Pekerja Yusroni Itu Diamankan

ShareSUNGAILIAT - Atas kejadian pelecehan yang diduga dilakukan salah satu Kades di Kecamatan Pemali terhadap istri tukang kebun Bupati Bangka, Yusroni Yazid selaku pemilik kebun mengaku telah menerima laporannya.
Yusroni kepada sejumlah wartawan Sabtu (29/10) mengungkapkannya dirinya sudah menerima laporan baik dari tukang kebunnya, pihak kepolisian maupun dari informasi pemberitaan media massa.
"Memang orang di rumah sudah melaporkan  ke saya terjadi sesuatu, kita bilang amankan. Orang yang kita rekrut kerja di tempat kita harus kita lindungi," ujar Yusroni.
Dikatakannya, langkah pertama adalah menarik  tukang kebun bersama keluarganya dari perkebunan karena orang yang diduga melakukan pelecehan itu belum ditahan. Hal ini untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan karena sebelumnya ada ancaman sehingga saat ini tukang kebun bersama keluarganya diamankan di rumah salah satu keluarganya di Sungailiat.
"Kita khawatir ancaman itu bisa diwujudkan, langkah pertama adalah mengamankan pegawai kebun saya itu kerumah keluarganya, ketempat yang aman yaitu ketempat keluarganya di Sungailiat," kata Yusroni.
Lebih lanjut ia katakan, langkah lainnya adalah mempersilakan kepada tukang kebun untuk melaporkan peristiwa yang menimpa dirinya kepada pihak yang berwajib kalau memang pelecehan itu benar dilakukan tentunya didukung dengan bukti yang kuat.
"Saya persilakan kepada yang bersangkutan kalau memang itu benar, kemudian pelecehan itu dilakukan dengan bukti yang kuat silakan serahkan kepada aparat yang berwajib. Laporkan, dan itu sudah dilakukan," tukasnya.
Yusroni juga  berharap para pekerja tetap bekerja di kebunnya sehingga  tidak kehilangan mata pencaharian. Untuk itu selain kembali meyakinkan tukang kebun beserta keluarganya ia juga  akan memberikan perlindungan sesuai sistem yang ada di Negara, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
"Saya berharap ia masih bekerja di tempat saya dan itu yang harus kami yakinkan kepada mereka. Yang melindungi mereka bukan saya tapi melalui aparat keamanan dan sitem yang ada dinegara ini. Apalagi ia bekerja di tempat Bupati, bekerja dimanapun harus dilindungi sehingga tidak ada orang yang tidak aman di republik ini," imbuhnya.
Ditambahkannya dalam hal ini ia  serahkan kepada aparat berwajib dan berwenang untuk menanganinya dan tidak akan melakukan intervensi apapun.
Ia tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam persoalan ini, hanya saja tanggung jawabnya untuk melindungi orang yang bekerja padanya sehingga tidak kehilangan mata pencaharian itu yang akan dilakukan. (trh)

"Saya harus melindungi orang yang bekerja terhadap saya, dan saya harus menjamin mereka tidak kehilangan mata pencaharian," pungkasnya. (trh).

Read More

Mayat Ito Posisi Telungkup

Share

SUNGAILIAT - Akhirnya, jasad mayat yang sempat dinyatakan hilang akibat tertimbun di TN Desa Rambak, berhasil ditemukan.

Pencarian sendiri sudah sampai di hari ke-9 dengan menggunakan 9 unit alat berat atau PC.

Warga sekitar, tampak terlihat antusias melihat penemuan mayat yang melengkapi 3 mayat sebelumnya yang diketahui tewas tertimbun tanah, belum lama ini.

Penemuan itu, yang diketahui adalah mayat Ito, berumur 36 tahun, warga pendatang yang tertimbun hari Minggu tanggal 23 Oktober, ditemukan pukul 14.45 WIB.

Setelah sekian lama melakukan pencarian yang dilakukan oleh Polres Bangka, Polsek Sungailiat, pemilik TN, para relawan Basarnas Babel dan dibantu warga saat diwawancarai berbagai media di lokasi penemuan mayat diketahui di kedalaman 15 meter mayat ditemukan dalam kondisi yang masih utuh.

Posisi mayat telungkup di antara limbah-limbah ponton. Hingga sekarang jasad Ito masih diotopsi oleh Polres Bangka dan pihak Rumah Sakit Umum Sungailiat.

Untuk diketahui, 4 pekerja TN (Tambang Non Konvensional) milik mitra PT Timah di kawasan Jelitik, Sungailiat tewas tertimbun tanah, pada hari Minggu (23/10). Dan sampai dilakukan pencarian, akhirnya 1 mayat terakhir ditemukan. (cr05)

Read More

Tanah Pasar Modern Bermasalah?

ShareSUNGAILIAT - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka untuk membangun pasar di Kota Sungailiat untuk mengganti pasar yang sekarang, belum dapat direalisasi, karena masih dalam tahap penyelesaian administrasi yang sampai sekarang belum jelas.
Karena itu, Komisi B DPRD Bangka melalui Ketua Hendra Yunus meminta agar pemda dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan status tanah untuk pembangunan pasar semi modern itu sendiri, sehingga dikemudian hari nanti jangan sampai tersangkut dengan kasus hukum.
"Karena bagaimanapun untuk PU status tanah yang lama sampai sekarang status hukumnya belum jelas, dalam arti belum milik dari pemerintah daerah, sehingga kemarin sedikit menimbulkan masalah saat akan dibangun," kata Hendra.
Maka sekarang untuk itu, pemerintah daerah harus kembali melakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang tersedia. Sementara lahan yang tersedia untuk lokasi pembangunan pasar semi modern itu sendiri seluas 11.591,5 meter persegi, dan perlu untuk disertifikasi dan saat ini masih dalam tahap pengurusan di Badan Pertanahan.
Dalam penghapusan aset lama dari lahan yang ada harus melalui konsultan, untuk menilai berapa besar dari nilai aset yang tersedia, setelah dilakukan penilaian dari konsultan maka baru diusulkan ke DPRD Bangka untuk disetujui penghapusan aset tersebut.
"Sementara dalam pertemuan rapat yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu, telah dilakukan proses pengkajian berapa besar dari aset lahan yang lama tersebut, sekitar Rp 3 miliar, namun belum termasuk dari lahan parkir, maka untuk perlu dilakukan peninjauan kembali," harapnya.
Makanya, dewan minta agar secepatnya dapat dilakukan pengkajian kembali dan baru diajukan kembali ke dewan, karena hal ini menyangkut dengan permasalahan hukum ke depan, maka berharap hal semacam ini perlu diperhatikan dengan serius. (j0i)

Read More

Penjarah Batu Dibeking Oknum Dinas

ShareRIAUSILIP - Pihak Desa Deniang bersama Kepolisian Resort Riau Silip membuktikan imbauannya akan menertibkan para pemecah batu yang menjarah Bukit Batu Mak Jungkong.
Kemarin, tim  turun ke lapangan dan menghentikan aktifitas pengambilan batu yang dilakukan beberapa orang di Bukit Batu Mak Jungkong kawasan Simpang Bedukang  Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Senin.
Kepala Desa Deniang, Ferdy H Karindra yang juga langsung terjun ke lapangan mendatangi lokasi Bukit Batu Mak Jungkong pada pukul 11.00 WIB, saat para pekerja sedang bersantai di pondok tempat mereka menginap yang berada dikaki bukit.
Sementara satu buah dump truk dan 2 orang pekerja sedang mengangkut sisa pecahan batu yang diizinkan untuk diambil terakhir kalinya.
Setiba di lokasi, Kades Deniang langsung mendatangi para pekerja dan menanyakan asal mereka dari mana dan siapa yang menyuruh mereka bekerja.
Para pekerja yang berjumlah sekitar 10 orang ini mengaku bekerja pada salah seorang warga Jelutung bernama Jay dan juga atas izin salah satu orang yang bekerja pada Dinas Kehutanan inisial Rd.
Kades yang sebelumnya mengimbau untuk menghentikan aktifitas pengambilan batu kembali mengingatkan para pekerja, untuk tidak menambang di perbukitan karena memang tempat itu sangat dijaga.
Ferdy mengatakan Bukit Batu Mak Jungkong merupakan kawasan sentral yang berada ditengah-tengah persimpangan menuju Dusun Air Antu dan Dusun Bedukang, selain sebagai tempat ibadah dan kawasan potensi wisata juga sewaktu-waktu bisa dijadikan daerah pertahanan TNI.
"Kami minta aktifitas ini dihentikan karena bukit ini bagi kami dan masyarakat memiliki nilai yang sangat berarti sebagai tempat yang  memiliki history dan tempat peribadatan. Silahkan sisa batu yang dipecah diambil sebagai pendapatan yang mudah-mudahan rejeki bagi kalian, namun setelah ini jangan lagi mengambil batu disini," kata Ferdy dilokasi penertiban Senin (31/10).
Selain meminta menghentikan aktifitas pengambilan batu, Kades Deniang juga meminta para pekerja untuk merobohkan pondok tempat mereka tinggal, agar tidak menjadi prasangka masih adanya aktifitas pengambilan waktu dari warga setempat.
Ia juga  menyarankan para pekerja boleh menambang di kawasan lainnya pada wilayah Desa Deniang asalkan tidak mengganggu.
"Saya bukan melarang bapak menambang, boleh saja menambang misalkan di kebun milik warga ada batu yang bukan perbukitan, asalkan mendapat izin pemiliknya dan diketahui RT setempat," ujarnya.
Sementara setengah pekerja yang  berjumlah 5 orang dan baru datang beberapa hari mengaku tidak tahu menahu kalau aktifitas mereka dilarang karena mereka mengira segala sesuatunya sudah beres diurus oleh orang tempat mereka bekerja, termasuk masalah izin dan juga laporan keberadaan mereka.
"Kita baru beberapa hari berada di sini pak, kita tidak tau kalau begini jadinya. Tapi mulai kemarin kita sudah tidak lagi bekerja dan peralatan sudah kita bereskan," ungkap salah satu pekerja.
Pada akhir penertiban Kades Deniang mengatakan selain mengimbau untuk pindah dan menghentikan aktifitasnya juga meminta para pendatang asal Semarang Jawa Tengah ini untuk melaporkan, jumlah dan keberadaannya keaparat setempat agar bisa dipantau aktifitasnya dan  untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
"Jangan lupa juga pak dilaporkan keberadaan Bapak-bapak kepada ketua RT setempat jadi kalau ada apa-apa kita tau dan mudah mengatasinya," tandasnya.
Dari pantauan Radsul pada Bukit Batu Mak Jungkong terdapat beberapa batu yang sudah pecah dan satu bak mobil dump truk yang mengambil batu sisa hasil kerja para pekerja.
Sementara peralatan seperti palu, kapak, linggis dan chain shaw sudah dirapikan dan dikemas rapi. Sebelumnya dari aktifitas pengambilan batu di lokasi tersebut sekitar satu bulan mereka sudah berhasil mengambil batu sebanyak 20 truk lebih. (trh)

Read More

Pariwisata dan Tambang, Tumpang Tindih

ShareSUNGAILIAT - Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bangka, diyakini tidak bakalan berjalan dengan baik, selagi masih adanya tumpang tindih antara kawasan kepariwisataan dengan pertambangan yang satu wilayah.
Namun, kendati begitu, ada jalan keluar yang baik. Itu kata salah satu anggota DPRD Bangka, Agung Setiawan.
Katanya, dengan terjadinya tumpang tindih antara kawasan pariwisata dengan pertambangan bisa diatasi jika izin operasional pertambangan seperti izin operasional PT Timah Tbk di darat hingga tahun 2025, dan di laut tahun 2027 bisa berakhir, sehingga konsep pengemambangan untuk dunia pariwisata baru akan  bisa berjalan dengan baik.
"Dalam arti setelah selesai ditambang konsep wisata ini bisa berjalan, tetapi tambang ini tidak boleh dilanjutkan kembali," tegas anggota pPansus RTRW Kabupaten Bangka itu kepada wartawan, Senin (31/10).
Selain itu juga yang harus dipikirkan adalah nasib para nelayan dengan daerah tangkapan nelayan sendiri. Semua bisa dikemas tapi yang penting bagaimana satu suara dan satu pintu.
Kata Agung lagi, kalau pengaturan tata ruang ini tergantung kepada kesiapan pemda, walaupun itu sudah disetujui pusat, dewan minta mereka bisa memberikan penjelasan kepada dewan, kalau bisa diberikan penjelasan yang baik.
Terkait dengan hal-hal yang diinginkan, maka menurut Agung dirinya yakin dan percaya tahun ini bisa diselesaikan, tetapi kalaupun belum dapat diselesaikan, jangan sampai mereka didiskriminasi.
"Namun bagaimana pun kita berharap kita dapat secara bersama bahu-membahu untuk dapat menciptakan tata ruang yang baik, untuk daerah kita, sehingga ke depan setelah pasca penambnagan maka tidak akan permasalahan baru untuk mengembangkan dalam bidang apapun seperti kepariwisataan," tandasnya.(j0i)

Read More

Penyaluran Dana BOS Meringankan Beban

ShareSUNGAILIAT - Bupati Bangka Yusroni Yazid beranggapan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meringankan pihaknya, karena langsung disalurkan ke masing-masing sekolah sesuai dengan jumlah muridnya.
           Hal tersebut dikatakan di Sungailiat, Senin (31/10) menyikapi rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam sistem penyaluran dana BOS tahun 2012 mendatang.
          "Dengan penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan langsung disalurkan ke masing-masing sekolah tentu meringkan tugas kami, namun saya minta nantinya ada surat tembusan untuk mengetahui sejauh mana penyalurannya," katanya.
         Menurutnya, selama ini pihaknya melalui instansi terkait telah melakukan penyaluran dana BOS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan.
        "Selama ini penyaluran dana BOS yang kami salurkan berjalan semestinya dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku," katanya.
       Bupati menilai, perubahan sistem penyaluran dana BOS yang langsung tanpa melalui pemerintah kabupaten bukan merupakan ketidakpercayaan pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota, melainkan lebih pada sasaran dan prosedur.
       Rencana pemerintah pusat terhadap perubahan sistem penyaluran dana BOS yang langsung ke masing-masing sekolah, sebagaimana dikatakan Kemendikbud M Nuh diberitakan di berbagai media dikatakan,  mekanisme penyaluran dana BOS kembali diubah karena terjadi banyak kekurangan pada mekanisme penyaluran tahun ini.
      Dengan diubahnya mekanisme penyaluran dana BOS tersebut akan memudahkan pengawasan dan pengelolaannya. Penyaluran dana BOS akan dilakukan oleh provinsi dalam bentuk blockgrant (hibah) sehingga memungkinkan sekolah untuk tidak membuat Rencana Anggaran Kerja (RKA).
      Melalui sistem tersebut pula diharapan penyaluran dana BOS akan lebih cepat sampai ke masing-masing sekolah dan dapat dipergunakan untuk operasional sekolah.
       Berdasarkan data Kemdikbud, sampai dengan 6 Oktober 2011, masih ada 6 kabupaten di Provinsi Papua belum mencairkan dana BOS triwulan II yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Selain itu, sebanyak 127 kabupaten/kota belum mencairkan dana BOS triwulan III.
     Adapun penyaluran dana BOS di bawah Kementerian Agama untuk madrasah negeri dialokasikan langsung pada DIPA Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan pencairannya dilakukan langsung ke KPPN, oleh satuan kerja melalui mekanisme pencairan DIPA.
      Sedangkan untuk madrasah swasta dan pondok pesantren salafiyah (PPS), dana BOS dialokasikan pada DIPA kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan penyalurannya dilakukan langsung dari KPPN ke rekening madrasah dan PPS dalam bentuk blockgrant.
      Dana BOS triwulan I, II, dan III untuk madrasah dan PPS sudah direalisasikan di seluruh provinsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat realisasi dana BOS per Oktober 2011 sebesar Rp 2,145 triliun atau 70,36 persen dari Rp 3,049 triliun. Dana BOS disalurkan ke sebanyak 6,3 juta siswa di 43.075 sekolah.
      Berdasarkan hasil survei pendapat tim pengelola bos daerah terhadap mekanisme penyaluran dana BOS, sebanyak 88 persen memilih menggunakan mekanisme tahun 2010, tujuh persen memilih mekanisme 2011, dan lima persen menggunakan mekanisme lainnya. Jumlah responden sebanyak 481 orang yang mewakili satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota seluruh Indonesia. (cr03)
       

Read More

Green Smelter Harus Serap Tenaker

ShareSUNGAILIAT - PT ATD Makmur Mandiri yang bergerak di bidang green smelter diharapkan dapat mengeruk tenaga kerja sebanyak mungkin, khususnya di Kabupaten Bangka, yang merupakan basis PT ATD.
Perusahaan yang digawangi oleh pengusaha Hidayat Arsani, yang Direktur Pemasarannya diisi Wang Shi Qing dan Direktur Operasional Hero Tio serta Pengawas Produksi Whu Hai Jin memang baru diresmikan lusa kemarin.
Namun kendati baru, diharapkan perusahaan yang berorientasi kepada smelter ramah lingkungan tersebut, dapat dikenal secara luas bahkan sampai luar negeri.
Setidaknya itu yang diharapkan Pemimpin Smelter, Hidayat Arsani. "PT ATD Makmur Mandiri diharapkan bisa menyerap tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri, PT ATD Makmur Mandiri Green Smelter Babel satu-satunya di Babel sistem kerjanya menggunakan sistem elektronik dengan ramah lingkungan," katanya.
Pabrik itu luasnya 4 hektar dan menghasilkan produksi lebih dari 60.000 ton pertahun.
Keberadaan perusahaan tersebut bisa meringankan beban pemerintah dalam kampanye pabrik ramah lingkungan.
Lantas kata Hidayat lagi, sudah 5 tahun dia belajar ke Cina mempersiapkan cara-cara yang tepat. "Akhirnya alhamdulillah sekarang bisa berdiri smelter saya, sangat bersyukur kepada tuhan," ungkapnya.
Sementara itu, Finance Director, Wang Shi Qing mengatakan siap bekerja sama dengan Indonesia. "Kami terimakasih  kepada Negara Indonesia karena telah diberi kepercayaan, kami siap bekerja pada Arsani," katanya.
Sementara itu Gubernur Babel, Eko Maulana Ali saat mengikuti pembukaan smelter tersebut, juga mengungkapkan hal yang senada.
Katanya smelter itu bergerak di bidang pertambangan dengan menggunakan penyaringan udara dan ramah lingkungan. "PT ini adalah pertama di Babel serta di Indonesia, ini kalau bisa jadi icon," harapnya. (cr05)

Read More