Bupati: Audit Saja PLTD Belinyu!

ShareSUNGAILIAT - Dengan adanya permintaan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka, Miharza Malik agar dana bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk PLTD Belinyu sebesar Rp 5 miliar agar diaudit oleh pihak BPK, mendapat tanggapan dari Bupati Bangka, Yusroni Yazid SE.
    Kata bupati, untuk lebih fair di sela sela acara penarikan undian di Bank SumselBabel Cabang Sungailiat, memang bantuan tersebut harus diaudit biar masyarakat tahu pemanfaatan untuk apa saja. "Dan saya sangat mendukung agar dana bantuan tersebut diaudit oleh pihak BPK," tegas bupati.
    Bahkan menurut Yusroni menyangkut anggaran bantuan Rp 5 miliar dari Pemerintah Kabupaten Bangka untuk PLTF Belinyu itu sendiri masih tersisa atau sudah habis untuk sementara belum dicek. "Dan tolong tanya ke Sekda Bangka apa dana tersebut sudah habis apa belum," elaknya.
    Disinggung soal upaya pemerintah untuk mengatasi kelistrikan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Kecamatan Belinyu tersebut, Pemda Bangka telah berupaya minta bantaun kepada pihak PLN untuk memperluas jaringan aliran listrik untuk masyarakat Belinyu tersebut, yang sekarang listrik tidak dapat dinikmati lagi.
        "Kita harapkan pihak PLN secara  pelan-pelan secara bertahap dapat membantu masyarakat Belinyu untuk mendapatkan aliran listrik, kalau tidak bisa secara keseluruhan yang kita harap dalam waktu dekat sebagian dari masyarakat yang listrik terhenti aliran tersebut dapat diatasi oleh pihak PLN," pintanya.
    Lalu tambah Yusroni, dia dalam waktu dekat ini juga akan memanggil pihak yang terkait dengan PLTD Belinyu untuk dimintai keterangan kenapa sampai aliran listrik untuk masyarakat tersebut dihentikan.
    Mudah-mudahan katanya setelah pertemuan nanti apalagi dalam menghadapi bulan suci Ramadhan ada solusi terbaik untuk mengatasi masalah kelistrikan untuk masyarakat Belinyu yang aliran listrik tidak dialirakan lagi.
    Sememtara Kepala Ranting PLN Sungailiat Budi Indriyasman ketika di konfirmasi terkait adanya permintaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka agar PLN bisa membantu masyarakat Belinyu yang aliran listrik sekarang tidak dialirkan lagi mengatakan, sementara PLN terfokus dan memprioritaskan bagi masyarakat yang belum pernah menikamti aliran listrik.
    "Kalau kita diminta untuk membantu agar aliran masyarakat yang terputus tersebut rasanya tidak mungkin dalam waktu dekat ini dapat terealisasi, mengingat target dan program yang ada pada PLN. Selain itu keterbatasan fasilitas dari PLN sendiri saya rasa tidak mungkin dalam waktu singkat dapat diatasi," katanya.
    Namun sebagai pelayan masyarakat di bidang kelistrikan PLN akan tetap berupaya secara bertahap sekuat tenaga untuk dapat melayani semua kebutuhan dari masyarakat pelanggan.
    Diberitakan sebelumnya, sebanyak 2.600 pelanggan listrik PLTD di Kecamatan Belinyu sejak tanggal 3 Juli 2011 kemarin tidak dapat menimati aliran listrik PLTD lagi karena  distribusi aliran listriknya telah di hentikan sepihak oleh pihak PLTD.
    Hal itu diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka dari dapil Belinyu Riau Silip, Miharza Malik di ruang kerjanya, Rabu (3/7).
    "Dikatakan melihat kondisi tersebut membuat kita sangat prihatin, apalagi sebentar lagi akan menjelang  bulan ramadhan tentu akan menambah beban psikologis yang luar biasa bagi masyarakat yang aliran listriknya diputuskan," kata Miharza.
    Dengan kondisi tersebut sebagaimana yang disampaikan warga Belinyu kepada dirinya, sangat tidak dapat diterima oleh para warga karena bagamana mereka harus makan sahur dan berbuka puasa dengan mengunakan lampu colok.
    "Sebagai wakil rakyat saya berharap kiranya  baik pemerintah daerah maupun lembaga terkait sedikit dapat memikirkan nasib yang sedang dihadapi oleh para warga Kecamatan Belinyu tersebut," harap Miharza.
    Tambah dia, dengan adanya pemutusan aliran listrik oleh PLTD tersebut juga sangat membebani kondisi  perekonomian masyarakat karena bagi mereka yang mengunakan genset harus mengeluarkan biaya lebih untuk bahan bakar.
    Sebagai wakil rakyat Miharza yang mewakili mereka sudah mendapat SMS maupun yang menyampaikan langsung tentang nasib yang mereka alami saat ini.
    Untuk itu lagi katanya dia sangat berharap adanya perhatian dari pihak pemerintah daerah untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Belinyu tersebut.
    "Berdasarkan informasi yang kami dapatkan terjadi pemutusan aliran listrik oleh pihak PLTD tersebut disebabkan alasan karena pihak PLTD tidak sanggup lagi menanggung biaya operasional karena PLTD Belinyu sudah kehabisan dana anggaran untuk membeli bahan bakar karena selama ini, katanya ada tunggakan dari kewajiban pelanggan yang belum dilunasi," sesal Miharza.
    Jadi kalau memang terjadi seperti itu dia berharap PLTD Belinyu dapat terbuka untuk mempublikasikan ke umum siapa saja pelanggan yang belum memenuhi kewajiban. "Kan, kasihan pelanggan lain yang memenuhi kewajiban ikut jadi korban, selain itu kita juga akan minta kepada pihak BPK untuk mengaudit dana bantuan opesional yang telah diberikan oleh pihak pemerintah daerah tersebut," tandasnya. (mg08)

Read More

TI Dirazia, Mesin Dibuang

Share

 

RIAU SILIP - Tim Razia Gabungan Satpol PP Bangka dengan Polres Bangka kembali melakukan penertiban tambang Timah Inkonvesional (TI) kemarin (14/7) di Kecamatan Riau Silip.
    Pantuan wartawan Radsul razia dilaksanakan di 2 desa  yakni Desa Bernai dan Desa Tirus dan berhasil menemukan 3 orang penambang yang diduga melakukan pelanggaran dalam aktifitasnya.
    Tampat pertama adalah di Desa Bernai, di sini petugas mendapatkan  2 unit mesin berskala besar dan 2 unit mesin robin yang diketahui adalah milik Amad. Petugas yang melakukan penyisiran mendapatkan mesin disembunyikan di dalam semak-semak dan tidak ada penambangan. Diduga penambangan dilakukan warga menjelang malam hari untuk mengelabui petugas.
    Setelah dilakukan penyelidikan ternyata mesin tersebut diketahui milik Amad. Tak jauh dari keberadaan mesin milik Amad petugas juga mendapatkan mesin milik Yoyok yang ditinggalkan di lokasi bekas kawasan reklamasi PT Timah. Lokasi penambangan yang  sangat dekat dengan jalan raya sekitar 1 meter ini akhirnya oleh petugas kedua warga tersebut diminta membongkar mesin - mesinnya.
    Kepada wartawan Amad mengaku kalau belum lama menjadi penambang baru  4 hari. Sedangkan Yoyok mengaku kalau dirinya juga adalah penambang baru yang hanya mendapatkan 5 Kg pasir timah per harinya.
    Petugas melanjutkan razia  ke kawasan tambang Desa Tirus, Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka. Di kawasan tambang yang hanya berjarak 2 meter dari bibir jalan petugas sempat melakukan tindakan tegas dengan membongkar mesin TI berjumlah 1 unit mesin berukuran besar dan 1 unit mesin robin.
    Mesin yang diketahui milik Sukri ini awalnya sempat diangkut petugas ke dalam kendaraan Dalmas. Namun setelah dilakukan perjanjian, akhirnya petugas mengurungkan membawa mesin TI tersebut dengan kesepakatan kalau Sukri tidak diizinkan menambang di kawasan tersebut. Namun apabila imbauan tersebut ternyata tidak diindahkan Sukri maka konsekuensinya tak lain Sukri harus menerima apabila petugas melakukan pembakaran ponton-ponton TI di kawasan tersebut.
    Beberapa hari sebelumnya, setidaknya sebanyak 8 unit Tambang Inkonvesional (TI) apung yang ditengarai ilegal milik Achon dan Kusni yang berada di kawasan Desa Merawang, Selasa (12/7) kembali ditertibkan oleh Timgab Pemerintah Kabupaten Bangka yang beranggotakan Polres Bangka, Satpol PP,  Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka.
         Kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  Bangka, Dalyan Amrie penertiban yang dilakukan terhadap aktifitas penambangan ini untuk yang kedua kalinya, karena beberapa waktu lalu aktifitas penambangan apung ilegal itu sudah diperingatkan untuk tidak melakukan penambangan di daerah-daerah yang terlarang.        
         "Untuk sementara  ke 8 unit tambang tersebut kita minta untuk dibongkar sendiri oleh pemiliknya karena kita masih melakukan pembinaan terhadap para penambang namun jika membandel maka akan kita ambil tindakan tegas, untuk kita lakukan proses lebih lanjut," tegas Dalyan.
    Ditambahkan Dalyan pemerintah daerah tidak pernah melarang masyarakat untuk melakukan aktifitas penambangan, namun aktifitas penambangan harus dilakukan dengan prosedur yang benar jangan berada di lokasi terlarang seperti yang dilakukan oleh Achon dan Kusni.
        Dilarang karena aktifitas penambangan yang dilakukan berada di lokasi kolong tempat serapan air, terlebih aktifitas penambangan yang dilakukan berada dekat dengan ruas jalan raya Sungailiat-Pangkalpinang.
        Apalagi di lokasi sekitar tempat aktifitas  penambagan tersebut merupakan daerah rawan banjir, dengan adanya aktifitas penambangan yang dilakukan maka akan menambah tingkat kerawanan banjir yang semangkin tinggi.
    "Selain itu kolong yang berada di pinggil jalan seputaran Desa Merawang tersebut merupakan kolong untuk tempat sumber air baku, atau merupakan kolong untuk daerah serapan air," jelasnya.
    Tentu kalau di seputaran kolong tersebut dilakukan aktifitas penambangan maka akan rawan terhadap bencana banjir di wilayah sekitarnya. "Ini merupakan peringatan terakhir terhadap para penambangan, jika mereka masih membandel maka kita akan melakukan tindakan tegas, tidak berupa peringatan lagi tapi akan kita tindaklanjuti ke proses hukum dan peralatan akan kita sita," tegasnya. (cr02)

Read More

Demi Anak-cucu, Tokoh Bangka Ngumpul

ShareSUNGAILIAT - Beberapa orang lama yang pernah malang melintang dalam kancah perkembangan Kabupaten Bangka berkumpul dan akan menggelar kegiatan rembug bareng untuk  anak cucu.
    Kegiatan  tersebut  dijadwalkan digelar di ruang paripurna DPRD Bangka, karena memang di ruang itulah yang dinilai pas untuk membicarakan masa depan Bangka.  Pada dasarnya kegiatan ini sifatnya memberi masukan kepada pemerintah maupun para wakil rakyat yang duduk di dewan agar  lebih serius dalam memikirkan nasib wilayah ini ke depannya.
    "Hendaknya para  petinggi dan para wakil rakyat, jangan berfikir  negatif terhadap kegiatan nanti, namun kita dan teman-teman lama berkumpul untuk membantu memberi  masukan terhadap kemajuan wilayah ini, “ jelas Romadi Hamid, didampingi  Irwan Mustafa, Sumino, Bahtiar, Jhony, Trisno ketika ngobrol bareng dengan wartawan di Warung Kopi, Ahyan Kamis (14/7).
       Menurut Romadi  Hamid, bahwa banyak persoalan yang menjadi fokus pembicaraan nanti, seperti penanganan aset-aset lama milik pemkab,  mengatasi PLN, pertambangan dan mengembalikan citra kota pendidikan dan pariwisata di wilayah ini.
    Tentunya siapapun boleh hadir dalam kegiatan ini untuk memberi masukan kepada wilayah ini sehingga  masa depan menjadi lebih baik dan tidak membebani anak cucu.
    "Saya dan teman-teman berharap para petinggi kita kalau diundang  seharusnya hadir dan jangan menilai kegiatan ini negatif dulu,” pintanya.
    Ditambahkan Irwan Mustafa, bahwa persoalan pariwisata wilayah ini perlu ditangani serius dengan pengemasan yang baik, jangan sampai alam murni dengan pantai-pantai yang indah ini jadi tidak terjaga dengan baik.  Kemudian persoalan cinderamata dan chiri khas daerah yang sampai saat ini belum begitu populer, sehingga orang luar yang masuk ke wilayah Bangka masih kebingungan mencari oleh-oleh khas Bangka untuk dibawa pulang.
    "Sebenarnya semua  bisa tergarap dengan baik, jika semua memiliki rasa kebersamaan dan tanggung jawab demi kota yang kita cintai ini,” ujarnya.
       Sementara Sumino yang akan menjadi sponsor kegiatan ini hanya berharap semua komponen  ikut memberi  masukan demi kemajuan Bangka yang dirasa sampai saat ini masih lamban dalam membangun. Kemudian para wakil rakyat yang duduk di DPRD, harus juga introspeksi diri, apakah sudah maksimal  memikirkan nasib rakyatnya.
    "Karena masih banyak masyarakat yang mengeluh dan belum merasakan perjuangan dari para wakil rakyat kita secara maksimal,” pungkasnya. (her/bbg)

Read More

Tanah Belum Jelas, Pasar Sudah Digusur

ShareSUNGAILIAT - Pemerintah Kabupaten Bangka sampai saat ini belum bisa memulai secara penuh pembangunan pasar semi modern karena terkendala status kepemilikan tanah.
    Menurut Asisten II Setda Bangka, Espada Yamin  saat ditemui Radsul di Gedung Diklat Bangka Rabu (14/7) seharusnya untuk sebuah pembangunan status kepemilikan tanah adalah berupa hak pengelolaan tanah tapi selama ini yang ada merupakan hak usaha atas tanah.
    "Lahan selama ini hak usaha atas tanah sedangkan pihak ketiga itu seharusnya hak pengelolaan tanah. Dan merubah situasi ini sangatlah tidak mudah," ungkap Espada.
    Tapi pihak Pemkab Bangka bersama KJUB selaku pihak pengembang tetap optimis akan terlaksana tahun ini, Sehingga tidak ada  kata berhenti, ataupun batal.
    "Kami memastikan secara pribadi untuk tahun ini pasti bisa, sampai sekarang suah mulai digusur oleh pihak pengembang dalam hal ini KJUB Pertim," terangnya.
    Masa penundaan  ini  diperkirakan memakan waktu 2 bulan untuk pembenahan adimistrasi. Setelah  itu akan  lanjut tidak ada kata tunda.  Mengenai adanya  tanggapan yang macam-macam misalnya masyarakat tidak setuju ia menganggap hal itu pasti ada dan tidak dapat dipungkiri namun ini semua tetap akan dilaksanakan karena memang telah direncanakan.
    Dikatakannya pentingnya masalah status tanah ini karena dana manapun  untuk penggunaannya nanti lahan yang diusahakan harus bersertifikat hak pengelolahan tanah baru bisa dilimpahkan ke pihak ketiga.
    "Orang sering menyamakan dengan puncak (mall), itu (puncak) lain tidak sama dengan sekarang, puncak itu pada tahun 2003, sekarang peraturannnya sudah berbeda," imbuhnya.
    Aturan-aturan baru untuk kerja sama dengan pihak ketiga ini tidak sembarangan berbeda dengan dulu bisa dengan sistem tunjuk saja.
    "Jadi, apakah nanti sistemnya BOT atau lainnya tetap harus dilakukan sesuai dengan prosedur itu," pungkasnya.
    Selain hal di atas, rencana pembanguan pasar semi modern Sungailiat  Bangka tertunda pembangunan disebabkan karena kelengkapan proses administrasi untuk pelaksanan pembangunan.
    Kata Espada untuk melakukan pembangunan pasar modern harus memiliki kejelasan menyangkut hubungan dengan pihak ke 3 terkait dengan yang akan mengelola proyek pembangunan untuk pasar modern tersebut serta kelengakapan bekas administarsi lainnya.
    Oleh karena itu untuk terealisasi harus mengurus kelengkapannya dulu, setelah semua kelengkapan dapat dipenuhi baru dana tersebut dapat dikucurkan.
        "Namun walau kita sedikit terlambat dalam kelengkapan administrasi, tapi tetap optimis pembangunan pasar semi modern untuk Kota Sungailiat tersebut akan terealisasi pada tahun 2011 ini, karena kita telah mengurus kelengkapan yang diminta," terangnya lagi.
    Lalu katanya lagi, pembangunan pasar semi modern Sungailiat sendiri merupakan surtu proyek percontohan nasional. Makanya oleh pemerintah Pusat tersebut akan mendapat kucuran dana sebesar Rp 45 miliar melalui  bantuan pengelolaan dari dana bergulir LPDB dari Kementerian Koperasi yang rencananya segera akan disalurkan ke Kopersi Jaya Usaha bersama KJUB PT Timah.;
    "Untuk itu kita minta kepada masyarakat pedagang pasar Sungailiat untuk bersabar dan tidak perlu bimbang akan terjadi kegagalan lagi untuk pembanguna pasar tersebut. Karena kita yakin setelah semua proses yang diminta oleh pemerintah Pusat selesai kita laksanakan dalam waktu dua bulan ini, maka pada awal tahun 2011 pelaksanaan pembangunan pasar itu akan segera kita laksanakan," tandasnya. (cr02/mg08)

Read More