Orang Gila Seliweran

Share

SUNGAILIAT – Beberapa waktu belakangan ini di Sungailiat ada orang yang terganggu ingatannya (gila) berkeliaran di beberapa titik yang ada di Kota Sungailiat seperti pasar, jalan protokol, dan tempat-tempat umum lainnya. Situasi ini tentunya sangat mengganggu ketertiban, keindahan, dan pandangan mata bagi warga Sungailiat maupun orang yang datang saat bertemu dengan orang gila tersebut. Sudah banyak warga Sungailiat yang merasa risih dengan keadaan ini terutama terhadap salah satu orang gila berjenis kelamin laki-laki yang terkadang berjalan kemana-mana tanpa mengenakan busana selembar kainpun alias telanjang. Salah satu warga Sungailiat, Sri mengeluhkan ketidaknyamanannya ketika secara tidak sengaja beberapa kali berpapasan dengan orang gila yang berkeliaran. Pernah suatu kali dirinya mengendarai motor dan saat berada pada jalan tertentu berpapasan dengan orang gila laki-laki dengan kondisinya yang sudah bertingkah laku aneh ditambah tanpa mengenakan busana (telanjang). “Dak nyamen rase e pas mate tekeliet macem tuh (tidak nyaman rasanya ketika mata melihat hal seperti itu), apalagi kita wanita dan hal ini sudah berapa kali saya jumpai, kami minta pemerintah memperhatikan ini, apalagi Sungailiat adalah kota adipura,” ujarnya. Dari pantauan wartawan Radar Sungailiat memang beberapa kali pernah melihat salah satu orang gila yang melintas di jalan-jalan protokol Sungailiat dengan kondisi seperti itu, hampir setiap hari belakangan ini bisa dijumpai. Kondisi ini membuat risih bagi setiap orang yang kebetulan secara tidak sengaja berpas-pasan. Seperti yang dikatakan salah satu pelajar wanita sekolah menengah pertama di Sungailiat yang tidak mau dituliskan identitasnya, dirinya bersama teman-teman sekolahnya jadi panik bila bertemu dengan orang tersebut. “Rase e ku soi nian pas ketemu orang tuh (Rasanya saya sial sekali sewaktu bertemu dengan orang gila itu), “ ungkapnya sambil menutup wajah. Untuk memastikan informasi yang sebenarnya sejauh mana peranan pemerintah, wartawan Radar Sungailiat melakukan konfirmasi kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Bangka Senin (23/5). Kasi Kelembagaan dan Kemitraan Dinsosnaker Bangka, Gulyananopenalfa mengatakan pihaknya telah mengetahui hal itu, orang yang terganggu jiwanya tersebut bernama kalok, menurutnya sudah sudah beberapa kali Dinsos Bangka mengadakan perawatan yang bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RSJ) yang ada di Sungailiat. “Sudah sekitar 5 kali membawanya ke RSJ, namun karena keterbatasan dalam hal pelayanan di RSJ terkadang dia kabur. Ketika kita bawa, dirawat, dan setelah dalam keadaan baik dikembalikan kekeluarga namun sesampai dikeluarga, karena keluarganya ini tidak mampu, jadi tidak terurus, dibiarkan saja akhirnya kembali seperti sekarang,” terang Gulyana. Ia menambahkan RSJ juga untuk perawatan jangka waktunya cuma 3 bulan setiap kali perawatan jadi tidak bisa maksimal. Gulyana yang kebetulan tinggal dekat dengan rumah keluarga Kalok di kampong Cokro tau benar kondisi yang ada baik penderita tersebut maupun keluarganya. “Kita nanti akan menanyakan RSJ apakah mampu merawat pasien ini seterusnya, pokoknya kita akan berusahalah mengatasi kalok ini,” imbuhnya. Sementara Kepala Dinsosnaker, Asban Aris saat ditemui pada tempat yang sama mengungkapkan untuk permasalahan orang gila yang ada seperti kalo memang ada. Dirinyapun bersama keluarganya pernah melihat secara langsung menyaksikan hal tersebut. “Saya sampai diprotes istri saya, padahal sudah dibawa 5 kali namun terkadang dia pulang , bisa dicek di RSJ bahwa kita pernah membawanya kesana,” ungkapnya. Diakui Asban, sulitnya menertibkan hal tersebut karena saat ini Dinsos Bangka belum memiliki rumah rehabilitasi jadi tidak ada tempat menampung orang seperti itu untuk jangka panjang. “Kalau kita sudah memiliki rumah rehabilitasi nanti mungkin bisa mengatasi hal seperti ini,” pungkasnya. (cr02).

Read More

Industri Bangka Masih Terkendala

ShareSUNGAILIAT – Perkembangan industri di Kabupaten Bangka masih terkendala infrastruktur seperti listrik dan ketersediaan air bersih. Padahal pertumbuhan ekonomi akan berkembang dengan baik jika didukung oleh infrastruktur yang memadai. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindag, Kop, UMKM) Kabupaten Bangka melalui Kabid Perindustrian, Rudiyansah saat ditemui Radar Sungailiat di ruang kerjanya. “Saat ini, industri di Kabupaten Bangka 80 persen didominasi oleh industri pertimahan. Kita berharap, ada industri di sektor lain seperti bidang perikanan, pertanian atau pengolahan makanan sulit untuk dapat tumbuh. Namun industri kita berjalan lambat karena masih terkendala infrastruktur,” ungkap Rudiansyah. Ia menambahkan, kalau sarana jalan dan telekomunikasi sudah cukup baik. Namun ketersediaan listrik dan air bersih masih menjadi kendala. Begitu juga jalan masuk seperti pelabuhan. Membangun infrastruktur tidak mudah, memerlukan dana yang cukup besar. Pemda dan pihak swasta sebaiknya berkoordinasi untuk mengatasi infrastuktur yang ada agar industri di Bangka berkembang. “Kalau industri timah yang ada di Bangka karena bahan baku dan harga jual timah tinggi jadi walaupun biaya produksi tinggi tetap keuntungan masih cukup tinggi juga. Kalau industri lain, misalnya ikan sarden tentunya tidak akan sanggup menekan biaya produksi yang tinggi, salah satunya untuk biaya genset sebagai listrik dan lainnya,” jelasnya. “Itu juga yang menyebabkan mengapa bahan mentahnya diambil dari daerah kita, kemudian diolah menjadi bahan jadi di luar daerah. Karena biaya produksi kita yang tinggi. Selama infrastruktur kita belum dibenahi maka industri kita akan berjalan lambat. Padahal sektor industri swasta adalah penunjang pertumbuhan ekonomi terbesar,” pungkasnya. (cr02)

Read More

Ada Jalan Sejak RI Merdeka Belum Diaspal

Share

SUNGAILIAT - Masyarakat banyak mengelhkan tentang proyek pengaspalan jalan di wilayah kabupaten Bangka terutama di beberapa ruas jalan di seputaran wilayah Kecamatan Sungailiat. Masyarakat menganggap pengaspalan jalan yang dilakukan kurang efektif karena ada jalan jalan yang sudah rusak tidak diperbaiki aspalnya ,tapi bahkan ada beberapa ruas jalan yang aspalnya masih bagus malah diaspalkan, bahkan jalan tersebut tidak ada akses ekonomisnya. Menagggapi permasahan itu anggota Komisi C Dewan Perwakilan rakyat Daerah Bangka Agung Setiawan, Senin(23/5) mengatakan memang proyek-proyek tersebut diusulkan mengacu berdasarkan musrenbang yang telah diusulkan sedemikian rupa. “Namun hendaknya dalam hal ini pemerintah daerah harus mengusulkan kegiatan itu apa yang dibutuhkan, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini misalnya mana yang harus lebih diutamakan seperti kegiatan yang dapat untuk meningkatkan pendapatan desa, misalnya meningkatkan perekonomian masyarakat, maka jalur seperti itu yang harus diprioritaskan,” kata Agung. Terlebih katanya di DPRD tidak dapat meninjau langsung secara menyeluruh apa kegiatan atau proyek yang dilakukan pemerintah sudah benar-benar prioritas atau malah kebalikannya. Makanya kata dia, hal seperti itulah yang perlu dikaji lagi ke depan agar tidak ada proyek yang kira-kira mubazir. Karena katanya sampai saat ini untuk pelaksanaan swakelola itu sendiri masih diawasi oleh dinas terkait, yang melaksanakan proyek swakelola tersebut. “Maka karena kita dari DPRD tetap akan turun untuk mengawasi kegiatan proyek yang akan dilaksanakan itu apa telah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya,” kata Agung lagi. Ditambahkan Agung apa yang dikeluhkan masyarakat tentang pelaksanaan proyek pengaspalan itu memang perlu ditinjau lagi. Namun bagaimanapun lanjut Agung, kegiatan proyek termasuk proyek pengaspalan jalan dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. “Maka kita minta kepada semua dinas terutama untuk kegiatan pengaspalan Dinas Pekerjaan Umum, harus diawasi benar-benar sehingga kegiatan proyek itu dapat sesuai dengan criteria dan tidak sesuai, kiranya yang proyek tidak kelar dan tidak sesuai jangan dibayar,” tegasnya lagi. Sementara Ketua DPRD Bangka Parulian Napitapulu juga turut bersuara. Katanya dalam pelaksanaan pembangunan proyek harus tepat guna sehingga, jangan sampai mubazir. Jadi kalau tidak ada manfaatnya jangan dibangun. “Kiranya dananya dapat dialokasikan untuk pembangunan yang lain. Itu kita sikapi keluhan masyarakat tentang ada beberapa ruas jalan yang belum saatnya untuk diaspal, tapi sudah diaspal, tapi yang seharusnya diperbaiki, malah tidak diaspal,” kata Parulian. Bahkan katanya, keluhan masyarakat itu belum seberapa, karena ada jalan di dalam wilayah Kecamatan Sungailiat sudah puluhan tahun belum terkena aspal, antara lain katanya jalan Merak belakang kantor Camat Mala. “Itu sejak kita merdeka, belum pernah terkena aspal. Makanya, saya sampaikan apa yang dikeluhkan masyarakat itu, belum seberapa,” tandas Parulian. (mg08)

Read More

Diduga Mesum, 5 Pasangan Digelandang

Share

SUNGAILIAT - Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka, yang terdiri dari Polres Bangka yang dipimpin Kasat Sabara AKP Jasiman Sihotang dan Kasi Samaptha Sat Pol PP Kabupaten Bangka Ahmad Fauzi, berhasil mengamankan beberapa pasangan yang diduga pasangan mesum di salah satu wisma. Tim yang menuju Wisma Bayumas di Merawang, saat tiba di penginapan tersebut suasana sepi seperti tidak ada penghuni yang menginap dan salah satu pegawai wisma juga saat ditemui tidak banyak berkomentar ketika ditanya ada berapa banyak penghuni kamar yang sedang menginap. Karena tidak percaya, petugas langsung memeriksa setiap kamar yang ada di Wisma Bayumas tersebut. Dan saat itu petugas mendapatkan 5 pasangan bukan suami istri menginap di Wisma Bayumas tersebut, malam itu langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka untuk didata dan dibuatkan surat peryataan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Saat digeledah kamar wisma oleh petugas, setiap pasangan mengaku pasangan suami istri tetapi ketika diminta identitas seperti KTP dan surat nikah mereka tidak bisa memberikan kepada petugas dan setelah diminta keterangan dan data di Mapolres Bangka malam itu, kelima pasangan mesum tersebut mengaku mereka bukan suami istri, secara malu-malu menjelaskan hubungan mereka kepada anggota Sabara Polres Bangka saat mendata identitas dan status pasangan tersebut, di Mapolres Bangka Sabtu malam (21/5). Kelima pasangan yang diamankan tersebut yakni, Rs (20) dan Ag (26) keduanya merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Pangkalpinang. Pasangan Ar (28) dan Ri (28), pasangan Tf (41) dan Har (43), pasangan No dan Mus serta pasangan San dan Jul. Kapolres Bangka AKBP Asep Ahdiatna SIK MH melalui Kasat Sabara AKP Jasiman Sihotang mengatakan razia rutin yang dilaksanakan tim gabungan polres dan Sat Pol PP merupakan tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat banyaknya informasi bahwa banyaknya pasangan diluar nikah menginap di hotel dan penginapan di kawasan Sungailiat. ”Penginapan, panti pijat yang menyalahi aturan perizinan, selain untuk pengobatan tradisonal dan penginapan yang dijadikan tempat prostitusi terselubung maka dilakukan razia,” ujar Kasat Sabara AKP Jasiman Sihotang kepada wartawan di Mapolres Bangka Sabtu malam (21/5). Menurut Sihotang, razia gabungan tersebut berhasil mengamankan 5 pasangan mengaku suami istri di Wisma Bayumas, tetapi akan diminta keterangan karena ketika ditanya keberadaan identitas tentang status, mereka tidak bisa membuktikan, berarti bisa disebut pasangan mesum. “Kegiatan patroli rutin atau razia ini akan tetap kita lakukan secara rutin setiap bulan hal ini, dalam rangka membuktikan apakah laporan dari masyarakat tentang keberadaan panti pijat dan penginapan dijadikan tempat mesum dan prostitusi terselubung dan menyalahi perizinan yang ada.” tegas Kasat Sabara AKP Jasiman Sihotang kepada wartawan di Mapolres Bangka Sabtu malam (21/5). Sementara itu Kasi Samaptha Sat Pol PP Kabupaten Bangka Ahmad Fauzi, mengatakan kepada pihak pengelola Pengobatan tradisional atau panti pijat di sekitar persimpangan Pelabuhan Sungailiat dan juga Wisma Bayumas Merawang yang perizinanya sudah berakhir, diminta untuk segera melapor secepatnya mengurus perizinan tersebut ke dinas terkait dan stelah itu melapor ke Sat Pol PP Bangka dan bila hal tersebut tidak diindahkan maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas untuk menutup kegiatan operasional kedua tempat tersebut. "Kita sebenarnya tidak mau memberi perizinan seperti penginapan, sebab sering kali perizinan penginapan hanya sebagai kedok saja dan akhirnya dipakai sebagai tempat prostitusi terselubung dan hal itu jelas sudah melayalahi perizinan yang ada,” jelas Kasi Samaptha Sat Pol PP Kabupaten Bangka Ahmad Fauzi seizin Kasat Pol PP Kabupaten Bangka Dalyan Amrie kepada wartawan di Mapolres Bangka Sabtu Malam (22/5) kemarin. Dalam rangka melasanakan patroli rutin untuk mengantisipasi terjadinya ganguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Bangka, dilaksanakan patroli keliling sekitar Kota Sungailiat dengan melibatkan tim terpadu, kegiatan patroli keliling sekitar Kota Sungailiat dimulai sejak pukul 22. 00 WIB dengan memantau keberadaan panji pijat yang ada di seputar Kota Sungailiat seperti Panti pijat Sejati di Jalan Jend Sudirman Sungailiat dan Pengobatan tradisional di sekitar persimpangan Pelabuhan Sungailiat. Petugas pada saat melalukan pemantauan juga mengecek keberadaan panti pijat tersebut apakah memang benar untuk pengobatan atau dijadikan tempat prostitusi terselubung, saat itu juga petugas menanyakan identitas para pegawai, perizinan dan jam beroperasi. (dee/bbg)

Read More

KTP Elektronik Gratis Sampai 2013

Share

SUNGAILIAT – Program KTP Elektronik di Kabupaten Bangka akan segera dilaksanakan pada tahun ini juga. Rencananya Pemkab Bangka melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bangka akan melakukan tahapan-tahan persiapan sebelum pelaksanaan program tersebut. Kepala Ducapil Bangka, Ahmad Syafran Hayor saat ditemui Radar Sungailiat Jumat (20/5) menjelaskan jadwal sosialisasi akan diadakan pada bulan Juni tahun ini kepada seluruh dinas, instansi dan tokoh-tokoh masyarakat. Tim dari pusat juga akan datang pada bulan Juni untuk memasang peralatan di 8 kecamatan kabupaten Bangka termasuk Dukcapil Bangka, dana pemasangan peralatan dibiayai APBN. Peralatan KTP elektronik mencakup mesin sidik jari, receiver, kamera, digital. “Jadi nanti bisa online langsung, dari kecamatan akan online ke pusat, dukcapil dan provinsi. Proses setelah pemasangan adalah mobilisasi, jadi semua penduduk wajib KTP sebanyak 190 ribu lebih akan diundang kecamatan, oleh kecamatan akan diambil foto, sidik jari, dan diverifikasi datanya, lalu data dikirim secara online ke pusat, dan pusat yang akan mencetak KTP elektronik pada tahun 2011 dan 2012” jelasnya. Untuk KTP biasa yang masih berlaku tidak perlu menunggu masa berlakunya habis, jadi masyarakat bisa membuat KTP elektronik walau masa berlakunya masih lama. Dan ketika KTP elektronik selesai secara otomatis KTP biasa tidak berlaku. “Setelah proses KTP elektronik selesai nanti kita akan buat surat edaran bahwa KTP yang lama tidak berlaku lagi dan KTP tersebut akan dimusnahkan,” ungkapnya. Persyaratan membuat KTP Elektronik sangat mudah, sama dengan membuat KTP biasa, seperti mengisi F101 lewat ketua RT, lalu dibawa ke desa/kelurahan selanjutnya ke kecamatan untuk dibuatkan rekomendasi dan terakhir dibawa ke dukcapil. Mengenai besaran biaya juga masih gratis berdasarkan kesepakatan Bupati dan DPRD Bangka. “Pembuatan KTP elektronik tidak dikenakan biaya, alias gratis sampai tahun 2013,” ujarnya. KTP elektronik nantinya berbentuk seperti ATM, yang berisi chip, kode pengaman, yang bisa dibaca oleh alat yang dimiliki dukcapil dengan radar yang ada. Sehingga tidak bisa digunakan oleh orang lain untuk menghindari KTP Ganda . “Rasanya secara teori kecil kemungkinan ada KTP ganda, dan KTP itu nantinya akan dihubungkan dengan bank manapun yang berkenaan, bisa diisi dan bisa digunakan sebagai ATM untuk mengambil uang di bank-bank tertentu,” tandasnya. (cr02)

Read More

Urus Surat Usaha Dipersulit, Ya?

ShareSUNGAILIAT - Ternyata penegasan dari Pol PP Kabupaten Bangka bahwa mengurus segala sesuatu untuk izin usaha dimudahkan dan tidak dipersulit, berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan masyarakat. Untuk mengurus izin usaha di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bangka banyak warga yang melapor tingkat kesulitan itu. Kata Kasi Operasional Satpol PP Bangka Ahmad Suherman Sip MH, bahwa ada 6 warga datang melapor mengenai pembuatan izin usaha dipersulit. "Untuk itu seharusnya KPT jangan seperti itu, kalau toh memang warga sudah beritikad baik mau membuat surat izin usaha tolong dipermudah. Jangan sampai warga mengeluh, tidak mau membuat surat izin usaha karena dipersulit dalam mengurus pembuatan surat izin usaha. Mereka yang datang rata-rata warga yang membuka usaha di pinggir jalan, Ahmad Yani, Jalan Pemuda dan Jalan Imam Bonjol seputar Kota Sungailiat," kata Ahmad. Dijelaskan bahwa Satpol PP dalam melakukan penertiban, terhadap para pedagang yang buka usaha tanpa izin usaha di lokasi pinggir jalan, selalu mengatakan harus ada surat izin dan membuat surat izin mudah dan cepat. Untuk itu warga yang buka usaha dan tidak memiliki surat izin usaha harus membuat surat izin usaha dari pada repot jika ada penertiban. ”Sekarang warga sudah datang ke Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) untuk membuat surat izin usaha, tapi sepertinya dipersulit dan urusannya berbelit-belit, gimana ni,” katanya. Sementara menanggapi persoalan tersebut, Kepala KPT Kabupaten Bangka, R Gunawan ketika dikonfirmasi ke ruang kerjanya menjelaskan, bahwa ada persoalan lain, dan masyarakat harus bersabar, karena permohonan izin masih kita tampung, tapi belum bisa kami proses. Karena masih menunggu intruksi atau keputusan lebih lanjut dari pemerintah daerah, ”Jadi kita tidak mempersulit, namun menunggu keputusan pemerintah. Sedang warga yang membuka usaha di pinggir jalan dan sekarang mengurus izin itu, lokasinya tidak cocok dan melangar aturan,” ujarnya. Dijelaskan Gunawan, ceritanya begini, pemerintah daerah menurunkan tim untuk melakukan penertiban izin usaha di Jalan Ahmad Yani, Jalan Pemuda, Imam Bonjol. Karena warga yang membuka usaha di tiga lokasi jalan tersebut, dinilai tidak tepat dan pada hasil rapat ditegaskan, menurut pandangan pemerintah daerah yang untuk buka usaha dipinggir jalan 3 lokasi tersebut tidak cocok ditempati untuk buka usaha. Kemudian dalam penertiban tim pemda ditemukan ada yang memiliki izin dan ada yang tidak mengantongi surat izin. Kemudian disimpulkan bahwa untuk perpanjangan izin di 3 lokasi jalan itu sementara ditunda, apalagi untuk buat izin baru dan ini merupakan hasil keputusan rapat. “Memang kita khawatir, keputusan penundaan mengeluarkan izin tersebut pasti akan mengganggu kinerja KPT, namun ini keputusan tim pemda. Tentunya kami juga tidak sembarangan mengeluarkan izin. Jangan sampai kita membuat izin, kemudian pemerintah daerah tidak setuju atau bertentangan dengan atuaran pemerintah. Disisi lain kita harus melayani masyarakat dan disisi lain harus mengikuti aturan. Makanya untuk sementara waktu, pembuatan izin usaha yang baru distop dan yang lama jangan diperpanjang untuk 3 lokasi jalan dan menunggu pendataan lebih lanjut,” tegasnya. Ditambahkan dengan keputusan tersebut, kami yakin masyarakat pasti akan keberatan, dan menuding kami mempersulit pembuatan surat izin usaha. Padahal tidak seperti itu. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2011 kita membuat surat ke Bappeda, mohon membuat pengakajian tata ruang di 3 lokasi jalan tersebut. Dengan begitu ada pedoman di KPT untuk memberikan izin. Seperti dilokasi ini boleh atau tidak dan mana saja tempat-tempat yang diizinkan untuk berdagang? Kami berharap juga warga masyarakat yang buka usaha dibawah jalur Sutet harus menghentikan kegiatan disitu. Karena tanah dibawah Sutet itu milik PT Timah dan punya atuaran, tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. “Masyarakat harus bersabar dan permohonan izin masih kita tampung tapi belum bisa kami proses, masih menunggu intruksi atau keputusan lebih lanjut dari pemerintah daerah,”harapnya. Dikatakan juga oleh Gunawan, bahwa kajian dari Beppeda yang kami minta sampai saat ini juga belum ada balasan. Sebab kajian dari bappeda penting untuk pegangan KPT dan jangan sampai kita membuat proses izin masyarakat, tapi kemudian hari kami disalahkan oleh pemerintah daerah. Seperti contohnya beberapa warga masyarakat membuka usaha di depan rumah dinas bupati dan atuarannya tidak dibolehkan. Sampai sekarang kita tidak berani memproses, tapi seharusnya pemerintah daerah juga memberi petunjuk kepastiyan kepada kami. Bahwa lokasi tersebut tidak boleh, ”Mohon masyarakat untuk bersabar dan kami sangat memahami dengan warga masyarakat yang mau mengurus izin,” tandasnya. (her/bbg)

Read More

Yesika: Pelatihan Jurnalis, Bagus

Share

SUNGAILIAT - Dengan diadakan kegiatan pelatihan jurnalistik, bisa dijadikan ajang untuk lebih tahu bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Agar orang tertarik untuk membaca tulisan serta berita. Tentu juga dapat menambah ilmu pengetahuan di luar sekolah. Itu diungkap oleh Yesika Febriana salah seorang peserta Pelatihan Jurnalistik Sekolah Menengah Pertama Maria Goreti Sungailiat, saat ditemui Radsul di sela-sela pelatihan Jurnalistik untuk Pelajar dan Guru, yang diselenggarakan oleh Harian Pagi Radar Sungailiat (Babel Pos Group) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka. Ditambah Jesika, memang untuk pelajaran tulis-menulis sudah didapat dari sekolah, namun dengan mengikuti pelatihan semacam ini tentu banyak manfaat bagi para siswa untuk ke depan. "Selain harapan kiranya untuk kegiatan ini dapat dilaksanakan Radar Sungailiat secara berkelanjutan dengan melibat siswa-siswi yang lebih banyak lagi," harap Yesika. Dia berharap lagi, ke depan Diknas dapat bekerjasama menyelenggarahkan [elatihan langsung ke sekolah-sekolah. "Sehingga dengan begitu, murid-murid yang lain dapat ikut merasakan dan mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan yang berbeda," harapnya lagi. Diakui Yesika memang sebelumnya ia telah beberapa kali mewakili sekolahnya untuk mengikuti berbagai kegiatan perlombaan karya tulis. Namun katanya dengan adanya pelatihan yang diadakan Radar Sungailiat itu, tentu ilmu yang ia miliki akan semakin bertambah. (mg08)

Read More

Yusroni & Dayat Saling Cuek?

ShareSUNGAILIAT - Entah darimana datanganya isu ketidakharmonisan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Bangka, yang jelas isu tersebut jika terus-terusan dihembus akan membuat dampak yang kurang baik. Seperti halnya yang dikemukakan beberapa sumber yang ditemui wartawan di Sungailiat. Dari Fraksi PKS, Kurtis SSi mengaku prihatin dengan berkembangnya isu ketidakharmonisan itu. Katanya jika memang toh, itu didasarkan atas kepentingan masing-masing tidak seharusnya mengganggu kelancaran pembangunan di Kabupaten Bangka. "Tapi lepas dari itu semua, PKS berharap sekda Bangka, Tarmizi H Saat bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi antara bupati dan wakil bupati. Kalau namanya sudah santer terdengar di DPRD dan di masyarakat, itu bukan isu lagi," kata Kurtis. Dijelaskan Kurtis lagi, secara pribadi dan mewakili fraksi PKS jelas dia merasa prihatin jika benar adanya isu kekurang harmonisan antara Yusroni dan Dayat. "Kita dengar isu itu santer sekali berhembus di kalangan DPRD Bangka dan itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Memang kalau antara bupati dan wakil bupati sudah tidak seiring sejalan itu sepertinya sudah menjadi tren di Negara kita. Namun aturannya janganlah terjadi di Pemkab Bangka," sesalnya. ”Kasihan dengan kepala dinas dan tentunya masyarakat yang ada di Bangka. Sebab mereka jadi kebingungan mau melangkah arah kemana,” keluhnya. Tapi apapun itu dia beranggapan jika memang benar adanya itu hanyalah miskomunikasi saja antar kedua petinggi tersebut. Karena dai melihat sampai sekarang tidak ada persoalan yang betul-betul dianggap urgen yang harus "mempertemukan" bupati dan wakilnya itu. ”Saya yakin Pak Tarmizi Saat mampu mengambil peran untuk menyelesaikan apapun masalah yang ada. Sebab Pak Sekda cerdas dan tahu dengan situasi yang terjadi. Kita dari PKS berharap ada pihak yang mampu menjelaskan permasalahan, lepas dari semua itu, memang sepertinya ada sesuatu antara bupati dan wakil bupati,” katanya sambil mengernyitkan dahi. Menanggapi persoalan tersebut, Sekda Bangka Ir H Tarmizi H Saat MM ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan tidak mengetahui pasti apa yang dimaksud. ”Saya tidak tahu dengan persoalan tersebut. Sebab kalau saya baik-baik saja dengan beliau baik bupati dan wakil bupati. Namun saya tidak tahu, kalau bupati dan wakil bupati ada persoalan. Tapi kita yakin semua baik-baik saja dan tidak persoalan,” elaknya. Dikatakan Sekda Bangka, bahkan demi Tuhan dia berkata antara BUpati dan Wakil Bupati Bangka tidak ada permasalahan apapun. "Bupati dan wakil bupati, baik-baik saja dan sungguh tidak ada persoalan. Kalau ada yang menilai bahwa hubungan antara bupati dan wakil bupati serta sekda itu sudah tidak harmonis, mungkin sah-sah saja mereka menilai. Tapi pada dasarnya kita baik-baik saja dan selalu koordinasi jika ada sesuatu," tegasnya lagi. ”Mungkin yang menilai itu kurang paham dengan kinerja di Pemkab Bangka dan mereka juga tidak tahu kalau kita terus melakukan koordinasi dengan bupati dan wakil bupati. Saya selalu koordinasi dengan bupati dan wakil bupati. Tapi

Read More

200-an Pedagang Ditertibkan

ShareSUNGAILIAT - Tim Gabungan Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan kegiatan penertiban terhadap tempat usaha perdagangan yang ada di kawasan Jalan Ahmad Yani, Imam Bonjol dan Jenderal Sudirman Sungailiat.
Dari hasil operasi tersebut Timgab yang terdiri dari berbagai instansi terkait, berhasil menjaring sekitar 200-an tempat usaha dagang, dan sekitar 80 persen dari tempat usaha dagang itu sendiri tidak punya perizinan, baik dalam bentuk SITU, SIUP dan lainnya.
Kasi Opersai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Ahmad Suherman di ruang kerjanya menjelaskan kepada Radar Sungailiat, Kamis (19/5), penertiban dilakukan agar para pengusaha baik dagang maupun jasa membangun tempat usahanya dengan tertib dan memiliki perizinan yang sah, tanpa mengganggu aktifitas kegiatan masyarakat yang lain.
"Berdasarkan pengakuan dari sebagian para pengusaha yang terjaring dan yidak melengkapi Perizinannya, dikarenakan tidak atau kurang mengerti untuk kepengurusan membuat perizinan yang diperlukan," kata Ahmad.
Ditambahkan Suherman, maka untuk sementara belum diambil tindakan tegas terhadap mereka-mereka yang terjaring itu. "Jadi untuk saat ini kita masih dalam bentuk sosialisasi agar mereka dapat segera mengurus perizinan apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha yang dilakukan," lanjutnya.
Dan pihak Satpol PP Bangka siap membantu membimbing mereka untuk membuat perizinan. Makanya dia pribadi berharap, dalam pengurusan jangan sampai ada pihak-pihak yang mempersulit, apalagi pemerintah ujarnya telah menggratiskan pembuatan SIUP dan SITU. "Dan jika ada pihak yang mempesulit atau ada yang petugas jadi calo, lapor ke kita, kita siap mengambil tindakan terhadap siapa saja yang berani nyalo," tegasnya.
Ditambahkan Suherman, dalam upaya untuk mendirikan tempat usaha bangunan harus berjarak sekitar 9 meter dari badan jalan dan tidak boleh mendirikan tempat usaha di trotoar atau di samping badan jalan.
Disamping itu juga selain dilengkapi dengan izin usaha, tempat bangunan usaha harus memiliki izIn mendirikan bangunan. "Dan untuk usaha tertentu seperti tempat cuci mobil atau motor, bengkel dan sejenisnya harus memiliki izin gangguan," tandasnya. (mg08)

Read More

KNPI Bangka Minta Refleksi

ShareSUNGAILIAT – KPNI Kabupaten Bangka akan melaksanakan refleksi 103 tahun Kebangkitan Nasional dan 13 tahun orde reformasi dan lahirnya gerakan Budi Oetomo 20 Mei 1908 dan yang saat ini sedangkan dirayakan tepatnya tanggal 20 Mei 2011.
Ketua KNPI Kabupaten Bangka Heryawandi SE menyerukan kepada semua pemuda yang tergabung dalam KNPI Kabupaten Bangka untuk menyerukan kembali pentingnya penyadaran dan pendidikan agar generasi muda tidak terjebak oleh nilai dan faham yang keliru yakni paham radikal, hedonisme, individualis dan cara berpikir sempit yang telah merasusik generasi muda.
”Kita berharap kepada generasi muda untuk tidak mencontoh kaum elit politik dan pemimpin yang bertingkah laku serakah kekuasaan, pragmatis dan mementingkan individu dan kelompok,” ujar Ketua KNPI Kabupaten Bangka Heryawandi SE kepada wartawan, ketika ditemui di Sekertariat KNPI Bangka di Jalan Jend Sudirman Sungailiat Jumat (20/5).
Menurut Heryawandi SE, subtansi dan tujuan Negara berdemokrasi yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat semakin jauh dari harapan. Rakyat dibiarkan berjuang bertarung sendiri untuk hidup tanpa peran negara secara signifikan di dalamnya.
Pemerataan ekonomi masih jauh dari harapan, malah kemiskinan dan kesenjangan semakin melebar dan yang punya negera ini seolah-olah hanya elit partai (DPR) dan pejabat. ”Kita setiap hari disodorkan dengan pemberitaan kebobrokan dan dekadensi moral para elit politik dan pejabat, mereka begitu asyik dengan urusan kekuasaan dan kolusi dalam mengelolah Negara, mereka cenderung meninggalkan rakyat setelah kekuasaan telah diraih, rakyat hanya dijadikan komoditas dan obyek elit politik,” ungkap Ketua KNPI Bangka Heriawandi SE.
Ditambahkan Ketua KNPI Kabupaten Bangka Heryawandi SE, sebagai generasi penerus tidak ingin bangsa ini hilang arah dan makna hanya karena ulah elit politik (yang mayoritas kaum tua) yag konservatif. ”Kita ingin adanya kesadaran untuk bangkit memperbaiki kondisi bangsa ke arah yang lebih baik agar tujuan bernegara dan berbangsa dapat tercapai dan kehadiran Negarapun dirasakan oleh rakyat, mari kita sama-sama berbuat dari diri hal yang terkecil, kita tanamankan semangat kebangitan melalui perubahan pola pikir dan pola tindakan yang cerdas,” tandasnya. (dee/bbg)

Read More

Sikap Tegas dari Pemkab Bangka Pendatang Liar Silakan Angkat Kaki

Share> Perintahkan Dukcapil Lebih Tegas
> Tak Bisa Main Usir-usir
SUNGAILIAT - Sikap tegas dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka soal banyaknya pendatang yang rata-rata tidak terdata di Kecamatan Belinyu.
    Apalagi, dari temuan Pol PP Bangka seperti yang diberitakan Radsul kemarin, banyak pendatang yang bermukim di kamp-kamp seputar hutan wilayah Kecamatan Belinyu.
    Pemda, akan melakukan sikap tegas dan sudah memerintahkan camat serta Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk segera turun langsung ke lokasi untuk mendata. Menurut Wakil Bupati Bangka, Nurhidayat Rani pemerintah sendiri sudah memerintahkan camat  dan Dukcapil untuk melakukan pendataan bagi warga pendatang di wilayah Belinyu.
    "Kita instruksikan untuk bersikap tegas dengan warga pendatang tersebut, karena kalau tidak tegas akan merepotkan kita semua. Kita sarankan agar menanyai satu persatu dengan warga pendatang yang tinggal di tengah maupun pinggiran hutan. Kalau memang warga pendatang tersebut  tidak membawa identitas apapun dan meraka masih berkeras, harus segera diminta keluar dari wilayah Belinyu dan balik ketempat asalnya. Namun kalau mereka baik-baik juga akan kita urus dengan baik," jabar Dayat kepada wartawan di ruang kerjanya, terkait dengan desakan dari dewan bahwa pemerintah harus tegas terhadap warga pendatang.
      Dijelaskan Dayat, bahwa begitu ada laporan dari masyarakat melalui Satpol PP, pemkab langsung memerintahkan camat  untuk  bekerjasama dengan catatan sipil, dan segera mendata warga pendatang yang  datang ke wilayah Belinyu.
    "Tentunya kita tanya baik-baik kepada warga pendatang,  mereka mau menjadi penduduk tetap, atau sekedar izin cuma sementara tinggal di wilayah Belinyu. Kalau cuma mau izin sementara, tentunya akan kita keluarkan izin sementara, namun kalau mau tinggal disini lama dan kemungkinan menetap, harus bisa menunjukan asal-usul warga pendatang itu dari mana. Terus kalau memang datang kesini ada yang membawa atau yang bertanggung jawab, terus siapa yang bertanggung jawab itu?," tanyanya.
     Makanya dia ingin semua harus jelas dan bisa diketahui oleh camat, lurah, kades, kaling, RT dan tentunya warga sekitar. Kalau sudah begini kata Dayat susah untuk mengetahui siapa warga pendatang karena masyarakat sendiri pun tak kenal.
     Dijelaskan  Dayat,  tugas pendataan warga pendatang di tengah hutan itu memang agak repot,  namun harus tetap didatangi didata dan tentu tidak bisa main usir-usir seenaknya saja.
     Untuk itu perlu  diperjelas  kalau memang tidak mengantongi KTP atau memiliki indentitas yang jelas, harus segera  kita minta dengan secara baik  meninggalkan Belinyu dan kembali ke wilayah asal warga pendatang tersebut. Sikap tegas harus tetap dijalankan baik yang membawa identitas maupun yang tidak membawa identitas.
     ”Kemarin kita sudah mendapat keterangan dari Kepala Dinas Dukcapil, Safran Hoyor, dan bagi warga pendatang  nanti akan dibuatkan izin menetap sementara dan diketahui oleh camat, RT kaling. Setelah mendapat surat keterangan sementara, baru kita pertegas mau menetap atau hanya sementara tinggal disini,” pungkasnya. (her/bbg)

Read More

Golkar Bangka: Eko Yes, Ahok No!

ShareAda yang Siap Dipecat

SUNGAILIAT- Bola persaingan dalam Pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung dua tahun lagi khususnya Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai memanas.     Adanya, persaingan antara Ketua DPD I Partai Golkar Eko Maulana Ali yang akan ikut dalam pemilihan pula Basuki Tjahya Purnama atau kita kenal dengan Ahok menjadi perdebatan panjang. Lalu bagaimana sikap kader Golkar Bangka?
    Rendra Basri selaku kader Golkar lebih memilih tidak ikut memanaskan suasana, namun dia secara pribadi dan sebagai kader partai akan mencari figur yang sudah dikenal dan sudah berbuat banyak dengan Bangka Belitung. “Saya cenderung memprioritaskan figure yang selama ini berperan di Babel,” kata Rendra.
    Secara tersirat, Rendra ingin menyampaikan bila dia mengusung Eko Maulana Ali yang hingga saat ini notabene masih memegang Ketua DPD I Partai Golkar Bangka Belitung. “Eko suara yang akan kita usung ke Pusat,” demikian Rendra.

Rela Dipecat
    Sementara itu, Rusli Amin  mantan anggota DPRD asal Partai Golkar juga tetap mengusung Eko Maulana Ali. Bila memang nanti , Eko tidak terpilih maka dia rela dipecat partai atau juga mengundurkan diri. “Saya rela dipecat bila memang nanti Eko tidak terpilih,” kata Rusli.

Sikap Golkar Bangka
    Ketua DPD Tk II Partai Golkar Bangka, Nurhidayat Rani tegas-tegas menyatakan  tidak ada pilihan lain, kecuali Eko Maulana Ali.
     ”Kalau toh nanti akhirnya ada calon lain dan bukan Eko maulana Ali, yang maju. Secara pribadi kita tidak akan memilih calon tersebut, seperti Ahok mau maju pakai kendaraan Golkar, kita tidak akan memilih Ahok,” tegas Ketua DPD Tk II Partai Golkar Bangka, Nurhidayat Rani, ketika ditemui  Kamis (19/5) di ruang kerjanya, terkait pernyataan Ahok yang mau maju menggunakan kendaraan Partai Golkar.
      Dijelaskan Dayat, dasar mendukung Eko Maulana Ali karena Pak Eko harus dikasih kesempatan untuk menyelesaikan program-program yang sudah direncanakan dan yang sudah jalan. Kalau tiba-tiba terus diganti gubernur baru, kita tidak yakin gubernur yang baru bisa menyelesaikan program gubenrnur yang sekarang. Karena kebiasaan di Negara kita,  gubernur baru, dipastikan tidak meneruskan program gubernur lama dan biasanya seperti itu, akhirnya rugi dan yang dirugikan masyarakat. Jadi kalau pertimbangan kita, siapapun gubernurnya dari partai manapun gubernurnya, kasih kesempatan dua periode, itu baru kelihatan hasil kerjanya.
      “Untuk itu silahkan Eko Maulana Ali melanjutkan memimpin di Babel ini dua periode, jadi program-program yang sudah dikerjakan bisa kelihatan hasilnya,”ujarnya.
      Menanggapi mengenai nantinya, misal Ahok dipilih DPP Golkar maju? Nurhidayat Rani menjawab serius,  bahwa di pusat pun sikapnya tidak berbeda dengan sikap Golkar Bangka. karena macem manapun Pak Eko itu incamben dan ada  keistimewaan yang perlu dipertimbangkan. Selama ini ide-ide Pak Eko cukup cemerlang bagaimana prospek Babel ini kedepan dan bagus ide-ide pak Eko.  Tinggal Eko meneruskan setelah dua kali menjabat gubernur,  silahkan lanjutkan yang lain menjadi gubernur. Sebab Pak Eko, harus menyelesaikan program-program yang sudah diprogram dan  masih banyak yang belum selesai, seperti jalan lintas timur, kemudian jembatan,  PLTU, rumah sakit juga belum selesai. Biar diselesaikan dulu,
      ”Apapaun yang terjadi kita tetap mendukung Eko maulana Ali, meski menghadapi resiko apapun, yaitu dipecat dari partai. Kalau toh Ahok nanti tetap diajukan oleh Golkar, kita secara pribadi tetap tidak akan memilih Ahok,”tegasnya.  (dei/her/bbg)

Read More

Tarmizi Kesal dengan Penambang

ShareSUNGAILIAT - Akibat aktifitas penambangan timah ilegal di kawasan Bukit Betung Sungailiat, bukit itu terancam rusak selain juga aktifitasnya yang dikeluhkan warga.
     Menanggapi keluhan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tarmizi H Saat telah memerintahkan Kasat Pol PP Bangka untuk segera melakukan penertiban terhadap kegiatan penambangan yang ada di Bukit Betung.
    Diakui Tarmizi saat ini kegiatan penambangan khususnya Tambang Inkonvensional (TI) ilegal makin marak, diantaranya di kawasan Bukit Sambung Giri dan sekitarnya, yang jelas nantinya bakal merusak lingkungan.
     "Saat ini para penambang ilegal tidak lagi memikirkan kehidupan mendatang khusus untuk anak cucu kita," keluhnya.
     Diakui Sekda, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini sudah tidak lagi beraturan dan tidak lagi memikirkan apa dampak ke depannya.
     Bayangkan kata Tamizi, jika suatu saat terjadi bencana alam secara tiba-tiba di daerah Kabupaten Bangka, maka akan sulit di hadang karena alamnya yang rusak.
    "Kita kesal juga, berulang kali kita tertibkan aktifitas menambang itu namun karena kurangnya kesadaran mereka, maka sering aktifitas itu akan dilakukan lagi oleh mereka. Penambangan di areal pantai wisata pun dilakukan kucing-kucingan pada  malam hari untuk menghindari pantauan petugas," keluh Tarmizi. (mg08)

Read More

Belinyu Sarang Pendatang?

ShareSUNGAILIAT -  Ternyata, dari hasil pantauan tim Pol PP Kabupaten Bangka, di daerah Kecamatan Belinyu banyak pendatang yang bikin pondok-pondok liar. Itu kata Kasi Operasional Pol PP Bangka, Ahmad Suherman.
    Dia menginformasikan hal itu kepada wartawan, usai melaksanakan pantauan rutin, baru-baru ini. Kata Ahmad, banyak menemukan pendatang dari luar yang datang dan membuat gubuk-gubuk (camp) di tengah hutan. Mereka para warga pendatang itu kata Ahmad, membuat gubuk-gubuk lalu melakukan aktifitas mencari timah dan ada juga yang menebangi pohon-pohon kecil.
    Takutnya, jika hal tersebut lambat laun dibiarkan begitu terus-menerus dan tidak segera dihentikan, jelas pohon-pohon kecil akan habis dan alam di Bangka terutama hutannya rusak, karena terus digali untuk dicari timahnya.
    "Untuk itu hasil pantauan ini segera kita laporkan ke Pak Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, agar segera minta bantuan berkoordinasi dengan Polres Bangka, melakukan razia penertiban di hutan-hutan wilayah Kecamatan Belinyu. Kemudian  menju lokasi tempat pendatang mendirikan gubuk-gubuk, di tengah hutan kita terkendala dengan sarana prasarana, karena masuk ke tengah hutan harus melalui jalan setapak dan kalau menggunakan mobil, harus dobel gardan dan juga motor Trail," keluhnya saat ditemui wartawan, Rabu (18/5) di ruang kerjanya usai melakukan pemantauan warga pendatang di Belinyu.
      Dijelaskannya, bahwa saat ini yang dikhawatirkan mengenai alat-alat berat yang digunakan  operasi di Belinyu untuk mencari timah. Dimana ada sebagian alat-alat berat tersebut tidak ada izin. Di samping itu mereka yang menggunakan alat berat sering dipinjamkan, disewa  kepada penambang yang tidak memiliki izin. Kalau itu dibiarkan beroperasi, bisa diperkirakan dalam jangka hitungan waktu hutan di Belinyu rusak parah.
    Makanya, lagi-lagi tanpa jemunya Pol PP mengimbau kepada pengguna alat berat yang memiliki izin, hendaknya jangan disewakan kepada para penambang yang tidak memiliki izin. “Makanya kita sangat berharap sesegera mungkin Pemkab Bangka membentuk tim terpadu guna melakukan razia di Belinyu. Yang lebih aneh, justru warga pendatang dari luar daerah Bangka, yang menguasai hutan-hutan di Belinyu dan yang paling banyak dihuni warga pendatang di daerah Bulin serta Gunung Pelawan, ” paparnya.
  
Desak Ketegasan Pemerintah
Sementara menganai banyaknya warga pendatang yang bermarkas di hutan-hutan Belinyu, anggota DPRD Bangka, asal pemilihan daerah Belinyu, Ir Miharza Malik mengimbau kepada pemerintah daerah untuk segera bersikap tegas dan menertibkan warga pendatang. Karena menyangkut masalah pemukiman dan keamanan bagi warga pendatang tersebut. Sebab warga pendatang  tidak segan-segan merambah kawasan yang dilarang, seperti hutan lindung, hutan produksi dan kalau dibiarkan akan merubah peta tata ruang.
      “Jujur saja, sebenarnya kami berharap agar warga pendatang ikut aturan main yang ada di pemerintah daerah kita. Artinya mereka warga pendatang harus melapor ke perangkat-perangkat baik desa, kelurhaan sampai kecamatan. Karena sampai sekarang banyak sekali warga pendatang yang tidak terdata dan kita juga tidak tahu asal usul mereka warga pendatang itu siapa,” tegas Miharza.
      Menurut Miharza siapa tahu dari mereka warga pendatang yang datang memiliki catatan kriminal, kita juga tidak tahu. Seperti contohnya  ada kasus perkosaan anak SD  yang diperkosa di daerah Penyusuk, sampai sekarang belum terungkap siapa pelakunya. Dewan merasa prihatin dan sedih makanya pemerintah daerah bersma-sama instansi terkait seperti kepolisian, koramil membantu masyarakat setempat untuk menertibkan warga pendatang. Jangan sampai masyarakat bergerak sendiri, seperti yang terjadi di Gunung Muda, mendata pendatang akhirnya timbul konflik karena warga masyarakat Gunung Muda merasa butuh lahan sedang lahannya sudah dicaplok warga pendatang.
      “Kita minta ketegasan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan dan penertiban warga pendatang yang datang dan bermukim di hutan-hutan Belinyu,” tandasnya. (her/bbg)

Read More

Kamtibmas Sungailiat Didukung Penuh

Share

SUNGAILIAT – Untuk menunjang keamanan dan ketertiban Kota Sungailiat yang telah berkembang sebagai kota niaga, segenap komponen masyarakat Kota Sungailiat yang berlatar belakang pengusaha, tokoh agama dan tokoh mayarakat mendirikan Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM). Pembangunan gedung BKPM ini sebagai bentuk proaktif masyarakat  dalam mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kota Sungailiat.
    Dengan adanya BKPM ini nantinya dapat digunakan sebagai tempat memecahkan masalah guna meminimalisirkan gangguan kamtibmas. Lokasinya yang sangat strategis berada di halaman rumah Kapolsek Sungailiat dikelilingi pusat-pusat bisnis seperti bank-bank, pusat perbelanjaan dan dekat dengan pasar, sehingga bisa lebih dekat memantau situasi yang ada dan cepat memperoleh informasi apabila terjadi permasalahan kamtibmas.
    Panitia Pelaksana pembangunan BKPM, Rudianto Thomas mengatakan bangunan nantinya pada lantai pertama akan menjadi tempat pertemuan, untuk mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kota niaga Sungailiat, sedangkan pada lantai kedua digunakan untuk tempat petugas jaga. Letaknya yang strategis juga akan mendukung keamanan dan kenyamanan. “Sesuai dengan semboyan Kota Sungailiat, bersih, tertib dan aman (BERTEMAN). Nantinya juga akan ada pemasangan CCTV dengan jangkauan 5KM untuk memantau situasi kota Sungailiat,” kata Rudi.
    Lebih lanjut Rudi mengatakan bahwa BKPM adalah hadiah untuk Polri yang akan merayakan ulang tahun pada 1 Juli nanti, sehingga diupayakan bisa selesai sebelum waktu tersebut. Kebersamaan yang ingin diciptakan antara polisi dengan segenap elemen masyarakat yang ada ini diwujudkan dengan pembangunannya secara bergotong royong.
    “Dana yang diperkirakan mencapai Rp 172 juta-an, untuk itu partisipasi  donator dan semua elemen yang ada dengan memberi sumbangan bisa dalam bentuk material seperti pasir, besi, batu bata dan lainnya,” harap Rudi.
    Senada, Kapolres Bangka AKBP Asep Ahdiatna pada acara peletakan batu pertama pembangunan BKPM di halaman rumah dinas Kapolsek Sungailiat kemarin (18/5)  mengutarakan, BKPM sebagai sebagai sarana masyarakat dalam pemecahan masalah (problem solving).
    “Karena kamtibmas tanggungjawab kita bersama sesuai dengan UUD 1945 pasal 30. Tidak cukup menekan kriminalitas, kejahatan akan selalu ada dimanapun masyarakat berada, ini berdasarkan penelitian. Untuk itu pihak kepolisian tegas dalam hal ini untuk  dalam hal himbauan atau tindakan,” ungkap Asep.
    Bupati Bangka yang diwakili Asisten I Sekda Bangka, Haryanto SH yang turut hadir pada acara peletakan batu pertama BKPM  mengungkapkan antara masyarakat dan polisi harus saling isi, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. “Sehingga tidak hanya terbatas pada peletakan batu pertama, namun mendukung kegiatan ini sepenuhnya. Cermin Sungailiat sebagai kota BERTEMAN dapat mengundang masyarakat luar kota yang datang untuk kembali lagi berkunjung ke kota Sungailiat,” tandasnya.
    Peletakan batu pertama dipandu Ketua MUI Kabupaten Bangka, Romadi  selanjutnya  segenap tamu melakukan simbolis peletakan adukan semen kepada tiang-tiang cor yang sudah disiapkan. (cr02).

Read More

Polisi Patut Disanksi dan Dihargai

ShareSUNGAILIAT - ”Penghargaan bagi para anggota (Polisi) yang berprestasi merupakan program dari Polres Bangka yang diberikan setiap enam bulan, penilaian kerja terhadap anggota yang berprestasi diberikan penghargaan, yang melakukan kesalahan diberikan sanksi dan itu sering kita lakukan tetapi juga kita imbangi dengan perhargaan, jadi ada sanksi bila bersalah dan juga penghargaan bila berprestasi, untuk sanksi untuk efek jera, penghargaan untuk memotivasi bagi dirinya dan juga anggota lainya,” itulah kata Kapolres Bangka AKBP Asep Ahdiatna SIK MH, yang menyuarakan soal punish and reward kepada anggota Kepolisian, usai acara peletakan batu pertama pembangunan Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kawasan Niaga Kota Sungailiat, Rabu (18/5).
    Kata Asep, dalam rangka meningkatkan profesionalitas serta kinerja para anggota Mapolres Bangka selain mendapatkan sanksi bila melakukan kesalahan, begitu pula bila kinerja dinilai baik maka akan mendapatkan penghargaan atas pretasi yang telah dicapai. Menurut Kapolres Bangka AKBP Asep Ahdiatna SIK MH, penghargaan tersebut berbentuk surat penghargaan, berguna untuk jenjang karir baik kenaikan pangkat dan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi.           
    Adapun, delapan bintara Polres Bangka yang mendapat penghargaan yakni Aipda M Zaman anggota Satlantas, Brigadir Indra Andi Yatno SE anggota Sumber Daya, Brigadir Jon Selas anggota Sat Narkoba, Briptu Blitony anggota Binmas, Briptu Agus Wibisono anggota Sabara, Briptu Ari S Gultom anggota Reskrim, Briptu Wahyudiono anggota Intelkam, Bripda Sany Yuliadi anggota bagian Ops. (dee/bbg)

Read More

Proyek Terhambat, Pemkab Harus Cari Ide

ShareSUNGAILIAT - Beberapa proyek pembangunan di Kabupaten Bangka sudah mulai berangsur berjalan. Tapi tak semuanya berjalan beriring karena ada yang belum bisa dilaksanakan.
    Nah, mengingat adanya proyek yang berjalan dan ada yang belum, DPRD Kabupaten Bangka buru-buru menyikapi hal tersebut. Salah satu anggota Komisi C, Ir Agung Setiawan mengingatkan kepada pemerintah daerah, agar persoalan pelelangan jangan sampai berulang-ulang dan menghabiskan waktu.
    "Untuk itu disarankan agar bupati atau kepala daerah membuat peraturan bupati atau peraturan daerah. Sehingga proyek dalam pengerjaannya tidak tertunda, hanya karena lelang berulang kali. Kalau semua bisa diatur pelaksanaannya, semua proyek yang dikerjakan  jadi baik, yaitu tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran," itu kata Agung Setiawan, saat ditemui wartawan, Rabu (18/5) di ruang kerjanya.
     Dia mengatakan juga memang dewan harus mengakui bahwa semua proyek rata-rata sudah dilaksanakan, namun  tidak merata semua bisa dikerjakan. Karena ada beberapa proyek yang sampai hari ini tertunda pelelangannya  atau pelelangannya sampai dilakukan 3 kali. Seperti proyek pembangunan jalan di Jalan Harapan, itu sampai lelang 3 kali, namun juga belum tuntas.
    Kalau berkaca dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010, yang belum dimunculkan seperti ini, terhadap perubahan Keputusan Presiden (Keppres) No 80 tahun 2003, seharusnya bupati sebagai kepala daerah  membuat peraturan Bupati (Perbup) tentang hal-hal yang tidak diatur dalam Keppres tersebut. Atau dibuat peraturan daerah, sehingga setiap kegiatan yang menyangkut pembangunan bisa dilaksanakan.
      “Contohnya kalau sampai pelelangan 2 kali tidak bisa dilaksanakan, dan untuk ke 3 kali bisa saja langsung ditunjuk atau diambil dari perusahaan yang ikut lelang menawarkan dan perusahaan kecil bisa ditingkatkan jadi menengah  atau besar,” katanya.
       Ditambahkannya, Kalau berulang-ulang dilelang, berarti makan waktu sampai 20 hari bahkan lebih dan habislah pelaksanannya. Apalagi mengingat dengan kondisi musim hujan, kalau dipaksakan pengerjaannnya, hasil pelaksanaan jadi jelek, mutunya berkurang. Kalau semua bisa diatur pelaksanaannya  jadi baik, yaitu tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.
      “Jadi harus dibuat peraturan bupati tentang hal-hal yang diatur dalam jasa kontruksi tentang pelelangan itu. Yang penting peraturan dibuat tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya,” pintanya lagi.
     Agung juga mengatakan,  kalau pengerjaan pekerjaan yang hotmik, itu harus memakai AMP (Aspal Missing Plan), yaitu semacam  mesin pengaduk aspal, celakanya kontraktor kecil tidak akan punya peralatan seperti itu dan yang punya adalah kontraktor menengah ke atas. Kalau yang kecil tidak mampu melaksanakan pekerajaan berilah kepada yang lebih besar. (her/bbg)

Read More

Swasta, Silakan Keruk Alur Pelabuhan

ShareSUNGAILIAT - Pemerintah Kabupaten Bangka (Pemkab Bangka) menyerahkan pengerukan alur sungai Pelabuhan Perikanan akibat "Sedimentasi" atau pendangkalan pasir kepada pihak swasta. Ini disebabkan tidak adanya dana untuk pengerukan alur Pelabuhan.
    "Mau tidak mau mengerukan alur sungai akibat pendangkalan pasir diserahkan kepada pihak swasta karena kegiatan pengerukan menelan dana yang mencapai lebih kurang Rp400 miliar dengan volume pasir sebanyak 12 juta meter kubik," kata Bupati Bangka, Yusroni Yazid, kepada wartawan beberapa waktu lalu di Sungailiat.
     Ia mengatakan, dengan dana pengerukan yang terbilang hampir sama dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentunya tidak mungkin dilakukan kecuali dengan bermitra dengan pihak swasta.
     "Insya Allah, dalam tahun ini kegiatan pengerukan tersebut sudah dimulai, mengingat alur sungai pelabuhan tersebut menjadi sarana vital bagi para nelayan untuk melakukan aktivita penangkapan," jelas Bupati.
     Pendangkalan pada alur sungai pelabuhan perikanan yang sudah terjadi lebih dari lima tahun diakibatkan adanya pengendapan pasir dari hulu sungai. Akibanya, dengan pendangkalan tersebut menghambat aktivitas nelayan baik saat berangkat melaut maupun sebaliknya, termasuk menghambat olah gerak kapal pada saat masuk ke pelabuhan.
    "Saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mendukung sepenuhnya rencana pengerukan alur oleh swasta guna kepentingan kita bersama," katanya.




    Bupati mengatakan, pengembangan sektor perikanan menjadi tumpuan peningkatan kesejahteraan selain dari sektor unggulan daerah lainnya seperti, perkebunan, pertanian, dan pertambangan.
    Pengerukan alur sungai Pelabuhan kata dia, menjadi lebih penting karena bersamaan dengan dipercayanya Kabupaten Bangka sebagai zona pembangunan program Minapolitan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didukung 11 Kementrian.
    Dikatakannya, teknis pelaksanaan pengerukan sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta yang dipercaya dimana Pemerintah Kabupaten Bangka, mendapatkan keuntungan dengan dikeruknya pasir tanpa mengeluarkan biaya. (dei)

Read More