Mereka Ngaku di-Backing Aparat

Share

SUNGAILIAT - Beberapa media massa di Kabupaten Bangka kemarin, Rabu (12/10) menyusuri Pantai Rebo.

Mereka berniat investigasi di daerah wisata itu terkait dengan keberadaan Tambang Inkonvensional (TI) apung.

Ditengarai sebanyak belasan bahkan puluhan TI apung sudah merusak terumbu yang ada di laut, sehingga nelayan sedikit mendapatkan hasil tangkap.

Para penambang TI rajuk yang menambang di kawasan wisata Pantai Rebo tersebut diduga berasal Bangka Tengah dan Bangka Barat yang sebelumnya melakukan aktifitas penambangan di kedua daerah itu.

Tak Cuma melakukan penambangan saja yang dilakukan oleh para penambang yang diduga dari Selapan Palembang, akan tetapi mereka juga ikut mendirikan kamp-kamp yang terbuat dari terpal di kawasan Rebo.

Saat Radar Sungailiat menuju daerah pinggir jalan, ternyata terlihat puluhan aktifitas penambangan di TI mini yang menghantam pohon pinus yang terletak di sekitar 100 meter dari bibir pantai. 

Padahal seperti yang kita ketahui, daerah kawasan wisata baik itu di darat maupun dekat bibir pantai tidak boleh dilakukan aktifitas penambangan, akan tetapi hal tersebut masih saja dilakukan oleh para penambang demi mendapatkan rupiah.

Bahkan saat Radsul berhasil mewawancarai seorang pekerja TI yang sedang beristirahat, mengatakan kalau mereka bekerja di situ kurang lebih baru berjalan 1 bulan. 

Akan tetapi, katanya, walaupun sempat dirazia sebanyak 2 kali tak membuat efek jera bagi mereka karena sebelum razia dilakukan oleh tim gabungan, para penambang sudah mendapat bocoran dari oknum petugas yang ikut merazia.

“Kita diminta oleh petugas untuk stop dulu untuk menambang karena besok akan ada razia, ketika dapat informasi tersebut, hari itu juga kita bongkar mesin dan menyembunyikan mesin guna menghindari petugas gabungan yang melakukan razia," dia mengakui.

Selanjutnya, Radsul menuju Pantai Tikus, terlihat lagi puluhan ponton TI rajuk yang beroperasi di bibir pantai dengan jarak kurang lebih 20 meter dari bibir pantai.

Sehingga membuat air laut yang berada di bibir pantai tersebut terlihat keruh. Tak Cuma itu saja, di kawasan industri smelter Jelitik, di sana terlihat ratusan ponton TI rajuk yang beroperasi. 

Para penambang tersebut diduga warga Selapan yang mengungsi ke jelitik setelah sebelumnya sempat diusir secara paksa oleh warga Nelayan II Sungailiat.

Sementara itu Kaling Jelitik Viktor saat dihubungi Radsul terkait warga Selapan yang menetap di lahan milik warga Jelitik, dia membenarkan kalau di lahan milik warganya ada kamp warga Jalur (Palembang), yang terdiri dari anak anak dan ibu. 

“Benar ada warga jalur yang sebelumnya membuat kamp di Nelayan II Sungailiat di kampung kita. Mereka terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak. Akan tetapi si pemilik lahan tidak mempersoalkan hal tersebut dan ada penanggung jawabnya kalau mereka berbuat ulah di sini,” ungkapnya. (cr05)

Read More

Rem Blong, Nyaris Petaka

Share

SUNGAILIAT - Tabrakan beruntung pagi kemarin, Rabu (12/10) sekitar pukul 07.45 WIB terjadi di simpang lampu merah Sungailiat, antara mobil taft, mobil Honda CRV, motor Vixion dan Revo.  Tidak ada korban jiwa, namun mengakibatkan kerusakan parah.

Kecelakaan itu sampai saat ini ditengarai karena adanya kerusakan di sistem rem mobil. Ceritanya, Robianwasasi (34) warga Desa Tutut Kecamatan Pemali mengemudikan mobil Daihatsu taft warna biru dengan nopol 1251 LF.

Dia membeli solar ke Parit Padang, lalu setelah dia selesai membeli solar Robi berniat langung pulang, saat itu dia melewati jalan raya Sungailiat.

Seperti biasa seperti pengemudi lainnya, saat di lampu traffick light menunjukkan warna merah, Robi pun berniat untuk ngerem. Nah, saat itulah petaka terjadi, ternyata peda rem yang ia injak tidak menunjukkan tanda ngerem normal, karena rupanya rem mobil taft nya blong.

Karuan saja, mobil itu langsung menghantam  trotoar, sebelumnya sempat menyenggol mobil CRV warna hitam nopol BN 7336 BN, milik Rasivi warga Batin Tikal Sungailiat, juga menghnmtam 2 sepeda motor lainnya, Revo BN 7336 BN dan Yamaha vixion BN 887O BL.

Mobil yang tersenggol taft milik Robi mengalami penyok dan motor yang juga tersenggol mengalami kerusakan.

Saat ini pengemudi taft diamankan polisi, mobilnya sendiri diderek. (cr05)

Read More

Nelayan Dilatih Rawat Kapal

ShareBalai Pendidikan Pelatihan Perikanan Medan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka serta Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat menyelenggarakan pelatihan tentang perawatan mesin kapal bagi nelayan Kabupaten Bangka, Rabu (12/10) di Ruangan Pertemuan PPN Sungailiat.
Kegiatan dibuka Asisten III Administrasi Umum Setda Bangka Drs M Nasir Hasan yang mewakili Bupati Bangka ditandai dengan  penyematan tanda peserta dan pemberian perlengkapan pelatihan bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan mengenai perawatan mesin kapal nelayan sehingga bisa memperkecil harga perbaikan kapal dan bisa mandiri.
Tampak hadir dalam pembukaan pelatihan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Ir Zulkarnain Idrus, Perwakilan Kepala PPN Sungailiat, dan tamu undangan lainnya.
Asisten III dalam sambutannya mengatakan kegiatan yang diselenggarakan oleh BPPP Medan ini sangat baik dan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi nelayan. Apalagi sekarang ini Kabupaten Bangka ditetapkan sebagai kawasan minapolitan sehingga nelayan harus siap dengan segala kondisi yang ada dan terutama mengenai kapal yang harus siap untuk digunakan sarana mencari ikan.
“Pelatihan ini bisa menambah wawasan dan kemampuan bagi nelayan sehingga bisa memperbaiki kapalnya sendiri dan tidak perlu lagi ke bengkel atau membayar teknisi untuk memelihara kapal,” kata Pak Asisten.
Nasir Hasan juga mengharapkan para nelayan mengikuti pelatihan ini harus ikhlas sehingga hasil yang didapat  bisa mudah diserap dan berguna bagi semua dan dapat bermanfaat bagi semua.
Sementara itu Ketua Panitia Supriyanto A.Md dalam laporan mengatakannya kegiatan safari pelatihan ini upaya mendukung program minapolitan yang dicanangkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Bangka sehingga siap baik dari segi sarana dan prasarana, infrastruktur maupun sumber daya manusianya.
“Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober diikuti 30 peserta dari berbagai nelayan yang ada di Kecamatan Sungailiat dan sekitarnya dengan pemberi materi dari widyaswara dari BPPP Medan Sumatera Utara,” tutup Supriyanto. (humas/Lutfi)

Read More

Di Belinyu, Selingkuh Lagi Ngetrend

ShareBELINYU — Hingga Tahun 2011 sampai bulan  Oktober kemarin  terdapat sebanyak 32 pasang suami istri yang mengajukan konsultasi mengenai masalah rumah tangga mereka ke Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belinyu.
Kepala KUA Kecamatan Belinyu, Subandi, SH mengatakan sebanyak 7 pasang berhasil didamaikan oleh pihaknya dari 32 pasang yang berhasil mengajukan permasalahan.
Sedangkan untuk pasangan yang tidak berhasil didamaikan oleh pihak KUA Belinyu sebanyak 18 pasang yang menjalani proses lebih lanjut ke pihak Pengadilan Agama (PA) Sungailiat.
“Yang berhasil kami damaikan sebanyak 7 pasang, dan ada 6 pasang yang mengajukan konsultasi di BP4 KUA Belinyu namun pasangan ini tidak datang ke sini (KUA, red),” katanya, Rabu, (12/10) kepada Radsul.
Sejauh ini ada 31 pasang yang telah ditangani, dan untuk 1 pasang lagi masih dalam tahapan proses dan akan dipanggil besok (hari ini, red),” jelasnya.
  Dijelaskannya, sementara data jumlah pasangan yang mengajukan konsultusi ke BP4  tahun 2010 lalu tercatat sebanyak 34 pasang yang mengajukan konsultasi ke BP4 KUA Belinyu, dengan rincian sebanyak 14 kasus ditangani oleh pihak PA Sungailiat, dan sebanyak 16 pasang yang berhasil dilakukan perdamaian.
”Sepanjang tahun 2010 lalu, ada 34 kasus yang tercatat dalam BP4 sini,” ujarnya.
Lebih lanjut ia katakan dari beberapa permasalahan yang ditangani pihaknya yang menjadi pemicu dalam permasalahan ini adalah dominan disebabkan oleh kasus perselingkuhan dan faktor ekonomi dengan perbandingan persentase yang disebakan peselingkuhan sebesar 60% sisanya 40% disebabkan permasalahan ekonomi.
“Kebanyakan mereka mengadu karena alasan perselingkuhan dan masalah ekonomi, antara dua kasus ini berbanding 60:40, dalam artian 60 persen untuk kasus perselingkuhan dan 40 persen kasus ekonomi, yang didominan oleh pasangan muda kisaran 20-40 tahun. terangnya. (trh)

Read More

Memanas Soal Caplok Desa Kace

ShareMENDOBARAT - Kemarin Rabu (12/10) rapat soal tapal batas Kace dan Kota Pangkalpinang dibahas di Kantor Desa Kace Timur, Kabupaten Bangka.
Tampak hadir, Kepala Bagian Adiminstrasi Pemerintahan Umum Darius, Camat Mendobarat M Haris AR, Kades Kace Induk, Kades Kace Timur, sejumlah perangkat Pemerintah Kabupaten Bangka lainnya, dan tak ketinggalan pula perwakilan tokoh masyarakat  dari 2 desa pemekaran ikut hadir dalam pertemuan di Kantor Desa Kace Timur kemarin.
Dari hasil pantuan Radsul, terlihat rapat ini berjalan cukup alot namun lancar.
Pada intinya pertemuan itu, pihak 2 Desa baik Kace Timur maupun Kace Induk sangat mengharapkan agar Pemda beserta DPRD Kabupaten Bangka sesegera mungkin membantu menyelesaikan persoalan tapal batas, antara Desa Kace (Timur dan Induk) yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bangka, dengan Kotamadya Pangkalpinang.
Tokoh masyarakat kedua Desa ini juga menginginkan persoalan ini segera dituntaskan, sehingga ke depannya orang Kotamadya tidak lagi sesukanya main asal caplok wilayah Kace.
”Kami minta penjelasannya, kalau pun sudah ada tanah desa kami yang diambil oleh orang kota ambil saja, tapi tolong perlihatkan dulu bukti surat menyuratnya kepada kami, kami ingin lihat benar atau tidak itu punya mereka, jangan asal ngaku-ngaku saja. Kami sadar kotamadya memang ingin ngambil Desa Kace ini menjadi bagian dari Pangkalpinang,” kata salah seorang tokoh masyarakat Kace.
Kata dia, tidak tahu tujuannya untuk kepentingan pilkada atau yang lain, tapi kalau terus dibiarkan, bisa saja nanti ada yang pakai sistem rampok, ujar seorang tokoh lagi.
Sementara itu menghadapi reaksi Pemdes Kace Timur dan Kace Induk beserta tokoh masyarakatnya, Darius selaku Kepala Administrasi Pemerintahan Umum dan rombongan yang lain dari Kabupaten Bangka, mencoba menenangkan nada-nada emosi yang mulai timbul dengan mengambil jalan tengah.
Di mana Darius menyimpulkan bahwa untuk persoalan tapal batas antara Kace dengan Kota Pangkalpinang saat ini masih di godok di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Kita harus pertahankan wilayah kita dan Kami minta Pemdes Kace Timur dan Kace Induk segera buatkan  berita acaranya. biarlah persoalan ini dulu masih dikerjakan di Provinsi.
 Karena  ada lagi yang lebih penting sekarang dan ini menjadi kewenangan Pemda sebagai penengah, yakni batas antara  Kace Induk dengan Kace Timur, termasuk juga aset-aset desa," kata Darius.
Karena dikhawatirkan apabila persoalan ini tidak juga diselesaikan secepatnya, maka akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari, sudah banyak contoh kasus desa Pemekaran yang bertengkar dengan induknya.
Ia juga menambahkan, yang penting sekarang diselesaikan dulu titik-titik koordinat antara Desa Kace Timur dengan Desa Kace Induk, sedangkan untuk syarat menentukan titik koordinat itu ada 3 yakni menyangkut batas desa, adanya surat pernyataan dari tokoh masyarakat termasuk keterangan tentang aset Desa.
”Kami optimis apabila kita sudah mengetahui dengan jelas akan batas jelas kedua desa, maka yakinlah bahwa ini akan secepatnya di bahas di DPRD dan selanjutnya hanya tinggal ketok palu pengesahan," tambahnya.
Setelah melewati rapat pihak eksekutif Pemda Kabupaten Bangka, Pemdes Kace Timur dan Kace Induk beserta perangkat-perangkatnya pun langsung menuju ke lokasi yang ditunjuk sebagai daerah perbatasan dari kedua desa hasil pemekaran tersebut.
Terbukti satu dusun di Desa Kace Timur yakni Khonghin, tapi masyarakatnya kalau mau berurusan adiministrasi termasuk buat KTP hingga kini masih ngurusnya ke Kabupaten Bangka Tengah.
”Padahal Khonghin ini wilayah Kace timur, tapi keinginan mereka seperti itu, kami tidak bisa berbuat banyak,” ujar salah satu perangkat Desa. (cr04)

Read More

Hore! Lada tembus Rp 90 Ribu/kg

Share     SUNGAILIAT – harga komoditi lada pada tingkat petani mencapai Rp 90 ribu perkilogram atau mengalami trend positif dari harga sebelumnya pada sementer pertama hanya sekitar Rp 60 ribu sampai Rp 67 ribu perkilogram
     "Peningkatan positif terhadap komoditi lada tentu memberikan keuntungan bagi para petani," kata Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka, Hartati di Sungailiat, beberapa waktu lalu.
      Ia mengatakan, peningkatan terhadap komoditi lokal tersebut lebih dipengaruhi oleh tinggi permintaan pasar yang tidak sebanding dari pasokan hasil panen petani.
      "Diperkirakan harga lada maupun kebutuhan masih terus mengalami peningkatan sesuai dengan permintaan pasar," jelasnya.
      Dengan meningkatnya harga komoditi lada lanjut dia, akan memotivasi bagi masyarakat petani lainnya untuk kembali menanam lada yang sebelumnya melakukan kegiatan penambangan.
      "Sektor tambang biji timah selain tidak dapat diperbaharui, volume produksi semakinpun berkurang meskipun harganya, sementara sektor pertanian masih memberikan peluang usaha yang cerah," katanya.
      Untuk mengembangan dan memperluas areal tanaman lada, kata dia, pemerintah Kabupaten Bangka memprogramkan bantuan bibit dan pupuk kepada petani.
      "Bantuan tersebut bukan bersifat memaksa, dan kalaupun terdapat petani yang enggan menanam kami pun tidak dapat memaksa," jelasnya.
      Dijelaskan, luas areal kebun lada yang tersebar dibeberapa kecamatan cukup beragam luasnya, untuk di Kecamatan Mendo Barat  seluas 287.57 hektar, Merawang 175,46 hektar, Puding Besar 211.2 hektar, Sungailiat 32.79 hektar, Bakam 565.54 hektar, Pemali 85.57 hektar, Belinyu 327.49 hektar dan Riau Silip 477.56 hektar. (cr03)

Read More

Kafe "Hot" Ada di Perbatasan

ShareRIAUSILIP — Mail, korban pembakaran kafe di Parit 19, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, juga masih punya kafe lainnya.
Kafe itu ada di perbatasan Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Belinyu.
Salah satu warga Riau Silip yang enggan disebutkan namanya, yang berdomisili tak jauh dari kafe tersebut,  mengatakan aktifitas yang ada di kafe tersebut, sering menyajikan minuman keras disertai dengan pelayan wanita yang manja bagi setiap lelaki yang datang, selain itu juga ia mengatakan letak dari kafe tersebut pun dekat dengan pemukiman warga.
Ia mengaku warga sekitar pun sempat risih dengan aktivitas yang ada di kafe milik Mail, yang berada di lingkungan Simpang Lumut.
“Semenjak kafe itu berdiri ada keluhan dari masyarakat, terutama ibu-ibu.Setiap hari banyak pengunjung yang datang ada dari kalangan pemuda dan ada juga dari bapak-bapak yang usai bekerja dari TI, mampir ke sana (kafe, red),” tukasnya.
Camat Riau Silip, M Ansori Muslim saat diwawancarai oleh Radsul, terkait hal ini mengatakan pihaknya akan melakukan koodinasi bersama dengan Kecamatan Belinyu. Hal ini diungkapkan oleh ansori, walaupun letak dan keberadaan kafe tersebut di perbatasan Kecamatan Riau Silip dan Belinyu, namun dampak terbesar dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Riau Silip terutama di kawasan perbatasan wilayah tersebut.
“Memang letak kafe tersebut masih di kawasan Kecamatan Belinyu dan berbatas dengan kecamatan kami, namun efek yang ada bagi warga kami disekitar kafe tersebut yang jaraknya tidak begitu jauh,” terangnya, Selasa (11/10).
Diakuinya,dengan keberadaan kafe tersebut, ada beberapa warga yang mengeluhkan ke pihak Kecamatan terhadap keberadaan kafe milik Mail di kawasan Simpang Lumut, namun akan hal ini pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Belinyu.
Selain itu juga ia mengatakan beberapa waktu lalu di kawasan Sungai Perimping, beberapa waktu lalu pernah didirikan warung yang meresahkan warga sekitar, namun oleh pihak Kecamatan melakukan penindakan tegas dengan merobohkan bangunan tersebut.
“Dulu di Perimping juga sempat ada warung seperti itu, atas kebijakan yang ada dan adanya tuntutan dari masyarakat kami perintahkan mereka (pemilik, red) untuk tutup. Kami mengharapkan kepada pihak Kecamatan Belinyu agar dapat memberikan penindakan tegas bila ada pelanggaran terhadap keberadaan kafe tersebut,”. pungkasnya. (trh)

Read More

Musyawarah Itu Libatkan Semua Pihak

ShareRIAUSILIP - Kepala Desa harus selalu mengadakan musyawarah dengan mufakat dengan lembaga yang ada di desa.
Seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPM, dan mengikutsertakan tokoh masyarakat, alim ulama dan karang taruna, sehingga apabila selalu dilibatkan dan diajak bicara dan bekerja mereka ikut merasa bertanggungjawab pembangunan didesa.
"Diharapkan mereka akan merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di desa ini," ujar Bupati Bangka H Yusroni Yazid di Desa Cit beberapa waktu yang lalu.
Dikatakannya berdasarkan peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 7 tahun 2007 menyatakan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk jabatan kedua kalinya untuk itu diharapkan kepala desa dapat memanfaatkan waktu yang singkat untuk melaksanakan tugasnya.
"Waktu yang singkat ini untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya," kata Yusroni.
Ia juga mengimbau kepada kades apabila menghadapi persoalan-persoalan yang berkembang dalam masyarakat yang tidak dapat dipecahkan hendaknya meminta saran dan selalu mengadakan koordinasi dengan BPD serta berkonsultasi langsung dengan camat sebagai atasan.
"Setiap permasalahan haruslah dapat diselesaikan dengan semangat 'sepintu sedulang' yang sudah mengakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bangka Idaman (Ideal dalam pelayanan, amanah dalam pemerintahan, dan anti kemiskinan)," tandasnya. (trh)

Read More

Mendobarat Paling Besar Sedot ADD

ShareRIAUSILIP - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM Pemdes) Kabupaten Bangka mengatakan besaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) jumlahnya tidak sama karena ditentukan dengan rumus yang juga menyangkut luas wilayah dan jumlah penduduk pada suatu desa.
"Besaran jumlah ADD ada aturannya yang ditentukan sebuah rumus, selain itu juga luas dan jumlah penduduk menjadi pertimbangan jumlah besaran ADD," terangnya kepada saat Radsul konfirmasi di sela-sela pelantikan Kades Cit beberapa waktu yang lalu.
Dikatakannya dari keseluruhan jumlah ADD Kabupaten Bangka untuk tahun ini hampir 50% diserap Kecamatan Mendobarat, sehingga Kecamatan Mendobarat merupakan Kecamatan terbesar di Kabupaten Bangka yang mendapatkan dana ADD.
"Hampir 50 % dana ADD Kabupaten Bangka ada di Kecamatan Mendobarat, mereka adalah Kecamatan yang paling banyak menerima ADD di Bangka," tukasnya.

Riau Silip Siapkan 3 Tim Awasi ADD
Sementara Kecamatan Riau Silip untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana maupun pelaksanaan proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan pada desa  melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan  sebelum pencairan, permintaan termin 30% terutama untuk pembangunan fisik.
"Kami dari tim pokja kecamatan melakukan survey monitoring untuk pekerjaan fisik pada saat  pemeriksaan yang ditandatangi oleh saksi-saksi dari masyarakat setempat yang terkena dampak pembangungan seperti  jalan, jembatan ataupun lainnya. Hasilnya harus diketahui pemerintahan yakni RT, kades, kadus,  serta perangkat kecamatan terutama Kasi Pemerintahan untuk mengetahui disertai foto  pembangunan fisik," jelasnya.
Lebih lanjut ia katakan Kecamatan Riau Silip sendiri ada sembilan desa yang mendapatkan ADD dari Pemkab Bangka, sehingga dalam pengawasannya melibatkan kecamatan dengan pola pengawasan dan  pembinaan sebelum hasil pekerjaan. juga diawasi tim dari dinas Pemdes Kabupaten Bangka, melalui kelompok kerja pembinaan dan pengawasan.
"Disamping pokja dibentuk lagi tim khusus dari Kasi Pemerintahan, kasi Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa, yang melibatkan Kaur Pemerintahan desa dan tim khusus yang melakukan survey pra pelaksanaan di 50 % hingga pasca ada tim khusus yang melakukan survey. Ada tiga lapis tim monotoring yang kita buat Tim Kabupaten, Tim gabungan Kecamatan dan Desa dan tim survey awal," jelasnya.
Diharapkannya dengan pengawasan yang ketat penggunaan ADD benar-benar sesuai peruntukkannya dimana dana tersebut selain untuk membiayai perangkat desa juga pembangunan proyek fisik guna memajukan desa. Rata-rata setiap  desa mendapat dana sekitar Rp. 300 juta dari pemerintah dan sejauh ini pelaksanaan pengunaan dana ADD pada desa-desa di Kecamatan  Riau Silip berjalan lancar.
"Jadi apakah benar dilaksanakan pekerjaan itu, apakah sesuai dan  masyarakat setuju atau tidak akan  kami buktikan dengan berita acara survey pelaksanaan pra pekerjaan dan pasca kegiatan," tandasnya. (trh)

Read More

Tak Dihargai Pemprov, Zed Kapok

ShareMENDOBARAT - Desa Zed masih mengaku kesal dengan sikap pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dinilai belum menghargai hasil usaha dan kerja keras pemerintah Desa dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Zed Mat Amin yang turut didampingi oleh Sekretaris Desa Zed Ahmad Nazi dan beberapa staf Pemdes Zed di kantor Desa Zed pada Rabu (12/10) kemarin.
Menurut Mat Amin ia mewakili semua masyarakat Desa Zed merasa seperti dipermainkan oleh pemerintah Provinsi khususnya oleh panitia penyelenggara lomba P2WKSS( Peningkatan Pernanan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera) Tingkat Provinsi beberapa waktu yang lalu.
"Ketika itu kami dari Pemdes Zed beserta seluruh elemen masyarakat Desa Zed, sangat menyambut gembira dengan adanya lomba kegiatan ini, sehingga dengan segala upaya dan pengorbanan termasuk menghabiskan belasan juta rupiah uang kas Desa yang notabennya adalah uang masyarakat untuk kepentingan pembinaan sebelum hari H pelaksanaan," terangnya.
Akhirnya dengan persiapan yang matang dan maksimal, Desa Zed berhasil tembus ke Tingkat Provinsi mewakili Kabupaten Bangka,  ketika sampai di Provinsi, tak tanggung-tanggung acara pengumuman pemenang lomba P2WKSS tingkat Provinsi dilaksanakan di lantai III gedung Gubernur Babel, di sana mereka mendapatkan kabar baik meskipun hanya menempati urutan peringkat kedua, meskipun tak jadi berangkat ke istana Presiden.
Tapi, begitu tercengangnya mereka saat amplop tanda penghargaan dari Provinsi yang mereka buka, hanya terdapat uang senilai Rp 2.000.000,(dua juta rupiah).
"Tentu saja jumlah ini sangat di luar dugaan kami sebelumnya, tidak menyangka penghargaan mereka terhadap kerja keras kami hanya mereka beli dengan uang Rp 2 juta bagi kami ini sangat tidak wajar, dan sampai sekarang uang Rp 2 juta itu pun masih kami simpan, karena tidak tau mau dijadikan apa," katanya kecewa.
"Jadi kami lah kapok kalau kek ikut agik, ape agik jadi tuan rumah penyelenggara, kami dak bakal ikut agik, sudehlah percuma dak de hasil e,,, ngeleteh usaha kita pun dak aben dihargai kek provinsi sanin, kami bener kecewa," katanya lagi diiyakan rekan lainnya. (cr04)

Read More