2 PNS Terancam Pecat

ShareSUNGAILIAT - Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka akan menerapkan sanksi kedisiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2011 terhadap para pegawai yang mangkir pada hari pertama masuk kerja, setelah pasca liburan hari raya Idul Fitri 1432 H.
    Hal itu sebetulnya sudah ditegaskan Bupati Bangka, kemarin. Namun kali ini penegasan itu dilontarkan lagi oleh Kepala Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bangka, Drs Suyono, Rabu (7/9).
    Dari hasil tim sidak kedisiplin yang terjunkan untuk melakukan sidak ke SKPD-SKPD serta kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten bBangka ditemukan beberapa orang yang tidak masuk kerja.
    "Dari hasil tim yang kita terjunkan sampai hari ini (kemarin, red) baru ada 2 tim yang menyampaikan hasilnya. Berdasarkan hasil dari tim 2 ada 1 orang pegawai yang bolos, sementara berdasarkan laporan dari tim 3 ada sebanyak 4 orang yang bolos tanpa keterangan," ungkap dia.
    Berdasarkan hasil yang diterima itu sebelum menetapkan sanksi apa yang harus diberikan untuk mereka yang tidak menunaikan tugasnya tersebut, pihak BKPP akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari  para pegawai yang bersangkutan.
    "Kita akan melakukan evaluasi dan investigasi apa para pegawai tersebut tidak masuk kerja pada saat hari pertama masuk ini saja, atau memang sebelum sebelum saat pasca liburan para pegawai itu juga bolos kerja. Atau juga sebelumnya mereka juga telah pernah mangkir," terangnya.
    Kalau hanya 1 hari maka sanksi akan ringan, atau sebelumnya mereka telah melakukan pelanggaran, bahkan kalau ada pegawai yang tidak masuk kerja sampai 45 hari akan dikenakan sanksi berat, bahkan berdasarkan peraturan yang ada bisa kena sanksi penundaan pangkat atau penurunan pangkat, bahkan bisa dikenakan pemecatan.
    Sampai saat ini ada 2 nama orang PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka terancam untuk diberhentikan dari PNS, karena kedua PNS itu sering tidak menunaikan kewajibannya.
    Ditambahkan Suyono, kedua PNS itu sendiri saat ini masih dalam proses pemeriksaan dari pihak Inspektorat Kabupaten Bangka, dan memang nanti berdasar hasil proses pemeriksaan dari pihak inspektorat keduanya terbukti telah melakukan pelanggaran berat, maka kedua oknum PNS tersebut terancam untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai pegawai negeri. (mg08)

Read More

Korban "Tembak" PLN

ShareSUNGAILIAT — Puluhan pelanggan listrik PLN Ranting Sungailiat, mendatangi kantor tersebut.
    Mereka datang untuk mempertanyakan tagihan rekening yang dianggap tidak sesuai dengan penggunannya di Kwh.
    "Sejak saya menambah daya dari 450 watt menjadi 1.300 watt, tagihan rekening listrik mencapai lebih Rp 400 ribu perbulan," kata Asmani, warga Sri Pemandang di Sungailiat, Rabu.
     Padahal kata dia, tagihan rekening listrik pada bulan sebelumnya hanya sebesar Rp 70 ribu sampai dengan maksimal Rp 90 ribu per bulan.
     Ia menduga, tagihan rekening listrik yang membengkak lebih disebabkan adanya kesalahan pencatatan meteran yang tidak sesuai dengan penggunaan.
     "Sepertinya petugas pecatat meter Kwh hanya mau cari mudahnya saja, dengan asal tulis penggunaan listrik, dan cara seperti ini tentu kami yang dirugikan," katanya.
     Menurut Asmani, informasi yang didapat dari petugas PLN Cabang Ranting Sungailiat pembayaran rekening listrik tersebut dibayar menurut Kwh yang digunakan sebelumnya.
    Contohnya bulan kemarin pemakaian Listrik dengan daya 22018 (tanggal 05/08/2011). Dan bulan sekarang  pemakaian daya sebesar 22131 pada tanggal 07/09/2011.
     Keluhan yang sama juga dikatakan pelanggan lainnya, Kur, warga jalan Pemuda Sungailiat, ditagihan listrik mencapai Rp1 juta perbulan atau meningkat jauh lebih banyak dibanding bulan sebelumnya yang hanya sebesar Rp 200 ribu sampai Rp 700 ribu perbulan.
     "Kenaikan tagihan listrik yang cukup besar tentunya sangat memberatkan bagi para pelanggan terlebih bagi pelanggan yang berpenghasilan rendah," jelasnya.
     Menanggapi keluhan sejumlah pelanggan PLN, Kepala PLN Ranting Sungailiat Isra, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan pembengkakan rekening listrik yang dialami oleh konsumen tersebut bukan kerena ada permainan antara pihak PLN dengan mitranya.
     Dia akuinya ada sejumlah petugas catatan meter yang bekerja tidak benar dengan cara melakukan pecatatan meteran dengan sistem "tembak" dan petugas tersebut akan segera mendapat teguran.
      "Saya berharap kepada pelanggan untuk memakluminya karena memang selama ini seperti itu, dan saya berharap pula kepada pelanggan untuk segera melaporkan jika pembayaraan lebih besar dari pada penggunaanya," katanya.
     PT PLN kata dia, sebelumnya bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pencatatan meter Kwh yakni PT PAS dari Kota Pangkalpinang, namun ternyata kenirja di lapangan mitra tersebut tidak memuaskan dan terpaksa dilakukan penggantian mitra kerja yaitu PT Mitra Insan Utama (MIU).
     "Selain melakukan teguran kepada mitra kerja yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, mitra kerja juga akan dikenai sanksi denda dengan besaran yang telah ditetapkan," jelasnya.
     Sementara itu Koordinator PT Mitra Insan Utama (MIU) Heri, menyalahkan kalau pembengkakan tagihan rekening listrik yang dialami sejumlah pelanggan PLN murni kelalaian petugas meteran Kwh dari PT PAS.
     "Kami sebagai mitra PLN tetap akan melakukan pembenahan dengan cara setiap petugas meteran akan diberikan "hand Phone" kamera jenis Nokia C2-01, dengan fasilitas tersebut agar difungsikan untuk mengambil gambar Kwh pelanggan, dan hasil gambar akan dikirim ke kantor," jelasnya. (cr03)

Read More

Nelayan Tolak Tambang

ShareBELINYU - Nelayan Kampung Pesaren, Desa Bintet, Kecamatan Belinyu bersama tokoh pemuda Desa Pesaren mengatakan sejak dari awal memang masyarakat di Pesaren menolak dengan keras pertambangan di perarian desa mereka.
    Apalagi mayoritas warga berprofesi sebagai nelayan menggantungkan hidup mereka pada hasil laut.
    Menurut salah satu warga Pesaren, Alex saat ditemui di Belinyu kemarin (7/9) mayoritas warga pesaren berprofesi sebagai nelayan, namun Sejak maraknya penambangan laut hingga saat ini, warga Pesaren menolak penambangan  masuk ke perairan mereka. Sejumlah pihak sempat melakukan pengecekan di perairan Pesaren dan hasilnya memang menggiurkan dengan cadangan timah yang sangat tinggi.
    Tidak hanya sekali usaha pelaku pertambangan berupaya mendapatkan dukungan masyarakat agar bisa menambang di laut Pesaren baik pengusaha kapal Isap maupun TI apung namun mereka secara tegas menolak penambangan dilaut mereka untuk menjaga ekosistem yang ada.
     "Semua tetap pada komitmen untuk menolak siapapun yang mau menambang di laut kami," kata Alex.
    Ia menceritakan bahwa dahulu warga Pesaren cukup melaut 15 menit saja sudah mendapatkan ikan namun sekarang terkadang hingga berjam-jam baru bisa mendapatkan ikan. Padahal itu hanya pengaruh penambangan di laut Bubus dan Batu Atap. Apalagi jika memang ada aktivitas penambangan di perairan Pesaren maka bisa dipastikan para nelayan pensiun.
    Dirinya juga berharap pemerintah daerah mau lebih memperhatikan potensi di Pesaren sebagai Desa Wisata Nelayan. Apalagi saat ini hampir setiap hari ada orang berwisata menginap di Hotel Sam Pesaren.     Saat ini jarak tempuh sekitar 20 menit dari pusat Kota Belinyu atau sekitar 17 Km dengan jalan aspal hingga ke ujung kampung yang terletak di pinggir pantai.  
    "Jika ini terus berkembang tentunya berimbas kepada warga dan bisa mengambil keuntungan untuk kunjungan wisatawan. Ya, gimanalah agar Pesaren ini bisa menjadi tujuan wisata, kalau kami hanya bisa mendukung saja," kata Alex
    Situasi Pesaren justru kontradiktif dengan daerah tetangganya, Bubus dan Batu Atap yang saat ini kondisinya luluh lantak akibat tambang. Mulai dari Kapal Isap dan TI apung merajai perairan tersebut, sehingga tak ada cela untuk para nelayan  sekedar mendapatkan ikan segar yang dahulunya terkenal di perairan tersebut.
    Aktivitas di Batu Atap dan Bubus menimbulkan persoalan pelik. Dimana para penambang membuat perkampungan ilegal yang sebenarnya bisa saja nanti persoalan terlebih para penambang yanng sebagiannya adalah pendatang ini bisa dijamin belum terdata karena sulitnya mendata mereka yang berada di camp-camp penambangan. (trh)

Read More

Tamansari Sayang, Tamansari Malang

ShareSUNGAILIAT - Warga Sungailiat ternyata sudah kesal betul dengan lambannya penyelesaian Tamansari.
    Hingga saat ini lokasi lapangan tersebut belum juga selesai, padahal sudah lama mengalami pembongkaran namun belum ada tanda-tanda bakal selesai.
    Nah, hal tersebut mendapat protes keras dari salah satu anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari dapil Bangka, Dedi Yulianto.
    Kepada Radsul kemarin dia mengutarakan kekecewaannya kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab akan hal tersebut.
    "Masyarakat sangat kecewa dengan PT Timah dan Pemkab Bangka yang sampai sekarang belum juga menyelesaikan Tamansari tepat waktu. Seharusnya ada penegasan yang konkrit dari rekanan kenapa sampai sekarang tempat bersejarah itu belum juga selesai," kata Dedi.
    Kekecewaan masyarakat katanya bukan tanpa alasan. Terlebih lagi Tamansari jika dilihat dari aspek relijius sangat merugikan masyarakat.
    Karena selama ini Tamansari adalah tempat di mana masyarakat turun temurun melaksanakan Sholat Ied, namun tahun ini masyarakat harus gigit jari lantaran Tamansari belum juga selesai, dan itu memicu kegeraman Dedi selaku wakil rakyat.
    "Harusnya PT Timah mempercepat pembangunan itu. Karena aspek relijiusnya sangat kental. Masyarakat sekarang kalau mau Sholat Ied harus jauh-jauh dan kurang berkesan," sesalnya lagi.
    Makanya dia minta kepada Pemkab dan PT Timah untuk tidak asal bangun saja, harus ada aspek-aspek non tekhnis yang perlu dipikirkan, salah satunya aspek kemasyarakatan yang memang membutuhkan Tamansari sebagai lokasi turun temurun untuk melakukan ibadah tahunan. "Aspek historis harusnya mereka pikirkan. Bukan dibiarkan begitu saja tanpa ada penjelasan yang bisa dimengerti masyarakat. Orang tahunya, Tamansari belum selesai-selesai," katanya lagi.
    Bahkan, bukan hanya aspek relijius saja yang terganggu karena lambannya pengerjaan Tamansari, tapi juga menurut Dedi saat ini karena lokasi yang gelap dan sepi, sering dimanfaatkan oleh para anak-anak muda untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
    Seperti sering diperhatikan di situ banyak pemuda yang nongkrong sambil minum minuman keras. Bahkan kata Dedi bukan tidak mungkin akan memicu tindakan asusila lainnya, seperti perbuatan zinah.
    "Ya, karena posisinya sangat strategis untuk melakukan hal-hal yang tidak lazim. Gelap, sepi dan tertutup, itu sudah cukup untuk membuat anak muda melakukan zinah. Makanya, kami minta dengan cermat dan penuh harap, cepatlah selesaikan pembangunan Tamansari itu, jika tidak ingin nambah dosa lagi," sindirnya. (emp)

Read More