Sawit di KP Timah Punya Siapa?

ShareRIAUSILIP - Sebuah lahan bekas penambangan yang merupakan area Kuasa Pertambangan (KP) PT Timah di depan pabrik aspal (AMP) Dusun Deniang Desa Deniang Kecamatan Riau, Silip dipertanyakan statusnya oleh warga masyarakat setempat.
Hal ini disampaikan oleh Kades Deniang Kecamatan Riau Silip Ferdy H Karinda kepada  sejumlah wartawan Kamis (3/11) kemarin di ruang kerjanya.
Menurut Ferdy, masyarakat setempat sudah sering sekali menanyakan status kepemilikan lahan bekas penambangan timah yang sekarang ditanami sawit oleh salah satu warga setempat bernama Amuk.
Dikatakannya memang menjadi persoalan ketika lahan yang sudah sudah tidak ditambang lagi biasanya diserahkan kepada PT Timah untuk direklamasi, namun kenyataannya oleh yang bersangkutan (Amuk, red) lahan tersebut diratakan dan  ditanami sawit mencapai beberapa hektar.
Dalam hal ini dirinya selaku aparat desa menjembatani aspirasi warga dengan melakukan koordinasi dalam bentuk pengiriman surat untuk mempertanyakan seperti apa status lahan tersebut. Namun, surat yang sudah dilayangkan sekitar dua minggu lalu dengan tembusan Bupati Bangka, Camat Riau Silip dan beberapa instansi lainnya belum mendapat balasan dari PT Timah.
"Kita tidak bisa berbuat jauh dengan permasalahan ini, sehingga dari pihak desa menjalankan fungsi koordinasi dengan mengirim surat ke PT Timah untuk menjelaskan masalah lahan ini," jelasnya.
Diakuinya, pada sisi lain ia merasa khawatir kalau permasalahan ini dibiarkan bisa menjadi permaslahan yang besar dikemudian hari, karena itu selagi masih kecil harus direspon dengan secepatnya.
Menurut yang ia tahu tanah KP timah setelah direklamasi diserahkan kenegara melalui pemerintah daerah bukan untuk dimiliki secara pribadi apalagi kalau ditanam mencapai luas 2 hektar lebih perizinannya harus melalui intansi terkait seperti Dinas Kehutanan tingkat Provinsi.
"Karena itu kita ingin tahu yang sebenarnya, masyarakat bertanya apakah boleh begitu ?, kalau boleh banyak dari mereka (masyarakat-red) yang mau menguasai lahan bekas penambangan untuk dijadikan milik pribadi misalkan sebagai perkebunan.
Namun, perlu diperhatikan kalau kita berfikir lebih jauh jika ini diperbolehkan bisa mengakibatkan tanah negara ini habis dengan cara setelah mereka kuasai dijual ke orang apalagi orang dari negara lain seperti Malaysia," kata Ferdy.
Untuk itu ia berharap PT Timah dapat merespon secepatnya permasalahan ini agar pihaknya juga bisa menjelaskan persoalan yang sebenarnya kepada masyarakat.
Di samping itu ditegaskannya, upaya  yang dilakukan pihak desa ini adalah untuk menyelamatkan aset pemerintah agar tidak dikuasai orang-orang tertentu apalagi orang luar.
"Kita minta dalam persoalan ini PT Timah cepat memberi respon, agar bisa kita jelaskan yang sebenarnya kepada masyarakat," pungkasnya.(trh)

Read More

Timses Palsukan Dukungan?

ShareSUNGAILIAT - Panasnya proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wagub Provinsi Bangka Belitung (Babel) mulai menjalar.
Bahkan, indikasi-indikasi aneh mulai terlihat. Buktinya Kelurahan Parit Padang, kemarin Kamis (3/10) geger. Pasalnya pihak PPS (Panitia Pemungutan Suara) menemukan data fiktif.
Ada kejanggalan yang ditemukan panitia terhadap pengumpulan fotocopy KTP, serta juga ada tandatangan yang diduga dipalsukan oleh salah satu tim sukses bakal calon Pilgub 2012.
Ditengarai, tim sukses dari pasangan bakal calon dari jalur independen tersebut telah memalsukan tandatangan dukungan serta KTP dan nama juga palsu.
Awal kejanggalan tersebut ditemukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sekitar 2 hari yang lalu. Saat itu katanya tim sukses dari pasangan itu mengumpulkan daftar verifikasi daftar pemilih.
Tidak hanya kejanggalan dari nama warga saja, bahkan nama pejabat pun turut dicatut. Seperti Kepala Dinas Sosial Pemkab Bangka, Asban Haris, Kepala Dinas Disperindag Kabupaten Bangka Ahmad Rizal, serta Danramil Sungaiselan, Daniel, juga ada beberapa PNS Pemkab Bangka.
Melihat kejanggalan adanya dukungan dari orang-orang tersebut, Lurah Parit Padang, Darwin merasa aneh ketika Ketua PPS Parit Padang Heryanto melaporkan temuan tersebut kepada pihak Kelurahan Sungailiat, setelah itu pihak kelurahan melakukan pencocokan tandatangan KTP, setelah dicek berbeda dengan tandatangan aslinya.
"Dengan dilampirkan fotocopy KTP, warga Kelurahan Parit Padang dan kami melakukan pengecekan ulang ternyata tanda tangan berbeda dengan aslinya," kata Darwin.
Dikatakan Darwin pihaknya menemukan di dalam daftar Verifikasi fotocopy KTP orang yang sudah lama meninggal, sudah kadaluarsa, serta sudah pindah alamat.
Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua PPS Parit Padang, Heriyanto kepada berbagai media di kantor Kelurahan Parit Padang, dikatakannya awalnya dia mendapatkan data verifikasi tersebut dari salah satu tim sukses salah satu pasangan, bernama As, 2 hari yang lalu.
Karena ada nama-nama pejabat ia pun heran, ada yang PNS, TNI, serta nama-nama orang yang sudah meninggal pun ada, setelah diakukan pengecekan ulang dia akan melaporkan kepada Panwaslu, kemudian KPU untuk ditindaklanjuti.
Salah satu warga Parit Padang Witarsa, yang seorang PNS saat diwawancari merasa dirugikan dan namanya seperti dicemarkan.
"Saya tidak pernah memberikan KTP, dan menandatangani serta memberikan dukungan kepada calon manapun karena saya PNS. Ini harus diusut  sampai tuntas," pintanya.
Sedangkan Ketua Karang Taruna Parit Padang, Winandar menanggapi laporan warga atas tanda tangan palsu, dan pencemaran nama baik, dia minta pihak yang berwajib menindaklanjuti atas laporan masyarakat.
"Bila pihak berwajib tidak mau menindaklanjuti saya sendiri yang akan menindaklanjuti," tegasnya.
Sedangkan Pihak Panwaslu Kecamatan Sungailiat mengatakan mereka belum terima laporan.
"Kalau memang ada penemuan pemalsuan KTP pendukung yang fiktif, dengan bukti yang jelas di lapangan dari yang punya KTP dan pengakuan dari yang punya KTP, dan dilaporkan ke Panwaslu akan ditindaklanjuti," kata Ketua Panwaslu Kecamatan Sungailiat, M Yasir S.Pdi.
Sementara itu, dari salah satu anggota tim sukses pasangan tersebut, Ivan Ramadhan, mengatakan sudah 9 bulan yang lalu tim mereka mengumpulkan fotocopy warga melalui koordinator masing-masing.
""Tapi, tidak melakukan pengumpulan tersebut secara langsung kepada yang memiliki KTP," katanya.
Selanjutnya untuk masalah KTP, dia beranggapan bukan hanya dari tim pasangan mereka saja, tapi ada juga dari pasangan yang lain.
"Tapi, jika warga yang bersangkutan memang tidak pernah memberikan dukungan terhadap calon independen tersebut maka hal tersebut yang dapat memutuskannya adalah PPS. Kan sebelum faktualisasi belum bisa dinyatakan benar atau tidak. Karena faktualisasi dari tanggal 5 hingga 11 November 2011 merupakan penentunya," kata Ivan.
Maksudnya jika memang warga tersebut tidak pernah mendukung, maka yang berhak memutuskan hal tersebut PPS-nya. Di sana nanti semua yang terdata akan dipanggil dan ditanyakan apakah mereka memang memberikan dukungan kepada calon tersebut. (cr05)

Read More

Tiap Bulan, Laporkan Data Pendatang

ShareBELINYU - Secara rutinitas Pemerintah Kecamatan Belinyu melakukan pendataan terhadap para pendatang setiap bulannya.
Hal ini dikarenakan banyaknya para pendatang yang masuk kewilayah Belinyu dan tersebar diberbagai tempat dengan mobilitas datang dan pergi tidak menentu.
Kecamatan Belinyu tidak henti-hentinya mengintruksikan  aparat pemerintahan desa untuk terus mendata dan memberi laporan bulanan ke pihak kecamatan.
Selanjutnya pihak Kecamatan Belinyu menghimpun semua laporan dari Desa dan Kelurahan untuk dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Bangka dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Bupati Bangka.
"Pendataan dilakukan setiap bulan oleh pihak desa, yang harus memberi laporan bulanan ke kecamatan.  Lalu, selanjutnya dari kecamatan melaporkan ke Dukcapil dan Bupati Bangka," jelas Yeri selaku Camat Belinyu Rabu (2/11) lalu.
Sebelumnya pihak Kecamatan Belinyu telah menyikapi secara serius mengenai keberadaan pendatang yang bekerja kebanyakan di pertambangan pada wlayah Belinyu ini.
Pasalnya, sebagian warga merasakan resah dengan keberadaan pendatang yang melakukan perbuatan seperti pekerja kafe di parit 19 lalu maupun beberapa tindakan kriminal yang terjadi.
Dari data Radsul selama beberapa bulan terakhir para pendatang tersebar ditiga tempat paling banyak yakni Desa Bintet, Desa Gunung Pelawan dan Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu.
Para pendatang ini kebanyakan berasal dari beberapa daerah seperti Lampung, Selapan Sumsel, dan Jawa. Sedangkan untuk pekerjaan yang mereka geluti dibidang petambangan berkutat macam-macam mulai Tambang Inkonvensional (TI) darat, TI Apung dan ada juga yang sekedar mencari timah dengan cara sederhana seperti melimbang menggunakan karpet. (trh)

Read More

Nelayan Air Antu Banyak Dapat Ikan

ShareRIAUSILIP - Cuaca laut di seputaran Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu yang sedang dilanda angin kencang dan ombak besar berbanding terbalik dengan keadaan laut di perairan Dusun Air Antu Desa Deniang Kecamatan Riau Silip. Di lokasi ini sejak satu bulan terakhir penghasilan nelayan yang menangkap ikan di bagan menjadi meningkat.
Salah satu nelayan tangkap ikan di bagan, Asen kepada Radsul mengatakan dengan kondisi cuaca seperti sekarang hasil yang didapat lumayan banyak. Namun, untuk harga mengalami sedikit penurunan karena banyaknya persediaan ikan hasil tangkapan nelayan.
"Cuaca lumayan bagus sebulan belakangan ini, hasil tangkapan lumayan banyak. Tapi harga jual sedikit turun karena ikan melimpah," ujarnya kepada Radsul  Kamis (3/11) kemarin di Air Antu.
Dikatakan Asen, walaupun terjadi penurunan namun tidak terlalu drastis sehingga nelayan masih bisa memperoleh keuntungan yang lumayan. Menurutnya karena saat ini menjelang lebaran idul adha  menjadikan permintaan ikan dari masyarakat tetap tinggi tertutama beberapa jenis ikan untuk bahan pembuatan empek-empek dan tekwan.
"Walau barang melimpah tapi karena dekat lebaran banyak yang minta, jadi untuk ikan saat ini banyak yang beli," jelasnya.
Sementara nelayan lainnya, Ahau mengatakan hasil tangkapan yang banyak didapat adalah ikan dengan jenis ciu, dencis, hapau dan cumi. Para nelayang sangat terbantu dengan kondisi cuaca yang bagus sehingga bisa melaut dengan tenang dan hasil tangkapan juga banyak. Kondisi seperti ini menurutnya merupakan kesempatan bagi nelayan untuk meningkatkan penghasilan, sebab kalau sudah angin kencang selain tidak bisa melaut mereka juga harus mengeluarkan koceknya untuk memperbaiki bagannya yang rusak diterjang angin.
"Kalau sekarang ini kesempatan kita untuk ngumpul uang, cuaca bagus, hasil tangkap lumayan. Kalau udah mulai angin kencang kita ga bisa kerja lagi," pungkasnya. (trh)

Read More

Gerindra tak Mau Gegabah

ShareMENJELANG perhelatan panggung politik pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) 2012 mendatang, Partai Gerindra Babel tidak mau asal dukung.
Kata Sekretaris Gerindra Babel Deddy Yulianto, Gerindra sudah diamanatkan tidak asal berkoalisi ataupun memberikan  dukungan dalam pemilukada yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
"Gerindra akan berkoalisi jika ada kesamaan visi-misi dengan calon yang akan berkoalisi," ujarnya.
Misi yang harus diusung  antara lain menyelamatkan kekayaan daerah untuk mengurangi kemiskinan, melaksanakan ekonomi kerakyatan, memperkuat sektor usaha kecil, pendidikan, kesehatan dan mengoptimalkan pembangunan di pedesaan.
Kata dia program-program Gerindra selama ini banyak dititkberatkan di pedesaan.
Bagaimana soal Ketua DPD yang saat ini menjabat wakil gubernur dan akan mencalonkan diri dari jalur independen?
Menjawab itu, Deddy santai menjawab. "Itu sah-sah saja, tergantung  DPP merestui atau tidak dan biarkan masyarakat yang menilai, Gerindra sendiri belum menentukan sikap, sedang menimbang- nimbang komitmen politik dari masing-masing bakal calon yang akan bertarung," jelasnya.
Deddy juga membenarkan bahwa ada beberapa calon yang sudah mengadakan komunikasi dengan Gerindra.
“Kita akan meminta mereka mempresentasikan visi-misinya di hadapan DPP, karena siapapun yang berkoalisi dengan Gerindra ataupun sebaliknya, sudah dipastikan mesin partai politik Gerindra tidak akan tinggal diam dan akan bekerja secara maksimal, dari tingkat pusat sampai daerah. Dapat dipastikan pula bahwa Dewan Pembina kita, Prabowo Subianto turun ke lapangan seperti di pemilukada di tempat lain di Indonesia," terang Deddy, yang saat ini duduk di DPRD Babel.
5 sayap Gerindra akan turun di Babel, dan itu sudah dipastikan, karena Gerindra sendiri sudah mendapat respons dari ketua sayap Gerindra di Jakarta belum lama ini.
Dan Gerindra akan melihat komitmen politik dari masing masing calon. Prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Gerindra adalah tidak akan berkoalisi dengan partai yang tidak mempunyai kesamaan visi dan  misi.
"Babel harus menjadi lebih baik, saatnya kita berbuat untuk kepentingan masyarakat Babel,” tutup Deddy dengan nada bersemangat. (*)

Read More

Jaga Kamtibmas, Polsek Razia Pengendara

ShareSUNGAILIAT - Jajaran Polsek Pemali menggelar razia kendaraan bermotor.
Kegiatan yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu itu, dalam rangka menciptakan kondisi kamtibmas dan juga antisipasi terjadi kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) dan kasus pencurian kekerasan (Curas), serta pencurian sepeda motor (Curanmor) terjadi di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.
Razia kendaraan tersebut digelar sejak pukul 21.00 WIB dipimpin langsung Kapolsek Pemali Ipda M Ridwan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kendaraan, termasuk surat-surat kelengkapan lainya.
"Razia ini dilaksanakan  hanya sebatas imbauan saja kepada masyarakat dalam rangka menciptakan konsidi kamtibmas dan juga antisipasi terjadi kasus pencurian dengan pemberatan (Curat), dan kasus pencurian kekerasan (Curas) serta pencurian sepeda motor (Curanmor) terjadi di Kecamatan Pemali  Kabupaten Bangka, sehingga kondisi kamtibmas menjadi aman, hanya sebatas antisipasi saja,” ujar Kapolsek Pemali Ipda M Ridwan seizin Kapolres Bangka AKBP Asep Ahdiatna SIK MH, kepada wartawan di Polsek Pemali Rabu (2/11).
Menurut Kapolsek Pemali Ipda M Ridwan, kegiatan razia kendaraan tersebut rutin dilasanakan sebagai giat rutin yang ditingkatkan antisipasi terjadinya tindak kriminalitas baik itu curat, curas dan curanmor.
"Kepada masyarakat diimbau tetap waspada dan jangan terbui dengan keadaan yang sudah aman, untuk itu masyarakat juga diminta untuk ikut menjaga lingkungannya masing-masing dan segera melapor kepihak kepolisian bila mendengar, melihat ada hal-hal yang dinilai mencurigakan sehingga segera bisa diantispasi pencegahannya,” imbau Kapolsek Pemali Ipda M Ridwan. (cr05)

Read More

Izin Kebun Sawit Bakal Dibatasi

ShareSUNGAILIAT - Pemerintah Kabupaten Bangka mengeluarkan kebijakan bagi investasi perkebunan kelapa sawit untuk menerapkan sistem plasma mengingat akan keterbatasan lahan.
     "Pemerintah Kabupaten Bangka tidak akan memberikan izin jika pelaku usaha perkebunan sawit tidak menerapkan program tersebut," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka, Tarmizi Saat belum lama ini.
Selain itu pula, kata dia, tergantung kemampuan pihak pengusaha mensosialisasikan kepada masyarakat dan BPD setempat, apakah program yang ditawarkannya diterima atau tidak.
     "Masyarakat di sekitar wilayah usaha harus dilibatkan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat termasuk pula pola yang akan diterapkan misalnya pola plasma dengan pola inti dengan berbandingan 50:500 atau 40:600," jelasnya.
      Tarmizi mengakui, sampai dengan saat ini ada sejumlah perusahaan yang mengajukan perizinan investasi sektor perkebunan kelapa sawit, namun belum mendapat persetujuan dari pemerintah daerah setempat dengan alasan masih dikaji dan dipertimbangkan lebih lanjut.
      "Kalau dalam pengkajian nantinya memungkinkan ketersediaan lahan mencukupi maka pemerintah akan mengeluarkan izin selanjutnya diturunkan melalui Badan Penanaman Modal, Dinas Perkebunan, serta perizinan prinsip," katanya.
      Kajian lain kata dia, Pemerintah Kabupaten Bangka juga akan melihat terlebih dahulu Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) di daerah yang diusulkan untuk dilakukan pengembangan perkebunan sawit.
      "RTRW sendiri sampai sekarang masih dalam tahap penggodokan yang nantinya diusulkan untuk mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung," jelasnya.
     Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bangka mengeluarkan moratorium (Peninjauan kembali) sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit meliputi, birokrasi, persyaratan, dan pola yang harus dipedomani bersama.
     "Peninjauan kembali ini dimaksudkan agar dalam pengembangan perkebunan kepala sawit perlu dipertimbangkan masalah luas lahan, lahan untuk aktivitas industri, lahan untuk pemukiman, pertambangan dan lain-lain agar tidak terjadi degradasi lingkungan secara besar-besaran," jelasnya.
      Tarmizi saat mengakui, kontribusi pelaku usaha sektor perkebunan kepala sawit kepada pemerintah daerah pada umumnya masih sangat minim terlebih pelaku usaha dari asing atau Penanaman Modal Asing (PMA).
     "Masyarakat sangat dirugikan oleh pelaku PMA yang sebagian besar dari Malaysia, Korea dan China, karena setelah lahannya diganti rugi kemudian tidak mendapat bagian apa-apa kecuali hanya sebagai kuli," tegasnya.
     Pemerintah Kabupaten Bangka kata dia, hanya mengharapkan dana Coorporate Responsibility Social (CSR) yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar usaha, mengingat pemerintah daerah tidak dapat pemunggut pajak dari Tandan Buah Segar (TBS) setelah dikeluarkan pembatalan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai "Dauble Tax", dimana pajak Crude Palm Oil (CPO) dipungut langsung oleh Pemerintah Pusat.
      "Meskipun jumlahnya kecil, ke depannya kita berharap Pemerintah Daerah juga dapat memungut pajak CPO untuk menambah meningkatkan PAD yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku," demikian Tarmizi Saat. (*)

Read More