Perut Bangka Dikeruk 16 Th Lagi

ShareSUNGAILIAT - Pemerintah pusat dengan  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, menetapkan pulau Bangka pada tahun 2027 bukan sebagai daerah kawasan penambangan biji timah.
Dan akan menghentikan kontrak karya penambangan bagi pemegang Izin Usaha Penambangan (IUP) seperti PT Timah maupun penambang swasta pemegang IUP lainnya.
     Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Mulkan di Sungailiat, Selasa (18/10) mengatakan, penghentian terhadap kontrak karya penambangan diketahui dari hasil konsultasi ke dengan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dimana IUP PT Timah yang dilakukan di daerah berakhir pada hingga 2025, sedangkan penambangan di kawasan perairan laut sampai 2027.
     "Setelah dihentikan izin pertambangan tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan pulau Bangka sebagai daerah Pertanian, Perikanan dan daerah industri," jelasnya.
      Mulkan mengatakan kalau dirinya mempertanyakan adanya ketidaksamaan antara RTRW pemerintah pusat dengan daerah dimana RTRW yang daerah kontrak karya penambangan berakhir hingga 2030.
      "Ternyata batas waktu dihentikan kontrak penambangan tersebut berdasarkan hasil survey mereka di mana diketahui potensi biji timah di pulau Bangka hanya mampu diproduksi sampai tahun 2027," jelasnya.
      Sementara anggota DPRD Kabupaten Bangka, Hendra Yunus mengatakan hal yang sama, di mana ke depannya pulau Bangka lebih difokuskan pada pengembangan sektor perkebunan, pertanian, perikanan maupun pariwisata.
      "Untuk  perkebunana saya minta hendaknya diberikan areal perkebunan bagi masyarakat karena diketahui kawasan perkembunan yang ada sekarang didominasi oleh pihak swasta," jelasnya.
      Dengan ditetapkan khusus kawasan perkebunan masyarakat kata dia, masyarakat akan mudah mengembangan usahanya baik perkebunan kelapa sawit maupun karet maupun lada.
      "Saya mengharapkan kepada pemerintah daerah sejak awal sudah merencanakan program pasca penghentian karya penambangan agar tidak kelabakan," ujarnya.
       Sedangkan sektor pariwisata kata dia, sangat memungkinkan menjadi sektor andalan ke depannya selama didukung dengan sarana lainnya seperti, kondisi sosial masyarakat infrastruktur dan sebagainya.
      "Pengembangan sektor pariwisata sangat erat dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya seperti pembuatan kerajinan yang akan menjadi daya tarik para wisatawan dan dikelola melalui Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM)," katanya.
      Banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung dan mengembangan sektor pariwisata termasuk juga makanan kemasan yang dibungkus dengan sebagus-bagusnya, begitu pula hanya dengan ketersedian hotel yang melibatkan peran swasta. (cr03)
     
   

Read More

Mang Gani Siap Amunisi Tempur

ShareSUNGAILIAT- Teka-teki arah kendaraan yang bakal dipakai bakal calon Gubernur Bangka Belitung, Abdul Gani Aup sedikit mulai terbuka.
Putra asli Bangka sekaligus dikenal pengusaha properti ini dalam acara ngopi bareng wartawan, mengakui, bila akan didukung 25 partai kecil di Kabupaten Bangka.
Bahkan dia membocorkan rahasia menyiapkan amunisi cukup Rp 10 miliar untuk pencalonannya ke depan.
Gani membeber bila dia mencalonkan diri tidak takut bila kalah malah takut bila menang. "Karena amanat yang akan diemban sesuai dengan komitemn yang ditorehkan di setiap spanduk, baliho yang ada di seluruh pelosok negeri," ungkapnya.
Apalagi di tanah kelahirnannya di kabupaten Bangka. Tentang sosok sang calon pendamping dia mengaku akan mempersunting putra asal Belitung. “Satu dari partai, satu bukan,” ungkapnya, namun masih merahasiakan.
“Kamis mendatang saya akan mendeklarasikan diri bersama bakal pendamping saya, di Seratta Hotel. Kalau saya korupsi , pasti kalian akan memenjarakan saya, saya tidak takut kalah tapi saya takut menang," kata Gani kepada sejumlah wartawan yang hadir di Tung Tau kemarin (18/10).
Dalam obrolan itu tercetus dari putra asli Jelutung bila menjadi gubernur dia akan merangkul semua desa yang ada di Provinsi Babel dan menjalankan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.
“Babel belum siap menghadapi AFTA, karena pemerintah sekarang belum mempersiapkan diri untuk menghadapi ekonomi global itu,dengan koperasi masyarakat kecil akan terbantu,” urainya lugas.
Persiapan menuju ke kursi orang nomor satu di Babel pun sudah dia perhitungkan. Menurutnya, untuk pencalonan gubenur cukup 10 miliar, itu sudah terbilang pantas dan tidak takut bila kalah dengan calon lain yang mematok dana persiapan menuju kursi nomor satu di Babel dengan angka hingga Rp 50-an miliar.
“Bila saya kalah, saya anggap saya beramal Rp 8000 untuk satu penduduk di Babel, bila saya menang saya masih rugi Rp 8 miliar setahun,” pungkasnya.
Dia berujuar memang ingin beribadah adalah maksud utama dirinya mencalonkan diri sebagai Gubenur Babel. (cr05)

Read More

Alat e-KTP, 5 Kali Eror

ShareRIAUSILIP - Alat untuk mendukung program e-KTP Kecamatan Riau Silip selama ini digunakan membuat para operator harus mengatur strategi guna menghindari terjadinya eror.
Pasalnya untuk alat perekam bila dipaksakan untuk merekam sebanyak 5 kali berturut-turut akan mengalami hang atau eror.
"Dari pelatihan dan pembekalan juga pengalaman sejauh ini operator kita sudah mengerti tehnik dan rumus. Kalau sudah empat kali rekaman jangan direkam ke lima kali, kalu dipaksa untuk merekam kelima kali akan eror," ungkap Camat Riau Silip kepada Radsul di ruang kerjanya Selasa (18/10) kemarin.
Dikatakannya, apabia sudah mengalami eror, alat yang berupa komputer itu harus direstart dulu sehingga membutuhkan waktu lagi untuk menghidupkannya. Operator e-KTP mengatur siasat dengan melanjutkan rekaman kewarga lainnya baru pada kesempatan selanjutnya kembali kepada warga yang tidak bisa direkam sebelumnya.
Menurut Ansori, secara keseluruhan alat e-KTP dapat beroperasi dengan baik dan lancar, sampai sejauh ini setiap harinya bisa menyelesaikan pengambilan data sebanyak 230-260 orang per hari.
Apabila kondisinya sangat bagus sekali dan tidak halangan satu orang bisa diambil datanya hanya dalam waktu dua menit.
"Untuk alat lancar, kendati ada kekurangan alat yakni monitor, kita antisipasi dengan memakai monitor kantor. Rata-rata pelayanan 2-5 menit per orang," kata Ansori.
Pihak Kecamatan Riau Silip juga tidak terlalu memaksakan kondisi yang ada untuk mengejar target karena membertimbangkan tenaga para petugas e-KTP dan juga menghindari terjadinya kerusakan pada peralatan. Sehingga untuk kecamatan Riau Silip dalam program E-KTP tidak ada rencana untuk menambah jam kerja para operatornya.
  "Saya kira tidak akan menambah waktu di luar jam kerja. Jangan terlalu memaksakan kondisi yang ada, karena mereka PNS, honorer yang notabene memiliki keluarga.  Yang terbaik kita mengatur pola dan  yang terpenting bukan banyaknnya hari tapi meningkatkan kualitas, misalkan dari persentase kehadiran dan pengaturan tehnis lainnya misalkan pola antri," tandasnya.
Kecamatan Riau Silip dalam program e-KTP berdasarkan data yang ada akan memanggil warganya yang wajib E-KTP sebanyak 17.032 jiwa. Saat ini sekitar 3000 jiwa lebih sudah berhasil diambil datanya dari warga Desa Riau dan Desa Silip. Dalam minggu ini giliran warga Desa Pangkal Nyiur yang dipanggil untuk diambil datanya dalam program e-KTP yang dilaksanakan serentak secara nasional pada beberapa Kabupaten di Indonesia. (trh)

Read More

Kawinnya Lapor, Cerainya Tidak

ShareBAKAM - Setiap  bulan ada sebanyak 15 pasang calon pengantin yang membuat laporan  mau menikah ke KUA Bakam. Calon pengantin ini rata-rata berusia antara 20 sampai 25 tahun.
Itu kata Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemekaran Bakam Kabupaten Bangka, Sopian, Selasa (18/10).
Berdasarkan ketentuan yang ada, perempuan yang mau menikah di bawah usia 16 tahun, harus mendapatkan rekomendansi dari pengadilan.
Usia di bawah 19 tahun yang bersangkutan harus didamping dengan surat persetujuan orang tua. Sedangkan bagi laki-laki yang berusia  di bawah 19 tahun harus mendapatkan surat rekomendasi dari pengadilan, di bawah umur 21 tahun yang bersangkutan diwajibkan untuk memiliki surat persetujuan dari orang tua/wali.
”Setiap pasangan calon pengantin yang ingin menikah di KUA Bakam harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, karena kami juga sudah pernah menolak menikahkan seorang yang berusia di bawah 16 tahun apalagi yang bersangkutan, tidak memiliki surat rekomendasi dari Pengadilan. Tapi alhamduliah sampai sejauh ini masyarakat di sini sudah semakin paham dan mengikuti aturan yang berlaku," kata Sopian.
Ketika mereka sudah komitmen mendaftarkan pernikahan mereka ke kantor KUA,  namun sebaliknya untuk perceraian hingga hari ini KUA Bakam belum menerima laporan, kalaupun ada yang melapor sangat jarang.
Karena yang namanya di kampung itu ujarnya, kesadaran untuk hal seperti ini masih sangat kurang.
"Karena patokan mereka adalah bahwa jika memang harus berpisah cukup asal sudah sah secara agama, tanpa perlu dilaporkan lagi, dengan dalih sudah kalau memang sudah selesai,  lah cukup," kata Sopian melanjutkan.
Selama ini dari KUA Bakam sendiri juga selalu berusaha jika menemukan pasangan  pernikahan yang bermasalah, KUA berusaha untuk bagaimana caranya memberikan solusi yang terbaik, mendamaikan dan sampai ada yang rujuk kembali.
Di lain sisi padahal perceraian secara agama memang sudah sah, tapi secara Negara baru akan sah apabila sudah diputuskan oleh pengadilan.
"Padahal ini sangat penting, tapi mau gimana lagi sampai sekarang  dari pengadilan juga tidak pernah ada laporan apa-apa," tandasnya. (j0i)

Read More

Jangan Lengah Awasi Pendatang

ShareSUNGAILIAT - Warga pendatang dari berbagai daerah luar pulau Bangka sah masuk ke Bangka sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun harus komperatif dan mengikuti aturan yang berlaku.
     "Kita tidak bisa membatasi siapa saja masuk ke Bangka khususnya Kabupaten Bangka baik hanya sekedar untuk tinggal sementara maupun menetap selamanya," kata anggota DPRD Kabupaten Bangka, Syamsul Arifin di Sungailiat, Selasa (18/10) menyikapi banyaknya warga pendatang masuk ke Kabupaten Bangka.
      Warga yang datang ke Kabupaten Bangka kata dia, disinyalir ada yang sengaja datang secara pribadi dan ada pula yang sengaja diajak oleh rekan atau saudaranya yang terlebih daluhu datang ke wilayah Kabupaten Bangka.
     "Saya menyarankan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan pendataan bagi semua warga pendatang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Arifin dari daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Belinyu dan Riau Silip.
      Pendataan tersebut sangat penting dilakukan untuk mengetahui maksud dan keinginan warga pendatang tersebut apakah hanya tinggal sementara ataupun akan menetap. Kalaupun tinggal sementara maupun menetap yang bersangkutan harus mengatongi surat keterangan dari pemerintah daerah asalnya.
     "Khusus di Kecamatan Belinyu, jumlah warga pendatang yang sebagian besar bekerja informal seperti penambangan biji timah dan lainnya mencapai sekitar 3000 orang dari total warga pendatang di Kabupaten Bangka mencapai 20.000 orang," jelasnya.
      Arifin melihat adanya kelengahan pihak pemerintah daerah karena dari awal kurang dilakukan pengawasan yang ketat bagi warga pendatang. Seperti pengawasan di berbagai pintu masuk di pelabuhan penyeberangan dan bandara.
     "Pengawasan tersebut sebenarnya bisa dilakukan seperti halnya yang dilakukan pemerintah Batam terhadap warga pendatang," ujarnya.
       Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Rendra Basri mengatakan hal serupa, dimana warga pendatang sah masuk ke wilayah Kabupaten Bangka dengan syarat mau mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah setempat.
      "Sikap koperatif terhadap aturan tersebut untuk mempermudah bagi pemeritah melakukan pendataan serta menghindari hal yang tidak diinginkan," katanya.
      Rendra mengatakan, tidak semua warga pendatang berniat tidak baik masuk ke wilayah Kabupaten Bangka dan begitu pula sebaliknya. (cr03)
     
     

Read More

Nelayan Masih Enggan Melaut

ShareSUNGAILIAT - Harga ikan di pasaran masih tinggi. Kondisinya menyebabkan kemungkinan dalam waktu dekat ini harga ikan  tidak akan turun.
Melalui penelusuran wartawan di lapangan, alasan tingginya gelombang dan angin kencang tak menyurutkan para nelayan yang beralih profesi sebagai penambang TI Apung di Sungailiat untuk menghentikan aktifitasnya.
Awalnya hal tersebut dinyatakan sejumlah nelayan karena alasan tingginya gelombang dan angin laut yang kencang. Banyak nelayan terpaksa harus menghentikan aktifitasnya melaut untuk mencari ikan sebagai mata pencaharian.
Hal tersebut tentu menjadi keanehan apabila kita melihat kondisi tersebut. Di kawasan Pantai Tikus misalnya, ratusan perahu nelayan yang diubah menjadi ponton TI tak henti - hentinya mengekori 5 unit KIP yang sedang beraktifitas.
Sedangkan di Pelabuhan Perkasa, Air Kantung Sungailiat, ratusan perahu nelayan yang bersandar di area dermaga milik PT Timah tidak lagi dilengkapi dengan jala ikan melainkan mesin dompeng dan sakan untuk mencari pasir timah di laut.
Sementara  nelayan yang masih tekun menjalani profesinya hanya terlihat bersandar di Pelabuhan TPI Sungailiat dan menunggu air pasang untuk keluar mengais rezeki. Nelayan - nelayan di TPI ini masih mengeluhkan kendala lama yakni pendangkalan lumpur yang tak kunjung teratasi yang semakin hari semakin padat.
Di Pasar Ikan Sungailiat, sejumlah pedagang dan pembeli masih mengeluhkan sedikitnya pasokan ikan dari nelayan. Anuar misalnya, pedagang ikan ini saat ditanya wartawan mengatakan hingga saat ini pasokan ikan dari nelayan minim. Sehingga menjadi penyebab harga ikan masih membumbung tinggi. Ia mengatakan dengan tingginya harga ikan, daya beli masyarakat pun menurun drastis.
"Pasokan ikan dari nelayan sedikit. Makanya harga ikan masih mahal. Katanya angin masih kencang jadi nelayan tak berani melaut," ungkap pedagang ikan yang menekuni profesinya sejak lama di Pasar Ikan Sungailiat ini kepada wartawan.
Riska (29) warga Sungailiat kepada wartawan mengatakan belum berani membeli ikan sebagai lauk pauk untuk menu makanan dirumah lantaran harga masih mahal. Ibu Rumah Tangga (IRT) ini terpaksa mengalihkan menu makanan dengan daging ayam.
"Lebaran kemarin harga ikan Tenggiri saja mencapai Rp 70 ribu/Kg hingga sudah lebaran ini harga ikan masih mahal. Belum berani beli ikan kalau harganya masih mahal," keluhnya. (*)

Read More

Warga Resah Kafe di Simpang Lumut

ShareRIAUSILIP - Mengenai  beredarnya isu adanya perpindahan para pekerja kafe dari Lingkungan Parit 19, Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu yang beberapa waktu lalu dibakar oleh massa dari Ibu Rumah Tangga (IRT) dan akan bermigrasi ke Kecamatan Riau Silip, sejauh ini pihak pemerintah Kecamatan Riau Silip belum melihat secara nyata adanya kebenaran hal tersebut.
Camat Riau Silip, M Ansori Muslim saat Radsul konfirmasi Selasa (18/10) kemarin mengatakan isu yang berkembang tersebut sejauh ini dalam pantauan pihak kecamatan bukan merupakan perpindahan tapi evakuasi untuk mengamankan para pekerja, yang dari kafe parit 19 karena salah satu pemilik kafe yang ada di parit 19 juga memiliki kafe yang ada di Simpang Lumut perbatasan Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Belinyu.
"Sejauh ini yang ada mereka melakukan evakuasi ke Simpang Lumut, karena salah satu pemilik kafe di Parit 19 sama dengan di Simpang Lumut," ujarnya.
Dikatakannya, pihak Kecamatan Riau Silip sejak jauh-jauh hari dalam kapasitas menanggapi isu yang berkembang sudah bersiap mengantisipasi. Sebab, permasalahan serupa pernah terjadi di Kecamatan Riau Silip, ketika bulan maret 2010 ada berdiri semacam warung yang cenderung berdasarkan laporan masyarakat melakukan aktifitas menyimpang di daerah sekitar jembatan Sungai Perimping langsung dihentikan.
Untuk itu mengenai keberadaan kafe di Simpang Lumut berjumlah  dua kafe yang masuk wilayah Belinyu namun yang terkena dampak sosialnya adalah masyarakat di Riau Silip karena  berbatasan langsung, pihaknya juga tidak menghendaki keberadaan kafe tersebut tidak lagi ada apalagi sampai adanya perpindahan para pekerja yang akan menambah menggeliatnya aktifitas kafe.
"Walaupun keberadaan kafe masuk wilayah Kecamatan Belinyu namun kami di Riau Silip merasakan dampaknya. Yang resahnya warga seperti Desa Berburah. Namun untuk kewenangannya ini ada  di kecamatan Belinyu," jelasnya.
Diakuinya, sekalipun bukan wilayah Riau Silip, kecenderungan warga sekitar meminta untuk dihentikan atau tutup saja karena aktifitas warung menjadi kafe yang  tutupnya tengah malam dan bermerek minuman keras ditambah kegiatan lainnya yang melanggar aturan (diduga prostitusi, red) sudah sangat meresahkan.
"Padahal warung makan, tidak izin ada penjualan minuman keras, kalau warung makan jangan tertutup seperti itu kalau memang tidak jelas dibubarkan saja," harapnya.
Lebih lanjut pihaknya akan segera merapatkan barisan untuk mengantisipasi permasalahan yang ada dengan melakukan pertemuan bersama unsur Muspika Kecamatan Riau Silip yang ada, selain itu juga terus melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Belinyu untuk mencari solusi yang terbaik.
"Yang jelas kami dari awal tidak ada, dulu ada tapi kami tutup. Yang ada juga ditutup apalagi yang mau pindah. Namun, kami berharap masyarakat jangan anarkis tapi pemerintah juga harus tegas. Kami akan merekemondasikan beberapa hal melalui pertemuan nanti dan melakukan razia," pungkasnya. (trh)

Read More

Anak Miskin Berbakat, namun tak Punya Tempat

ShareMERAWANG - Dunia pendidikan harus tetap mendapat respon dan tindakan yang nyata.
Program  pendidikan khususnya dalam bidang olahraga yang pada porsinya tidak saja hanya sebagai  media penunjang untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani siswa saja, tapi juga bisa mendatangkan nama baik lembaga.
Dan ini semua memang sudah seharusnya ditanggapi dengan serius, fokus dan konsisten oleh para pembuat kebijakan. Hal inilah yang juga ditanggapi oleh Kepala Sekolah SDN 3 Pagarawan Hosmadi, saat ditemui Radsul di ruang kerjanya, kemarin (18/10).
Menurut Hosmadi yang sudah lebih dari 20 tahun mengabdikan dirinya sebagai pendidik, menilai selama ini salah satu mata pelajaran yang paling disukai anak adalah pelajaran olahraga.
"Yang selama ini sering kami lihat pun sebenarnya jika diamati dengan bakat-bakat olahraga, apalagi untuk anak-anak merawang ini, memang kebanyakan bakat mereka, memang tumbuh secara alami, mungkin sedari kecil meskipun tidak ada kolam renang, tapi kolong-kolong kecil, atau bak-bak tempat pemandian umum, seoalah-olah sudah jadi sahabat dan sarana  seadanya bagi anak-anak Merawang ini," kenangnya.
Dari kebiasaan akhirnya menimbulkan satu potensi yang dapat dimiliki oleh seorang anak.
Tapi setelah bakat, kemampuan itu ada di dalam jiwa anak, maka tugas sebagai orang tua atau pun guru adalah mengajak, mengayomi, bila perlu lakukan tes bakat, dan setelah itu mereka juga  perlu diberdayakan, misalnya dengan memberikan ruang perhatian, baik berupa pembinaan maupun pelatihan, sehingga mereka akan semakin memiliki tingkat kepercayaan diri, merasa di perhatikan dan diberikan support untuk maju.
“Tapi sampai sejauh ini, kendala untuk menuju ke arah perbaikan itu, masih cukup banyak, terutama masalah keterbatasan dana," katanya.
Di sekolah, kalau hanya mengandalkan dana BOS juga tidak akan cukup, infrastruktur, termasuk membutuhkan tenaga yang memang mau bekerjasama dan ikhlas dalam pengabdian.
"Soalnya kalau di Merawang ini kami  juga melihat, anak-anak yang sering kami ajak ikut berbagai kegiatan olahraga ini, dan mereka memang memiliki bakat ini adalah kebanyakan anak-anak  ekonomi ke bawah,' terangnya.
Persoalan akan semakin menjadi terbawa ketika hambatan adalah biaya, dan bahkan  mungkin karena ketidaktahuan orang tuanya, karena sehari-hari lebih sibuk di luar rumah untuk mencari sumber penghidupan.
Maka kata dia lagi, itulah mengapa pentingnya sama-sama berbenah diri daripada terus menerus saling menyalahkan satu ke yang lainnya. (cr04)

Read More