Komisi A Dikelabui PT Fajar

ShareSUNGAILIAT - Pihak manajemen PT Fajar Berseri yang bergerak dalam bidang pengasapan karet, tidak hadir dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Komisi A DPRD Kabupaten Bangka, terkait laporan para pekerjanya.
Dikatakan Sekretaris Komisi A, Samsuni kebetulan beberapa waktu lalu ada laporan dari karyawan Fajar Berseri yang bergerak dalam bidang pengasapan karet, datang melaporkan ke Komisi A karena hak-hak mereka selaku karyawan telah diabaikan oleh pihak perusahaan.
"Adapun laporan yang disampaikan tersebut terkait seperti masalah Jamsostek untuk karyawan tidak ada, perusahaan tidak pernah menerapkan untuk keselamatan kerja para karyawan, sehinggga karyawan yang ada keselamatan kerjanya sendiri tidak terjamin, kesehatan kerja tidak terjamin, status dari para karyawannya sendiri tidak jelas, perusahaan sendiri tidak pernah menerapkan aturan perusahaan yang jelas," terangnya.
Makanya Selasa kemarin (25/10) Komisi A menjadwalkan pertemuan untuk memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan dari para karyawan tersebut.
Antara perusahaan dan para karyawannya untuk mencari solusi yang terbaik, baik bagi perusahaan dan juga untuk karyawan. "Namun sangat kita sayangkan pihak perusahaan sendiri tidak hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga apa yang telah kita jadwalkan ini harus ditunda," sesalnya.
Terlebih lagi tidak hadirnya perusahaan itu sendiri tanpa ada keterangan yang jelas dari pihak manajamen perusahaan PT Fajar Berseri yang disampaikan kepada komisi.
"Untuk itu kami imbau kepada pihak perusahaan dapat menghargai apa yang telah kita usahakan, dan selain itu kita berharap perusahaan dapat hadir saat kita jadwal kembali pertemuan ini, supaya jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya lagi.
Karena dengan adanya pertemuan berharap dapat ditemukan titik terang, dengan pertemuan tersebut jangan sampai nanti terjadi saling menyalahkan ke depannya.
Komisi A sangat menyangkan dengan ketidakhadiran pihak manajamen dari PT Fajar Berseri tersebut.
Mereka berharap jangan sampai menyepelekan apa yang telah diusahakan dan perlu pihak perusahaan ketahui, selaku wakil rakyat mereka mempunyai waktu yang padat untuk mengurus aspirasi rakyat.
"Maka, ke depan kita sangat berharap ada rasa tanggungjawab dari pihak perusahaan untuk menghadiri pertemuan yang akan kita jadwalkan kembali," tandasnya. (j0i)

Read More

Pansus Sawit Dikecewakan Pejabat

ShareSUNGAILIAT - Dari hasil pertemuan rapat Panitia Khusus (Pansus) sawit DPRD Kabupaten Bangka dengan dinas dan intansi terkai, diketahui data yang disampaikan oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan terkait dengan luas area perkebunan yang ada di Kabupaten Bangka tidak konkrit.
Kata Ketua Pansus Sawit DPRD Bangka, Agung Setiawan dari data yang disampaikan oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan, yang mereka terima sangat membingungkan.
"Dan hal ini sangat kami sayangkan karena terlebih, tidak hadir kepala dinas terkait dalam pertemuan tersebut," kata Agung.
Karena data yang tidak jelas yang disampaikan oleh anak buahnya yang tidak jelas dan konkrit, maka pansus menganggap tidak akan menyelesaikan masalah, karena tidak dijawab oleh pihak dinas terkait sendiri, terkait luas area perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Bangka.
Karena dari data yang disampaikan kepada pansus tentang izin lokasi yang diberikan  dari 2 data yang berbeda sungguh lucu katanya, izin yang diberikan untuk tanpa masyarakat dan perorangan ada sekitar 75.000 hektar dan baru dilaksanakan sekitar 50 persennya saja.
Dan data kedua yang disampaikan perkebunan perusahaan yang mendapat izin lokasi ditambah perkebunan masyarakat perorang, sama juga tetap 75.000 hektar.
"Tentu jelas ini telah terjadi kesalahan dengan memberikan data yang tidak konkrit, untuk itu pansus perlu mengkaji ulang," kata Agung.
Selain itu berdasarkan peraturan  di bidang perkebunan Permentan nomor 26 tahun 2007, tentang pemberian perizinan untuk perkebunan itu salah satu isinya adalah, kalau perusahaan perkebunan ingin mengembang perkebunan harus ada perkebunan plasma di dalamnya.
Dan perkebuan inti plasma ini harus dimasukan dari awal saat melakukan pengurusan perizinan.
Namun sangat disayangkan kata Agung, ada 4 perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Bangka yang sampai sekarang belum menerapkan sistim inti plasma tersebut.
Di antaranya PT SUN, PT PAL, PT GML dan PT THEP. Berdasarkan data yang disampaikan dinas kepada pansus padahal jelas berdasar peraturan Menteri nomor 26 tahun 2007 itu, dalam pembukaan lahan pertanian perkebunan harus mengikut sertakan masyarakat.
"Yaitu kebun plasma tersebut yang luas lahannya 20 persen. Dan kalau hal aturan ini tidak diterapkan atau tidak dilaksankan oleh perusahaan, maka izin perusahaan itu sendiri bisa dicabut, dengan catatan pihak dinas terkait telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu 4 bulan, masing masing surat peringatan," dia berujar lagi.
Nah, untuk itulah pansus akan memanggil pihak perusahaan dan juga kepala dinas terkait, yang diharapkan kepala dinas terkait dapat hadir dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja kerjanya, selaku kepala dinas.
"Dan tidak boleh diwakili karena kalau yang mewakili sendiri tidak bisa memutuskan suatu sikap yang harus diambil," tandasnya. (j0i)

Read More

Penambang Ceburkan Diri ke Sungai

ShareSUNGAILIAT - Tingkah lucu diperagakan para penambang timah ilegal di kawasan Jalan Laut Kelurahan Sinar Baru Sungailiat.
Bagaimana tidak. Mereka, beberapa orang penambang ilegal itu kala melihat ada tim gabungan dair Pemerintah Kabupaten Bangka, lari tunggang langgang bahkan rela menceburkan diri mereka ke sungai yang mereka tambang.
Karuan saja, tingkah mereka itu membuat pemimpin operasi, Kasat Sabhara Polres Bangka AKP Jadiman Sihotang turut melepas baju seragamnya dan menceburkan diri juga untuk berusaha mengamankan para penambang.
Tim Gabungan yang terdiri dari Polres Bangka dan Sat Pol PP Kabupaten Bangka, menggelar razia penertiban penambangan pasir timah ilegal di kawasan perairan Jalan Laut Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat.
Razia yang dipimpin Kasat Sabhara AKP Jadiman Sihotang, juga didampingi Kasat Polair Polres Bangka Iptu Wahyudi dan Kasi Samapta Pol PP Fauzi, menggelar razia mulai pukul 10.00 WIB.
Mereka menggunakann mobil operasional Polres Bangka dan mobil operasional Pol PP langsung meluncur ke lokasi penambangan.
Saat melihat ada petugas datang di lokasi para penambang langsung menceburkan diri ke dalam sungai dengan cara berenang, kemudian mereka menepi ke tepi sungai dengan maksud untuk menghindari kejaran petugas.
Namun petugas langsung mengambil sikap dengan mengamankan TI rajuk yang sedang beroperasi yang kebanyakan ditinggal lari oleh penambang saat mereka mencoba melarikan diri.
Hasilnya razia sebanyak 7 unit mesin TI ponton berhasil diamankan. (cr05)

Read More

Banyak Penambang Mati

ShareSUNGAILIAT - Pemerintah diminta untuk dapat mencari penegasan kepada pengelola tambang di Kabupaten Bangka, agar dapat meminimalisir kematian akibat kecelakaan kerja tambang.
Hal itu karena banyaknya korban dari para pekerja pertambangan yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Yang hingga saat ini mungkin sudah ribuan penambang meregang nyawa akibat aktifitas tambang timah.
Hal itu diminta oleh Wakil Ketua DPRD Bangka, Kemas Herman Susilo, belum lama ini.
"Paling tidak pemerintah daerah harus dapat mengambil sikap tegas dalam upaya untuk  mengatasi akan kembali bertambahnya korban akibat aktifitas penambangan," pintanya.
Diharapkan, ada peran dari pemda meniadakan atau melarang adanya kegiatan penambangan ilegal, seterusnya bagi kegiatan penambangan yang memiliki izin pemerintah melalui dinas terkait dapat melakukan pengawasan dan mensosilisaikan tentang keselamatan kerja.
Karena menurut dia, sesuai UU Ketenagakerjaan untuk keselamatan para pekerja perlu diterapkan termasuk untuk para pekerja dalam kegiatan penambngan. "Kalau perlu para pekerja dijamin dengan asuransi," terang Herman.
Selain dinas terkait pun harus memberi imbauan kepada pihak pengelola penambangan untuk mematuhi aturan ketenagakerjaan dan memberi bimbingan kepada pekerja terkait dengan keselamatan kerja.
"Terus terang kita sangat miris melihat kondisi yang terjadi sekarang, banyak jatuh korban jiwa dari aktifitas penambangan sendiri," sesalnya.
Yang lebih miris kata dia sekarang belum ada data konkrit korban akibat aktifitas penambangan.
Nah, dengan adanya sistim pengawasan dari pihak terkait maka secara tidak langsung akan mengurangi terjadi tingkat angka korban kematian dari kegitan penambangan terhadap pekerja.
"Aktifitas penambangan ilegal kalau tidak kita tertibkan banyak kerugian yang akan diterima oleh daerah, pertama kerusakan lingkungan tidak dapat kita atasi dan tanggungjawab dari pengelola penambangan sendiri tidak dapat kita minta , untuk dapat mereklamasi bekas lahan," katanya.
Lalu, korban kematian dari aktifitas penambangan akan terus berjatuhan, dan tidak akan ada tanggungjawab dari pemilik penambangan  terhadap para pekerjanya karena mereka tidak mungkin mentaati aturan.
Sedangkan pekerjaan yang mereka lakukan juga ilegal.
"Maka sebagai wakil rakyat minta kepada pemerintah daerah sudah saatnya untuk dapat menyikapi hal-hal tersebut, selain kita dapat mencegah terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah dan juga dapat mengawasi," harapnya. (*)

Read More

Korpri Sosialisasi LKBH di Belinyu

ShareBELINYU— Korp Pegawai Negeri (KOPRI) Kabupaten Bangka melakukan sosialisasi di Kecamatan Belinyu terkait akan dibentuknya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Kabupaten Bangka pada tahun 2012. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya,
Sosialisasi yang dilaksanakan di aula Rumah Dinas Camat Belinyu, Selasa, (25/10) kemarin menurut  Dewan Pengurus KOPRI Kabupaten Bangka, Baharudin Paba SH saat Radsul wawancarai mengatakan  pembentukan LKBH tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengantisipasi terhadap para pegawai yang terjerat dengan ranah hukum.
Selain itu dikatakannya maksud dan tujuan dibentuk LKBH yang direncanakan akan dibentuk pada Januari 2012 mendatang adalah untuk memenuhi hak PNS KOPRI dalam bantuan hukum seperti : memberikan dukungan bagi anggota KOPRI dalam pendampingan hukum di pengadilan, hak PNS KOPRI hak warga negara yang diatur dan diamanahkan dalam Undang-undang Dasar, mendorong peranserta dan kesadaran hukum anggota KOPRI, dan menciptakan keadilan bagi seluruh anggota KORPRI.
“Tujuan didirikan LKBH ini adalah untuk membantu bagi pegawai negeri Kabupaten Bangka yang terjerat dengan hukum dalam menjalankan tugas baik ditingkat kecamatan maupun desa," ujarnya.
Dalam pelaksanaan sosialisasi kali ini bertempat di aula rumah Dinas Camat Belinyu diikuti oleh seluruh Kepala Desa, Lurah dan perangkat kecamatan yang ada di Kecamatan Belinyu. Namun, dalam hal ini ia juga menegaskan bagi seluruh anggota KOPRI agar dapat melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum yang ada, dengan mengasai dan memahami aturan dan tugas yang ada.
“Dalam hal ini LKBH bukan berarti sebagai wadah melindungi bagi anggota KOPRI yang terjerat hukum, itu salah, yang terpenting adalah upaya pencegahan terjadinya  perbuatan melanggar hukum,” tandasnya .
Sebelumnya Kopri Bangka sudah melaksanakan sosialisasi di lima Kecamatan yakni Sungailiat, Puding Besar, Pemali, Riau Silip dan Belinyu tinggal selanjutnya pada tiga Kecamatan Bakam, Mendo Barat dan Merawang.(trh)

Read More

Formasi Honorer Digelar Prajab

SharePemerintah Kabupaten Bangka melalu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menyelenggarakn Kegiatan Latihan Pra Jabatan (LPJ) golongan dua dan satu tahun 2011 dari formasi database honorer.
Kegiatan yang dibuka Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bangka Drs Suyono yang mewakili bupati diikuti 80 peserta yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri  Sipil ( CPNS) yang ada di Kabupaten Bangka. Tampak hadir dalam pembukaan LPJ tersebut para Kepala SKPD di Lingkungan Pemkab Bangka dan tamu undangan lainnya.
Drs Suyono ketika membacakan sambutan bupati mengatakan  kegiatan  diklat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik dan meningkatkan wawasan aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat. Peningkatkan kualitas aparatur pemerintah ini lanjut Suyono selain untuk mengikuti peraturan pemerintah juga untuk  menciptakan kinerja abdi negara yang bersifat profesional, rajin, dan mengadi untuk negara dan bangsa.
“Diklat ini diharapkan bisa mengembangkan jiwa kebangsan para CPNS sehingga mampu bekerja dan melayani publik dengan profesional  dan meningkatkan jiwa aparatur dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara,” kutip Pak Asisten.
Lebih lanjut ia menjelaskan menjadi PNS harus bisa mengembangkan jiwa setia kawan dan kebersamaan dengan menerapkan sifat kedisiplinan, bekerja keras, dan banyak belajar sehingga visi dan misi pemerintaha yang bersih, kredibel dan terpercaya di masyarakat sehingga pelayanan kepada publik dapat terwujud dengan benar.
Sementara Hj Mina Tarmizi Saat, S.Ip. M.Ap selaku ketua panitia dalam laporannya mengatakan kegiatan diklat LPJ ini diikuti 80 CPNS dari formasi honorer mulai dari tanggal 25 Oktober sampai dengan 15 Nopember 2011 bekerja sama dengan  Badan Diklat Provinsi. Sedangkan formula proses belajar mengajar teori dan praktek. (humas/Lutfi)

Read More

Gelar Budaya Sunda di THR

ShareSUNGAILIAT - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka akan menyajikan pagelaran seni daerah Parahyangan, satu malam bersama sanggar seni dari kota Bandung, dalam rangka untuk menyabut hari Sumpah Pemuda tahun 2011.
Kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab, Asep Setiawan, Selasa (25/10) dalam pegelaran seni itu sendiri akan menampilkan kesenian tardisonal Sunda seperti Valung, Rampak Gendang, Kecapi Suling dan lagu lagu pop klasik, yang akan di selenggarakan di Taman Hiburan Rakyat (THR) Batin Tikal Sungailiat, pada tanggal 29 Oktober 2011 mendatang.
"Sebelumnya kegiatan pagelaran seni tradisional ini sendiri akan dilaksanakan di lokasi car free day jalan Pemuda Sungailiat, namun karena situasi yang tidak memungkinkan terutama terkait faktor keamanan, maka kita alihkan ke Taman Hiburan Rakyat Batin Tikal," terangnya.
Tambahkan Asep memang sebelumnya ingin acara itu di lokasi car free day dengan cara menggelar tikar, lesehan, sehingga kesan tradisional nampak betul.
Namun tim panitia termasuk pihak keamanan melalui rapat panitia meminta acara itu digelar di THR.
Acara tersebut digelar selain dalam menyambut hari Sumpah Pemuda juga dalam rangka silaturahmi sesama sanggar seni antar daerah, dengan tujuan untuk memberi sosialisasi dan semacam pengarahan kepada masyarakat pendatang, agar selaku masyarakat pendatang kiranya dapat  berlaku baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai daerah di mana berada.
"Sehingga selaku masyarakat pendatang juga dapat membaur dengan masyarakat pribumi sehingga kondisi daerah dapat aman," harap Asep.
Diharapkan juga melalui pagelaran seni itu dapat menyatuhkan diri antara masyarakat pendatang, misalnya dari daerah Sunda dan daerah lainnya dapat saling membaur.
"Dan kita harapkan juga dengan nilai-nilai budaya semacam ini akan kita jadikan ajang silaturahmi antar sesama warga Negara Indonesia," tandasnya. (j0i)

Read More

Perwira Polres Bangka akan Sertijab

ShareSUNGAILIAT - Besok, Rabu (26/10) rencananya akan diadakan sertijab (Serah terima jabatan) di lingkungan Polres Bangka, yang rencananya dipimpin Kapolres.
Kepada Radsul, Kapolres Bangka AKBP Asep Ahdiatna SIK MH melalui Kabang Sumda Kompol M Nizar SE, menjelaskan nama-nama perwira yang akan melaksanakan sertijab.
Kompol Jojo Sutarjo SIK sebagai Kabang Operasional, AKP Wedi sebagai Kasat Reskrim, AKP Heri Purwanto sebagai Kasat Lantas, AKP Heriansyah Sebagai Kasat Binmas, Iptu Erlangga sebagai Tahti Polres Bangka, Ipda Yandwi Patna Amazon sebagai Kapolsek Riau Silip.
Ditambahkan M Nizar untuk Kasat Reskrim AKP Bayu Wijanarko belum sertijab karena perwira yang akan menggantinya AKP Wedy, masih menjalani pendidikan di Mabes Polri.
"Karena masih menjalani pendidikan di Mabes Polri untuk sementara belum bisa dilantik," terangnya.
Kabag Ops Kompol Marko SIK diangkat menjadi Kasubag Renmin Bag Ops. Polda Babel dan posisinya digantikan oleh Kompol Jojo Suharjo SIK dari Kabag Ops Polres Bangka Selatan.
Kasat Binmas Polres Bangka, AKP Samsiar Abas menjabat posisi barunya menjadi Kasat Intelkam Polres Bangka Barat, dan posisinya di Polres Bangka digantikan oleh AKP Hariansyah yang sebelumnya bertugas di Ksb. Binsiskamling Binmas Polda Babel.
Kasat Reskrim Polres Bangka, AKP Bayu Wijanarko SIK diangkat menjadi Kasi Tindak Susbit Gakkum Ditpolaida Babel. Dan posisi AKP Bayu digantikan oleh AKP Wedy Mahadi SIK dari Kanit I Subit 2 Ditreskrimsus Polda Babel. Kasat lantas Polres Bangka, AKP Didit Bambang WS SIK diangkat menjadi Kasi Laka Susdit Dit Lantas Polda dan posisinya digantikan oleh AKP Herry Purwanto SIK SH dari Polda Babel.
  Kapolsek Riau Silip, Iptu Alfian Tri Permadi kini diangkat menjadi Kapolsek Koba di Polres Bangka Tengah, posisinya di Polsek Riau Silip diisi oleh Ipda Yadiwiyana Jumbo Qantasson yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek.
Kasat Tahti Polres Bangka, yang sebelumnya dijabat oleh Iptu Kardinata kini digantikan oleh Iptu MGS Erlangga dari posisi sebelumnya KBP Sat Sabhara.
Sedangkan Iptu Kardinata menjabat sebagai Kapolsek Gerunggang di Polresta Pangkalpinang. (cr05)

Read More

Bahasa Indonesia, Mau Dibawa ke Mana?

ShareMENDOBARAT - Bangsa Indonesia akan kembali memperingati hari lahirnya Sumpah Pemuda. Namun masih banyak yang harus mendapat koreksi.
Demikian diungkapkan oleh Kepala  Laboratorium Bahasa Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN SAS Babel Nasrun Supardi, S.S.M.A saat ditemui Radsul di ruang kerjanya kemarin.
Nasrun Supardi mengatakan, tidak ada lagi orang yang akan bangga pada bangsa Indonesia, selain daripada warga negaranya sendiri, tidak ada orang luar yang menginginkan Negara Indonesia maju, selain berangkat dari cita-cita, usaha dan kerja keras warga negaranya sendiri.
"Begitupun tidak akan ada orang yang mengaku bangga dan cinta kepada Bahasa Indonesia, selain dari orang Indonesia itu sendiri. Kebaikan untuk bangsa ini ada di tangan kita," katanya.
Menyambut hari Sumpah Pemuda dan peringatan hari Bahasa pada tanggal 28 Oktober tahun 2011  nanti, menurut  dosen yang akrab disapa Nasrun ini, sudah tidak bisa dipungkiri bahwa Sumpah Pemuda begitu urgen bagi sejarah lahirnya Bangsa Indonesia. Karena adanya Sumpah Pemuda Indonesia lah pluraslisme yang syarat dengan perbedaan-perbedaan, baik adat, istiadat maupun budaya, yang ada di tanah air pada masa itu akhir bisa disatukan.
"Kini bahasa nasional ini, seringkali telah dijadikan sebagai bahasa yang mengkombinasi bahasa-bahasa khususnya bahasa asing, baik arab, maupun inggris dengan bahasa Indonesia, bahkan ini sekarang ini bahas serapan ini sudah dipakai orang Indonesia lebih dari 80 persen," terangnya.
Itu akibat menggeliatnya penggunaan bahasa serapan alias bahasa Indonesia yang di campur-campur, menjadi satu ancaman, orang Indonesia sendiri akan semakin kehilangan makna bahasa baku Indonesia yang baik dan benar katanya.
Ironisnya orang Indonesia sekarang memang senang dengan mempelajari bahasa asing, padahal di satu sisi, jangankan untuk menguasai bahasa orang lain secara fasih dan benar, justru menggunakan bahasa Indonesia saja belum benar.
Untuk menghindari hal ini, menurut Nasrun ada banyak hal yang musti menjadi koreksi untuk eksistensi bahasa Indonesia, mulai dari pemerintah maupun masyarakatnya sendiri.
"Pemerintah khususnya dari Kemendiknas perlu mengkaji kembali program RSBI, yang banyak mengarah kepada sistem pendidikan yang mendiskriminasi, yang didiskriminasi, tidak saja hanya orangtua atau siswa yang tidak mampu, tapi seolah mendewa-dewakan bahasa asing seperti bahasa Inggris," katanya khawatir.

Read More

KPU Babel Mulai Verifikasi

ShareKomisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sedang memiliki kesibukan yang luar biasa dari sebelumnya.
Kesibukan ini demi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan gubernur tahun 2012 yang direncanakan akan dihelat pada pertengahan Februari 2012 mendatang.
Sejumlah agenda penting termasuk jadwal rapat penting KPU Provinsi, kini telah pula tersusun, dan siap dilaksanakan.
Itu dibenarkan Ketua KPU Babel, Jamilah Mahari, saat ditemui Radar Sungailiat di Sekretariat KPU Provinsi, Selasa (25/10).
"Mulai terhitung tanggal 23 Oktober 2011. Pendaftaran calon independen telah berakhir. Sampai pada penutupan pendaftaran calon independen KPU Provinsi Bangka Belitung, secara resmi telah mengantongi 2 nama pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Independen yakni Pasangan H Syamsudin Basari-Parhan Ali dan H Zaidan,- A Rani Rasyid," terangnya.
Kedua pasangan itu mulai tanggal 23 Oktober 2011 hingga 26 Oktober 2011, tim verifikasi KPU Provinsi Bangka Belitung akan melaksanakan tahapan verifikasi calon, setelah itu baru pleno dan kemungkinan besar tanggal 27 Oktober 2011 hasilnya sudah keluar.
Setelah hasil verifikasi ini keluar maka pasangan calon juga harus segera menyerahkan dokumen pencalonan kepada seluruh PPS yang ada di masing-masing Kabupaten melalui koordinasi baik dengan KPU Kabupaten/Kota, maupun PPK Kecamatan. Tanggal 27-31  Oktober 2011 PPS akan melaksanakan Verifikasi Faktual data pemilih, dari verifikasi inilah nanti akan bisa dilihat manakala ada data calon pemilih yang ganda atau tidak.
Makanya sekarang ini kesiapannya PPK dan PPS di masing-masing wilayah juga sudah melaksanakan  bintek (bimbingan teknis) pilkada Gubernur 2012. Tanggal 22 November-28 November 2011 KPU Provinsi akan kembali membuka pendaftaran balon gubernur dan wakil gubernur partai politik, setelah ini tahapan ini selesai, maka balon independen akan kembali melakukan pendaftaran ulang, serta melakukan penyerahan dokumen serta persyaratan pencalonan, setelah itu baru akan dilakukan verifikasi administrasi sama-sama dengan pasangan balon dari parpol.

Read More

Atasi Krisis Moral, Lewat Al Qur'an

ShareMENDOBARAT - Krisis moral dan krisis ahlak menjadi ancaman  besar di tengah-tengah kehidupan modern sekarang ini.
Maka dari itu untuk mengantisipasi hal tersebut, SMA Negeri 1 Mendobarat berusaha keras menciptakan cara untuk menghindari hal tersebut.
Yakni dengan cara menambah salah satu mata pelajaran wajib bagi siswa di sekolah, yakni mata pelajaran  muatan lokal yang dikemas dengan kegiatan pemusatan belajar tata cara membaca Al-Qur`an yang baik dan benar.
Hal ini sebagaimana yang dibenarkan oleh Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Mendobarat, Gunadi  saat ditemui, Selasa (25/10) di ruang kerjanya.
"Jangan hanya membaca Al-Quran sekedar membaca, tanpa mengerti bagaimana membaca yang benar sehingga mampu memahami isi dan kandungan Al-Quran," harapnya.
Pola itu ujarnya sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Mendobarat sejak tahun 2008 lalu. Mata pelajaran muatan lokal baca Al-Quran secara baik dan benar diberikan di luar jam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dalam satu minggu mata pelajaran ini diberikan full 2 jam.
"Ditambah dengan hari Sabtunya kami akan kegiatan kerohanian Islam, karena dominannya di sekolah ini adalah Muslim, Mendobarat ini predikatnya Kecamatan Santri, tapi memang harus kami akui juga meskipun semuanya di sini orang Islam, tapi pada awal penerapan metode belajar gaya ini, kami juga awalnya agak sulit, banyak yang kaget, tapi akhirnya pelan-pelan tapi pasti," tegasnya.
Kini efek dari mata pelajaran ini, sudah makin berkembang menjadi lebih baik, khususnya anak-anak sekarang tidak hanya bisa baca Al-Quran, tapi baca Al-Quran juga tidak lagi asal-asalan. (cr04)

Read More