Balita Terlantar di Kamp TI

Share

foto: tri | radsul

RIAUSILIP - Tim terpadu pada hari Kamis (27/1o) kemarin mengadakan penertiban dan pendataan terhadap para pendatang yang berada di kamp-kamp penampungan sementara maupun yang tersebar pada beberapa bubung rumah di wilayah Desa Riau, Silip, Cit dan Mapur.

Tim terpadu yang dipimpin langsung oleh Camat Riau Silip, M Ansori Muslim sebelumnya berkumpul pada pukul 08.30 WIB di rumah Dinas Camat Riau Silip. 

Usai melakukan beriefing tim bergerak dengan dua mobil ditambah beberapa kendaraan roda dua menuju lokasi pertama pada daerah pertambangan di Aik Tangkup yang terletak dekat perbatasan Desa Riau dan Desa Silip. Lokasi tempat beraktifitasnya para penambang yang menggunakan Tambang Inkonvesional (TI) pada saat didatangi tim para pekerjanya langsung mematikan mesin dan menghentikan pekerjaannya. Sebagiannya ada juga yang lari karena ketakutan melihat kedatangan para petugas yang terdiri dari unsur Kecamatan Riau Silip, Koramil, Sat POl PP, Polsek Riau Silip dan aparat desa setempat.

Tim terpadu yang turun ke lokasi ini langsung menginstruksikan para penambang yang merupakan pendatang untuk berkumpul di kamp tempat mereka tinggal. 

Ternyata, dari kejauhan sudah terlihat kumpulan kamp penampungan berwarna biru yang terbuat dari terpal plastik. Setelah didekati ternyata di sinilah para pekerja itu menginap bersama para keluarganya. 

Ada 15 kamp tenda yang dinding dan atapnya mayoritas terbuat dari terpal warna biru tempat menginap para pekerja beserta anak dan istrinya. 

Mirip sebuah perkampungan kecil semuanya tinggal dengan kondisi seadanya baru selama satu minggu. 

Setelah didatangi petugas dan ditanyakan identitasnya banyak diantara mereka yang tidak memiliki KTP ataupun identitas lainnya dengan alasan tertinggal dan hilang. Setelah ditanya lagi oleh para petugas mereka juga mengaku menambang di situ setelah pindah dari Desa Bintet, Kecamatan Belinyu karena di sana (Bintet, red) tidak menghasilkan lagi untuk penambangan timahnya.

"Kami pindahan dari Bintet Pak asal kami selapan (Sumsel, red). Pindah ke sini karena di sana tidak menghasilkan lagi," ujar salah satu penambang.

Mereka juga mengaku tidak ada yang dianggap sebagai pemimpin di antara mereka sebab mereka semua merasa sama-sama datang dan berusaha, hanya saja yang membawa mereka ke sini adalah yang memberitahukan lahan bernama Ronal atau Beben. 

Camat Riau Silip, M. Ansori Muslim kepada para penambang mengingatkan mereka untuk menghentikan operasinya besok (hari ini) dulu sebelum ada izin dari pihak terkait. Selain itu  penanggung jawab dari para pekerja dan pendatang ini diminta untuk melaporkan ke pihak Kecamatan dan memproses perizinan.

Mirisnya, dari pantauan Radsul dipondok-pondok kamp penampungan ini banyak sekali para wanita dan anak-anak yang masih kecil. Dengan lingkungan hidup yang rentan dengan penyakit apalagi ada juga balita. Selain itu banyak juga anak-anak yang usianya masih sekolah tidak lagi mengenyam pendidikan karena mengikuti orang tuanya yang berpindah-pindah tempat bekerja di penambangan. (trh)

Read More

SPBU Cit, SPBU "Siluman"?

ShareRIAUSILIP - Keberadaan SPBU 24.332.146 yang terletak di Kampung Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Riau Silip dinilai tidak pernah melaporkan status keberadaan dan kepemilikannya mulai dari pembangunan sampai sekarang sudah beroperasi beberapa bulan kepada Kecamatan Riau Silip.
Terkait banyaknya laporan masyarakat yang mengeluhkan antrian para pengerit yang membuat lalu lintas semakin padat dan menyempit belum lagi ditambah adanya pungutan yang dikenakan kepada para pengerit, membuat pihak Kecamatan merasa tidak pernah dilibatkan sejak awal oleh pihak SPBU namun keluhan yang  sangat dirasakan dari laporan warga tetap harus didengar pihak kecamatan.
Camat Riau Silip, M. Ansori Muslim kepada sejumlah wartawan Kamis (27/10) kemarin di Desa Mapur mengatakan sejak awal selain pihaknya tidak pernah menerima laporan mengenai perubahan status APMS menjadi SPBU, pihaknya juga tidak tau mengenai siapa pemilik SPBU yang sebenarnya.
Sebab, dari yang ia ketahui di media massa sekarang pemilik SPBU diakui bernama Cornelia padahal yang ia tau dulunya adalah milik suaminya Cornelia. Tidak adanya pemberitahuan  inilah yang membuat pihak Kecamatan Riau Silip menilai SPBU 24.332.146 tidak aktif menyampaikan informasi.
"Dari awal sejak perubahan status dari APMS ke SPBU kami tidak pernah diberi tahu, adanya perubahan kepemilikan dari pemilik sebelumnya yang notebene suaminya yang sudah meninggal informasinya sejauh ini belum diinformasikan. Selain itu untuk izin juga  belum diinformasikan," tukasnya.
Ia tidak tahu mengapa Kalau pihak SPBU 24.332.146  tidak pernah melaporkan baik mengenai perizinan maupun perubahan kepemilikan tersebut. Namun, ketika menjadi keluhan masyarakat seperti mengenai lalu lintas malah menjadi  persoalan camat maupun kades.
"Mungkin pola kerja mereka, karena  aktifitas usaha itu besar mereka melapor ketempat yang besar. Mereka tidak  tidak melapor izin operasional ke pihak kecamatan. Ketika menjadi keluhan masyarakat seperti mengenai lalu lintas menjadi  persoalan camat dan kades, mungkin karena urusannya kecil," katanya.
Menurutnya, sejauh ini  banyak keluhan dari masyarakat  seperti dari sisi tertib lalu lintas, karena antrian  sampai ke ujung jembatan yang membuat jalan menjadi sempit sampai dekat Simpang Mapur.
Ditambahkannya, secara kasat mata semua sudah melihat kondisi yang ada  terhadap penyempitan jalan dan tidak tertibnya pengantrian.
  "Kondisinya yang penting saya posisinya berada di pihak masyarakat. Ke depannya, agar operasionalnya harus tertib," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Radsul, SPBU 24.332.146 yang baru dibuka beberapa bulan belakang yang terletak di Kampung Kayu Arang, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip membantah kalau pungutan sejumlah uang kepada pihak pengerit dilakukan pihak SPBU. Namun pemilik SPBU, Cornelia kepada Radsul di Kantor  SPBU, Senin (24/10) mengakui adanya permintaan pengerit untuk melakukan diberi kelonggaran mengerit dua kali dalam sehari.
"Kami tidak melakukan pungutan itu, tapi mereka (para pengerit) yang meminta. Sebenarnya dak boleh mengerit tapi supaya mereka ada kebagian enak, kebagian dapat untung pada rit kedua yang tidak boleh,  kita beri kelonggaran," ungkapnya
Menurut penuturannya, para pengerit itu pada trip pertama memang sudah diberikan kesempatan untuk mengerit dengan jatah 40 liter untuk mobil kecil dan 60 liter untuk mobil besar. Namun jumlah yang dinilai sedikit inilah  membuat para pengerit menawarkan kepada pihak SPBU untuk mengerit sebanyak dua kali di SPBU tersebut dalam satu hari dengan secara rela memberi sejumlah uang kepada pengelola SPBU.
Diakuinya setiap hari terdapat puluhan sampai ratusan jumlah mobil yang mengerit dan kebanyakan rata-rata adalah warga seputaran SPBU. Para pengerit ini merasa tidak untung kalau hanya mengerit satu kali karena sudah ada pungutan lain seperti parkir dan sebagainya. (trh)

Read More

Pantai Hancur, Pariwisata Hancur

ShareSUNGAILIAT - Program pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka tidak dapat fokus, terutama terhadap pengembangan pariwisata pantai.
Karena hampir semua objek wisata pantai yang ada di daerah Kabupaten Bangka terutama di Kecamatan Sungailiat telah terpolusi dengan adanya aktifitas penambangan.
Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka, Asep Setiawan, banyak program pengembangan kepariwisataan yang telah diprogramkan jadi tergganggu.
"Karena pada umumnya para wisatawan yang akan datang untuk melancong ke Kabupaten Bangka jadi membatalkan bahkan, enggan untuk berkunjung karena pantai kita rata-rata telah terpolusi dengan aktifitas penambangan," kata Asep.
Karena pada umumnya para wisatawan terutama wisatawan mancanegara mereka ingin melakukan kunjungan wisata ke tempat-tempat wisata yang tenang.
Dan saat ini ketenangan para wisatawan pun jadi terusik dengan banyaknya pantai tujuan wisata yang dipromosikan telah terambah aktifitas penambangan tersebut.
"Kita pun menyadari yang mana aset wisata pantai kita yang begitu indah seperti Pantai Rebu, Pantai Pesona, Pantai Parai Tenggiri, Matras, namun sekarang kondisi keamanan dan keindahan mulai terancam, akibat penambangan yang ada di lepas pantai terutama aktifitas penambangan ilegal, keindahan air laut sudah tidak dapat dinikmati lagi," terangnya.
Makanya, dinas terkait menjadi kewalahan untuk mengatasi adanya aktifitas tersebut. Bahkan telah berulang kali melakukan koordinasi dengan dinas teknis lain untuk mencegah terjadi kerusakan aset wisata pantai.
Karena menurut aset upaya pencegahan terhadap perambahan terhadap aset wisata pantai itu harus dapat dicegah, karena wisata ke depan merupakan suatu bidang dalam usaha untuk pengganti pasca timah, yang akan dijadikan program unggulan bagi daerah, selain bidang-bidang lainnya, seperti perikanan dan perkebunan.
Sekarang seperti halnya di lingkungan di Pantai Matras sulit untuk dicegah penambangan batu, karena pada prinsip pemilik lahan mengizinkan batu-batu tersebut, untuk ditambang.
"Untuk itu kita hanya bisa mengimbau agar mereka mau turut bersama-sama menjaga keindahan aset daerah pantai seperti halnya batu tersebut, untuk tetap lestari yang akan dijadikan daya tarik bagi para wisatawan nantinya. Kalau batupun telah habis apa lagi yang dapat jadi daya tarik bagi kepariwisataan kita untuk ke depan," keluh Asep. (j0i)

Read More

4 Jam, 251 Pendatang Disisir

ShareRIAUSILIP - Tim terpadu, Kamis (27/10) kemarin mengadakan penertiban dan pendataan terhadap para pendatang yang berada di kamp-kamp penampungan sementara maupun yang tersebar pada beberapa bubung rumah di wilayah Desa Riau, Silip, Cit dan Mapur.
Tim terpadu yang dipimpin langsung oleh Camat Riau Silip, M Ansori Muslim sebelumnya berkumpul pada pukul 08.30 WIB di rumah Dinas Camat Riau Silip.
Dari Aik Tungkup tim melanjutkan perjalanan ke lokasi Aik Lekok Desa Cit. Di sini tim mendatangi warung-warung yang menjual makanan dan minuman.
Sebelumnya ada laporan salah satu dari warung menjual minuman keras (miras) pada malam hari. Sayangnya, saat digeledah tidak ditemukan miras yang dimaksud cuma dapat 1 kaleng minuman bir saja.
Petugas lalu mendatangi rumah-rumah warga yang mayoritasnya adalah warga dari Lampung. Di sini petugas juga sempat mendatangi warung-warung namun tidak ditemukan miras dan petugas selanjutnya menemui salah satu warga bernama Tejo sebagai koordinator yang bertanggung jawab akan keberadaan pendatang yang bermukim di daerah tersebut.
Dari penuturan Tejo ia mengungkapkan kalau pendatang yang baru datang ia menjadi penanggung jawab untuk melaporkan ke Jepri selaku kadus setempat. Tejo mengaku ia mengkoordinir  para pendatang sekitar 70-an jiwa lebih di daerah tersebut, atau setengahnya dari semua warga yang bermukim. Setengahnya lagi dikoordinir oleh warga yang lain.
"Untuk warga sini memang jadi tanggung jawab saya, jadi saya harus melaporkan setiap perkembangan para warga dan pendatang yang baru ke Kadus," ungkapnya.
Usai dari Aik Lekok tim menuju Aik Rengas dan Aik Tungket masuk wilayah dusun Mapur, Desa Mapur. Dikedua tempat ini beberapa warga mengaku belum pernah melapor ke Kadus  dan Kades setempat.
Ironisnya lagi mereka juga lebih mengenal tempat seperti pasar malam daripada Kades setempat apalagi untuk sengaja melaporkan diri ke Kantor Desa setempat sangat rendah sekali kesadarannya.
Untuk itu, lagi-lagi warga pendatang diimbau untuk melaporkan. Di tempat ini juga petugas mendata dan mengambil KTP asli warga untuk di bawa ke kantor desa setempat. Para warga itu disuruh datang besok (hari ini) untuk didata dan diberikan surat keterangan dengan foto copy KTP, sedangkan untuk KTP aslinya tetap ditahan dan baru bisa diambil bila warga hendak pindah meninggalkan tempat tersebut atau ada keperluan yang sangat mendesak.
"Artinya KTP ini sebagai bukti dan jaminan kalau kalian masih berdomisili di sini. Nanti kalau mau pindah atau tidak lagi di sini silakan diambil di Kantor Desa. Untuk pengganti KTP nanti akan kami gantikan surat keterangan beserta foto copy KTP nya sebagai identitas kalian," ungkap Suharpin, PJS Kades Mapur.
Salah satu warga bernama Suranti ketika didatangi petugas dan dimintai identitas ternyata tidak memiliki identitas cuma ada buku nikah. Para petugas juga kembali mengimbau keras agar permasalahan ini segera diurus dengan melapor ke pihak Desa.
Dari hasil kerja tim terpadu berhasil mendata para pendatang yang terdiri dari laki-laki, wanita dan anak-anak di empat tempat tersebut sebanyak 251 desa. Diantaranya ada yang memiliki identitas dan melapor keberadaannya, namun lebih banyak yang tidak melapor. Camat Riau Silip, M Ansori Muslim menambahkan dalam penertiban dan pendataan ini pihaknya juga mengantisipasi adanya para pendatang yang bekerja pada kafe eks Parit 19 Kecamatan Belinyu yang dibakar warga beberapa waktu lalu, namun tidak ada ditemukan para pekerja eks kafe tersebut.
Pihaknya mengkategorikan pendatang dengan tiga kategori yakni pendatang yang memiliki identitas dan melapor, pendatang yang memiliki identitas namun tidak melapor serta pendatang yang tidak memiliki identitas juga tidak melapor.
"Hasil pendataan kejutan ini dari pagi sampai siang selama kurang lebih 4 jam dampaknya segitu ada 251 pendatang. Sekarang kita imbau mereka untuk melaporkan diri, informasi ini juga akan kita sampaikan ke Kabupaten untuk mengambil tindakan yang lebih lanjut," tandasnya.
Sementara Kabid Kependudukan Dukcapil Kabupaten Bangka, Sutini mengatakan hasil pendataan ini akan diteruskan melalui Wakil Bupati Bangka dan selanjutnya ke Bupati Bangka. Saat disinggung mengenai apakah tidak ada tindakan untuk para pendatang yang sudah sering diperingatkan namun tidak pernah mengindahkan himbauan aparat setempat misalnya dalam hal melapor keberadaannya, ia mengaku tidak bisa memutuskan itu, karena wewenangnya ada pada Bupati bangka.
"Hasil pendataan ini akan dilaporkan ke Bupati bagaimana maunya penindakannya, kita tidak punya wewenang untuk menindak," jelasnya. (trh)

Read More

Kenanga Dinilai sebagai Desa Binaan

ShareKelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat mendapat penilaian  desa binaan untuk tingkat provinsi. Penilaian ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kegiatan Peningkatan Peranan wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS), Kamis (27/10) di Kantor Lurah Kenanga. Kegiatan ini dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekda Bangka Haryanto SH dan para pejabat di Lingkungan Pemkab Bangka dan Provinsi Babel, Camat Sungailiat, Tim PKK Kabupaten Bangka dan tamu undangan lainnya.
Haryanto ketika membacakan sambutan bupati mengatakan program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) merupakan program pemerintah yang telah dimulai pada tahun 1979 sampai dengan sekarang ini.
Program ini termasuk dalam program terpadu lintas sektoral yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan menuju keluarga sehat dan sejahtera. Upaya ini dalam rangka pembangunan masyarakat desa/kelurahan dengan wanita sebagai penggeraknya.
“P2W-KSS ini untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna program terpadu P2W-KSS sehingga program tersebut dapat diwujudkan dan dirasakan manfaatnya khususnya kaum perempuan,” kutip Pak Haryanto.
Lebih lanjut beliau menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bangka secara konsisten dan sangat apresiasi serta menyambut positif melaksanakan program P2W-KSS karena program ini merupakan hal yang sangat strategis dimana kaum perempuan sebagai penggeraknya dan berkaitan dengan kesetaraan gender. Jika hal ini dilaksanakan dengn baik, maka kaum perempuan yang dibina yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan  dari program P2W-KSS akan dapat menambah penghasilan keluarga dan pada akhirnya kesejahteraan dan kesehatan keluarga akan tercapai.
Selain itu juga Pemkab Bangka telah berupaya melakukan pembinaan dengan melibatkan dinas dan instansi terkait secara langsung seperti pkk, pemdes, tenaga kerja, pertanian, pendidikan kelautan dan perikanan, umkm, kesehatan agama, kb, dan semua elemen masyarakat.
“Diharapkan semua elemen masyarakat proaktif mendukung program P2W-KSS ini sehingga Desa Kenanga ini bisa menjadi terbaik dan pemenangnya,” kata Pak Har.
Sementara itu Ketua penilaian dari provinsi Ismadi Usman mengatakan penilaian ini akan dilakukan dengan obyektif mungkin dengan memperhatikan semuaindikator-indikator yang telah ditentuka. Dan kita berharap Kenanga bisa menjadi satu yang terbaik dan bisa diikutkan dalam tingkat nasional dalam lomba desa binaan P2W-KSS. (humas/Lutfi)

Read More

Fasilitas Bursa Kerja Kurang Peminat

ShareSUNGAILIAT - akses bursa kerja online yang telah diterapkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka, untuk mempermudah masyarakat untuk bisa mecari lowongan pekerjaan, ternyata belum banyak dilirik oleh masyarakat.
Kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka, Asban Aris, tekhnologi komputer yang disediakan oleh Dinsosnaker, merupakan akses pendukung untuk mempermudah bagi masyarakat pencari lowongan pekerjaan yang diminati.
"Namun bursa online yang telah kita opersikan ini belum sepenuh dilirik oleh masyarakat pencari kerja yang ada di Kabupaten Bangka ini," keluhnya.
Padahal bursa online yang disediakan sudah cukup baik untuk mendukung atau mempermudah bagi masyarakat untuk mencari pekejaan, dengan menggunakan tekhnologi komputer yang dapat diakses secara online.
Mungkin kurangnya minat dari para pencari kerja itu sendiri untuk mengakses langsung tekhnologi yang telah disediakan tersebut, karena terkedala belum tersedianya fasiliats hotspot sehingga mereka jadi kurang berminat untuk menggunakan fasilitas yang ada.
Ditambahkan Asban kalau fasilitas hotspot telah dipasang kemungkinan baru banyak para calon pencari kerja yang berminat untuk menggunakan fasilitas yang disediakan.
"Karena kebanyakan para pencari kerja itu membawa perangkat komputer sendiri, karena tidak adanya fasilitas tersebut maka menimbulkan keengganan dan mungkin ada rasa yang enak kalau mereka tidak menggunakan fasilitas sendiri," yakinnya.
Maka dinas berharap untuk ke depan dinas akan dapat menambah fasilitas hotspot sehingga akan lebih mempermudah bagi masyarakat yang ingin mengunakan fasilitas online yang telah disediakan.
Karena dengan sistim ini bagaimanapun pemkab telah membantu masyarakat untuk dapat mengakses langsung secara online untuk dapat untuk mencari lowongan pekerjaan, sesuai dengan manajemen ilmu atau yang mereka minati. (j0i)

Read More

DPU Janjikan Proyek Kualitas Terbaik

ShareSUNGAILIAT - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Bangka tetap berkomitmen untuk mensukseskan program pembangunan di Kabupaten Bangka.
Untuk itu Dinas PU akan tetap melakukan pengawasan dengan ketat terhadap aktifitas pembangunan proyek yang ada di Dinas PU untuk tahun anggaran 2011.
Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka, M Jumani, Kamis (27/10).
"Sebagaimana banyak masukan yang disampaikan untuk Dinas PU agar dapat mengerjakan berbagai pembangunan proyek untuk tahun anggaran 2011 tersebut, agar dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan," kata Jumani.
Pihak mereka sangat berterimakasih dengan adanya masukan –masukan tersebut sehingga berati mendapat perhatian, sehingga DPU diingatkan untuk lebih serius dalam melakukan pengawasan, untuk itu akan tetap berkomitmen dan pun telah minta kepada rekanan untuk menyeselesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak kerja yang ditentukan.
Sementara proyek-proyek pembangunan yang ada di Dinas PU sendiri mencakup proyek bina marga, cipta karya dan SDA dan proyek-proyek tersebut merupakan, proyek penunjang untuk pembangunan fasilitas daerah.
Ditambahkan Jumani, sampai saat ini belum ada hambatan terhadap pembangunan proyek yang ada. "Dan kita berharap pada bulan November proyek-proyek itu, telah dapat diselesaikan semua dengan kualitas pengerjaan yang kita harapkan," ujarnya.
Makanya, mereka telah minta agar jangan ada lagi pembangunan proyek yang tidak selesai, juga telah ditekankan proyek-proyek itu sendiri harus diselesaikan pembangunannya sesuai dengan kategori pengerjaan yang ada.
"Dan kita pun akan menerapkan sanksi tegas terhadap rekanan atau perusahaan pelaksana pembangunan proyek, karena selaku dinas tekhnis kita berharap tidak ada keluhan dari masyarakat terhadap pembangunan proyek yang ada, dan kita pun berharap semua dapat berjalan sesuai dengan yang telah diprogramkan," tandas Jumani. (j0i)

Read More

Tes Terbuka Tenaga Kontrak

ShareSUNGAILIAT - Rencananya tahun 2012 nanti DPRD Kabupaten Bangka bakal meminta formula untuk meminimalisir dan tinjau lagi usulan tenaga kontrak.
Itu kata Ketua Komisi C DPRD Bangka, Amri Cahyadi. Ujarnya, saat ini banyak anggaran keuangan daerah Kabupaten Bangka tersedot untuk pembiayaan pegawai termasuk untuk membiayai pegawai kontrak.
"Maka untuk itu dewan pada tahun 2012 ini akan mengusulkan sebuah format untuk jumlah tenaga kontrak perlu untuk ditinjau kembali," pintanya.
Karena menurut Amri, jumlah dari pegawai kontrak saat ini terlalu bengkak, selain juga karena pegawai kontrak sendiri telah membebankan APBD daerah. Dan tidak salahlah untuk kita lakukan evaluasi kembali, dalam arti kita minta untuk melakukan tes ulang untuk seluruh pegawai kontrak disesuaikan dengan porsi yang benar tepat untuk dibutuhkan," kata Amri.
Misal kata dia, Pemkab Bangka sekarang memiliki sekitar 1000 orang lebih pegawai kontrak yang tersebar di berbagai SKPD dan kecamatan.
Dan setelah dilakukan evaluasi melalui tes ternyata yang layak hanya 500 orang dan otomatis yang tidak layak harus dirumahkan.
"Jadi melalui tes akan kelihatan posisi yang mana yang layak dan ini dapat kita lihat dari kenyataan yang ada, kalau memang mau kita akui. Dan kami dari DPRD sendiri telah menagamati dan kami telah bisa membaca apa sih sebenar yang terjadi," katanya sedikit curiga.
Bahkan ujarnya bukan jadi rahasia umum semua terkait perekrutan dari pegawai kontrak itu sendiri nyata tidak transparan.
"Dan jujur kita katakan itu karena kita semua telah tahu, dan karena tidak adanya ketransparanan ini terjadi pembengkakan terhadap jumlah pegawai kontrak itu sendiri," tegasnya.
Setiap tahun dana anggran yang harus dikeluarkan untuk tenaga kontrak sendiri sampai Rp 13 miliar dan kini kembali membengkak hingga mencapai Rp 15 miliar pertahunnya.
Padahal sebelumnya pihak pemerintah daerah telah menyatakan tidak akan ada lagi penambahan untuk tenaga kontrak atau honor tersebut.
Makanya Amri minta mulai tahun 2012 bersama sama secara terbuka untuk melakukan evaluasi ulang terhadap tenga kontrak yang dimiliki.
Apakah betul memang membutuhkan posisi riil untuk tenaga kontrak itu sendiri harus dengan jumlah segitu.
"Kami memandang pegawai kontrak yang kita miliki sekarang sudah tidak efektif lagi dan perlu dilakukan seleksi ulang, seleksi secara serentak sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan dan kalau perlu dalam melakukan seleksi kita harus melibatkan lembaga independen dalam pelaksanan penyeleksian, sehingga apa yang kita butuhkan benar-benar efektif," harapnya.
Yakin Amri, dengan pernyataannya saat ini kawan-kawan yang sekarang sebagai tenaga kontrak akan kecewa.
Tapi 280.000 lebih masyarakat Kabupaten Bangka akan mendukung melihat ketransparanan dari pemerintah daerah.
"Karena akan terbuka kesempatan bebas  dari masyarakat kita untuk ikut bersama untuk sama-sama mempunyai kesempatan untuk bekerja," tandasnya. (*)

Read More

Obat Batuk Dilarang Dijual Bebas

ShareSUNGAILIAT - Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, melarang apotek menjual jenis obat Dextromethorphan (DMP) atau obat batuk secara bebas kepada masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian.
    Larangan penjualan secara bebas  tersebut disampaikan Kasi perencanaan dan penyusunan anggaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Boy Yandra, di Sungailiat, belum lama ini.
Ia mengemukaan, pihak apoteker untuk lebih jeli dalam penjualan obat tersebut dan harus mempergunakan resep dari dokter baik dalam pembelian berjumlah banyak ataupun sedikit.
    "DMP atau Dextromethorphan Hydrobromide adalah senyawa sintetik yang terkandung dalam berbagai jenis obat batuk yang bersifat antitussive untuk meredam batuk," jelasnya.
     Penggunaan obat tersebut tetap aman dikonsumsi masyarakat kata dia, jika mematuhi aturan pakai karena memiliki manfaat menekan batuk akibat iritasi tenggorokan dan saluran napas bronkhial, terutama pada kasus batuk pilek.
     "Untuk mengusir batuk, dosis yang dianjurkan adalah 15 mg sampai 30 mg yang diminum tiga kali sehari. Dengan dosis sebesar ini, DMP relatif aman dan efek samping jarang terjadi," katanya.
     sebaliknya kata Bay, penggunaan obat DMP yang berlebihan atau overdosis, terjadi berbagai macam efek samping. Terjadi stimulasi ringan pada konsumsi sebesar 100 - 200 mg, euforia dan halusinasi pada dosis 200 - 400 mg, gangguan penglihatan dan hilangnya koordinasi gerak tubuh pada dosis 300 - 600 mg, dan terjadi "sedasi disosiatif" (perasaan bahwa jiwa dan raga berpisah) pada dosis 500 - 1500 mg.
    "Gejala lain yang terjadi akibat overdosis DMP adalah bicara kacau, gangguan berjalan, gampang tersinggung, berkeringat, dan bola mata berputar-putar (nistagmus)," ujarnya.
      Penyalahgunaan sediaan kombinasi malah berefek lebih parah. Komplikasi yang timbul dapat berupa peningkatan tekanan darah karena keracunan pseudoefedrin, kerusakan hati karena keracunan parasetamol, gangguan saraf dan sistim kardiovaskuler akibat keracunan CTM. Alkohol atau narkotika lain yang telan bersama DMP dapat meningkatkan efek keracunan dan bahkan menimbulkan kematian. (*)

Read More

Mas dan Mbak, Bisa Milih Gubernur

ShareMERAWANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka melaksanakan bimbingan tekhnis (Bintek) untuk menyuskeskan gelaran pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wagub 2012 mendatang.
KPU Bangka adalah, perpanjangan tangan dari KPU Babel, dalam tahapan suksesnya pesta demokrasi Februari 2012 mendatang. Makanya, dilaksanakan bintek di wilayah Kecamatan Merawang kepada PPK Merawang dan PPS dari 10 desa yang tersebar di Kecamatan Merawang.
Adapun sejumlah agenda bintek  pemutahiran data dan data pemilih sementara pemilukada Gubernur Bangka Belitung 2012 yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bangka.
"Meliputi seperti bintek kepada PPS tetang bagaimana tekniknya mencari nama calon pemilih ganda, umur di bawah 17 tahun, dan umur diatas 90 tahun," kata Plt Ketua KPU Bangka, Zulkarnain kata dia di sela-sela kegiatan sosialisasi bintek pemilukada, Kamis (27/10) yang bertempat di Balai Adat Desa Baturusa Kecamatan Merawang.
Dia menambahkan, bahwa bintek yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bangka  kali ini, adalah  agar bintek selanjutnya dapat di teruskan oleh PPK di wilayah kerja masing-masing Kecamatan.
"Karena kita berharap dengan makin intensnya bintek-bintek pemilukada, maka pemahaman akan tugas dan kewajiban baik PPK maupun PPS dapat semakin menjadi baik, apalagi kalau sudah menyakut soal data pemilih, maka kalau petugasnya nanti paham, mengerti maka kita harapan semua hak-hak masyarakat akan dapat dianulir secara adil," katanya.
Jadi istilahnya itu, tidak ada lagi yang seharusnya memilih, tapi tidak memilih atau sebaliknya yang sebenarnya tidak memilih jadi memilih, ya kalau sudah waktunya milih, ya jangan ada yang golput.
Dan nanti mulai tanggal 5 November khusus untuk pendatang, yang akan bertugas mendata adalah PPDP (Petugas Pemutahiran Data Pemilih) dan setelah itu nanti saling koordinasi, pendatang yang sudah memenuhi syarat untuk memberikan hak suara mereka, akan dilaporkan kepada Dukcapil Kabupaten Bangka untuk diberikan surat keterangan sementara.
Nanti teknisnya PPK dan PPS sudah tahu, tapi diharapkan baik PPK maupun PPS dapat selalu kompak dan terus saling koordinasi satu sama lain.
Sementara itu Ketua PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) H Erham HS menambahkan, dari hasil Bintek Pemutahiran Data dan data Pemilih yang telah disampaikan KPU ini, 28 Oktober daftar nama calon pemilih sementara itu akan ditempelkan di semua kantor desa yang ada di Kecamatan Merawang.
"Makanya di sini kita juga sangat membutuhkan kerjasama masyarakat, jadi tolong bik-bik, amang, adek, ayuk, datanglah  dan tingok ade ape dak name ikak di situ, kalau dak de tolong segera lapor ke PPS terdekat, karena untuk sukses gawe ni, dukungan dan partisipasi seperadik lah yang menentukan e," katanya dengan bahasa Bangka yang kental.
Pengumuman daftar nama calon pemilih akan berlangsung selama 21 hari, sebelum nanti,  dianilisi, diolah dengan sebaik-baiknya dan dimasukan sebagai daftar pemilih tetap atau DPT, dan untuk mas-mas atau mbak-mbak pendatang katanya yang sudah tinggal di Bangka minimal 6 bulan, nanti juga akan didata oleh PPDP untuk dibuatkan surat keterangan yang akan dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Bangka.
"Itu supaya mbak-mbak atau mas-mas juga bisa ikut milih pada Pilgub Babel 2012 sebagai pemilih tambahan,” pesan H Erham. (cr04)

Read More

Bantuan Pusat Masih KurangBantuan Pusat Masih Kurang

ShareMENDOBARAT - Bantuan dari pusat untuk dunia pendidikan di SMA 1 Mendobarat, ternyata belum maksimal.
Karena, bantuan pusat tersebut hanya bisa diberikan kepada 21 orang siswa saja, sejatinya yang butuh bantuan tersebut lebih dari jumlah yang bisa tertolong.
Itu dikatakan Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Mendobarat, Gunadi saat dtitemui Radsul di ruang kerjanya, kemarin.
"Memang ada bantuan dari pemerintah pusat yakni berupa bantuan untuk siswa miskin. Tapi kata Gunadi bantuan tersebut, sampai kini hanya bisa menjangkau 21 siswa kurang mampu, padahal siswa kurang mampu yang ada lebih dari 21 orang," kata Gunadi.
Akibatnya, semampu pihak sekolah lah selektif dan berupaya menyalurkan kepada siswa yang memang dinilai kurang mampu.
Menurut Gunadi, kondisi perekonomian hampir sebagian besar masyarakat Desa Mendobarat yang bermata pencaharian sebagai petani karet, yang pada umumnya berpenghasilan pas-pasan, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akhirnya mau, tidak mau  menjadi satu kendala dalam hal khususnya masalah biaya pendidikan anak-anak mereka.
Padahal kata dia, dari analisa selama ini, anak-anak Desa dari Mendobarat ini, termasuk anak-anak yang punya minat kuat untuk  memperoleh pendidikan di sekolah.
"Tapi ya itu tadi dari segi anggaran banyak yang masih tidak mendukung, hal ini terkadang kami dari pihak sekolah juga sudah pernah beberapa kali dikunjungi dari pihak orang tua siswa kami yang tidak mampu ini, dan setelah itu mengatakan dengan sejujurnya, bahwa anak mereka ingin tetap sekolah, tapi kekurangan biaya," tambah Gunadi lagi.
Terus terang kata dia, pihak sekolah sebenarnya dengan adanya bantuan siswa miskin sangat  bersyukur, tapi ya, sangat berharap untuk selanjutnya jumlah bantuan ini bisa ditambah lagi.
”Selama ini kami saluran bantuan siswa miskin tersebut, tiap satu semester sekali, dan kami tetap survey sebelum menyalurkannya, karena dengan ini maka akan lebih objektif,  kita jadi lebih tau kondisi  mereka yang sebenarnya," ulas Gunadi.
Sekolah juga sangat berharap kepada siswa yang kurang mampu ini, ya jangan sampai ada yang berhentilah.
Selain  masalah keuangan, saat ini Sekolah juga sedang kelabakan, pasalnya sudah beberapa kali pihak sekolah mengajukan diri untuk penambahan daya listrik di sekolah, tapi sampai sekarang belum pernah sama sekali ditanggapi oleh PLN, setiap dihubungi selalu berdalih nanti saja.
"Sementara kebutuhan listrik untuk sekolah lumayan besar, makanya sekarang terpaksa masih pakai  yang 1300 Watt, dan  kalau mau pakai yang giliran biar tidak jatuh atau mati mendadak. Jadi kami berharaplah ada perhatian untuk orang pinggiran ini," harap Gunadi. (cr04)

Read More