Siap Bawa PLN ke KPK

ShareSUNGAILIAT - Gerakan Rakyat Bersatu Menuntut PLN, akan kembali akan melakukan aksi demo damai sebelum ada keputusan yang dari aksi yang mereka lakukan sebelumnya.
Kata koordinator Rakyat Bersatu Menuntut PLN, Heru Sudrajat, Selasa (22/11), sebagaimana janji pihak PLN akan memberi suatu keputusan, namun sampai sekarang belum ada juga, lalu melalui rapat Pansus di DPRD Bangka pihak PLN pun belum dapat menjawab tuntutan rakyat tersebut.
Kata Heru, jika sampai tanggal 30 November setelah pertemuan kembali pihak Pansus PLN DPRD Bangka belum ada jawaban juga, maka para anggota DPRD pun bakal ikut berpartisipasi dalam aksi demo damai yang akan mereka gelar.
"Namun bagaimanapun kita dari Masyarakat Bersatu akan terus bergerak untuk melakukan aksi demo, sampai tuntutan masyarakat yang kita sampaikan dipenuhi oleh PLN, bahkan kita akan  akan konsultasi dengan pihak pemerintah daerah dan pihak DPRD untuk berupaya menyampaikan masalah tuntutan kita ke pihak Kementerian BUMN dan bahkan, kalau perlu ke KPK," ancam Heru.
Dan dalam waktu dekat pihak mereka akan melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah daerah melalui Sekda Bangka Tarmizi H Saat untuk melakukan pertemuan, guna membicarakan kelanjutan untuk melakukan gerakan melapor ke pusat.
Dan nanti menurut Heru, di pusat semua apa yang telah dilakukan PT PLN wilayah Bangka akan dilaporkan ke pusat, mulai terkait penggelembungan tagihan, masalah pemasangan aliran baru yang bervariasi termasuk pemutusan aliran yang tanpa melalui prosedur.
Bahkan katanya, ada pemalsuan tanda tangan pelanggan oleh petugas PLN. Dan data-data lengkap mereka klaim sudah dimilki semua.
"Kita minta kepada pelanggan yang lain yang dirugikan, untuk menyampaikan datanya ke pihak kita," pinta Heru.
Kepala Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edwin Nasrin saat disinggung bagaimana kalau solusinya diputihkan saja, menurut Edwin  pemutihan tagihan listrik pelanggan yang membengkak tidak mungkin dilakukan, karena kalau diputihkan berari harus lapor ke direksi dan juga ke Kementerian Keuangan.
”Tidak mungkin diputihkan, jadi kami dari PLN Wilayah Bangka Belitung menawarkan solusi permasalahan ini yakni, dengan cara pelanggan yang tagihan listriknya membengkak maka untuk melunasinya tetap bisa melakukan pembayarannya, dengan cara mencicil di masing-masing ranting atau rayon," ungkapnya.
Solusi yang kedua adalah mengganti saja KWH meter yang lama dengan KWH Pasca Bayar menjadi KWH listrik Pra-Bayar (LPB). PT PAS telah melakukan Wanprestasi kepada PLN, sehingga PT PAS telah diblacklist.
Dan mereka harus mengganti kerugian yang diakibatkan.
PLN  juga diisukan akan digugat ke PTUN? "Kita memaklumi, karena wajar mereka kaget karena persoalan ini, tapi kami dari PLN berharap agar masyarakat dapat melihat lebih jelas pokok pangkal persoalan ini lebih jeli,” katanya.
Edwin Aldrin mengatakan selama ini PLN juga kerap mengalami masalah di keuanngan  pelaksanaan, maka dari itulah hadirnya PLTU juga dimaksudkan salah satunya adalah untuk lebih memperkecil biaya operasional, dengan cara memperkecil biaya pembelian bahan bakar listrik, kalau selama ini PLN menggunakan disel dengan bahan bakar solar, dan kalau PLTU menggunakan bahan bakar batubara.
Penghematan seperti ini akan  menyebabkan penekanan biaya operasional listrik atau biaya pokok produksi, makanya PLN berharap sekali PLTU tahap I  di Desa Air Annyir tahun 2012 sudah bisa beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Ia juga meminta masyarakat khususnya pelanggan untuk melakukan penghematan terhadap listrik, yakni dengan menggunakannya secara bijak. (j0i)

Read More

Penambang Memohon Buka TI Lagi

ShareRIAUSILIP - Sekitar 10 penambang asal Lingkungan Jelutung Sungailiat mendatangi rumah kepada Dusun Bedukang untuk membuat surat izin yang bekerja di kawasan Kolong Bok Man, pasca penertiban yang dilakukan oleh pihak Polres Bangka di kawasan pertambangan Dusun Bedukang Desa deniang, Kecamatan Riau Silip.
Kepala Dusun Bedukang, Sumadi mengatakan  ke para penambang terkait hal tersebut dirinya tidak berkompeten memberi izin bagi para penambang.
Dalam hal ini pihak Dusun Bedukang menyarankan kepada penambang agar mengindahkan keputusan dari pihak penegak hukum demi kepentingan bersama.
"Dalam hal ini saya tidak punya wewenang untuk memberi izin, silakan langsung ke Kades Deniang. Kami menyarankan untuk sementara kalian (penambang, red) mengindahkan perintah dari pihak polisi," ujarnya.
  Dari penjelasannya, para penambangan tersebut berdasarkan informasi dari warga sekitar masih melakukan aktifitas di kawasan kolong.
Padahal aktifitas tersebut dinilai mengganggu sumber air minum bagi warga setempat. Sementara  menurut keterangan dari salah satu penambang mengakui semenjak  mereka melakukan aktivitas penambangan di kawasan kolong tersebut tidak satupun warga yang menggunakan air kolong tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
"Sudah setahun kami di kawasan kolong tersebut ber TI, tidak ada warga yang komplain," katanya.
Ia menambahkan kondisi air yang ada di kolong tersebut tidak layak untuk di konsumsi, karena telah tercemar oleh limbah penambangan yang dilakukan oleh warga.
"Jangankan untuk diminum airnya, bila terkena kulit juga maka akan terasa gatal-gatal," tambahnya.
Mereka mengakui terhadap penertiban kali ini, aparat mengamankan satu unit peralatan TI mini milik salah satu warga Simpalet. (trh)

Read More

Kadis Keluyuran, Honorer Meradang

ShareSUNGAILIAT - Puluhan honorer Dinas Pekerjan Umum Kabupaten Bangka mengeluh sampai dengan hari kemarin, mereka belum mendapat pembayaran tunjangan honor, padahal sebelumnya mereka tidak pernah terlambat menerima honor itu.
Saat keluhan tersebut dikonfirmasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bangka, M Jumani,  dia tidak berada di tempat, bahkan informasinya, sudah satu minggu lebih kepala dinas tidak masuk kantor.
Media terus berupaya menelusuri apa penyebab honor para honorer itu belum dibayar. Maka dikonfirmasilah kepada Sekretaris DPU Bangka, Hasan Basri.
Kata dia, honor itu belum bisa dibayar karena pengajuan untuk anggaran dana honor itu belum ditandatangani oleh kepala dinas. "Maka itu belum cair karena kepala dinasnya sendiri sedang berada di luar daerah," terangnya.
Sementara sebagai sekretaris dia tidak bisa menjawab karena wewenang itu ada pada kepala dinas. "Setau kami mungkin karena pengajuan untuk anggaran honor belum ditandatangani kepala dinas," tegasnya lagi.
Disinggung ke mana kepala dinas sekarang, dia justru bingung juga, tidak tahu pimpinannya ada di mana. "Tidak tahu, beliau tugas dinas ke mana karena tidak ada pemberitahuan resmi dari kepala dinas, cuma beliau mengatakan secara lisan akan berangkat keluar daerah," katanya.
Diakui Hasan memang sejak keberangkatan kepala dinas tugas keluar daerah ada beberapa pekerjaan, seperti untuk membuat disposisi perintah kerja, yang harus segera untuk dikerjakan karena secara resmi kepala dinas tidak menyerahkan wewenang tugas kepada dia selaku sekretaris.
"Ya, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini beliau sudah masuk kembali dan pembayaran honor untuk honorer dapat segera dicairkan," harap Hasan. (j0i)

Read More

Pasar Sungailiat Masih Gitu-gitu Aja

ShareSUNGAILIAT - Semrawutnya seputaran lingkungan lahan parkir pasar tardisional Sungailiat, ditengarai lantaran tidak mendapat perhatian khusus dari instansi terkait.
Dikatakan seorang warga Sungailiat, Marzuki dengan banyak aktifitas perdagangan buah-buahan yang memanfaatkan lokasi lahan perpakiran di seputaran pasar ikan Sungailiat, kondisinya dari dulu sampai sekarang sama saja, tetap semrawut kata dia.
"Karena lahan parkir yang tersedia malah ditempatkan untuk aktifitas perdagangan, dan masyarakat yang berkunjung ke pasar sendiri jadi terganggu, karena saat mau parkir kendaraan harus berdesak-desakan untuk menempatkan kendaraanya ,karena lahan yang disediakan untuk parkir kendaraan pengunjung, telah digunakan untuk aktifitas perdagangan," kata Marzuki.
Kondisi semacam itu disinyalir sengaja diciptakan menurut dia. Dia heran, apakah betul para petugas yang berwenang tidak tahu dengan kondisi demikian. "Apa memang tidak bisa melihat lagi bagaimana cara untuk menciptakan kondisi yang nyaman di seputaran pasar, sehingga masyarakat yang berkunjung dapat merasa nyaman," harapnya.
Hal yang sama juga dikeluhkan oleh masyarakat lain, yaitu Zubaidah. Kata dia kondisi pasar ikan tradisional sungguh jauh berbeda dengan kondisi seolah tahun ke belakang.
"Begitu rapi dan bersih, ini boro-boro mau bersih tapi makin semrawut, sebagai ibu-ibu yang aktifitasnya tiap hari harus belanja ke pasar merasa kurang nyaman," katanya.
Marzuki masih berharap adanya perhatian dari intansi terkait untuk berupaya memperbaiki kondisi yang terjadi tersebut.
Di samping itu Marzuki pun berharap lingkungan kebersihan pasar benar-benar dapat dipelihara.
"Masa sih kadang sampah saja bertumpuk dibiarakan begitu saja, katanya pasar adipura," sindirnya. (*)

Read More

Khawatir, DPRD Datangi Puskesmas Petaling

ShareMENDOBARAT - Puskesman Petaling Mendobarat, dikunjungi DPRD Bangka, untuk melihat keadaan puskesmas tersebut.
Kepala Pukesmas Petaling Kecamatan Mendobarat Birman, kepada Radsul membenarkan bahwa anggota dewan mendatangi puskesmas mereka, namun kala itu ia kebetulan berada di luar kota, sehingga tak bisa menemani kunjungan tersebut.
Namun Birman mengatakan, apa pun yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bangka bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka kemarinya itu, tak lain adalah dalam rangka kunjungan atau kegiatan pemantauan biasa.
”Menurut saya, ya kedatangan mereka, ya cuma kunjungan atau  pemantuan biasa," kata Birman.
Memang permasalahan ini ditanggapi serius dan sampai-sampai koordinasi dengan Camat Mendobarat, dan Camat Mendobarat menyampaikan kepada Bupati, karena memang kondisi Pukesmas  Petaling, agak mengkhawatirkan.
Karena ada beberapa dinding bangunan yang sudah mengalami perubahan konstruksi dan keretakan, yang bisa saja disebabkan oleh faktor alam, seperti perubahan cuaca, hujan dan pergeseran tanah.
"Saya menilai hal ini juga terjadi  karena pembuatan sistem pembuangan air dari lantai atas Pukesmas menuju ruang lantai bawah, yang kurang tepat, sehingga rembesannya sampai ke bawah. Tapi sekali lagi saya tidak tau menau, apa ini ada kesalahan ketika awal pembangunan atau tidak, karena yang jelasnya kami yang ada di Pukesmas petaling hanyalah sebagai pihak pemakai, menikmati bangunan yang telah dibangun dan diserahkan pemerintah kepada kami," ujarnya.
Tapi yang ia tahu, perihal kondisi itu sudah disampaikan ke bupati melalui camat untuk segera dikembalikan seperti semula  dan sesuai dengan fungsinya.
Sekarang pun pemkab katanya sedang melakukan rehab.
"Kami bisa memaklumi kalau rehabnya ini tidak langsung bisa cepat selesai, karena kami juga tahu ini ada prosesnya. Tapi kalau ternyata setelah itu baru datang anggota dewan, ya menurut saya mereka datang untuk meninjau langsung ke lapangan seperti biasa saja,” tutupnya. (cr04)

Read More