan depan,  kelebihan pembayaran listriknya itu dikalkulasikan pada bulan  November 2011 sehingga biaya pemakaian listriknya tidak besar lagi.
Terkait hal tersebut, Kepala Ranting PLN Cabang Sungailiat M Isra saat ditemui Radar Sungailiat di ruang kerjanya, mengaku itu bukan kesalahan pihak PLN, tapi mitra dalam hal ini PT PAS, mungkin kata dia selama ini kinerja mereka dalam pencatatan rekening listrik kurang teliti sehingga terjdadi pembengkakan rekening listrik.
“Selama ini pencatat meternya bekerja asal-asalan. Oleh karena itu kita memutuskan hubungan  kerja dengan PT PAS dan menggantikannya dengan PT MIU," aku Isra.
Untuk pembengkakan yang dialami oleh para pelanggan tersebut dikarenakan pada saat itu pihak PT PAS yang bertugas sebagai pencatat meternya mencatatnya dengan sistem tembak sehingga para pelanggan membayar rekening listrik dengan harga murah.
Untuk mengantisiapsi hal tersebut, pihaknya dengan bekerjasama dengan PT MIU menggunakan pencatat meter dengan cara sistem Hp, artinya Kwh milik pelanggan difoto menggunakan handphone, yang kemudian foto tersebut akan dikirm ke kantor PLN.
Sementara itu Ketua LSM Kampak Babel, Ryan Augusta bakal akan menindaklanjuti laporan konsumen itu.
"Kita sudah membuka pelayanan pengaduan konsumen, kami akan menindaklanjuti dengan mendatangi pihak manajemen PT PLN Ranting Sungailiat," katanya, yang juga mengaku dalam waktu  dekat ini LSM Kampak akan melakukan aksi besar besaran di depan kantor PLN sungailiat. (trh/cr05)

Read More

Kades Ultimatum Pendatang Bandel

ShareMERAWANG - Jika ada pendatang yang ogah melaporkan jati dirinya ke Pemerintah Desa setempat, maka pihak desa menegaskan enggan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Hal itu dikemukakan oleh Kades Merawang, Zen Prasetya yang lumayan risih dengan sikap para pendatang yang masuk ke wilayah Desa Merawang, namun tidak pernah mau melaporkan diri baik kepada kepala Dusun maupun langsung kepada pihak Kelurahan atau Desa.
Kades mengatakan, pihak desa tidak mau bertanggungjawab apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan yang tidak diinginkan menimpa pendatang yang membandel tidak mau melapor tersebut.
”Kalau mereka kena kriminal ya itu urusan mereka, mereka kita anggap tetap orang luar, mereka masuk ke wilayah ini pun kita mana thau, mereka tidak melapor," sungut Zen.
Dia kepada Radsul juga mengatakan bahwa jumlah KK (Kepala Keluarga) di Merawang 456, dengan pertumbuhan penduduk mencapai 1000 lebih jiwa.
Tapi dia sendiri justru tidak tahu mana yang lebih banyak, pendatang atau penduduk lokal. "Tidak taulah apa banyak, apa sedikit, ya itu kalau pun ada pendatang yang lapor ya cuma sedikit, kebanyakan mereka memilih tidak mau melapor, barang kali sudah merasa masa bodoh, dan sudah ngerasa aman di sini, susahnya bilangnya," tutur Zen agak kesal.
Dia memang mengaku sejumlah daerah di Kecamatan Merawang memang telah banyak dibuka  menjadi areal penambangan, dan ini yang juga menjadi pemicu banyak pendatang yang masuk, namun ia lagi-lagi mengaku tidak tahu, kalau selama ini telah banyak dilakukan penertiban tambang liar di daerahnya, Zen mengaku selama ini koordinasi antara pihak desa dengan pihak keamanan masih kurang.
"Makanya kita jarang tau kalau ada penertiban, ya mungkin takut razianya bocor, makanya paling-paling kita taunya kalau mereka lewat sini," sindirnya.
Tapi berbicara penertiban tambangnya sebenarnya juga kata Zen berbicara masalah sumber ekonomi masyarakat, karena semua tahu penambangan adalah sumber mata pencaharian sebagian masyarakat. "Jadinya ya serba dilematis lah. Ya tapi kami berharaplah agar kesadaran masyarakat khususnya pendatang kalau masuk daerah orang itu, ya wajib lapor," pintanya lagi. (cr04)

Read More

Atlet Bangka Saingi Atlet Nasional

ShareSUNGAILIAT - Atlet-atlet renang dari Bangka Diving Club (BDC), yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil torehkan prestasi maksimal.
Tim BDC diketahui mewakili provinsi dalam kejuaraan renang vin swimming di Tanjungpandang Belitung dalam rangkai acara Sail Wakatobi 2011.
Mereka, berhasil menyabet 2 medali perunggu untuk nomor renang vin swimming 10.000 meter yang dilaksankan Minggu (9/10) kemarin.
Hal itu disampaikan Tim Manajer merangkap pelatih, Arfiandi kepada Radar Sungailiat melalui telpon selulernya, Senin (10/10).
"Alhamdulillah, atlet kita cukup mendulang sukses walau hanya meraih medali perunggu pada kejaraan vin swimming di Tanjungpandan Belitung dalam nomor 10.000 meter," itu kata dia.
Prestasi tersebut ulas Arfiandi di luar dugaan karena atlet Babel harus bertarung dengan atelit atlet renang tingkat nasional provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Gorontalo dan Kalimantan Timur.
Sementara atlet Kabupaten Bangka berasal dari Bangka Diving Club berhasil meraih medali perunggu untuk nomor 10.000 meter putra putri, untuk atlet putra atas nama Adam Malik dan untuk putri atas nama Yusnila Sari.
"Untuk itu kami terus sangat berharap dorongan moril dan doa dari masyarakat Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka khususnya agar atlet kita kembali meraih prestasi terbaik dan berhasil meraih medali dalam kejuaraan renang Selat Nasik yang masih akan diselenggarakan minggu-minggu ini juga di Kabupaten Belitung," pinta Arfiandi. (j0i)

Read More

Siapa Bilang Warga Keturunan Cuek?

ShareMERAWANG - Siapa bilang orang keturunan malas berurusan dengan birokrasi pemerintahan? Buktinya, di Desa Dwi Makmur Kecamatan Merawang, hampir 90 persen warganya etnis, namun mereka antusias dengan program e-KTP.
Desa yang berjumlah penduduk kurang lebih 790 jiwa itu penduduknya mayoritas etnis Tiong Hoa, namun kata Sekretaris Desa, Holidah kepada Radsul kemarin, warga Dwi Makmur sama antusiasnya dengan warga pribumi.
"Kalau di Dwi Makmur ini saya merasa selama ini baik-baik saja, ya  kalau untuk urusan administrasi misalnya KTP, kepengurusan izin usaha  dan lain-lain , peran serta yang mereka perlihatkan cukup berjalan efektif selama ini, mungkin sama halnya dengan yang lain mereka ini banyaknya sebagai pedagang jadi taulah mana kewajiban yang harus di penuhi," kata Holidah.
Bahkan katanya dari pihak pemdes sendiri bersyukur karena meskipun giliran Dwi Makmur membuat e-KTP berada pada urutan 3 yang berarti waktunya masih lama tapi setiap hari selalu ada yang datang menanyakan kapan waktunya membuat e-KTP.
Terpaksa pihak desa menyampaikan kepada mereka untuk bersabar dan menunggu undangannya, karena undangannya sendiri masih disimpan di kantor desa karena kalau langsung diserahkan, mungkin keburu hilang.
”Sekali lagi sejauh ini untuk sosialiasi e-KTP berjalan aman-aman saja, hanya saja memang harus kami akui kalau di Desa Dwi Makmur yang notabennya banyak warga etnis ini,  ya susahnya kalau diajak menghadari undangan atau rapat desa, kalau diundang mereka banyak yang cuek dan banyak yang tidak mau datang. Hanya itu saja, dan sejauh ini tidak ada masalah, karena untuk jabatan Kepala Desa Dwi Makmur ini baru akan dilakukan pemilihan Kepala Desa pada 16 Oktober 2011 mendatang, jadi sekarang masih kosong. Tapi kami bersyukur karena sejauh ini kondisi Dwi Makmur masih aman dan kondusif," tandasnya. (cr04)

Read More

Polsek Siap Sikat Knalpot Racing

ShareMENDOBARAT - Kapolsek Petaling Kecamatan Mendobarat Ipda David Charli mengaku sangat berharap agar kebiasaan buruk para pemuda nongkrong sambil nenggak miras dan menggunakan knalpot racing agar dihilangkan.
Kata Davis, di Kecamatan Mendobarat ada tempat yang sering dijadikan lokasi nongkrong, seperti tepi kuburan, lingkungan sekolah, tempat pemandian umum khususnya di malam hari jadi lokasi strategis minum-minuman keras.
”Ini kita lihat semenjak dua minggu terakhir ini, setiap malam anggota kita sering patroli keliling, sudah tidak ditemukan lagi. Namun untuk mengantisipasi hal ini terulang kembali kami dari Polsek sangat mengharapkan adanya kerjasama dari anggota masyarakat untuk menciptakan kondisi kamtibnas yang  semakin kondusif, yakni dengan cara melaporkan kepada Polsek bila ditemukan hal-hal  atau persitiwa yang mencurigakan,” pinta David.
David Charli selaku Kapolsek Petaling mengimbau seraya mengharapkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Mendobarat untuk bergerak bersama menciptakan Mendobarat yang aman dan kondusif sebagaimana yang selalu menjadi harapan bersama.
"Manusia itu tidak hanya memerlukan makan untuk hidup tapi juga rasa aman dan tenteram," lanjut dia.
Nah, Polsek Petaling Kecamatan Mendobarat sudah mengirimkan surat kepada para kepala desa, agar mereka juga menyampaikan amanat kepada masyarakat di mesjid-mesjid, balai desa atau yang lainnya, bahwa terhitung sampai akhir September atau mulai tanggal 1 Oktober 2011 razia knalpot racing sudah ekfektif diberlakukan.
Knalpot jenis ini kerap membuat bising dan gaduh makanya diminta untuk diganti. ”Memang untuk siapa saja yang melanggar dan tertangkap maka akan kami minta untuk segera menggantinya dengan knalpot standar. Kami sifatnya masih melakukan pembinaan," tukas David.
Disinggung marak terjadinya kasus lakalantas di Mendobarat dalam kurun waktu terkahir ini, David Charli mengatakan korban lakalantas kebanyakan adalah orang dari luar Kecamatan Mendobarat, yang kemungkinan besar, belum begitu banyak mengenal bahwa jalan-jalan di Mendobarat banyak yang bergelombang dan banyak tikungan tajam.   Karena itu menurut Davais, Mendobarat ini masih memerlukan peralatan rambu-rambu lalulintas, karena beberapa titik tikungan tajam sampai sekarang belum juga dipasang rambu-rambu. "Masalah ini sebenarnya adalah masalah yang harus dilihat dengan lebih jeli, kalau soal pemasangan alat tata tertib berlalulintas termasuk rambu itu kewenangan mereka. Tapi kami berharap ini ada perhatianlah dari mereka khususnya untuk wilayah Mendobarat ini," harap David. (cr04)

Read More