HIV di Bangka Tertinggi

ShareSUNGAILIAT - Angka ODHA (Orang Dengan HIV Aids) di Kabupaten Bangka jumlahnya memang belum mengkhawatirkan, yang terdata ada sejumlah 17 orang. Tapi jangan salah, Kabupaten Bangka masuk kategori tertinggi kasus HIV Aids.
    Namun penyakit ini mempunyai skema gunung es, yang di dasar jauh lebih banyak dari yang ada di permukaan. Jumlah "Human Immunodeficiency Virus" (HIV) di Kabupaten Bangka sampai dengan akhir Mei 2011 mencapai 17 orang dengan kasus terbesar 90 persen heteroseksual (orientasi seksual beda jenis yang banyak terdapat di masyarakat dan dianggap normal dalam masyarakat) dan sisanya penularan melalui jarum suntik.
     "Dari kasus tersebut didominasi pada usia produktif antara 20 hingga 29 tahun dengan sebagian besar jenis kelamin pria," kata Petugas Pengelola Program HIV, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Sopian di Sungailiat, Selasa (14/6).
     Menurutnya, pada kasus HIV yang mendapat perawatan di rumah sakit, laporan yang diterima sampai dengan sekarang hanya kelompok heteroseksual dan penularan jarum suntik, untuk kelompok lainnya belum ditemukan.
     "Kasus HIV pada kelompok heteroseksual terdapat pula pasien yang sudah berkeluarga, kalau tidak cepat mendapat perawatan dan pembinaan dikhawatirkan akan menular kepada pasangannya," ujarnya.
     Ia mengatakan, dalam memberikan perawatan bagi pasien yang mengindap HIV, petugas kesehatan atau dokter dilarang untuk menyampaikan kepada publik identitas pasien termasuk namanya dan tempat tinggal.
     "Upaya ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan pasien agar tidak diketahui oleh masyarakat luas karena penyakit HIV stigmanya atau tingkat diskriminasi di masyarakat masih tinggi," katanya.
     Kabupaten Bangka kata dia, kalau dilihat dengan jumlah penduduk termasuk berada kasus HIV tertinggi, tetapi kalau dalam peringkat Nasional tahun ini berada di urutan 12 atau menurut angka HIV dibanding tahun sebelumnya yang berada di posisi delapan.
     "Kasus HIV yang terjadi karenakan masih rendahnya akses pelayanan serta perlu adanya peningkatan informasi bahaya penyakit yang mematikan," jelasnya.
     Untuk meningkatkan pelayanan serta menekan angka kasus HIV, lanjut Sopian, pihaknya telah mengirim dua kali petugas kesehatan klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) dan klinik konseling sukarela HIV untuk mendapat pelatihan tentang bagaimana melakukan pengobatan dan program penanggulangan HIV.
     "Saya memperkirakan sampai akhir tahun 2011, jumlah kasus HIV melebihi dari data yang ada sekarang, namun tidak bisa diprosentasekan kenaikannya," katanya.
      Ia mengatakan, secara medis pengobatan bagi pasien HIV adalah sejenis obat yang menahan masa hidupnya atau menahan penyebaran virus dalam tubuh.
     "Saya yakin para ilmuan tengah mempelajari untuk membuat obat yang dapat menuntaskan penyakit HIV," katanya.
      Menurutnya, kedepanya perlu lebih ditingkatkan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk komisi penanggulangan HIV/AIDS termasuk dengan badan Narkotika agar kasus ini dapat ditekan mengingat 60 persen kasus HIV di Indonesia melalui penularan jarum suntik.
    AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi (atau sindrom) yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya (SIV, FIV, dan lain-lain).
    Virusnya sendiri bernama Human Immunodeficiency Virus (atau disingkat HIV) yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor. Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan.
    AIDS diperkiraan telah menginfeksi 60 juta orang di seluruh dunia. Pada Januari 2006, UNAIDS bekerja sama dengan WHO memperkirakan bahwa AIDS telah menyebabkan kematian lebih dari 60 juta orang sejak pertama kali diakui pada tanggal 5 Juni 1981. Dengan demikian, penyakit ini merupakan salah satu wabah paling mematikan dalam sejarah. (cr03)

Read More

Herman Ngotot Jadi Wabup

ShareSUNGAILIAT - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bangka, masih jauh bahkan masih 2 tahun lagi, tapi itu tak menyurutkan beberapa pihak untuk sudah membuka diri.
    Seperti contoh salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bangka, Herman Suhadi, dia mengaku sudah siap untuk jadi nomor dua saat pencalonan.
    Sejak dari awal dikatakan Herman Suhadi beberapa waktu lalu kepada sejumlah wartawan dia siap untuk dicalonkan untuk merebut wakil bupati di Pemilukada tahun 2013 ke depan.
    "Karena memang dari awal untuk duduk di kursi nomor dua tersebut sudah merupakan nawaitu (niat) saya dari awal, keyakinan itu sendiri mampu saya lakukan karena saya berada di sebuah partai besar. Terlebih saat ini partai kami punya modal, punya kepengurusan struktur yang solid dan sangat besar mulai dari pengurus anak ranting, ranting sampai ke DPC," kata Herman.
    Katanya lagi, sampai detik ini PDIP sudah punya modal  untuk itu, karena katanya dari pengurus anak ranting dan pengurus ranting se Kabupaten Bangka, PDIP sudah punya sekitar tidak kurang dari 2000 kepengurusan, belum lagi ditambah partisan dan relawan partai yang militan, yang ada di Kabupaten Bangka. Dan hal itu katanya merupakan modal besar buat dia pribadi untuk tetap maju.
    "Jadi dengan modal ini kami tidak silau dan gentar terhadap calon-calon lain yang sekarang mulai bergerak dengan kegiatan-kegiatan penggalangan massa, baik dengan dalih pertandingan gaple keliling dengan grup sepeda, dan juga klub-klub sepakbola yang mereka giatkan," sindirnya.
    Belum lagi katanya, alasan untuk maju itu, tidak mungkin partai sebesar PDIP tidak mengirimkan peserta di pemilukada nanti, lalu dengan begitu juga PDIP punya keyakinan besar untuk menang. "Apalagi, saat ini kita memiliki kader partai yang cukup mampu untuk memimpin daerah ini, baik dalam posisi nomor 1 atau pada posisi nomor 2  yang saat ini duduk dalam kepengurusan partai, baik di DPC maupun di DPD," tegasnya.
    Lalu, kenapa harus nomor 2? Apa PDIP tidak punya kader yang pantas duduk di kursi Bangak 1? Menjawab itu, Herman menyangkalnya.
    "Tidak seperti itu, kok. Ada juga nanti kader kita yang akan mencalonkan pada posisi 1, seperti halnya saya katakan saat ini saat ini kita PDIP banyak memiliki kader yang siap dan mampu untuk ditempatkan pada posisi 1 atau nomor 2," tuturnya. "Tapi yang punya komitmen untuk duduk di nomor 2, hanya Herman Suhadi saja," katanya dengan muka serius. (mg08)

Read More

ADD Rp 20 M se Bangka Cair

ShareSUNGAILIAT - Sebagian besar desa di Kabupaten Bangka telah menerima Anggaran Dana Desa (ADD), karena saat ini sudah cair.
    Dari 61 desa yang ada di Kabupaten Bangka  tinggal enam desa saja yang belum menerima ADD sebab masih terkendala administrasi yang harus diperbaiki.
    Sudah terpantaunya pencairan ini juga berdasarkan yang didapatkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bangka melalui hasil laporan kecamatan, yang melakukan pemantauan terhadap beberapa desa.     Itu yang disampaikan Kepala BKPMD Bangka melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Syamsulrizal saat ditemui Radsul di ruang kerjanya, Selasa (14/6).
    "Pencairan sudah banyak, mungkin sekitar 70%, ADD keseluruhan senilai Rp 20.433.395.000. Ada beberapa desa yang belum bisa mendapatkan ADD karena diantaranya belum menyelesaikan persoalan administrasi seperti Surat Pertanggungjawaban (SPj) ataupun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sementara  (RAPBS) desa yang masih perlu diperbaiki," kata Syamsulrizal.
    Ia juga mengungkapkan untuk enam desa yang belum dapat mencairkan ADD tersebut adalah Puding Besar, Saing, Kota Waringin, Petaling, Penagan, dan Air Buluh. Namun persoalannya tidak terlalu rumit karena hanya sebatas perbaikan sehingga dalam waktu dekat akan segera dapat diselesaikan.
    Kendala keterlambatan ini juga  disebabkan untuk desa yang sedang  kekosongan aparatur desa, khususnya sekretaris desanya. Untuk itu BKPMD sudah merekomendasikan ke  Badan Kepegawaian Daerah untuk segera mengisi kekosongan sekdes tersebut.
    "Sebab, sebenarnya itulah fungsi sekretaris desa, salah satunya untuk membuat pengajuan ADD disamping administrasi desa lainnya yang ia pahami," katanya.
    Selain itu juga pembayaran honor aparatur negara termasuk kades sudah diselesaikan termasuk yang dirapel sampai bulan Maret sebanyak 3 bulan. Untuk kades pun sudah dibayarkan sesuai dengan ketetapan kenaikan gaji Rp 1,6 juta.     Selanjutnya penggunaan  ADD akan diawasi untuk menghindari penyelewengan, BPMPD Bangka  akan bekerja sama dengan pihak kecamatan untuk melakukan pengawasaan penggunaan dana ADD agar di dunakan benar-benar untuk pembangunan masyarakat di desa tersebut.
    Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri adalah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengalokasian itu dimaksudkan untuk meningkatkan peran pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Penyediaan ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
    Pemerintahan desa dinilai sebagai lini terdepan maka kedudukannya sangat strategis. Mempercepat kemandirian desa melalui ADD juga mempercepat pembangunan daerah. Sisi lain, pemberdayaan masyarakat desa juga mengurangi sebagian beban pemerintah daerah dalam urusan birokrasi. Apalagi sudah diamanahkan dalam UU nomor 32 tahun 2004, PP nomor 72 tahun 2005, serta beberapa Permandagri tentang ADD dan lain sebagainya. (cr02)

Read More

DPRD Komit Selesaikan Sengketa

ShareSUNGAILIAT - Untuk menyelesaikan lahirnya pro kontra dari masyarakat terhadap aktifitas pertambangan timah yang dilakukan oleh pihak perusahaan Indometal di Kecamatan Mendobarat, DPRD Kabupaten Bangka akan turun ke lapangan dan akan memanggil pihak-pihak yang terkait.
    Itu ikatakan salah satu anggota Komisi C DPRD Bangka, Mulkan, ujar dia, dewan sendiri beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan kerja ke lapangan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, yang mereka pusatkan di Kantor Kecamatan Mendobarat, rombongan Komisi C dipimpin langsung ketuanya, Amrie Cahyadi.
    "Untuk menyikapi permasalahan ini sendiri, perlu diambil langkah-langkah, pertama, kita harus meninjau lokasi yang disengketakan, selanjutnya kita harus melakukan pengukuran lahan yang disengketakan itu, dan selanjutnya memanggil masyarakat, baik itu yang pro maupun yang kontra untuk kita dengar akar permasalahannya, karena jangan sampai kira yang ada di DPRD sendiri tidak tahu apa penyebab terjadinya permasalahan itu," kata Mulkan.
    Nah, setelah dilakukan pertemuan dari semua elemen yang terkait, barulah pihak perusahaan atau pengelola akan dipanggil, Indometal juga PT Timah sebagai pemilik KP serta instansi terkait, seperti Dinas Pertambangan dan pihak desa.
    Nantinya, permasalahan itu akan dibahas bersama sesuai hasil masukan dari masyarakat, baik yang pro dan yang kontra sehingga permasalahan yang terjadi selama ini dapat diselesaikan dengan baik, terlebih sebagai wakil rakyat, anggota DPRD tidak mau permasalahan tidak selesai dan meruncing.
    Kalau katanya ada yang bilang dewan plin-plan, dia membantahnya, karena dewan harus mengetahui akar permasalahannya sehingga dimengerti, juga seperti apa maunya masyarakat terhadap aktifitas pertambangan di daerah mereka.
    "Kami dari DPRD sebagai wakil rakyat akan berupaya untuk menyelesaikan sengketa, dan perlu dicatat dalam penyelesaian permasalahan ini dewan tidak akan mengharap adanya imbalan apapun," tegasnya, sambil mengatakan sebagai wakil dari rakyat yang duduk di legsilatif, anggota dewan tetap akan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat terhadap aktifitas pertambangan di Mendobarat.
    Untuk diketahui asyarakat di Petaling Mendobarat bersikeras agar kawasan Kuasa Penambangan (KP) milik PT Timah menghentikan kegiatan penambangannya dengan menggunakan TI rajuk. Alasannya PT Indometal sudah memiliki tujuan yang tidak baik.
    Menurut warga PT Indomental melakukan penambangan sebelum ada kesepakatan yang diberikan masyarakat. Hal inilah membuat warga Petaling merasa keputusannya tidak dihargai.
    Pun sejak kehadiran PT Indometal dan melakukan aktifitas penambangan tanpa ada sosialisasi yang jelas, masyarakat Petaling seakan menjadi terbelah dengan membentuk blok-blok yang tidak dihendaki. (mg08)

Read More