Bangka, kok PAD Kalah sama Surakarta?

SUNGAILIAT - Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka sebesar Rp 600 miliar, jauh lebih rendah dibanding dengan penerimaan yang sama di Kota Surakarta, Solo Jawa Tengah.
      Menurut salah satu anggota DPRD Kota Surakarta saat melakukan kunjungan kerja di DPRD Kabupaten Bangka, Berantas Teguh di Sungailiat, Kamis (20/10), APBD Kota Surakarta tahun 2011 mencapai Rp 102 triliun dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp 160 miliar.
      "Penerimaan PAD Pemerintah Kota Surakarta berasal dari beberapa sumber termasuk layanan jasa berbagai sektor dan sumbangan PAD terbesar dari pasar tradisional," jelasnya.
      Disampaikannya bahwa, luas wilayah Kota Surakarta hanya seluas 40 kilomter persegi dengan jumlah penduduk 500 ribu jiwa.
     "Jumlah penduduk Kota Surakarta lebih didominasi oleh warga pendatang dari beberapa kota tetangga yang berada tidak jauh dari Kota Surakarta," jelasnya.
     Dijelaskan, Pemerintah Kota Surakarta membuat program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) di mana masyarakat miskin akan mendapat asuransi kesehatan di rumah sakit daerah Provinsi Jawa Tengah.
     "Sampai sekarang belum dibangun rumah sakit daerah Kota Surakarta, tetapi tersedia rumah sakit swasta yang mencapai sembilah buah," jelasnya.
      Kunjungan kerja anggota DPRD Kota Surakarta yang dijadwalkan kemarin (Rabu 19/10), terdiri dari empat orang terdiri dari Berantas Teguh dari partai PDI-P, Abdul Ghafur dari partai PKS, Bambang Trianto dari partai Golkar dan Nindi Wisnu Brata dari partai Demokrat.
      Dalam kunjungan tersebut ke empat anggota DRPD Kota Surakarta disambut langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Parulian Napitulu dan dua orang anggotanya yakni, Mulkan dan Hendra Yunus.
     Menurut Parluian, APBD Kabupaten Bangka pada tahun 2011 hanya sebesar Rp 600 miliar dan penerimaan PAD sebesar Rp 45 miliar. Rendahnya penerimaan PAD di Kabupaten Bangka salah satunya adanya pembebasan biaya pembuatan perizinan seperti, pembuatan KTP, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan lainnya.
     Masalah pendidikan kata Parlian, Pemerintah Kabupaten Bangka membebaskan biaya tanpa terkecuali hingga tingkat SLTP di sekolah negeri sebagai program pendidikan sembilan tahun.
     Sementara menurut Mulkan, rendahnya PAD Kabupaten Bangka karena belum optiomalnya pemanfaatkan sumber data alam yang dimiliki.
     "Wilayah Kabupaten Bangka kaya akan potensi sumber daya alam, namun belum semuanya dioptimalkan pemanfaatannya," katanya.
     Henrdra Yunus dalam hal ini juga mengatakan, pemerintah Kabupaten Bangka dalam memberikan pelayanan telah memprogramkan "Bangka Idaman" dengan salah satu program pemberian santunan kematian bagi warga yang meninggal dunia sebesar Rp 1 juta. (cr04)
   

Posted in: