Jemaah Haji Bangka Masih Sehat Semua

ShareSUNGAILIAT - Saat ini ke-295 calon jemaah haji Kabupaten Bangka semua dalam kondisi sehat.
Saat ini mereka telah berada di Arab Saudi. Itu disampaikan Kepala Seksi Penyelengaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Bangka, H Sayiful Zuhri.
Dikatakan Syaiful, Kamis (20/10) adapun ada sebanyak 136 orang tergabung dalam kloter 13 embarkasi Palembang, telah berada di Kota Mekah dan sementara 159 orang lain pada kloter 14 masih dalam perjalanan menuju Jedah.
Tambah Syaiful, ke 295 orang jamaah calon haji Kabupaten Bangka tersebut yang diberangkatkan ke tanah suci, setelah melakukan berbagai pemeriksaan kesehatan yang ketat melalui embarkasi Palembang.
"Dan berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari tim pendamping, syukur alhamdulilah seluruh calon jemaah haji Kabupaten Bangka dalam keadaan sehat, tanpa mendapat hambatan apapun dan kita berharap seluruh jamaah haji kita itu, dapat menjalankan ibadah haji dengan baik," harapnya.
Selain itu juga berharap para jemaah calon haji dari Kabupaten Bangka dapat menyelesaikan ibadah haji dengan baik dan kembali ke Kabupaten Bangka tanpa kekurangan sesuatu apapun.
"Dan saat kembali dari tanah suci nanti akan jadi haji mabrur," katanya lagi.
Dia berharap semua yang ada di Kabupaten Bangka kiranya ikut juga untuk mendoakan agar para calon jemaah haji dapat menyelesaikan ibadah hajinya sebagaimana yang diharapkan.
"Mudah-mudahan mereka semua para calon jmaah haji kita di tanah suci tanpa mendapat halangan apapun dan akan kembali ke Bangka dalam keadaan sehat walfiat seperti kala diberangkatkan," harap Syaiful. (j0i)

Read More

"HNSI Cuma Gertak Saja"

ShareSUNGAILIAT - Apa yang disampaikan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka yang akan mengambil langkah sendiri kepada Tambang Inkonvensional (TI) Pantai Rebo, dianggap hanya gertakan saja.
Itu kata Wakil Bupati Bangka Nurhidayat Rani. "Itu hanya sebatas gertakan saja, ya siapa saja bisa berkata, namun apa yang disampaikan oleh HNSI Bangka hanya sebatas gertak saja," katanya sambil senyum.
Tapi kalau benar?
"Ya, silakan saja. Kalau memang mereka berani seperti masyarakat Irian Jaya yang menuntut keberdaan freeport," katanya lagi.
Dia berpikir bahwa HNSI sendiri tidak akan mungkin berbuat sejauh itu, karena itu dianggap akan merugikan diri mereka sendiri karena berbuat anarkis, tidak membawa permasalahan semacam itu dapat terselesaikan, malah akan menambah permasalahan baru.
Namun pemkab ujarnya tetap menghargai masukan yang disampaikan oleh pihak HNSI Bangka untuk dijadikan bahan pertimbangan yang akan disampaikan ke Bupati Bangka Yusroni dalam mengambil sikap, untuk menyelesai permasalahan penambangan Pantai Rebo, dan perlu diketahui semua penambangan itu memang ilegal katanya.
Dijelaskan Dayat lagi, selama ini sebelumnya tidak ada gejolak terhadap aktifitas tersebut, karena masyarakat setempat belum terggangu. Maka sekarang mungkin karena aktifitas penambang dilakukan oleh masyarakat yang datang luar daerah, maka masyarakat tergganggu.
"Maka untuk itu pemerintah daerah harus mengambil langka untuk mengantisipasi secepat mungkin, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dinginkan dan sejauh mana, akibat yang bisa ditimbulkan, tandas Dayat.
Diketahui, HNSI Bangka kabarnya akan melakukan gerakan sendiri jika TI di Pantai Rebo tidak segera ditertibkan.
Ultimatum mereka itu jika pihak pemerintah daerah dan aparat terkait dalam waktu 2 x 24 jam tidak melakukan tindakan penertiban terhadap aktifitas penambangan TI ilegal di seputaran Pantai Rebo. (j0i)

Read More

Tolak Maksiat, Kirim ke Pemkab

ShareBELINYU — Hasil pertemuan pihak Kecamatan Belinyu dengan unsur Muspika, FKPM, tokoh agama dan tokoh masyarakat Belinyu beberapa waktu yang lalu tekait keberadaan tempat hiburan dan kafe di Belinyu yang dianggap sebagai tempat perbuatan maksiat sudah dikirimkan ke pihak Kabupaten Bangka.
Camat Belinyu, Yeri, S Sos kepada Radsul di ruang kerjanya mengatakan beberapa waktu lalu pihak Kecamatan Belinyu telah melayangkan surat pernyataan sikap dari masyarakat Belinyu, terkait penolakan kafe dan warung yang menyalahi aturan ke pihak  Kabupaten Bangka.
Menurutnya Yeri, surat peryataan sikap dari masyarakat Belinyu mengenai penolakan kafe dan warung yang menyalahi aturan tersebut telah dilayangkan oleh pihaknya ke Bupati Bangka, Kapolres Bangka dan Ketua DPRD Bangka pada Senin, (17/10) lalu. Selain itu juga ia mengatakan untuk ke pihak Provnsi Kepulauan Bangka Belitung akan diserahkan dalam waktu dekat.
“Surat tersebut telah kami layangkan ke tiga pihak unsur Muspida yang ada di Kabupaten Bangka, Senin kemarin, sementara tembusan surat tersebut ke Pemprov Babel, Kapolda, dan DPRD Provinsi Babel akan disampaikan dalam waktu dekat,” jelasnya.
Mengenai tanggapan pihak Kabupaten Bangka atas surat yang telah dilayangkan itu ia mengaku sejauh ini belum mendapat tanggapan dari  tiga unsur diatas, hanya saja dari pihak Pemkab Bangka melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka pasca kerusuhan di Parit 19 terus melakukan pemantauan.
”Hingga kini kami belum menerima jawaban dari mereka (pihak kabupaten, red), mungkin mereka masih mempelajarinya, namun  pihak Pemkab Bangka melalui Sat Pol PPnya pasca kerusuhan lalu, terus melakukan pemantauan dan kedepannya  kita akan bentuk tim terpadu,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Kecamatan Belinyu, H Efendi  mengaku pihaknya telah menerima surat tersebut, dan ia berharap dengan dilayangkannya surat tersebut dari pihak terkait dapat segera melakukan langkah dan tindakan tegas demi terciptanya suasana kondusif di Belinyu. Selain itu dengan adanya surat pernyataan bersama tersebut, dari pihaknya bersama dengan unsur yang ada di masyarakat akan melakukan razia ke tempat-tempat penginapan dan rumah kontrakan, untuk meminimalisirkan praktek maksiat yang ada.
“Kami cuma berharap dari pihak terkait dapat segera melakukan langkah dan tindakan  agar tercipta suasana kondusif bagi masyarakat,” pungkasnya. (trh)

Read More

Belinyu Sesuai Target e-KTP

ShareBELINYU - Selama pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Belinyu dalam kurun waktu dua pekan lebih sudah mencapai pengambilan data wajib e-KTP sebanyak 5.459 jiwa.
Camat Belinyu, Yeri S Sos saat dikonfirmasi Radsul mengatakan sejauh ini pengambilan data e-KTP berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
"Sejauh ini sampai hari Rabu (19/10) sebanyak 5.459 e-KTP  rampung dikerjakan, pembuatan E-KTP itu dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang ditentukan," ujarnya.
Kecamatan Belinyu sendiri memiliki wajib  e-KTP sekitar 32.090 jiwa yang tersebar di lima desa dan tiga kelurahan. Sebelumnya untuk mengejar target suksesnya program Kartu e KTP di Kecamatan Belinyu, pihak Kecamatan melakukan jadwal khusus bagi para warga yang berada didalam Kota Belinyu dengan pemanggilan pada malam hari.
Menurut Yeri, tujuan pemanggilan pada malam hari ini karena luasnya Kecamatan Belinyu ditambah banyaknya jumlah wajib KTP yang akan dipanggil untuk program E-KTP ini. Sementara untuk warga yang diluar perkotaan Belinyu tetap akan di panggil pada siang hari.
"Kita akan tambah jam kerja pada malam hari untuk memanggil warga yang ada di perkotaan seperti warga kelurahan Kuto Panji, Air Jukung, Bukit Ketok. Untuk siang harinya kita akan berikan kesempatan kepada warga yang jauh karena kalau semuanya  siang hari bisa jadi tidak terkejar targetnya," terang Yeri.
Dijelaskannya selama ini program E-KTP di Kecamatan Belinyu para operator sudah bekerja maksimal sehingga untuk mengantisipasi kelelahan rencananya sistem kerja akan diatur dengan shift. Sementara kemampuan alat yang ada dua unit juga sangat diperhatikan karena khawatir akan over dan error bila dipaksakan.
Kecamatan Belinyu merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Kabupaten Bangka setelah Kecamatan Sungailiat dengan wajib KTP sekitar 32.000 jiwa lebih yang tersebar di tiga kelurahan dan 6 desa.
Untuk itu mengingat ada beberapa desa yang dusunnya sangat terpencil prioritas pada siang hari untuk pemanggilan wajib KTP adalah warga diluar perkotaan sedangkan warga perkotaan akan disiasati dengan penambahan jam kerja pada malam hari.
Sejauh ini tidak ada kendala yang sangat berarti hanya saja listrik yang sering mati terkadang menjadi kendala dalam pelaksanaan operasionalnya. Para operator pada hari biasa bekerja melayani wajib KTP pada pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB setiap harinya ditambah jam pada malam hari pukul 19.00 - 21.00 WIB. (trh)

Read More

Dewan Ancam Meja Hijaukan PLN

ShareSUNGAILIAT - Komisi C DPRD Bangka melakukan pertemuan dengan PT PLN Bangka, menyikapi banyaknya keluhan dari konsumen listrik akhir-akhir ini.
Kata Wakil Ketua Komisi C, Mulkan, mereka harus mengadakan rapat tersebut untuk mendapat penjelasan dari PLN mengapa sampai terjadi penggemukan tagihan para pelanggan.
"Apakah di sini ada kekacauan dari PT PAS selaku mitra PLN dalam melakukan pencatatan daya listtik, di rumah pelanggan, sehingga masih banyak pelanggan yang tersisa hutang dalam pemakaian listrik," kata Mulkan.
DPRD sendiri bertanya, mengapa hal semacam itu bisa terjadi, sedangkan masyarakat tidak dapat dipersalahkan karena mereka sendiri tahu bahwa, mereka akan membayar tagihan listrik sesuai yang ditagih dalam kwitansi tagihan yang telah dikeluarakan PLN.
"Dan kami DPRD sendiri mengindikasikan, adanya kelalaian dari pihak PLN menyangkut profesional kerja yang mereka terapkan," katanya.
Dewan berinisiatif, bahwa sudah seharusnya untuk kejadian ini PLN harus bertanggungjawab bukan malah tutup mata. Karena secara ikatan yang melakukan kelalaian tersebut adalah mitra PLN, yang telah menjalankan kontrak dengan pihak PLN sendiri.
Dalam pertemuan itu sendiri Komisi C tekankan apabila hal semacam ini kembali terjadi, lalu membebankan masyarakat, maka dari DPRD tidak akan segan-segan mewakili rakyat menuntut pihak mitra kerja PLN.
"Sekaligus juga PLN dan akan kita bawah ke masalah hukum, akan kita PTUN-kan," tegas Mulkan. (j0i)

Read More

Bangka, kok PAD Kalah sama Surakarta?

ShareSUNGAILIAT - Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka sebesar Rp 600 miliar, jauh lebih rendah dibanding dengan penerimaan yang sama di Kota Surakarta, Solo Jawa Tengah.
      Menurut salah satu anggota DPRD Kota Surakarta saat melakukan kunjungan kerja di DPRD Kabupaten Bangka, Berantas Teguh di Sungailiat, Kamis (20/10), APBD Kota Surakarta tahun 2011 mencapai Rp 102 triliun dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp 160 miliar.
      "Penerimaan PAD Pemerintah Kota Surakarta berasal dari beberapa sumber termasuk layanan jasa berbagai sektor dan sumbangan PAD terbesar dari pasar tradisional," jelasnya.
      Disampaikannya bahwa, luas wilayah Kota Surakarta hanya seluas 40 kilomter persegi dengan jumlah penduduk 500 ribu jiwa.
     "Jumlah penduduk Kota Surakarta lebih didominasi oleh warga pendatang dari beberapa kota tetangga yang berada tidak jauh dari Kota Surakarta," jelasnya.
     Dijelaskan, Pemerintah Kota Surakarta membuat program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) di mana masyarakat miskin akan mendapat asuransi kesehatan di rumah sakit daerah Provinsi Jawa Tengah.
     "Sampai sekarang belum dibangun rumah sakit daerah Kota Surakarta, tetapi tersedia rumah sakit swasta yang mencapai sembilah buah," jelasnya.
      Kunjungan kerja anggota DPRD Kota Surakarta yang dijadwalkan kemarin (Rabu 19/10), terdiri dari empat orang terdiri dari Berantas Teguh dari partai PDI-P, Abdul Ghafur dari partai PKS, Bambang Trianto dari partai Golkar dan Nindi Wisnu Brata dari partai Demokrat.
      Dalam kunjungan tersebut ke empat anggota DRPD Kota Surakarta disambut langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Parulian Napitulu dan dua orang anggotanya yakni, Mulkan dan Hendra Yunus.
     Menurut Parluian, APBD Kabupaten Bangka pada tahun 2011 hanya sebesar Rp 600 miliar dan penerimaan PAD sebesar Rp 45 miliar. Rendahnya penerimaan PAD di Kabupaten Bangka salah satunya adanya pembebasan biaya pembuatan perizinan seperti, pembuatan KTP, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan lainnya.
     Masalah pendidikan kata Parlian, Pemerintah Kabupaten Bangka membebaskan biaya tanpa terkecuali hingga tingkat SLTP di sekolah negeri sebagai program pendidikan sembilan tahun.
     Sementara menurut Mulkan, rendahnya PAD Kabupaten Bangka karena belum optiomalnya pemanfaatkan sumber data alam yang dimiliki.
     "Wilayah Kabupaten Bangka kaya akan potensi sumber daya alam, namun belum semuanya dioptimalkan pemanfaatannya," katanya.
     Henrdra Yunus dalam hal ini juga mengatakan, pemerintah Kabupaten Bangka dalam memberikan pelayanan telah memprogramkan "Bangka Idaman" dengan salah satu program pemberian santunan kematian bagi warga yang meninggal dunia sebesar Rp 1 juta. (cr04)
   

Read More

Sekarang Tidak, tapi 2012 Ada

Share    SUNGAILIAT - Terkait dengan pelaksanaan moratorium, Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2011 tidak menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari umum kecuali bagi 10 orang tenaga honorer yang telah diusulkan sebelumnya.
    Kepala Badan Kepegawaian Pedidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bangka, Espada Yamin di Sungailiat, Kamis (20/9) mengatakan, tidak dibukanya penerimaan CPNS untuk umum sesuai dengan pemberlakukan pembatasan penerimaan CPNS kecuali bagi tenaga honorer yang diusulkan sebelumnya.
     "Tenaga honorer yang diusulkan menjadi CPNS tersebut semuanya sebanyak 11 orang namum hanya 10 orang yang dipastikan diangkat CPNS mengingat satu orang lainnya sudah terlebih dahulu diterima PNS melalui jalur umum," katanya.
      Menurutnya, tenaga honorer yang diusulkan untuk diangkat menjadi CPNS merupakan honorer yang diangkat tahun 2005 lalu.
      "Selain dari 10 orang honorer yang akan diangkat CPNS pada tahun 2011, juga terdapat 130 orang tenaga honorer lainnya yang diusulkan namun sampai sekarang belum ada kepastiannya apakah bisa diangkat CPNS atau tidak," jelasnya.
      Espada mengatakan, total tenaga honorer yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Bangka mencapai lebih 1.500 orang dengan beban biaya yang ditanggung pemerintah setempat untuk membayar gaji mencapai Rp2 miliar per bulan.
      "Jumlah tenaga honorer tersebut tidak termasuk dengan tenaga honorer yang diangkat oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," katanya.
      Menurutnya, ke depan direncanakan akan dilakukan penyesuaian pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka mengingat terdapat sejumlah SKPD yang kebanyakan pegawai dan begitu pula sebaliknya.
      "Menurut saya jumlah tenaga honorer maupun PNS yang mencapai 6.000 orang tersebut terlalu banyak dibanding dengan volume pekerjaan di setiap instansi," katanya.
      Dia mengatakan, pihaknya pernah menawarkan kepada sejumlah tenaga honorer yang tidak mungkinkan diangkat CPNS karena faktor usia dan sebagaianya dengan pemberian uang pesangon, tetapi penawaran tersebut ditolak oleh tenaga honorer.
      "Banyaknya tenaga honorer tersebut diduga karena adanya usulan dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka," jelasnya.
      Sementara penerimaan CPNS kembali dibuka pada tahun 2012, namun hanya pegawai yang sangat diperlukan seperti, tenaga media dan paramedis, polisi hutan maupun guru. (cr03)

Read More

E-KTP Sungailiat Belum 50%

ShareSUNGAILIAT - Layanan pembuatan e-KTP bagi 6.400 wajik KTP (WK) di Kecamatan Sungailiat baru mencapai kurang dari 50 persen atau sebanyak 400.
    Camat Sungailiat, Rozali Romkad mengakatakan di Sungailiat, Kamis (20/10), jumlah yang sudah dilayani pembuatan e-KTP dibanding dengan jumlah WK terbilang sedikit karena dipengaruhi oleh fasilitas yang kurang.
     "Kami tetap berusaha maksimal dalam layanan pembuatan e-KTP yang mencapai rata-rata perhari sebanyak 370 orang, bahkan layanan waktu layanan diperpanjang hingga malam hari," katanya.
     Awalnya kata dia, khusus di Kecamatan Sungailiat akan disediakan minimal 3 unit komputer dan perangkat lainnya namun hingga sekarang masih tetap 2 unit komputer dan fasilitas layanan lainnya.
     "Saya sudah berkonsultasi dengan pihak terkait mengenai kekurangan fasilitas kerja, tetapi sampai sekarang juga belum ada penambahan," jelasnya.
     Rozali mengatakan, dengan keterbatasan fasilitas layanan dirinya tidak bisa menargetkan pembuatan e-KTP akan selesai hingga tahun ini meskipun 13 orang petugas operator  sudah bekerja keras.
     "Saya berharap agar secepatnya ada penambahan komputer dan fasilitas lainnya meskipun didatangkan dari kecamatan lain yang wajib KTP nya sedikit," katanya.
     Ketersediaan fasilitas layanan e-KTP di Kecamatan Sungailiat kata dia, sama jumlahnya dengan fasilitas yang dimiliki di beberapa kecamatan lain.
     "Meskipun kami mengalami kekurang fasilitas alat kerja, namun sampai sekarang belum ada masalah dan untuk mengantisipasi gangguan listrik  kami juga sudah menyediakan genset begitu pula jaringan internet juga tetap lancar," ujarnya.
         Dijelaskan, pihaknya sudah membuat surat edaran ke masing-masing kantor Kelurahan bekerja sama dengan Kepala Lingkungan setempat untuk mengatur jadwal pembuatan e-KTP bagi warganya.
     "Bagi wajib KTP yang lanjut Usia (Lansia) kami merencanakan akan mendatangi langsung di rumahnya masing-masing," katanya. (cr03)

Read More

Kace, Pilih Bangka atau Pangkalpinang?

ShareMENDOBARAT - Diharapkan persoalan tapal batas antara Desa Pemekaran Kace Timur Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Kampung Keramat Kota Pangkalpinang segera selesai.
Karena berdasarkan beberapa suara masyarakat Kace Timur yang berhasil dihimpun Radsul, Kamis (20/10) semakin nampak menunjukan keoptimisan yang lebih dalam dari sebelumnya. Bahwa Kace Timur akan segera bergabung dengan Kota Pangkalpinang. Dadot misalnya laki-laki bertubuh gempal ini mengaku banyak warga Kace yang memang sengaja mengurus administrasi seperti KTP, atau Kartu Keluarga (KK) ke Kampung keramat, alasannya karena lebih dekat.
"Dan RT/RW Kampung Keramat pun dengan tangan terbuka juga mampu memberikan pelayanan dengan baik kepada kami, apalagi posisi Ketua RT 18 ini memang sudah lama kosong, karena katanya menunggu proses perombakan dulu, kalau Kace Timur sudah resmi pindah ke Pangkalpinang maka baru akan ada tahap selanjutnya," ujar Dadot.
Begitupun dengan ibu Supardi, ia mengaku memang sudah lama memiliki KTP Kota Pangkalpinang. Katanya tak usah urus dulu KTP yang baru, soalnya Kace Timur sebentar lagi akan pindah ke Pangkalpinang.
"Jadi kalau sudah resmi pindah baru kita buat KTP baru," katanya dengan nada penuh percaya diri. (cr04)

Read More

Siang Ditertibkan, Malam On Lagi

ShareMERAWANG - Kondisi PDAM Tirta Bangka Unit Baturusa, kini semakin terancam akibat  makin maraknya aktifitas Tambang Inkonvensional (TI) di Kolong sumber air Baku PDAM itu.
Apalagi terdengar kabar masih maraknya aktifitas TI di lokasi kolong juga, karena keterlibatan permainan oleh sejumlah aparat dan oknum pejabat terkait.
Berdasarkan pantuan koran ini, Kamis (20/10) nampak tidak jauh dari atas permukaan kolong air baku PDAM Unit Baturusa, terdapat 8  unit lahan TI yang mana menurut para pengelola PDAM unit Baturusa, sampai sekarang sebagian diantaranya masih beroperasi.
Namun sayang saat Radsul datang ke lokasi yang ditunjuk yang ada hanyalah beberapa unit mesin TI yang ditinggal oleh pemiliknya.
TI ini pun nampak sudah mengalami pengerukan sedalam 10 meter dari atas permukaan tanah, dengan dasar seperti membentuk jurang yang sangat dalam dan ekstrim.
Dan jaraknya pun juga sudah terbilang dekat dengan  fasilitas umum seperti  tiang  jaringan listrik.
”Inilah yang kami khawatirkan bila nanti hujan sudah mulai turun secara lebih intens, kami takut ini akan menjadi longsor, tanah bekas galian TI yang hampir putus, ini akan tergerus dibawa oleh air, termasuk ancaman tumbangnya tiang aliran listrik itu," kata seorang pengelola PDAM Unit Baturusa yang mengantarkan Radsul ke lokasi.
Sementara itu Kepala Unit PDAM Unit Baturusa Ibrahim sendiri, juga mengiyakan kondisi kolong air baku PDAM Unit Baturusa saat ini sudah semakin terancam. Namun menurut Ibrahim pihaknya sebagai penanggungjawab PDAM Unit Baturusa tidak dapat berbuat banyak.
Pasalnya selama ini ia mengaku pihaknya sudah sering kali mengirimkan surat mohon penertiban melalui Kantor Pusat PDAM Tirta Bangka di Sungailat untuk disampaikan ke Bupati.
Hasilnya Bupati memang sudah beberapa kali mengirimkan utusannya, Pol PP untuk melakukan penertiban, namun nyata dari operasi tersebut, paginya di tertibkan, sore atau malamnya aktifitas mulai jalan lagi.
”Kami tidak tau kenapa para penambang ini sepertinya tidak pernah jera dan ada takutnya," kata dia kesal.
Kalaupun ada penertiban berikutnya di luar surat yang mereka ajukan, justru pihak mereka tidak pernah dilibatkan sama sekali. Padahal kalau mereka dilibatkan, maka pasti akan menunjukkan kondisi yang sebenarnya, mana saja TI-TI nya.
"Saat ini selain terancam longsor dan banjir, kolong air baku PDAM Unit Baturusa juga mengalami jumlah debit air yang belum normal, karena curah hujan juga masih rendah, selain itu akibat buangan limbah TI , juga sudah mengakibatkan air menjadi keruh, dan ini akan semakin membuat keringat dingin bagi perusahaan untuk membeli bahan kimia, guna membuat air menjadi bening, dengan pengeluaran atau kos yang lebih besar," ujarnya.
Ditengah berbagai upaya untuk tetap memberikan pelayanan kepada para konsumen PDAM Unit Baturusa, namun pada posisi lainnya, aktifitas penambangan yang semakin tidak terkontrol, telah menjadi kendala besar bagi PDAM Tirta Bangka Unit Baturusa saat ini.
”Kami hanya berharap kondisi PDAM unit Baturusa ini agar dapat segera ditanggapi dengan seksama, arif bijaksana dan konsisten, kami berharap agar TI-TI ini segera ditertibkan dengan tindakan yang tegas. Karena kalau ini akan menjadi masalah yang semakin besar dan pelanggan PDAM unit Baturusa yang tidak berdosa akan semakin menjadi korban," kata kepala PDAM Tirta Bangka Unit Baturusa itu. (cr04)

Read More