Trik Pejabat Hindari Kejaran THR

Menjelang Idul Fitri banyak cerita menarik. Bukan hanya arus mudik yang menarik disimak ataupun kebiasaan berbelanja pakaian baru untuk menyambut hari yang fitri. Tapi, fenomena yang satu ini juga menarik disimak. Ya, ada satu kebiasaan lain yang biasa dilakukan para pejabat makin dekat Idul Fitri. Lari dikejar THR.
    Banyak ditemukan di kantor proposal, dan proposal itu terbilang unik sekaligus menggelitik, sebab proposal itu bukan untuk mengajukan kegiatan, tapi untuk mengajukan tunjangan hari raya (THR).
    Kaburnya pejabat mendekati lebaran, salah satunya disebabkan para pemilik proposal tersebut yang mulai menagih pencairan dana. Tapi, ada juga penyebab lainnya yaitu berdatangannya tamu-tamu ataupun konstituen yang juga meminta THR. Memang dari sejumlah pejabat mengaku punya budget khusus untuk urusan memberikan THR, tapi tidak sedikit dari mereka yang lebih memilih menghindar.
    Fenomena pejabat yang kabur dikejar THR ini bisa terlihat jelas di Kantor-kantor DPRD hampir di Bangka Belitung. Dan hal itu selalu terjadi setiap tahunnya, serta tidak bisa dipungkiri.
    Sejak pagi dimulai dari H-7 nyaris tidak ada satu pun wakil rakyat yang menunjukan batang hidungnya. Kondisi serupa juga terlihat di beberapa kantor OPD yang kepala dinas dan kepala bidangnya rata-rata juga tidak ada di tempat.
    Salah seorang anggota DPRD Babel yang wanti-wanti meminta namanya tidak disebutkan kepada Radsul pernah mengungkapkan kalau dirinya sering kebingungan menanggapi ajuan proposal-proposal tersebut. Kebingungan tersebut, lantaran tidak adanya pos anggaran untuk merealisasikan proposal THR tetapi para pemilik proposal justru menggunakan cara-cara yang kurang baik saat proposalnya tidak terealisasi.
    "Uangnya dari mana? Nggak ada anggaran untuk itu, mangkanya kita sih nggak pernah ngasih," ucap anggota dewan yang berperawakan sedang itu.
    Kadang, lanjut dia, ada juga yang berteriak-teriak pelit, sembari marah-marah. Kalau sudah begitu, pada akhirnya pemberian pun alakadarnya dan seringkali itu berasal dari kantong pribadi.
    Lalu bagaimana para pejabat menanggapi fenomena ini? Anggota dewan tadi mengaku dirinya sudah memilah dan memilih mana saja yang berhak menerima THR. Namun, untuk konstituen Edi mengaku THR nya sudah dikoordinir oleh partai. "Ya ada lah, sudah disiapkan. Tapi saya biasa saja, tidak terlalu ngerasa terusik," tuturnya.
    Menurut dia, di partai tempatnya bernaung, seluruh kader yang akan memberikan THR dikoordinasikan dengan partai. Sehingga nantinya konstituen tinggal mengambil THR-nya melalui DPC.
    THR untuk konstituen hanya berupa bingkisan sederhana seperti sarung dan uang ala kadarnya. "Sederhana saja, paling sarung sama uang se-adanya," katanya.
    Untuk urusan THR ini dirinya memang sudah memiliki anggaran khusus. Namun, dia enggan mengungkapkan berapa jumlah uang yang dialokasikan untuk THR ini. (emp)
    

Posted in: