This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Rabu, 20 Juli 2011

Sekeluarga Masuk Jurang

Share




SUNGAILIAT - Sebuah mobil Toyota Kijang LGX BN 2616 LR terperosok di jurang di perbatasan antara Desa Air Ruai dan Desa Pemali Jalan KH. Agus Salim. Mobil terperosok usai subuh kemarin (19/7) sekitar pukul 05.00 WIB. Walau tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun mobil dalam keadaan rusak cukup berat.
    Kecelakaan tunggal ini bermula saat mobil yang dikendarai Randia Gustian (19) bersama istri dan anaknya warga Jalan Jenderal Sudirman Sungailiat dalam perjalanannya dari arah Puding Besar menuju ke arah Sungailiat. Karena dalam keadaan mengantuk saat itu korban langsung menabrak beton pembatas  desa yang menyebabkan pecah serta papan nama penunjuk jalan DLLAJR ikut penyok.
    Berdasarkan informasi yang dihimpun Radsul di lapangan korban langsung membanting setir ke kanan sehingga mobil terperosok ke jurang. Walaupun tidak ada korban jiwa namun kejadian ini sempat membuat luka sang istri. Mobil baru mulai diusahakan keluar dari jurang sekitar pukul 06.30 WIB, namun karena masih terbatas peralatan warga bersama pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan evakuasi.
    Salah satu warga yang berada di lokasi kejadian mengungkapkan dari pengakuan sang sopir dalam keadaan mengantuk dan usai kejadian tidak segera dilaporkan ke pihak kepolisian karena dalam kondisi kebingungan.
    "Kami tidak mengetahui baru sekitar jam 06.30 WIB tau kalau ada mobil yang terperosok sebab dia (sopir) saat itu masih duduk di toko. Mungkin masih bingung, setelah tau baru kami menuju kesini untuk membantu mengeluarkan mobil," ungkapnya.
      Kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan sebab ruas jalan yang sempit menjadi lalu lalang kendaraan yang lewat serta banyaknya para warga yang hendak menyaksikan mobil yang masih terperosok. Setelah terus berupaya antara pihak kepolisian dan segenap warga akhirnya didatangkan alat berat PC mini sekitar pukul 09.00 WIB.
    Akhirnya dengan menggunakan rantai mobil berhasil dievakuasi oleh PC mini dalam keadaan ringsek pada bagian depan, bagian belakang serta pecah ban belakang sebelah kanan. Mobil yang merupakan rental ini akhirnya diamankan di Sat Lantas Polres Bangka.
    Ditaksir kerugian mencapai Rp. 10 juta lebih akibat kecelakaan ini serta sopir harus  berurusan dengan pihak berwajib karena telah lalai mengendarai mobilnya. (cr02)

Wawan Kesal, Golok Melayang

ShareSUNGAILIAT - Pelaku pembacokan seorang kakek bernama Mardimin (63) yang diberitakan Radsul kemarin, akhirnya berhasil dibekuk oleh jajaran Mapolsek Merawang.
    Dia tak lain adalah Wawan (21) warga pendatang asal Lampung, yang memang sudah diduga sebelumnya. Wawan ini membacok Mardimin sekitar pukul 22.00 WIB Minggu (17/7).
    Wawan diamakan polisi sekitar pukul 16.00 WIB Senin (18/7) di Wisma Nusa Indah Lokalisasi Sambung Giri Merawang.
    ”Awalnya ada warga Sambung Giri yang melihat keberadaan Wawan dan kemudian melaporkan ke pihak Polsek Merawang dan kemudian pelaku kita amankan dan bawa ke polsek,” hal ini dikatakan Kapolres Bangka AKBP Asep Ahdiatna SIK MH melalui Kapolsek Merawang AKP Fathur Rohman SIK kepada wartawan Selasa (19/7).
    Menurut Kapolres Bangka AKBP Asep Ahdiatna SIK MH melalui Kapolsek Merawang AKP Fathur Rohman SIK, ia mengaku telah melakukan pembacokan terhadap korban yakni Mardimin dengan mengunakan golok karena kesal habis berkelahi dengan temanya.
    Dan saat itu ia bersama teman-temannya habis minum-minuman keras di Lokalisasi Sambung Giri Merawang. "Saat hendak pergi dan dalam keadaan mabuk dan kesal tersebut diperjalanan melihat korban Mardimin yang terus memperhatikan tingkah lakunya kemudian korban tersebut dia bacok dengan mengunakan golok yang ia bawa.
    Diberitakan Radsul kemarin, seorang kakak bernama Mardimin berusia 63 tahun secara tiba-tiba diserang seseorang, sehingga kakek ini mengalami luka pada wajahnya dan harus ditangani dengan 15 jahitan.
    Kejadian naas ini bermula saat dirinya hendak menjemput istrinya di daerah Sambung Giri Kecamatan Merawang.
    Mardimin nama kakek tersebut warga Cendrawasih Sungailiat saat ini terbaring di kediamannya dengan luka di bagian pipi sebelah kirinya setelah kemarin malam mengalami luka serius akibat terkena sabetan benda tajam dari seorang pemuda bernama Ww di Sambung Giri.
    Peristiwa yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ini menurut Mardimin kepada para wartawan tidak disangka bakal menimpa dirinya. Karena saat itu dia hendak menjemput istrinya yang selama ini memang berjualan jamu gendong di daerah Sambung Giri.
    "Saat itu sekitar jam setengah sebelas malam saya menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan Merawang arah masuk ke Sambung Giri. Tiba-tiba dia (pelaku) datang menghampiri saya dan tanpa basa-basi langsung melayangkan sesuatu (benda tajam) ke saya sebanyak tiga kali," tuturnya.
    Saat itu ia langsung terjungkal bahkan helm yang dikenakannya sampai terlepas dan sepeda motornya ikut terjatuh. Setelah berteriak minta tolong baru pelaku meninggalkannya dilokasi dengan wajah berlumuran darah. Tak berapa lama kakak pelaku penganiayaan menemukan Mardimin yang sudah berlumuran darah  lalu kemudian korban dibawa ke RSUD Sungailiat untuk dirawat.
    Sementara istri korban, Suginah mengatakan dirinya sempat marah-marah dengan warga sekitar karena tidak ada warga sekitar yang mau menolong suaminya yang sudah terluka parah. Dikatakannya lagi pihak keluarga pelaku  sudah mendatangi keluarganya kemarin siang untuk meminta maaf atas perbuatan Wawan dan berjanji akan menanggung biaya pengobatan.
    "Namun tak hanya meminta maaf, pihak keluargapun mengaku rela bila Ww ditangkap oleh pihak kepolisian. Karena dia (pelaku) memang sudah beberapa kali membuat keributan di Sambung Giri," kata Suginah.

Keluarga Pelaku Minta Maaf
    Menantu korban penganiayaan yang sudah melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian Sektor Merawang berharap kejadian ini tidak meluas dan menjadi keributan di kawasan Sambung Giri.
    Gustari menantu Mardimin kepada wartawan di kediaman rumah mertuanya mengatakan setelah mendapat laporan penganiayaan tersebut bersama seratus orang warga Merawang dan pihak kepolisian sempat mencari pelaku hingga pukul tiga dini hari namun usaha Gustari bersama warga tidak membuahkan hasil.
    "Untuk itu saat kami melaporkan ke pihak berwajib selama pelaku belum ditemukan atau menyerahkan diri kami meminta pihak keluarganya ditahan sebagai jaminan," ungkapnya.
    Dikatakannya saat ini dirinya sudah meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum Pemuda KNPI untuk mendampingi kasus penganiayaan salah sasaran yang menimpa mertuanya. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus penganiayaan tersebut dan mengejar pelaku yang sudah diketahui ciri-cirinya. (dee/bbg)

Waspadai Menjamurnya Gepeng

ShareSUNGAILIAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka menjelang Ramadhan ini harus benar-benar memikirkan kenyamanan dan keamanan warga.
    Khususnya, dengan disinyalir bakal menjamurnya gepeng (Gelandangan dan pengemis) serta orang gila. Karena belum juga Ramadhan masuk, hal tersebut sudah mulai tercium di beberapa sudut Kota Sungailiat.
    Situasi sepert ini tentunya sangat mengganggu ketertiban, keindahan, dan pandangan mata bagi warga Sungailiat maupun orang yang datang. Sudah banyak warga Sungailiat yang merasa risih dengan keadaan seperti ini apalagi dalam hitungan hari bulan suci Ramadhan akan dilaksanakan.
    Beberapa warga Sungailiat yang berhasil ditemui mengatakan memang kondisi seperti ini tiap tahun menjelang Ramdhan dan hari raya kerap terjadi, mereka datang dan pergi. Mustika, salah satu warga mengeluhkan ketidaknyamanannya apalagi saat bepergian ke keramaian seperti pasar.
     “Dak nyamen rase e. Kami minta pemerintah memperhatikan ini, apalagi Sungailiat adalah kota Adipura,” ujarnya.
    Dari pantauan Radsul memang beberapa kali pernah melihat "orang gila baru" yang melintas di jalan-jalan protokol Sungailiat. Hampir setiap hari belakangan ini bisa dijumpai. Kondisi ini membuat risih bagi setiap orang yang kebetulan secara tidak sengaja berpas-pasan. Seperti yang dikatakan salah satu pelajar wanita sekolah menengah pertama di Sungailiat yang tidak mau dituliskan identitasnya, dirinya bersama teman-teman sekolahnya sering miris melihat orang-orang gila dan gepeng yang baru muncul.
    “Rase e ku sial nian pas ketemu orang tuh (Rasanya saya sial sekali sewaktu bertemu dengan orang gila itu), “ ungkapnya sambil menutup wajah.
     Untuk memastikan informasi yang sebenarnya sejauh mana peranan pemerintah, wartawan Radar Sungailiat melakukan konfirmasi kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Bangka belum lama ini.
    Kasi Kelembagaan dan Kemitraan Dinsosnaker Bangka, Gulyananopenalfa mengatakan pihaknya telah mengetahui hal itu, menurutnya sudah sudah beberapa kali Dinsos Bangka mengadakan operasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara Kepala Dinsosnaker, Asban Aris saat ditemui pada tempat yang sama mengungkapkan untuk permasalahan gepeng dan orang gila pernah melihat secara langsung. “Saya sampai diprotes istri saya, bisa dicek di RSJ bahwa kita pernah membawanya kesana,” ungkapnya.
    Diakui Asban, sulitnya menertibkan hal tersebut karena saat ini Dinsos Bangka belum memiliki rumah rehabilitasi jadi tidak ada tempat menampung orang seperti itu untuk jangka panjang. “Kalau kita sudah memiliki rumah rehabilitasi nanti mungkin bisa mengatasi hal seperti ini,” pungkasnya. (cr02) 

Tarmizi Diminta Mundur

ShareSUNGAILIAT - Nampaknya Ketua KONI Bangka saat ini, Ir H Tarmizi H Saat, harus mundur dari jabatannya.
    Pasalnya berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri, yang ditembuskan ke gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia, tentang larangan perangkapan jabatan pada kepengurusan KONI dengan jabatan struktural dan jabatan publik.
    Maka otomatis pria yang menjabat juga sebagai Sekda Bangka yang baru saja terpilih menjadi Ketua KONI Bangka, harus mundur. Sebab jika tidak mematuhi Surat Edaran tersebut, jelas kena sanksi dan salah satunya penghentian penyaluran dana dan kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
      ”Karena Surat Edaran ini sifatnya segera, maka KONI Bangka harus menyelenggarakan pemilihan Ketua KONI lagi. Ketua yang terpilih dalam pemilihan bulan kemarin harus mematuhi SE Menteri Dalam Negeri ini,” jelas Mantan Ketua KONI Bangka, Drs H Taufiq Rani, ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/7).
    Menurutnya  waktu mengadakan pemilihan Ketua KONI bulan lalu mereka belum tahu ada surat ketentuan dari Mendagri seperti itu. Dan  kebetulan untuk KONI Bangka dalam pemlihan, Tarmizi terpilih menjadi ketua KONI.
    Tentunya  dengan keluarnya surat ini, sekarang KONI kembalikan ke Tarmizi, sebab  Kalau baca sanksinya jelas dan mau tidak mau jika sekda masih ingin menduduki jabatan sekdanya, dia harus mundur dari jabatan Ketua KONI Bangka.
    “Apa boleh buat dengan segala kebijakan harus melepaskan jabatan ketua KONI dan dengan segala resikonya. Tentunya resikonya  musyawarah luar biasa pemilihan baru Ketua KONI Bangka. Tapi kalau terus dijalani seperti ini,  artinya pura-pura tidak tahu, jelas kena sanksi,” paparnya.
      Ditambahkan Taufiq  Rani, Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa berkenaan dengan ketentuan tersebut, bagi pejabat struktural dan pejabat publik di lingkungan pemerintah  provinsi/kabupaten/kota agar tidak melakukan perangkapan jabatan pada kepengurusan kONI dan yang pada saat ini masih menjabat pada kepengurusan KONI agar segera melepaskan jabatan yang dimaksud.      Kemudian bagi pejabat struktural dan pejabat publik yang tidak mengindahkan ketentuan UU nomor 3 tahun 2005 dan PP nomor 16 tahun 2007, dapat dikenakan sangsi  sesuai  Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (2) Peraturan pemerintah nomor: 16 tahun 2007. Berupa peringatan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan  atau pemberhentian, pengurangan, penundaan atau penghentian penyaluran dana bantuan dan atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
      ”Jadi dengan ketentuan SE seperti itu, ketua koni Bangka terpilih, Tarmizi Saat harus segera mengundurkan diri.  Toh juga belum ada pelantikan kepengurusan Koni Bangka. Kemudian segera menyiapkan pemilihan ketua koni lagi," pungkasnya. (her/bbg)

Senin, 18 Juli 2011

Ramadhan, SG Sadarlah

ShareSUNGAILIAT - Persiapan menghadapi puasa pada bulan suci Ramadhan  yang sebentar lagi akan datang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka dengan menggelar rapat bersama SKPD terkait yang dipimpin oleh Sekda Bangka, Ir H Tarmizi H Saat Sabtu (17/7), di ruang Bina Praja Kantor Bupati Bangka.
    Puasa awal bulan Ramadhan yang kemungkinan besar akan bersamaan pelaksanaannya baik kaum NU maupun kaum Muhammadiyah ini diharapkan Pemkab Bangka melakukan action termasuk terkait Sambung Giri. Apalagi berdasarkan keputusan Mahkamah Agung PK yang diajukan Sambung Giri dimenangkan Pemkab Bangka. "Jadi, bulan puasa ini Sambung Giri harus tau lah posisinya," ujar Sekda.
    "Selain itu seluruh pegawai harus tetap menjaga etos kerja dalam pelayanan publik kepada seluruh masyarakat sebagaimana pada bulan-bulan selain Ramadhan," kata Sekda.
    Pejabat dan pegawai yang ditugaskan dalam kegiatan safari Ramadhan Bupati Bangka harus mendampingi bupati sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jika berhalangan untuk tidak hadir  agar diwakili kepada bawahan stafnya.
    Sedangkan yang mendapat perhatian kinerja khusus adalah Dinas  Perindagkop dan UKM sebab harus melaksanakan kegiatan pasar murah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam penyediaan bahan pokok pada bulan suci Ramadhan.     Dan menjelang lebaran yang diasumsikan dapat terjadinya kenaikan harga bahan pokok serta tidak ditekankan tidak ada pungli karena belum ada perda yang mengatur kalau untuk kebersihan para pedagang yang mengatur seperti apa biayanya.
    "Melakukan kegiatan operasi pasar terkait dengan asumsi  dapat terjadinya kelangkaan ketersediaan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat oleh pelaku para spekulan. Sebab, peningkatan kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Ramadhan," terang Tarmizi.
    Sementara Sat Pol PP Kabupaten  Bangka diminta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum pada bulan suci Ramadhan dengan melakukan penutupan atau pengaturan kegiatan  pada lokasi hiburan malam dan menentukan jam tayang warnet dan razia pada lokasi wisata seperti pantai Matras yang disinyalir ketika sore menjelang malam sebagai tempat pasangan mojok.
    "Tempat hiburan malam ditertibkan melalui surat edaran dengan tembusan camat, begitu juga untuk rumah makan untuk dapat menutup kacanya dengan tabir apabila tetap beraktifitas," tandasnya. (cr02) 

RSBI Diskriminatifkah?

ShareSUNGAILIAT - Dalam dunia pendidikan saat ini ditengarai telah ada kesenjangan dengan modus mengkotak-kotakkan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Hal itu dikemukakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bangka, Kurtis SSi.
    Salah satu indikatornya kata Kurtis adalah dengan membentuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang sedikit banyak telah mendiskriminasi kelompok siswa lainnya.
    "Jelas dengan adanya program tersebut telah terjadi pengkotak-kotakan antara siswa yang satu dengan yang lain. Apalagi sampai seragam pun harus dibedakan, tentu dengan sistim demikian sangat memberatkan terutama bagi siswa yang orang tuanya yang tidak mampu," kata Kurtis.
    Lanjut anggota dari Fraksi PKS itu, seharusnya hal semacam itu jangan sampai terjadi dalam dunia pendidikan. "Maka saya sangat tidak sepakat dengan adanya pengkotak-kotakan ini ini, apalagi sampai seragam harus menjadi dari bagian dunia pendidikan," sindir salah satu mantan pendidik itu.
    Karena ujar Kurtis tidak semua orang tua siswa yang mampu, ya kalau orang tuanya mampu silakan, tapi bagi yang tidak mampu bagaimana tanya nya.
    Dengan adanya program semacam ini telah membuat terjadinya diskriminasi dalam dunia pendidikan itu sendiri. Masih ujar Kurtis, dengan adanya pengkotak-kotakan apalagi adanya sistim sekolah standar internasional, standar nasional dan standar lainya, dari dulu program semacam itu kata dia kurang setuju karena seakan-akan dibandingkan dengan sekolah lainnya. Seakan sekolah yang dengan standar itu, mereka lebih bermutu dan bagus.
    Dan tentu katanya sangat mempengaruhi perkembangan faktor psikologis antara anak yang satu dengan lain, karena sekan telah membuat sekolah sendiri membuat karakter diskriminasi dari awal.
    Ditambahkan Kurtis lebih lanjut dalam upaya untuk memajukan dunia pendidikan, ya sah-sah saja adanya berbagai program apalagi untuk intelektual tertentu. Namun diharapkan kiranya dengan adanya program semacam itu jangan sampai mengkotak-kotakan antara siswa yang satu dengan lainnya sehingga, terwujud satu dunia pendidikan yang berkarakter tersebut.
    "Jadi jangan membedakan satu dengan yang lainnya, terlebih sampai membedakan antara siswa yang orang tuanya mampu dan yang tidak mampu karena sekolah berstandar nasional atau internasional itu sendiri biaya besar. Ditambah dengan biaya-biaya lain yang di luar ketentuan misalnya untuk biaya praktek dan sebagainya, tentu demikian akan membuat  kedodoran bagi orang tua siswa yang kurang mampu," katanya panjang lebar. (mg08)

2012, Targetnya Bangka IDAMAN

ShareSUNGAILIAT - Draft KUA dan PPAS APBD Kabupaten Bangka tahun anggaran 2012 disampaikan oleh Bupati Bangka Yusroni Yazid dalam rapat paripurna di DPRD Bangka, Sabtu (16/7).
    Rapat paripurna itu sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bangka Rendra Basri dengan dihadiri oleh sekitar 21 orang anggota dewan dari jumlah seluruh anggota sebanyak 30 orang.
    Selain itu rapat juga dihadiri oleh sejumlah unsur Muspida Kabupaten Bangka, kepala SKPD, para camat, lurah dan berbagai unsur undangan lainnya.
    Dalam penyampaian draft KUA dan PPAS APBD Kabupaten Bangka tahun anggaran 2012, Yusroni Yazid mengatakan, usaha untuk menentukan langkah spirit dalam upaya untuk meningkatkan derajat kualitas pembangunan di Kabupaten Bangka pada tahun 2012 yang datang sangat penting.
    "Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam program pilar pembangunan yang telah kita rencanakan yaitu visi misi dari menuju Bangka IDAMAN, sebagaimana yang telah difokuskan untuk pembangunan salah satu pilar pembangunan tersebut, APBD tahun 2012 pada pencapaian pembangunan dalam berbagai tingkat sasaran," ucapnya.
    Antara lain upaya dalam untuk pengembangan berbagai fasilitas pembangunaan, untuk pengembangan kemajuan daerah Kabupaten Bangka di masa yang akan datang, sehingga wujud dari pencapaian program Bangka IDAMAN itu akan terlaksana dengan baik.
    Tambah Yusroni dalam upaya untuk pencapaian pembangunan itu sendiri dibutuhkan berbagai fasiltas antara lain melalaui berbagai perencanaan anggaran sebagai salah satu pendukung, untuk terwujud pembangunan itu sendiri.
    Selain itu juga diperlukan berbagai masukan dan dukungan masyarakat serta berbagai elemen lain dalam upaya pengembangan di daerah. "Mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari masyarakat kita, kemajuan pembangunan yang akan datang datang di daerah ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat dilaksanakan sebagai mana harapkan kita bersama," itu harapan Yusroni.
    Lalu juga katanya sebagaimana yang telah dicanangkan dalam visi misi  yang telah kita diprogramkan, yaitu menuju Bangka IDAMAN dengan terwujud berbagai pembangunan dalam berbagai sektor dalam upaya untuk kemakmuran masyarakat Bangka. (mg08)

Jalan Rusak, Sudah 3 Tahun

ShareSUNGAILIAT - warga Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang kecewa dan putus asa karena jalan yang ada di seputar wilayah tersebut, tepatnya Jalan Koramil, kondisinya rusak dan jika hujan becek sehingga suah dilewati.   warga sudah berupaya, mereka melalui perangkat desa sudah mengusulkan dalam Musrenbang tingkat desa dan kecamatan,  bahkan ke DPRD. Bahkan sudah 3 kali dan 3 tahun berturut-turut. Namun hingga saat ini belum juga ada realisasinya.
    ”Saya sepertinya malu dengan warga, karena sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD tidak bisa memperjuangkan kehendak rakyat. Kita bersama dengan teman-teman dewan dari Dapil Merawang  sudah berupaya keras, tapi hasilnya 3 kali usul ditolak terus,” kata Anggota DPRD Bangka dari Dapil Merawang, Hendra Yunus, didampingi anggota dewan dari Dapil yang sama, Iskandar.
    Menurut Hendra, sebenarnya hal-hal seperti itu tidak perlu terjadi, jika pemerintah daerah fair dalam membagi-bagi APBD untuk kecamatan-kecamatan yang ada di Bangka.  "Untuk kita nilai pembangunan di wilayah ini tidak adil, karena tidak merata ke kecamatan-kecamatan. Ada semacam pilih kasih dalam membangun di daerah kecamatan. Jangan sampai setiap tahunnya persoalan pembangunan hanya difokuskan pada kecamatan-kecamatan tertentu,'' ujarnya.
    ”Sementara kecamatan lain sudah mengajukan selama 3 tahun lebih, lewat musrenbang dan setiap musrenbang  diajukan terus,  namun tidak pernah disetujui. Tentunya dengan kondisi seperti itu jadi beban mental bagi anggota dewan dari dapil wilayah tersebut, “jelas politisi Demokrat ini.
    Hal yang sama juga dilontarkan Iskandar yang juga anggota Fraksi PDI-Perjuangan sedikit emosi. Dikatakannya bahwa selaku wakil rakyat  dirinya sudah tidak bisa bicara lagi. “Yang tidak mengenakkan mereka warga masyarakat sudah sepakat merencanakan desa tersebut gabung ke Pangkalpinang.
    Disinggung  anggota DPRD dari Merawang, berarti  kurang pandai lobi dan tidak dipandang di dewan? Hendra Yunus menegaskan, bukan kita kurang pandai atau tidak dipandang. Tapi persoalannya, memang pemkab kurang serius memperhatikan wilayah kecamatan Merawang.
    ”Saya sangat berharap tahun 2012 harus diupayakan jalan tersebut dibangun,” harapnya.
    Sementara Kepala Desa Riding Panjang, Mustafa kepada wartawan mengatakan, bahwa ia hanya berharap pemerintah segera memikirkan persoalan itu. Sebab tahun 2010 diajukan proposal tidak ditanggapi dan tahun 2011 juga tidak ada realisasinya, mungkin tahun 2012 nasibnya akan sama. (her/bbg)

Jumat, 15 Juli 2011

Bupati: Audit Saja PLTD Belinyu!

ShareSUNGAILIAT - Dengan adanya permintaan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka, Miharza Malik agar dana bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk PLTD Belinyu sebesar Rp 5 miliar agar diaudit oleh pihak BPK, mendapat tanggapan dari Bupati Bangka, Yusroni Yazid SE.
    Kata bupati, untuk lebih fair di sela sela acara penarikan undian di Bank SumselBabel Cabang Sungailiat, memang bantuan tersebut harus diaudit biar masyarakat tahu pemanfaatan untuk apa saja. "Dan saya sangat mendukung agar dana bantuan tersebut diaudit oleh pihak BPK," tegas bupati.
    Bahkan menurut Yusroni menyangkut anggaran bantuan Rp 5 miliar dari Pemerintah Kabupaten Bangka untuk PLTF Belinyu itu sendiri masih tersisa atau sudah habis untuk sementara belum dicek. "Dan tolong tanya ke Sekda Bangka apa dana tersebut sudah habis apa belum," elaknya.
    Disinggung soal upaya pemerintah untuk mengatasi kelistrikan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Kecamatan Belinyu tersebut, Pemda Bangka telah berupaya minta bantaun kepada pihak PLN untuk memperluas jaringan aliran listrik untuk masyarakat Belinyu tersebut, yang sekarang listrik tidak dapat dinikmati lagi.
        "Kita harapkan pihak PLN secara  pelan-pelan secara bertahap dapat membantu masyarakat Belinyu untuk mendapatkan aliran listrik, kalau tidak bisa secara keseluruhan yang kita harap dalam waktu dekat sebagian dari masyarakat yang listrik terhenti aliran tersebut dapat diatasi oleh pihak PLN," pintanya.
    Lalu tambah Yusroni, dia dalam waktu dekat ini juga akan memanggil pihak yang terkait dengan PLTD Belinyu untuk dimintai keterangan kenapa sampai aliran listrik untuk masyarakat tersebut dihentikan.
    Mudah-mudahan katanya setelah pertemuan nanti apalagi dalam menghadapi bulan suci Ramadhan ada solusi terbaik untuk mengatasi masalah kelistrikan untuk masyarakat Belinyu yang aliran listrik tidak dialirakan lagi.
    Sememtara Kepala Ranting PLN Sungailiat Budi Indriyasman ketika di konfirmasi terkait adanya permintaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka agar PLN bisa membantu masyarakat Belinyu yang aliran listrik sekarang tidak dialirkan lagi mengatakan, sementara PLN terfokus dan memprioritaskan bagi masyarakat yang belum pernah menikamti aliran listrik.
    "Kalau kita diminta untuk membantu agar aliran masyarakat yang terputus tersebut rasanya tidak mungkin dalam waktu dekat ini dapat terealisasi, mengingat target dan program yang ada pada PLN. Selain itu keterbatasan fasilitas dari PLN sendiri saya rasa tidak mungkin dalam waktu singkat dapat diatasi," katanya.
    Namun sebagai pelayan masyarakat di bidang kelistrikan PLN akan tetap berupaya secara bertahap sekuat tenaga untuk dapat melayani semua kebutuhan dari masyarakat pelanggan.
    Diberitakan sebelumnya, sebanyak 2.600 pelanggan listrik PLTD di Kecamatan Belinyu sejak tanggal 3 Juli 2011 kemarin tidak dapat menimati aliran listrik PLTD lagi karena  distribusi aliran listriknya telah di hentikan sepihak oleh pihak PLTD.
    Hal itu diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka dari dapil Belinyu Riau Silip, Miharza Malik di ruang kerjanya, Rabu (3/7).
    "Dikatakan melihat kondisi tersebut membuat kita sangat prihatin, apalagi sebentar lagi akan menjelang  bulan ramadhan tentu akan menambah beban psikologis yang luar biasa bagi masyarakat yang aliran listriknya diputuskan," kata Miharza.
    Dengan kondisi tersebut sebagaimana yang disampaikan warga Belinyu kepada dirinya, sangat tidak dapat diterima oleh para warga karena bagamana mereka harus makan sahur dan berbuka puasa dengan mengunakan lampu colok.
    "Sebagai wakil rakyat saya berharap kiranya  baik pemerintah daerah maupun lembaga terkait sedikit dapat memikirkan nasib yang sedang dihadapi oleh para warga Kecamatan Belinyu tersebut," harap Miharza.
    Tambah dia, dengan adanya pemutusan aliran listrik oleh PLTD tersebut juga sangat membebani kondisi  perekonomian masyarakat karena bagi mereka yang mengunakan genset harus mengeluarkan biaya lebih untuk bahan bakar.
    Sebagai wakil rakyat Miharza yang mewakili mereka sudah mendapat SMS maupun yang menyampaikan langsung tentang nasib yang mereka alami saat ini.
    Untuk itu lagi katanya dia sangat berharap adanya perhatian dari pihak pemerintah daerah untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Belinyu tersebut.
    "Berdasarkan informasi yang kami dapatkan terjadi pemutusan aliran listrik oleh pihak PLTD tersebut disebabkan alasan karena pihak PLTD tidak sanggup lagi menanggung biaya operasional karena PLTD Belinyu sudah kehabisan dana anggaran untuk membeli bahan bakar karena selama ini, katanya ada tunggakan dari kewajiban pelanggan yang belum dilunasi," sesal Miharza.
    Jadi kalau memang terjadi seperti itu dia berharap PLTD Belinyu dapat terbuka untuk mempublikasikan ke umum siapa saja pelanggan yang belum memenuhi kewajiban. "Kan, kasihan pelanggan lain yang memenuhi kewajiban ikut jadi korban, selain itu kita juga akan minta kepada pihak BPK untuk mengaudit dana bantuan opesional yang telah diberikan oleh pihak pemerintah daerah tersebut," tandasnya. (mg08)

TI Dirazia, Mesin Dibuang

Share
RIAU SILIP - Tim Razia Gabungan Satpol PP Bangka dengan Polres Bangka kembali melakukan penertiban tambang Timah Inkonvesional (TI) kemarin (14/7) di Kecamatan Riau Silip.
    Pantuan wartawan Radsul razia dilaksanakan di 2 desa  yakni Desa Bernai dan Desa Tirus dan berhasil menemukan 3 orang penambang yang diduga melakukan pelanggaran dalam aktifitasnya.
    Tampat pertama adalah di Desa Bernai, di sini petugas mendapatkan  2 unit mesin berskala besar dan 2 unit mesin robin yang diketahui adalah milik Amad. Petugas yang melakukan penyisiran mendapatkan mesin disembunyikan di dalam semak-semak dan tidak ada penambangan. Diduga penambangan dilakukan warga menjelang malam hari untuk mengelabui petugas.
    Setelah dilakukan penyelidikan ternyata mesin tersebut diketahui milik Amad. Tak jauh dari keberadaan mesin milik Amad petugas juga mendapatkan mesin milik Yoyok yang ditinggalkan di lokasi bekas kawasan reklamasi PT Timah. Lokasi penambangan yang  sangat dekat dengan jalan raya sekitar 1 meter ini akhirnya oleh petugas kedua warga tersebut diminta membongkar mesin - mesinnya.
    Kepada wartawan Amad mengaku kalau belum lama menjadi penambang baru  4 hari. Sedangkan Yoyok mengaku kalau dirinya juga adalah penambang baru yang hanya mendapatkan 5 Kg pasir timah per harinya.
    Petugas melanjutkan razia  ke kawasan tambang Desa Tirus, Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka. Di kawasan tambang yang hanya berjarak 2 meter dari bibir jalan petugas sempat melakukan tindakan tegas dengan membongkar mesin TI berjumlah 1 unit mesin berukuran besar dan 1 unit mesin robin.
    Mesin yang diketahui milik Sukri ini awalnya sempat diangkut petugas ke dalam kendaraan Dalmas. Namun setelah dilakukan perjanjian, akhirnya petugas mengurungkan membawa mesin TI tersebut dengan kesepakatan kalau Sukri tidak diizinkan menambang di kawasan tersebut. Namun apabila imbauan tersebut ternyata tidak diindahkan Sukri maka konsekuensinya tak lain Sukri harus menerima apabila petugas melakukan pembakaran ponton-ponton TI di kawasan tersebut.
    Beberapa hari sebelumnya, setidaknya sebanyak 8 unit Tambang Inkonvesional (TI) apung yang ditengarai ilegal milik Achon dan Kusni yang berada di kawasan Desa Merawang, Selasa (12/7) kembali ditertibkan oleh Timgab Pemerintah Kabupaten Bangka yang beranggotakan Polres Bangka, Satpol PP,  Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka.
         Kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  Bangka, Dalyan Amrie penertiban yang dilakukan terhadap aktifitas penambangan ini untuk yang kedua kalinya, karena beberapa waktu lalu aktifitas penambangan apung ilegal itu sudah diperingatkan untuk tidak melakukan penambangan di daerah-daerah yang terlarang.        
         "Untuk sementara  ke 8 unit tambang tersebut kita minta untuk dibongkar sendiri oleh pemiliknya karena kita masih melakukan pembinaan terhadap para penambang namun jika membandel maka akan kita ambil tindakan tegas, untuk kita lakukan proses lebih lanjut," tegas Dalyan.
    Ditambahkan Dalyan pemerintah daerah tidak pernah melarang masyarakat untuk melakukan aktifitas penambangan, namun aktifitas penambangan harus dilakukan dengan prosedur yang benar jangan berada di lokasi terlarang seperti yang dilakukan oleh Achon dan Kusni.
        Dilarang karena aktifitas penambangan yang dilakukan berada di lokasi kolong tempat serapan air, terlebih aktifitas penambangan yang dilakukan berada dekat dengan ruas jalan raya Sungailiat-Pangkalpinang.
        Apalagi di lokasi sekitar tempat aktifitas  penambagan tersebut merupakan daerah rawan banjir, dengan adanya aktifitas penambangan yang dilakukan maka akan menambah tingkat kerawanan banjir yang semangkin tinggi.
    "Selain itu kolong yang berada di pinggil jalan seputaran Desa Merawang tersebut merupakan kolong untuk tempat sumber air baku, atau merupakan kolong untuk daerah serapan air," jelasnya.
    Tentu kalau di seputaran kolong tersebut dilakukan aktifitas penambangan maka akan rawan terhadap bencana banjir di wilayah sekitarnya. "Ini merupakan peringatan terakhir terhadap para penambangan, jika mereka masih membandel maka kita akan melakukan tindakan tegas, tidak berupa peringatan lagi tapi akan kita tindaklanjuti ke proses hukum dan peralatan akan kita sita," tegasnya. (cr02)

Demi Anak-cucu, Tokoh Bangka Ngumpul

ShareSUNGAILIAT - Beberapa orang lama yang pernah malang melintang dalam kancah perkembangan Kabupaten Bangka berkumpul dan akan menggelar kegiatan rembug bareng untuk  anak cucu.
    Kegiatan  tersebut  dijadwalkan digelar di ruang paripurna DPRD Bangka, karena memang di ruang itulah yang dinilai pas untuk membicarakan masa depan Bangka.  Pada dasarnya kegiatan ini sifatnya memberi masukan kepada pemerintah maupun para wakil rakyat yang duduk di dewan agar  lebih serius dalam memikirkan nasib wilayah ini ke depannya.
    "Hendaknya para  petinggi dan para wakil rakyat, jangan berfikir  negatif terhadap kegiatan nanti, namun kita dan teman-teman lama berkumpul untuk membantu memberi  masukan terhadap kemajuan wilayah ini, “ jelas Romadi Hamid, didampingi  Irwan Mustafa, Sumino, Bahtiar, Jhony, Trisno ketika ngobrol bareng dengan wartawan di Warung Kopi, Ahyan Kamis (14/7).
       Menurut Romadi  Hamid, bahwa banyak persoalan yang menjadi fokus pembicaraan nanti, seperti penanganan aset-aset lama milik pemkab,  mengatasi PLN, pertambangan dan mengembalikan citra kota pendidikan dan pariwisata di wilayah ini.
    Tentunya siapapun boleh hadir dalam kegiatan ini untuk memberi masukan kepada wilayah ini sehingga  masa depan menjadi lebih baik dan tidak membebani anak cucu.
    "Saya dan teman-teman berharap para petinggi kita kalau diundang  seharusnya hadir dan jangan menilai kegiatan ini negatif dulu,” pintanya.
    Ditambahkan Irwan Mustafa, bahwa persoalan pariwisata wilayah ini perlu ditangani serius dengan pengemasan yang baik, jangan sampai alam murni dengan pantai-pantai yang indah ini jadi tidak terjaga dengan baik.  Kemudian persoalan cinderamata dan chiri khas daerah yang sampai saat ini belum begitu populer, sehingga orang luar yang masuk ke wilayah Bangka masih kebingungan mencari oleh-oleh khas Bangka untuk dibawa pulang.
    "Sebenarnya semua  bisa tergarap dengan baik, jika semua memiliki rasa kebersamaan dan tanggung jawab demi kota yang kita cintai ini,” ujarnya.
       Sementara Sumino yang akan menjadi sponsor kegiatan ini hanya berharap semua komponen  ikut memberi  masukan demi kemajuan Bangka yang dirasa sampai saat ini masih lamban dalam membangun. Kemudian para wakil rakyat yang duduk di DPRD, harus juga introspeksi diri, apakah sudah maksimal  memikirkan nasib rakyatnya.
    "Karena masih banyak masyarakat yang mengeluh dan belum merasakan perjuangan dari para wakil rakyat kita secara maksimal,” pungkasnya. (her/bbg)

Tanah Belum Jelas, Pasar Sudah Digusur

ShareSUNGAILIAT - Pemerintah Kabupaten Bangka sampai saat ini belum bisa memulai secara penuh pembangunan pasar semi modern karena terkendala status kepemilikan tanah.
    Menurut Asisten II Setda Bangka, Espada Yamin  saat ditemui Radsul di Gedung Diklat Bangka Rabu (14/7) seharusnya untuk sebuah pembangunan status kepemilikan tanah adalah berupa hak pengelolaan tanah tapi selama ini yang ada merupakan hak usaha atas tanah.
    "Lahan selama ini hak usaha atas tanah sedangkan pihak ketiga itu seharusnya hak pengelolaan tanah. Dan merubah situasi ini sangatlah tidak mudah," ungkap Espada.
    Tapi pihak Pemkab Bangka bersama KJUB selaku pihak pengembang tetap optimis akan terlaksana tahun ini, Sehingga tidak ada  kata berhenti, ataupun batal.
    "Kami memastikan secara pribadi untuk tahun ini pasti bisa, sampai sekarang suah mulai digusur oleh pihak pengembang dalam hal ini KJUB Pertim," terangnya.
    Masa penundaan  ini  diperkirakan memakan waktu 2 bulan untuk pembenahan adimistrasi. Setelah  itu akan  lanjut tidak ada kata tunda.  Mengenai adanya  tanggapan yang macam-macam misalnya masyarakat tidak setuju ia menganggap hal itu pasti ada dan tidak dapat dipungkiri namun ini semua tetap akan dilaksanakan karena memang telah direncanakan.
    Dikatakannya pentingnya masalah status tanah ini karena dana manapun  untuk penggunaannya nanti lahan yang diusahakan harus bersertifikat hak pengelolahan tanah baru bisa dilimpahkan ke pihak ketiga.
    "Orang sering menyamakan dengan puncak (mall), itu (puncak) lain tidak sama dengan sekarang, puncak itu pada tahun 2003, sekarang peraturannnya sudah berbeda," imbuhnya.
    Aturan-aturan baru untuk kerja sama dengan pihak ketiga ini tidak sembarangan berbeda dengan dulu bisa dengan sistem tunjuk saja.
    "Jadi, apakah nanti sistemnya BOT atau lainnya tetap harus dilakukan sesuai dengan prosedur itu," pungkasnya.
    Selain hal di atas, rencana pembanguan pasar semi modern Sungailiat  Bangka tertunda pembangunan disebabkan karena kelengkapan proses administrasi untuk pelaksanan pembangunan.
    Kata Espada untuk melakukan pembangunan pasar modern harus memiliki kejelasan menyangkut hubungan dengan pihak ke 3 terkait dengan yang akan mengelola proyek pembangunan untuk pasar modern tersebut serta kelengakapan bekas administarsi lainnya.
    Oleh karena itu untuk terealisasi harus mengurus kelengkapannya dulu, setelah semua kelengkapan dapat dipenuhi baru dana tersebut dapat dikucurkan.
        "Namun walau kita sedikit terlambat dalam kelengkapan administrasi, tapi tetap optimis pembangunan pasar semi modern untuk Kota Sungailiat tersebut akan terealisasi pada tahun 2011 ini, karena kita telah mengurus kelengkapan yang diminta," terangnya lagi.
    Lalu katanya lagi, pembangunan pasar semi modern Sungailiat sendiri merupakan surtu proyek percontohan nasional. Makanya oleh pemerintah Pusat tersebut akan mendapat kucuran dana sebesar Rp 45 miliar melalui  bantuan pengelolaan dari dana bergulir LPDB dari Kementerian Koperasi yang rencananya segera akan disalurkan ke Kopersi Jaya Usaha bersama KJUB PT Timah.;
    "Untuk itu kita minta kepada masyarakat pedagang pasar Sungailiat untuk bersabar dan tidak perlu bimbang akan terjadi kegagalan lagi untuk pembanguna pasar tersebut. Karena kita yakin setelah semua proses yang diminta oleh pemerintah Pusat selesai kita laksanakan dalam waktu dua bulan ini, maka pada awal tahun 2011 pelaksanaan pembangunan pasar itu akan segera kita laksanakan," tandasnya. (cr02/mg08)

Kamis, 14 Juli 2011

Mampukah Berantas Mafia Listrik?

ShareSUNGAILIAT - Walupun DPRD Kabupaten Bangka beberapa waktu lalu telah melakukan pertemuan dengan pihak PLN Cabang Bangka bersama dengan mitranya seperti Akli dan Aklindo namun di lapangan masih ada masyarakat yang dipungut biaya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak mitra PLN tersebut.
       Kata salah seorang anggota DPRD Bangka dari Fraksi PKS, Kurtis Ssi, untuk menyikapi sinyalir masih beroperasinya para "mafia" kelistrikan itu, DPRD Bangka bermaksud untuk membuat Pansus untuk PLN karena sebagian rekan-rekan di DPRD beranggapan belum ada keseriusan dari pihak PLN untuk menghabiskan para "mafia" kelistrikan tersebut.
    "Namun kita dari Fraksi PKS masih melihat dulu kalu memang pihak PLN tidak punya keseriusan maka kita akan mendukung untuk di bentuk Pansus. Namun menurut saya lebih akan efektif Fraksi apapun yang ada di dewan ini buka pengaduan, dengan demikian kita punya bukti kuat untuk mengambil tindakan, kita siap untuk membantu masyarakat  untuk membuktikan siapa sebenarnya  mafia kelistrikan tersebut, setelah terbukti baru kita bawa kerana hukum," jelas Kurtis.
    Tambah dia, berdasarkan pengakuan bukti yang dia dapatkan kejadian semacam itu melibatkan oknum PLN namun tidak bisa menuduh tanpa bukti yang otentik.
    Maka, dia sangat berharap PLN untuk bersikap tegas untuk memberi sanksi baik oknumnya sendiri, pihak mitra kerja PLN yang telah melakukan kecurangan tersebut, dan yang terjadi ini sering dilakukan oleh pihak mitranya.
    Makanya dia sangat berharap para jaringan mafia pemasangan instalasi listrik yang memeras masyarakat dapat ditindak tegasm kalau perlu tidak hanya sekedar pemutusan hubungan kerja namun harus dibawa ke jalur hukum biar ada efek jeranya.
    Sementara itu Kepala Ranting PLN Bangka Budi Indriyasman menyampaikan untuk PLN sendiri sudah dengan jelas mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa yang menjadi tanggungjawab pihak PLN hanya memungut biaya pemasangan aliran dan untuk biaya sendiri telah jelas yaitu, untuk 1.300 Watt ke bawah hanya dikenakan biaya rp 750/pa.
    Sedangkan untuk biaya instalatir bangunan di luar tanggungjawab pihak PLN dan itu sudah menjadi komitmen dari pihak mitra dengan pihak konsumen sesuai harga yang telah disepakati berdasarkan pertitik lampu dan titik stop kontak dan biaya MCB serta biaya jaringan pengaman sesuai yang telah ditetap oleh asosiasi kelistrikan.
    Untuk harga pun telah ditetapkan secara resmi dan pihak PLN telah minta pihak mitra untuk mensosilisaikan ke masyarakat.
    "Sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas biaya yang harus mereka keluarkan jadi jelas jangan sampai dibohongi dan dibodoh-bodohkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang sering mengiming-imingi janji," tambah Budi.
    Tegas dia lagi, PLN hanya mempunyai hubungan kerja atau mitra kerja dengan pihak asosiasi, sementara tidak punya hubungan dengan badan usaha yang ada di asosiasi.
    Yang sering melanggar tersebut pihak badan usaha yang ada di asosiasi jadi yang berhak untuk mencekal atau yang menghukum oknum yang ada di badan usaha yang melanggar, yaitu pihak asosiasi bukan pihak PLN.
    Namun PLN sendiri akan memberi peringatan tegas kepada pihak asosiasi untuk memberi sanksi kepada oknum badan usaha yang di bawahinya karena selama ini yang terus dijelekkan dan dikambing hitamkan justru pihak PLN. (mg08)

"DPRD akan Lukai Hati Rakyat"

ShareSUNGAILIAT - Pembelian mobil bagi Ketua dan wakil serta sejumlah anggota DRPD Kabupaten Bangka dinilai bakal menciderai hati rakyat karena dianggap belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
     "Seharusnya para wakil rakyat yang terhormat bisa membedakan dalam mengesahkan anggaran untuk pembelian mobil atau pelayanan masyarakat," kata Hendra Sinaga, Pemerihati Kebijakan Publik Bangka Belitung, saat di hubungi melalui telepon genggammnya, Rabu (13/7).
      Ia mengatakan, pembelian kendaraan sebagai sarana penunjang kerja memang dianggap sah, namun untuk saat sekarang sepertinya belum waktunya karena mobil yang ada sekarang kondisinya masih layak pakai dan kinerja dewan juga dinilai belum cukup maksimal seperti, dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai legislator.
     "Ketua dan wakilnya serta para anggota lainnya calon penerima mobil baru seharusnya malu mengendarai kedaraan mobil dari yang dibeli dari uang rakyat ditengah sebagaian masyarakat lainnya akan menanggung kenaikan tarif PDAM yang ditetapkan mencapai 27 persen atau sekitar Rp 500 sampai Rp 600 per meter kubik," tegasnya.
     Menurutnya, masyarakat akan mendukung pembelian mobil baru selama tugas pokok dewan semuanya dikerjakan dengan baik. Herannya bekerja belum maksimal namun tuntutannya terlalu tinggi.
     "Alokasi dana pembelian mobil yang disahkan sebesar Rp2 miliar terlalu besar, dan mungkin akan lebih bermanfaat jika dana tersebut dipergunakan untuk mensubsidi PDAM atau yang lebih pentingnya lagi rsi roda pasien yang rusak," ungkapnya.
     Hendra menyatakan keprihatinannya dengan sikap DPRD Kabupaten Bangka, karena sebagian dana anggaran di beberapa SKPD banyak yang tidak disahkan sementara dengan mudah mengalokasikan dana untuk kepentingannya.
     "Kalau dilihat dari azas manfaat, tentu lebih bermanfaat alokasi dana untuk kegiatan SKPD karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dari pada sekedar untuk membeli mobil," katanya.
     Meskipun dalam pembelian mobil dilakukan atas dasar aturan kata dia, tetapi tidak mesti harus dilakukan selama ada hal yang lebih penting.
     "Peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Bangka, pasal 36 sepertinya memang sengaja dibuat agar pembelian mobil dianggap tidak menyalahi aturan," katanya.
     Sepertinya diberitakan koran ini sebelumnya, pembelian mobil baru yang direncanakan menjelang puasa sebanyak 11 unit, masing-masing untuk tiga orang pimpinan dewan, delapan unit lainnya dipakai untuk Sekretaris Dewan (Sekwan), Badan Legislatif (Banleg), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Kehormatan dan alat kelengkapan dewan lainnya.
     Sikap penolakan terhadap pembelian mobil baru juga disampaikan masyarakat lainnya, dengan tidak mau menyebutkan namanya mengatakan, keberadaan dewan yang dipilih masyarakat sepertinya hanya peduli kepada masyarakat saat membutuhkannya. Sementara tidak merasakan beban masyarakat yang ada sekarang. (cr03)

16 Kampil (Seperti) Timah Tidak Berdokumen

ShareSUNGAILIAT - Sebanyak 16 kampil pasir timah atau sekitar ratusan kilogram berhasil diamankan Polres Bangka, Rabu (13/7) sekitar puku 17.30 WIB, di Jalan Jendral Sudirman.
    Diduga kuat, pasir timah itu yang tidak diketahui identitas dari pemiliknya tidak mengantongi dokumen lengkap.
    Pantauan Radsul di lapangan, sekitar pukul 18.00 WIB, belasan kampil pasir timah tersebut dibawa ke Mapolres Bangka. Setelah ditimbang BB yang semula berada di halaman Mapolres, kemudian langsung diamankan ke gudang.
    Sayangnya, saat wartawan hendak mengabadikan ratusan kilogram pasir timah itu melalui foto, salah satu anggota Polres Bangka tidak mengizinkan keinginan para awak wartawan.
    Salah satu di antaranya mengatakan percuma mengabadikan karena itu hanya berupa tailing saja. Namun wartawan enggan menyerah, lewat berbagai cara mereka ingin memastikan apa sebetulnya benda yang berkampil-kampil itu, nah setelah dicari tahu, belasan kampil benda itu ternyata adalah pasir timah setengah kering, alias hasil lobi.
    Kapolres Bangka AKBP Asep Ahdiatna saat dikonfirmasi wartawan menyarankan untuk menghubungi Kasat Reskrim.
    Sedangkan Kasat Reskrim sendiri saat dihubungi hanya mengatakan sampai saat ini pihak mereka masih mengecek dokumen kepemilikan pasir timah dari pemilik yang saat itu berada di Mapolres Bangka. (cr02)

Masyarakat Rindukan Ombudsman

ShareSUNGAILIAT - Sejumlah warga Kota Sungailiat menginginkan kembali adanya lembaga pengawas layanan publik seperti halnya dengan Ombudsman untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan.
     "Lembaga tersebut dirasa sangat kami rasakan keberadaan karena memang sangat membantu masyarakat yang membutuhkan masyarakat," kata salah satu masyarakat Kota Sungailiat, Arman di Sungailiat, Rabu.
     Dikatakanya, meskipun lembaga sejenis Ombudsman dibentuk dengan menggunakan anggaran pemerintah, namun tetap komit mengawasi dan menyampaikan keluhan bahkan persoalan yang dihadapai masyarakat.
     "Masyarakat tidak sedikit yang merasa terbantu dengan lembaga sejenis karena memang betul-betul membantu tanpa ada unsur lain," ujarnya.
    Menurutnya, lembaga pengawas yang kala itu bernama Ombudsman sangat disayangkan kalau tidak lanjutkan program kerjanya.
     "Terserah apapun namanya, namun saya berharap sekali lembaga semacam ini segera dibentuk kembali," katanya.
     Hal yang sama juga dikatakan warga lainnya, Said, meskipun dirinya belum pernah mendapat layanan dari lembaga pengawas publik, tetapi sebagian masyarakat yang pernah mendapat pelayanan dinilai cukup memuaskan hasilnya.
     "Personel Ombudsman profesional dalam menerima dan menyelesaikan persoalan masyarakat, dengan penyelesaian tanpa kepentingan," katanya.
     Sementera mantan Ketua Ombudsman, Hendra Sinaga, mengatakan lembaga Ombudsman memang sangat diperlukan di tengah masyarakat untuk mendapatkan hak pelayanan dari pemerintah.
     "Hanya saja sesuai dengan aturannya, Ombudsman akan didirikan kembali ke daerah dengan nama lain namun tetap program kerjanya masih sama," katanya.
     Bahkan kata Hendra, dirinya meminta kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam memberikan informasi jika mendapatkan suatu persoalan termasuk juga "menjemput bola" kepada pemerintah daerah karena dana anggaran telah disiapkan," katanya. (cr03)
     

Rabu, 13 Juli 2011

Benarkah HIV Aids di Bangka 0%?

ShareSUNGAILIAT – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangka menilai  HIV Aids Bangka 0%, hal ini berdasarkan sampel yang diambil secara dua tahun berturut-turut pada Lapas Bukit Semut Sungailiat.
    Kepala Dinkes Bangka melalui Sopianto, Pengelola Program HIV Aids mengatakan  epidemi HIV / AIDS ditentukan oleh prevalensi HIV di populasi umum, yang merupakan persentase penduduk yang hidup dengan HIV. Pada tahun ini Kabupaten Bangka memiliki prevalensi HIV Aids 0 persen dengan semikian bisa dikatakan rendah.
    Menurut Sopianto selain seks bebas, narkoba dengan pengguna jarum suntik (penasun) adalah orang yang berisiko terkena HIV Aids, mungkin saja para napi tidak ada yang menjadi penasun. Prevalensi HIV Aids,  diambil dari kelompok berisiko dan lapas adalah mewakili populasi berisiko. Dengan 0 persen di Lapas Bukit Semut, ini menandakan tidak ada sampel darah para napi yang positif HIV Aids.
    “Untuk saat ini kita hanya mengambil populasi berisiko dari lapas saja, sedangkan untuk kelompok berisiko lainnya belum bisa karena mengikuti kebijakan daerah. Kalau semua kelompok berisiko sudah kita ambil sampelnya, kemungkinan ada yang positif,” ungkap Sopianto.
    Dikatakannya, kendala lain adalah di Bangka belum ada LSM yang menaungi kelompok berisiko lainnya seperti waria, gay dan lainnya sehingga keberadaannya tidak kentara. Karena memang belum ada yang dapat memberikan advokasi bagi mereka, semisal LSM.
    “Ke depan, kita akan berupaya bagaimana agar mereka yang masuk kedalam kelompok berisiko atau bahkan yang sudah positif menderita agar tidak termarginalkan. Dengan memberikan cakupan dukungan pengobatan bagi yang sudah terinfeksi sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya,” pungkasnya.

    Untuk diketahui pada berita Radsul beberapa waktu lalu, Angka ODHA (Orang Dengan HIV Aids) di Kabupaten Bangka jumlahnya memang belum mengkhawatirkan, yang terdata ada sejumlah 17 orang. Tapi jangan salah, Kabupaten Bangka masuk kategori tertinggi kasus HIV Aids.
    Namun penyakit ini mempunyai skema gunung es, yang di dasar jauh lebih banyak dari yang ada di permukaan. Jumlah "Human Immunodeficiency Virus" (HIV) di Kabupaten Bangka sampai dengan akhir Mei 2011 mencapai 17 orang dengan kasus terbesar 90 persen heteroseksual (orientasi seksual beda jenis yang banyak terdapat di masyarakat dan dianggap normal dalam masyarakat) dan sisanya penularan melalui jarum suntik.
     "Dari kasus tersebut didominasi pada usia produktif antara 20 hingga 29 tahun dengan sebagian besar jenis kelamin pria," kata Petugas Pengelola Program HIV, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Sopian di Sungailiat, belum lama ini.
     Menurutnya, pada kasus HIV yang mendapat perawatan di rumah sakit, laporan yang diterima sampai dengan sekarang hanya kelompok heteroseksual dan penularan jarum suntik, untuk kelompok lainnya belum ditemukan.
     "Kasus HIV pada kelompok heteroseksual terdapat pula pasien yang sudah berkeluarga, kalau tidak cepat mendapat perawatan dan pembinaan dikhawatirkan akan menular kepada pasangannya," ujarnya.
     Ia mengatakan, dalam memberikan perawatan bagi pasien yang mengindap HIV, petugas kesehatan atau dokter dilarang untuk menyampaikan kepada publik identitas pasien termasuk namanya dan tempat tinggal.
     "Upaya ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan pasien agar tidak diketahui oleh masyarakat luas karena penyakit HIV stigmanya atau tingkat diskriminasi di masyarakat masih tinggi," katanya.
     Kabupaten Bangka kata dia, kalau dilihat dengan jumlah penduduk termasuk berada kasus HIV tertinggi, tetapi kalau dalam peringkat Nasional tahun ini berada di urutan 12 atau menurut angka HIV dibanding tahun sebelumnya yang berada di posisi delapan.
     "Kasus HIV yang terjadi karenakan masih rendahnya akses pelayanan serta perlu adanya peningkatan informasi bahaya penyakit yang mematikan," jelasnya.
     Untuk meningkatkan pelayanan serta menekan angka kasus HIV, lanjut Sopian, pihaknya telah mengirim dua kali petugas kesehatan klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) dan klinik konseling sukarela HIV untuk mendapat pelatihan tentang bagaimana melakukan pengobatan dan program penanggulangan HIV.
     "Saya memperkirakan sampai akhir tahun 2011, jumlah kasus HIV melebihi dari data yang ada sekarang, namun tidak bisa diprosentasekan kenaikannya," katanya.
      Ia mengatakan, secara medis pengobatan bagi pasien HIV adalah sejenis obat yang menahan masa hidupnya atau menahan penyebaran virus dalam tubuh.
     "Saya yakin para ilmuan tengah mempelajari untuk membuat obat yang dapat menuntaskan penyakit HIV," katanya.
      Menurutnya, kedepanya perlu lebih ditingkatkan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk komisi penanggulangan HIV/AIDS termasuk dengan badan Narkotika agar kasus ini dapat ditekan mengingat 60 persen kasus HIV di Indonesia melalui penularan jarum suntik.
    AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi (atau sindrom) yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya (SIV, FIV, dan lain-lain).
    Virusnya sendiri bernama Human Immunodeficiency Virus (atau disingkat HIV) yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor. Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan.
    AIDS diperkiraan telah menginfeksi 60 juta orang di seluruh dunia. Pada Januari 2006, UNAIDS bekerja sama dengan WHO memperkirakan bahwa AIDS telah menyebabkan kematian lebih dari 60 juta orang sejak pertama kali diakui pada tanggal 5 Juni 1981. Dengan demikian, penyakit ini merupakan salah satu wabah paling mematikan dalam sejarah. (cr02)


Membahayakan, 8 Unit TI Digasak

Share
SUNGAILIAT – Setidaknya sebanyak 8 unit Tambang Inkonvesional (TI) apung yang ditengarai ilegal milik Achon dan Kusni yang berada di kawasan Desa Merawang, Selasa (12/7) kembali ditertibkan oleh Timgab Pemerintah Kabupaten Bangka yang beranggotakan Polres Bangka, Satpol PP,  Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka.
         Kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  Bangka, Dalyan Amrie penertiban yang dilakukan terhadap aktifitas penambangan ini untuk yang kedua kalinya, karena beberapa waktu lalu aktifitas penambangan apung ilegal itu sudah diperingatkan untuk tidak melakukan penambangan di daerah-daerah yang terlarang.         
         "Untuk sementara  ke 8 unit tambang tersebut kita minta untuk dibongkar sendiri oleh pemiliknya karena kita masih melakukan pembinaan terhadap para penambang namun jika membandel maka akan kita ambil tindakan tegas, untuk kita lakukan proses lebih lanjut," tegas Dalyan.
    Ditambahkan Dalyan pemerintah daerah tidak pernah melarang masyarakat untuk melakukan aktifitas penambangan, namun aktifitas penambangan harus dilakukan dengan prosedur yang benar jangan berada di lokasi terlarang seperti yang dilakukan oleh Achon dan Kusni.
        Dilarang karena aktifitas penambangan yang dilakukan berada di lokasi kolong tempat serapan air, terlebih aktifitas penambangan yang dilakukan berada dekat dengan ruas jalan raya Sungailiat-Pangkalpinang.
        Apalagi di lokasi sekitar tempat aktifitas  penambagan tersebut merupakan daerah rawan banjir, dengan adanya aktifitas penambangan yang dilakukan maka akan menambah tingkat kerawanan banjir yang semangkin tinggi.
    "Selain itu kolong yang berada di pinggil jalan seputaran Desa Merawang tersebut merupakan kolong untuk tempat sumber air baku, atau merupakan kolong untuk daerah serapan air," jelasnya.
    Tentu kalau di seputaran kolong tersebut dilakukan aktifitas penambangan maka akan rawan terhadap bencana banjir di wilayah sekitarnya. "Ini merupakan peringatan terakhir terhadap para penambangan, jika mereka masih membandel maka kita akan melakukan tindakan tegas, tidak berupa peringatan lagi tapi akan kita tindaklanjuti ke proses hukum dan peralatan akan kita sita," tegasnya. (mg08)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More