Mana Setrum Belinyu & Mendobarat?

Share SUNGAILIAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka, Senin (11/7) mendatang berencana menggelar rapat dengan PT PLN membahas tentang pemerataan pelayanan pemasangan sambungan baru "Kilowatt-hour" (Kwh) karena dianggap belum merata sampai beberapa wilayah kecamatan.
     Menurut Sekretaris Fraksi Golkar sekaligus anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bangka, Ahmad Asin di Sungailiat, Rabu, rapat ini nantinya menjadi sangat penting karena pihaknya akan mengetahui langsung dari PT PLN mengenai adanya sejumlah kecamatan yang sampai sekarang belum menikmati penerangan listrik dari PT PLN.
     "Kecamatan yang belum semua masyarakatnya mendapatkan hak pelayanan listrik PLN yakni, Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Mendobarat," jelasnya.
     Sebagai wakil rakyat kata dia, pihaknya mempunyai tanggungjawab moril kepada masyarakat di dua Kecamatan tersebut sehingga diperjuangkan semaksimal mungkin agar mendapatkan layanan listrik PLN yang sudah sekian lama ditunggu.
      "Saya mengharapkan kepada PT PLN untuk memprioritaskan pemasangan sambungan baru di Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Mendobarat, agar di samping menjadi kebutuhan penerangan juga dapat dipergunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," jelasnya.
     Ahmad Asing mengatakan, selain PT PLN diminta untuk mengutamakan pemasangan di kedua Kecamatan, pihaknya juga meminta kepada instansi terkait termasuk aparat pemerintah paling bawah seperti RT, untuk mendata warganya yang belum mendapatkan layanan aliran listrik.
     "Pihak PLN tidak perlu lagi menunda-nunda lagi pemasangan baru bagi masyarakat di kecamatan yang dimaksud karena mereka juga mempunyai hak sama seperti masyarakat lainnya yang sudah terlebih dahulu mendapat layanan listrik dari PT. PLN," jelasnya.
      Kepada pemerintah Kabupaten Bangka juga diharapkan dapat mem "backup" upaya dari PT PLN agar segera melakukan pemasangan sambungan baru di daerah lain yang belum teraliri listrik.
      "Saya juga minta kepada PT PLN untuk transparan dan renponsif kepada pelanggan terutama layanan sambungan baru karena dinilai masih belum merata. Ada sebagian sudah disambung dan bahkan ada pula yang lama mendaftar malah belum disambung Kwh," jelasnya.
    "Kami meminta PLN memprioritaskan dua kecamatan ini (Belinyu dan Mendobarat), dan kepada dinas-dinas terkait menginventarisir daerah-daerah Bangka khususnya di dua kecamatan ini yang belum teraliri listrik untuk diajukan ke PLN," ungkapnya.
    Selain itu ia juga meminta aparat pemerintah terbawah di dusun dan desa untuk mendata warganya  yang belum mendapat sambungan listrik dan kendalanya, untuk kemudian disampaikan ke Pemkab Bangka dan PLN.
    "Pemasangan jaringanpun harus dipercepat di daerah-daerah yang belum memiliki jaringan, sehingga warga  bisa segera menikmati listrik," tandasnya.
    Untuk itu ia juga mengharapkan Pemkab Bangka memback-up upaya PLN untuk mengupayakan sambungan baru didaerah-daerah yang belum dialiri listrik dan meminta PLN transparan dan responsif kepada pelanggan, terutama dalam layanan sambungan baru. (cr03/cr02)

Read More

Danrem Bela Anggotanya

ShareSUNGAILIAT - Terkait adanya dugaan pengancaman oleh oknum anggota TNI kepada salah satu warga Belinyu dengan mengunakan senjata api, Danrem 045/Garuda Jaya Kolonel CZI P Gunung Sarasmoro menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Belinyu.  Permintaan maaf tersebut disampaikan Danrem saat menggelar ngopi bareng dengan sejumlah elemen masyarakat serta aparat Unsur Tripika Kecamatan Belinyu dan Riau Silip di Warung Kopi/Es Kutub Utara Belinyu Rabu (6/7).
    "Setelah kejadian okum TNI tersebut sudah saya tegur, dan  saat ini oknum anggota TNI tersebut sudah diperiksa di Sub Den POM,” kata Danrem.
    Dikatakan Danrem, oknum tersebut bukan anggota Kodim 0413/Bangka, tetapi merupakan anggota Kodam II Sriwijaya Palembang.  "Terkait adanya laporan tersebut, pada hari itu juga yang bersangkutan saya panggil dan sudah saya laporkan ke pimpinanya di Kodam Sriwijaya Palembang untuk dilakukan tindakan hukum selanjutnya.  Untuk senjata api yang digunakan adalah senjata api mainan dan anggota TNI sekarang tidak ada lagi yang mengunakan senjata.  Dan saat bertugas di lapangan tidak boleh mengunakan senjata api,” jelas Danrem.  
    Seperti yang diberikan sebelumnya, diduga konflik masalah fee Tambang Inkonvensional (TI), Im, warga Belinyu mengaku diancungi sebuah senjata api laras pendek ke arah kepalanya oleh oknum anggota TNI berinisial Par Minggu (2/7).
    Informasi yang berhasil dihimpun Babel Pos Griup kejadian tersebut bermula dari Put, seorang warga yang memiliki lahan digarap TN dengan perjanjian akan diberikan fee dari aktifitas penambangan di atas lahannya tersebut.
    Put kesal lantaran lahan yang dijaga oleh Im selama ini tidak dilakukan pembayaran fee sesuai kesepakatan awal. Untuk itu, Put melaporkan kepada Par, salah satu oknum anggota TNI yang tak lain adalah sepupunya sendiri untuk menanyakan perihal tersebut. Tak senang dengan sikap yang dilakukan oleh oknum anggota TNI tersebut, Im pun informasinya sudah melaporkan kejadian ini ke POM. (dee/bbg)
   

Read More

Gara-gara SWB, Bangka Batal Gelar Triatlon

ShareSUNGAILIAT - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka mengadakan Triatlon yakni olahraga yang menggabungkan tiga jenis aktifitas yakni berenang, bersepeda, dan lari menjelang Sail Wakatobi Belitung (SWB) batal.
    Olahraga ini adalah salah satu olahraga elit yang digemari di Amerika, Canada, Australia, dan Eropa. Sekarang sedang dikembangkan di berbagai negara Asia dan Afrika. olahraga yang membutuhkan stamina prima serta mental yang kuat ini menjadi simbol kekuatan para Treathleet (sebutan untuk atlet Triathlon).
    Gagalnya pelaksanaan triatlon di Kabupaten Bangka karena lomba triatlon sudah diagendakan secara nasional di SWB dan akan dilaksanakan di Belitung berdasarkan hasil rapat persiapan kegiatan  SWB dengan pihak terkait, Selasa (05/07) di ruang kerja Asisten I dan dipimpin oleh Asisten I Setda Bangka, Harianto Program SWB pada jadwal panitia Pusat sudah memasukkan kegiatan Triathlon tersebut.
    "Kami merencanakan akan melaksanakan kegiatan yang lebih spesifik di tingkat kabupaten tidak dalam skala nasional atau regional cukup skala daerah
atau solusi kedua dicari even lainnya yang tidak tercantum dalam even nasional, diantaranya  yang belum termasuk lari  10 KM. Kalau disetujui Bangka yang mengadakan itu, namun bagaimana nanti pimpinan apakah setuju lari 10 km atau Triathlon, saat ini semua  baru rencana, belum matang benar,"  ungkap Harianto saat ditemui Radsul kemarin (06/07) di Kantor Bupati Bangka.
    Dikatakannya hasil rapat itu nantinya  akan di konsultasikan dengan pimpinan, kegiatan  mana yang disetujui, termasuk tempat pelaksanaannya. Untuk tempat sendiri  masih banyak pendapat, ada yang ingin diadakan di Sungailiat, ada juga yang menyarankan di Belinyu. Semua baru perencanaan awal, karena jadwal panitia nasional sudah tercover di Belitung jadi untuk Kabupaten Bangka mundur melaksanakan even tersebut.
    "Namun untuk waktu pelaksanaannya diwacanakan  kalau jadi  sebelum puncak pelaksanaan di Belitung, sekitar habis puasa dan  lebaran pada bulan September nanti. Selain Triathlon kemungkinan seperti Volly pantai akan dilaksanakan di Pantai Tanjung Pesona, termasuk untuk di Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu untuk  kegiatan berlayar," pungkasnya. (cr02) 

Read More

Jalan di Bangka Harus Kelar

Share

 

SUNGAILIAT - Anggota Komisi C DPRD Bangka, Ir Agung Setiawan mengatakan bahwa  pengerjaan pembangunan jalan di Kabupaten Bangka tahun 2011 diharapkan harus selesai tuntas semua.
    Sebab jika tidak rampung semua tentunya harus ada peringatan keras dari pemerintah dan diharpakan pemerintah tidak pilih kasih, untuk mem-back list perusahaan yang mengerjakan proyek pembangunan jalan tersebut.
    Karena tahun ini kondisi cuaca cukup mendukung  untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan dan berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini cuaca cukup mendukung sehingga cuaca baik ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh pihak kontraktor yang memborong pengerjaan pembangunan jalan. Kalau kontraktor bisa memanfatkan cuaca ini dengan baik,  tidak ada lagi pengerjaan proyek yang terlambat atau tidak tepat waktu dalam mengerjakan proyek.
    Hal itu diungkapkan Agung ketika ditemui di ruang kerjanya, terkait dengan pembangunan jalan proyek tahun 2011.
    Dijelaskannya  namun seandainya terjadi keterlambatan dalam pengerjaan dan akhirnya  tidak selesai, tentunya kontraktor atau perusahaan yang membangun harus bertanggung jawab dan jika kontraktor tidak mampu melaksanakan penyelesaian proyek yang tidak selesai,  maka kontraktor harus melapor ke SKPD terkait,  bahwa mereka tidak sanggup.
    Tentunya dengan konsekuensi pemenang cadangan dalam lelang tender sebelumnya bisa ditunjuk langsung oleh SKPD yang bersangkutan,  jika kontraktor yang pertama tidak sanggup mermapungkan pekerjaannya. Itupun harus  melewati mekanisme yang sudah diatur, namun kalau SKPD yang bersangkutan bisa melaksanakan pekerjaan, tentunya  biaya penyelesaian pekerjaan tersebut dari kontraktor yang mengerjakan pertama kali.
    ”Hal itu dilakukan untuk  menyelamatkan uang Negara jangan sampai uang Negara habis tidak ada hasil,” katanya. Ditambahkan Agung, untuk itu dalam kondisi ini, kita minta kepada para SKPD untuk memahami dan jangan ada lagi pengerjaan yang tidak selesai dalam mengerjakannya. (her/bbg)

Read More