Miris Video Mesum Pelajar Merawang

ShareSUNGAILIAT - Terkait dengan kasus video mesum yang dilakukan pelajar di Kecamatan Merawang anggota DPRD Bangka dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurtis kepada sejumlah wartawan di Gedung DPRD Bangka Senin (14/11) merasa miris.
"Karena anak-anak di usia belia sudah ada yang melakukan seks bebas, lebih tragis lagi yang dilakukan itu diunggah dalam ponselnya, ini saya yang sangat terpukul dengan berita ini," ujarnya prihatin,
Dikatakannya, inilah yang memang menjadi tugas ke depan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan untuk saling sinergis benar dan tidak bisa parsial. Menurutnya, harus ada kerjasama yang konherensif terhadap penanganan kasus kenakalan remaja yang sudah ke arah dekandensi moral ini.
"Nilai-nilai sudah berubah, ada kebanggaan remaja yang sampai di ekspos pada media. Nilai-nilai kita ternyata sudah terkikis dengan adanya ini. Beberapa kasus dari mulai kost bergoyang dan segala macam terus dan terus kayaknya solusi yang diambil pemerintah daerah bersama masyarakat belum ada yang sesuai," kata Kurtis.
Lebih lanjut ia katakan memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas namun ia yakin permasalahan ini bisa diminimalisir sehingga kecenderungan ini harus diatur dengan program. Kecenderungan seks bisa dialihkan kepada kegiatan olahraga dan kecenderungan seks narkoba bisa dialihkan kepada kegiatan-kegiatan.
"Ini wahana yang harus dipikirkan pemerintah Kabupaten Bangka, kejadian yang berada di luar sekolah memang bukan tanggung jawab sekolah sepenuhnya kita lihat sajalah ketika anda meleawati Taman sari, melewati kearah Simpang Lumut dekat jembatan perimping itu luar biasa  sekali. Ketika ngumpul-ngumpul anak-anak pada nge trek, sedangkan dipinggirnya banyak sekali  anak-anak putri. Itu baru satu dua tempat belum di Matras dan lainnya," papar Kurtis.
Dikatakannya lagi dalam hal ini ia melihat orang tua sudah memberi kebebasan luar biasa sekali kepada anak sehingga ketika mereka membawa kendaraan   keluar tidak terkontrol. Menurutnya, orang tua harus punya cara khusus untuk mengontrol anak jangan telalu dikekang namun jangan terlalu dibiarkan.
"Selain itu harus ada semacam lembaga yang mengarahkan orang-orang tua yang anak-anaknya bermasalah seperti lembaga konseling untuk anak-anak yang bermasalah, bisa dari swasta, lsm, atau pemda kalau ada anggarannya. Memang kayak gini dari zaman dulu masalah seks ini adalah kebutuhan mendasar biologis yang yang sangat primitif tapi masalahnya kalau diumbar itu yang menjadi masalah luar biasa," pungkasnya. (trh)

Read More

Syuting Film Porno di Sekolah!

ShareSUNGAILIAT - Astagfirulah! "Penyakit" mesum ternyata menjalar ke pelajar kita.
Bagaimana tidak. Sungailiat dan sekitarnya sekarang lagi dihebohkan dengan beredarnya video mesum nan jorok serta membangkitkan birahi, yang diduga dilakukan sepasang kekasih mabuk asmara.
Penemuan video mesum itu, diketahui berdurasi cukup panjang, sekitar 5 menit. Dalam video berformat 3gp itu, sepasang pemuda pemudi melakukan adegan bak laki-bini. Mereka berhubungan intim sembari direkam oleh kamera yang sepertinya dari handphone.
Dari video itu, untuk sementara ditengarai pelakunya adalah sepasang pelajar di Bangka Belitung. Yang cowok berinisal JR salah satu pelajar di sekolah kejuruan di Pangkalpinang, dan ceweknya berinisal NI, pelajar SLTP di Kecamatan Merawang.
Itu menurut anda bejat? Tunggu dulu, ada yang lebih bejat lagi, ya, mereka melakukan adegan suami istri itu di salah satu sekolah di siang bolong! Seharusnya sekolah kan, buat belajar, bukan buat syuting film porno!
Video itu sendiri belum jelas kapan direkam, namun yang pasti video syur itu merebak beberapa hari ini dan saat ini bak kacang goreng sudah menyebar di kalangan pelajar kita, waw!
Penemuan video mesum yang mungkin ingin mengikuti jejak Ariel Peterpan itu, sekarang sudah dilaporkan ke SPK Polres Bangka.
Saat dikonfirmasi, Ketua MUI Bangka UStad Drs Syaiful Zuhri mengatakan, hendaknya bersama-sama baik orang tua, sekolah tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mengupayakan memperbaiki masalah moral remaja, lebih khusus kepada orang tua dia berharap kepada orang tua untuk selalu memberi arahan bimbingan kepada anak-anak remaja saat ini.
"Selaku orang tua jangan membiarkan anak terlalu bebas dalam pergaulan, anak-anak tidak boleh keluyuran tiap malam, harus selalu menasihati anaknya mana yang baik dan mana yang buruk," pesan Ustad Syaiful.
Sementara itu Ketua LSM LPPAP Nurmala Dewi saat di konfirmasi Radsul terkait beredar video mesum yang dilakukan kedua pelajar yang merupakan anak di bawah umur, tidak dapat berkomentar banyak lantaran siswi tersebut masih trauma atas kejadian yang baru saja menimpanya.
“Waduh mas, saya belum bisa berkomentar nih mas. Kan anaknya masih trauma dan kita takutnya dia tidak mau sekolah lagi,” ungkap Nurmala Dewi singkat. (cr05)

Read More

Mau Olah Sampah? BLH Fasilitasi

ShareSUNGAILIAT- Direncanakan Belinyu akan miliki Tempat Penampungan Sampah (TPS), namun sementara waktu dari pihak pengelola hanya melakukan pembuangan sampah di areal sementara yang tidak mengganggu masyarakat.
Untuk lokasi perencanaan sudah dilakukan koordinasi bersama dengan pihak Pekerjaan umum (PU) Provinsi dan sudah ditentukan, hanya saja ada kendala lain sehingga penetapan terhadap areal tersebut masih belum dilakukan.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bangka, Asmawi Alie  mengatakan untuk sementara waktu di Kecamatan Belinyu belum ada tempat pembuangan sampah secara permanen. Dijelaskannya dalam pelaksanaan ini dilakukan oleh pihak swasta, dimana saat ini masih dilakukan pembuangan di kawasan yang tidak mengganggu bagi pemukiman masyarakat.
"Untuk saat ini belum ada tempat pembuangan sampah yang permanen di Kecamatan Belinyu, untuk pembuangan sampah dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan oleh pihak swasta," ujarnya beberapa waktu lalu.
Diakui Asmawi,  untuk Kecamatan Belinyu belum dapat dijadikan kota yang  memiliki menajemen pengolahan sampah, mengingat volume sampah perharinya tergolong sedikit. Namun  dari pihak pemerintah Kabupaten Bangka telah berencana dalam beberapa waktu kedepan akan menjadikan Kecamatan Belinyu sebagai kota yang memiliki menejemen pengelolaan sampah. Dikatakannya lagi, kedepan dari pihak Pemkab Bangka juga akan memberikan fasilitas bagi masyarakat yang berminat melakukan pengolahan sampah.
"Karena volume sampah yang ada di Belinyu masih tergolong sedikit, maka dalam hal pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat. Kedepannya bila ada masyarakat yang berminat melakukan pengolahan sampah organik dan non organik, akan kami fasilitasi," katanya. (trh)
 

Read More

Konsen Kesehatan, Bangka Dihargai Menteri

ShareDalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-47, Bupati Bangka H Yusroni Yazid SE menerima penghargaan Swasti Saba Wiwerda (Tahap Pemantapan) di bidang kesehatan.
Penghargaan ini langsung diterima bupati dari Presiden RI melalui Menteri Kesehatan RI, Senin malam (14/11) di Aula Siwabessy Gedung Prof Sujudi Kementerian Kesehatan Jakarta.
Menurut Kasubbag Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda Bangka Mulyati, penghargaan ini diberikan kepada Bupati Bangka dengan Forum Bangka Sehat, dikarenakan Kabupaten Bangka terus menggalakkan program hidup sehat dengan berorentasi menuju Bangka Sehat.
Selain itu lanjut Mulyati banyak program-program peningkatan kesehatan yang terus menjadi prioritas utama Kabupaten Bangka yang bersentuhan langsung dengan masyarkat, seperti program Jaminan Kesehatan Masyarkat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Sepintu Sedulang (JKSS), Jaminan Persalinan (Jampersal) serta peningkatan kualitas perilaku hidup bersih dan sehat baik di sekolah, lingkungan dan keluarga.
“Peningkatakan kualitas kesehatan sekarang ini menjadi prioritas utama bagi Kabupaten Bangka dan tertuang di dalam misi visi dan Grand Strategi Kabupaten Bangka. Penghargaan ini diharapkan  bisa menjadi motivasi dan cambuk bagi kita semua untuk terus menggalakkan hidup sehat sesuai dengan tema Hari Kesehatan Nasional tahun 2011, Indonesia Cinta Sehat,”  kata Mulyati.
Pemerintah daerah bersama dengan organisasi seperti Forum Bangka sehat terus- menerus dan bersinambungan menciptakan sinergisitas yang baik sehingga program Bangka Sehat dapat terwujud dengan baik. (humas/lutfi)

Read More

"PLN Tidak Transparan"

ShareSUNGAILIAT - PLN dianggap tidak transparan dalam persoalan tagihan listrik pelanggan. Hal itulah yang dianggap memicu persoalan selama ini.
Hal tersebut dikemukakan salah satu anggota DPRD Bangka dari Fraksi PKS, Donny Kurniawan.
"Jelas ada ketidaktransparanan dari pihak PLN terhadap masyarakat pelanggan," katanya.
Padahal menurut Donny, itu merupakan tanggungjawab dari pihak PLN dan jelas hal tersebut sesuatu hal yang aneh, sementara pihak manajemen PLN sendiri selalu berdalih itu merupakan kesalahan masa lalu. "Dan menurut kita tidak bisa kalau kita berbicara masa lalu padahal, ini merupakan suatu konteks manajamen dan badan hukum yang sama," ujar dia.
Dan, yang diharapkan masyarakat saat ini dengan terjadi pembekakan tagihan merupakan sebuah pertanggungjawaban PLN, karena kata Donny, kalau berbicara tentang hak-hak konsitusi khususnya dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, jelas ada hak masyarakat yang dilanggar.
"Dan kita melihat saat ini ada ketidaktransparan dari pihak PLN, dan yang dibebani masyarakat berarti hak masyarakat telah dilanggar,dan saat ini hal tersebut yang dipertanyakan masyarakat dan minta solusi dari PLN," harapnya.
"Tapi sedihnya, jawaban mereka sendiri sampai sekarang masih normatif aja dan dalam arti tidak membuahkan suatu jawaban yang signifikan, yang bisa masyarakat harapkan," keluhnya.
Dan ini kata dia, bukan hanya terjadi di Ranting  Sungailiat, tapi juga menyangkut PLN seluruh Indonesia.
"Dan kita sebenarnya cukup menghargai dan memberi aperisiasi juga dengan adanya perubahan manajemen di BUMN PLN, tapi ternyata dengan melakukan perubahan ini belum menyentuh," sesalnya lagi.
Dia berharap lagi PLN harus secepatnya mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. "Win-win solutian sebagaimana yang diinginkan masyarakat yang telah dirugikan," harapnya. (j0i)

Read More

Soal Tata Wilayah, Masih Mandeg di Pusat

ShareSUNGAILIAT - Pansus VII DPRD Bangka yang menangani pembahasan RTRW Kabupaten Bangka  sampai hari ini belum menerima secara langsung dari eksekutif mengenai masalah pembebasan kawasan hutan.
Kata Anggota Pansus VII, Mulkan Senin (14/11), untuk pembahasan RTRW belum final.
"Dan bisa dikatakan hanya hampir final karena kita masih menunggu rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh pusat, terkait masalah pembebasan hutan di kawasan yang ada di perumahan penduduk," urainya.
Nah, Pansus VII DPRD Bangka belum bisa untuk memparipurnakan aturan tersebut karena disebabkan, tim pusat belum membuat aturan tentang pengeluran kawasan perumahan penduduk tersebut.
Ditambahkan Mulkan saat konsultasi ke Bapenas yang menanggani RTRW mereka berjanji akan menyelesaikan dengan waktu secepatnya, namun sampai hari ini belum mendapat suatu lembaran surat tembusan mengenai rekomendasi mengenai pengeluaran untuk kawasan hutan tersebut.
Jika rekomendasi dari tim pusat itu telah diterima maka dalam tahun ini juga terkait RTRW Kabupaten Bangka akan selesai dan segera diparipurnakan.
"Kita dari Pansus dapat segera memparipurnakan, karena dengan adanya aturan itu tidak ada lagi wilayah ynag acak-acakan seperti yang terjadi sekarang," singgungnya.
Dengan adanya RTRW itu tadi, maka jelas untuk segala zona seperti zona laut mana yang tapak wisata, mana yang tidak sehingga zona pertambangan tidak acak-acakan.
Sementara Ketua Pansus VII, Agung Setiawan mengatakan, RTRW itu sendiri merupakan urat nadi pembangunan dan investasi daerah yang akan dicapai.
"Dengan disahkan RTRW maka keberadan hukum, kepastian hukum untuk berinvestasi  wilayah yang diperuntukkan jadi jelas, karena jelas dengan kondisi yang ada saat ini daerah wisata masih tumpang tindih dengan pertambangan," katanya.
Dengan kondisi ini ada dilema, apakah wisata yang harus didahulukan atau pertambangan. Padahal, sama baik karena dua sisi yang menguntungkan. (j0i)
       

Read More

Pansus PLN DPRD Bangka Retak?

ShareSUNGAILIAT - Keinginan Pansus PLN DPRD Kabupaten Bangka untuk ajukan gugatan mem-PTUN-kan PLN sudah bulat ke Pengadilan Tata Negara.
Itu terkait dengan adanya kejadian banyaknya laporan masyarakat yang dirugikan, dengan terjadi pembengkakan tagihan rekening PLN di masyarakat.
Itu disampaikan Pansus PLN DPRD Bangka, Mulkan, di hadapan rekan-rekan wartawan, perwakilan LSM dan perwakilan masyarakat di DPRD Bangka, Senin (14/11).
"Saya rasa menyikapi masalah ini kita tidak perlu berdebat panjang untuk menangani, karena kedatangan para rekan-rekan tujuannya sama, yaitu untuk mencari solusi, dan minta kita di DPRD untuk segera menyikapi masalah PLN tersebut," kata Mulkan.
Namun Mulkan pun berujar, semua pihak harus jujur kepada masyarakat apakah benar-benar sepenuh hati untuk menanggapi masalah PLN, atau hanya setengah hati.
Maka dari itulah, Mulkan mohon dukungan dari semua pihak untuk mem-PTUN-kan PLN. "Dan, secara pribadi saya siap untuk melakukan pengajuan PTUN tersebut, tidak masalah walau kawan-kawan di DPRD sendiri tidak mendukung," tegasnya.
Ditegaskan Mulkan karena tidak ada aturan yang melarang untuk mem-PTUN PLN, karena itu merupakah hak rakyat. "Mari kita bersama-sama untuk menyatu membantu untuk menuntut hak rakyat, dan saya atas nama anggota dewan berterimaksih dengan adanya action kepedulian dari rekan-rekan," katanya.
Namun sementara, dia minta masyarakat bersabar karena pihak DPRD sendiri telah membentuk pansus untuk menangani masalah tersebut, dia mengajak melakukan tuntutan ke pihak PLN secara bersama-sama. (j0i)

Read More

PS Bangka "Ditawari" ke Divisi Utama

ShareSUNGAILIAT - PS Bangka diharamkan untuk ikut kompetisi kasta tertinggi sepakbola dengan cara potong kompas.
Hal itu ditegaskan Bupati Bangka Yusroni Yazid kepada sejumlah wartawan, kemarin di ruang kerjanya.
Hal itu ia ungkapkan karena tahun lalu ia pernah ditawari jalan potong kompas agar PS Bangka bisa berlaga di tingkat tertinggi.
"Kita mau PS Bangka ikut dalam kancah Divisi Utama PSSI dengan cara yang alami dan tidak ingin dengan cara yang ditawarkan beberapa waktu lalu oleh PSSI dengan cara potong kompas," katanya.
Dia berharap dan berkeinginan jika PS Bangka akan terjun dalam kancah Divisi Utama PSSI dapat dilakukan dengan secara alami, bukan dengan cara potong kompas karena hal-hal seperti itu dianggap Yusroni kurang mendidik.
Di samping itu menurut Yusroni dengan cara potong kompas tentu akan memerlukan pendanaan yang besar.
"Dari mana kita dapat memperoleh dana tersebut, kalau memang harus dipaksakan, namun bagimana pun selaku kepala daerah saya sangat tidak setuju karena dengan cara semacam itu sangat tidak mendidik," tegasnya.
Terlepas apakah PS Bangka berada di divisi utama atau tidak, intinya olahraga itu untuk menciptakan wadah para anak muda yang punya bakat sepakbola.
Maka, dengan hal semacam itu diharapkan para anak muda dapat mengembangkan prestasinya secara alami. Dan jika memang waktunya nanti memang prestasi sepakbola Bangka dapat berkembang, tidak menutup kemungkinan masuk Divisi Utama PSSI.
Selain itu dengan adanya aturan yang melarang kegiatan dengan menggunakan dana APBD, maka pemkab sendiri berharap adanya rasa peduli dari para pengusaha dan perusahaan BUMN, juga swasta di daerah, untuk membantu kegiatan persepakbolaan ke depan.
Selain itu Yusroni juga minta adanya dukungan dari semua pihak jangan sampai terjadi seperti beberapa waktu lalu, baru saja ingin mengembangkan keolahragaan dengan melakukan berbagai kegiatan, malah jadi masalah.
"Kalau hal ini akan terjadi tentu akan membuat orang-orang jadi ngeri untuk mengurus kegiatan olahraga ini," terangnya. (j0i)

Read More

Pemimpin Sering Jalan Sendiri-sendiri

ShareSUNGAILIAT - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) punya potensi yang besar.
Tapi karena tidak diatur dengan sedemikan rupa, juga tidak dirembug bersama-sama akhirnya jadi sporadis.
Nah, hal itulah yang disesalkan salah satu calon Wakil Gubernur 2012, Yusroni Yazid kala menerima sejumlah wartawan di ruang kerjanya.
"Babel ini potensinya besar, tapi karena tidak diatur dengan baik dan tidak dirembuk bersama sama akhirnya jadi timbulnya sporadis,dan masing masing pemimpin wilayah berjalan sendiri-sendiri," kata Yusroni mencibir.
Dia mencontohkan, seperti sekarang dia jadi seorang Bupati Bangka, dia harus fokus ngatur daerahnya sendiri, pun begitu dengan bupati yang lain, juga ngatur daerah masing-masing, maka tak dipungkiri Yusroni, sering timbul benturan dengan berbagai kebijakan-kebijakan baik untuk tingkat pusat maupun provinsi sendiri.
"Contoh sederhana saja, tentang pertimahan, sepertinya tidak ada payung hukum yang mesti untuk dipatuhi oleh semua pihak, padahal sudah ada undang undang yang mengatur hal tersebut,seperti kebijakan provinsi, kabupaten semuanya dilanggar dengan satu kepentingan hanya untuk kepentingan ekonomi," kata dia lagi.
Seharusnya kata Yusroni, kepentingan itu dapat diliat sama-sama, siapa yang menikmatinya apakah masyarakat, orang yang datang atau  segelintir dari orang-orang pemilik modal.
Makanya kata dia, sembari sedikit berpromosi, jika ia terpilih katanya, akan mengatur jangan sampai hal-hal seperti itu terus berlangsung, karena harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. "Dan ke depan kita pun harus memikirkan setelah habis kegiatan penambangan itu, sehingga tidak timbul tindakan-tindakan sporadis itu sendiri," katanya.
Seperti diketahui, Yusroni Yazid dipastikan akan berpasangan dengan Yusron Ihza Mahendra. Pun, mereka telah membuat semacam kesepakatan, yang mana draft kesepakatan tersebut berkaitan dengan tanggungjawab dan kewenangan dari masing masing sebagai gubernur dan wakil gubernur di luar perundang-undangan yang berlaku.
Kata Yusroni sebenaranya keinginan dirinya sendiri untuk ikut dalam kancah pemilihan Gubernur Bangka Belitung, dalam rangka untuk membangun kebersamaan dalam rangka untuk melakukan perubahan yang mendasar.
Terlebih katanya Yusron adalah tokoh nasional. "Bahkan beliau punya reputasi  internasional," katanya memuji.
Nanti kata Yusroni, jika pasangan ini bisa menang, maka dia ditugaskan untuk menjaga hubungan antar kabupaten/kota, juga bagaimana mengatur kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten itu sendiri sebagai jembatan. "Karena selama ini hubungan antara provinsi dan kabupaten-kabupaten yang ada hampir tidak jalan," tandasnya. (j0i)

Read More

Pemilik TI Jadi Tersangka

Share

BELINYU - Kecelakaan kerja yang terjadi pada hari Jumat lalu (4/11) di kawasan pertambangan ternyata berada diarea hutan Produksi (HP) Lingkungan Parit 19 Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu. Tambang milik Juliadi alias Didi, (23 tahun) warga Kampung Air Asem Kecamatan Belinyu oleh pihak Kepolisian Sektor Belinyu telah dilakukan pemeriksaan  terhadap para saksi, dan Didi hingga kini ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolsek Belinyu, Kompol Adam Erwndi, SIK seizin Kapolres Bangka mengatakan hingga saat ini pihaknya telah melakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. 

Ia menegaskan untuk status Didi pemilik Tambang Inkonvensional (TI), pasca kejadian telah dilakukan penahanan selama 1 kali 24 jam, dan hingga kini status Didi telah ditetapkan sebagai tersangka dengan wajib lapor ke pihak Polsek Belinyu. 

"Terkait kasus ini kami sudah melakukan proses sesuai ketentuan dengan melengkapi berkas sebagai ketentuan proses lebih lanjut. Untuk status Didi, telah kami tetapkan sebagai tersangka, dari pengakuannya aktifitas di lokasi pertambangan tersebut mereka tidak mengantongi izin yang sah, dan saat ini ia diwajibkan lapor ke Polsek Belinyu," kata Adam, Senin (07/11).

Sebelumnya diwartakan oleh harian pada edisi Senin 11 Nopember 2011 telah kecelakan kerja di TI milik Didi menewaskan dua orang warga pendatang asal Pandeglang Banten. Idin 28 tahun dan Karma 30 tahun, yang terkubur di dalam kedalaman lobang camui sekitar 11 meter pada  tambang milik Juliadi alias Didi, 23 tahun warga Air Asem Belinyu. 

Saat ini pihak Polsek Belinyu  telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi yang terkait dalam kasus ini, sedangkan untuk jasad para korban telah dilakukan visum.

Informasi yang berhasil dihimpun Radsul atas kejadian ini, terjadi sekitar pukul 16.00 WIB hari Jumat (4/11), kala itu kedua korban bersama dengan keempat rekan kerjanya asik melakukan aktifitas penyemprotan tanah untuk mencari biji timah, setelah beberapa lama melakukan aktivitas tersebut tanpa disadari oleh para pekerja tersebut dinding yang tingginya sekitar 11 meter yang berjarak tak jauh dari lobang camui tempat para korban bekerja, secara tiba-tiba terjadi longsor.

Mengetahui hal ini seluruh para pekerja yang ada di dalam lobang camui tersebut  langsung berhamburan guna untuk menyelamatkan diri, namun naas bagi kedua korban (Idin dan Karma, red) pada saat akan menyelamatkan diri, kedua korban terjatuh dan dengan seketika tanah pun langsung menguburkan tubuh kedua korban secara hidup-hidup. 

Setelah  kejadian ini para warga sekitar dan pemilik tambang pun langsung melakukan upaya pencarian terhadap jasad kedua korban dengan mengerahkan dua unit alat berat (PC).

Setelah lima jam pasca kejadian tersebut, pencarian pun membuahkan hasil, salah satu jasad dari dua korban tersebut berhasil ditemukan. Jasad Idin berhasil ditemukan lima jam setelah kejadian, pada Jumat (4/11), sekitar pukul 21.00 WIB, sedangkan jasad korban Karma berhasil ditemukan pada keesokan harinya, Sabtu (5/11) pukul 12.30 WIB, pada saat ditemukan kedua korban sudah tidak bernyawa lagi.(trh) 

Read More

Inhutani dan Warga Potensi Konflik

ShareRIAUSILIP - Beberapa lahan yang sudah digarap oleh PT Inhutani ditanami oleh beberapa warga karena dengan alasan lahan yang sudah di gusur tidak ditanami oleh PT Inhutani.
Menurut Kades Deniang, Ferdy H Karinda kepada Radsul kemarin (7/11) di ruang kerjanya lahan tersebut berada di Desa Deniang yang sebagian sudah ditanami dan sebagiannya lagi belum namun sudah sudah ada tanam tumbuh yang diklaim ditanami oleh warga.
"Ada informasi bahwa lahan yang sudah dibajak tidak ditanam jadi masyarakat ramai-ramai menanam. Jawaban pak Bernabas (Pihak PT Inhutani, red) itu tetap ditanam," ujar Ferdy.
Ferdy sendiri mengaku sengaja cepat menanggapi situasi yang ada karena khawatir terjadi permasalahan dikemudian hari yang akan menimbulkan konflk antara masyarakat di Desa Deniang dengan PT Inhutani.
Apalagi luas lahan yanng berada di Desa Deniang milik PT Inhutani cukup besar  mencapai 90% lebih dari luas keseluruhan wilayah Desa Deniang.
Ditambahkannya, saat ia bertemu dengan  Kepala PT Inhutani V Wilayah Bangka Belitung, Barnabas Deloli lahan yang sudah dibajak saat ini memang belum bisa ditanam sebagiannya karena terkendala cuaca yang kurang bagus.
Menurutnya, tanaman ubi untuk bahan tapioka saat ini merupakan tanaman tumpang sari di samping tanaman inti yang merupakan tanaman kehutanan.
"Kita minta kejelasan ke PT Inhutani waktu itu karena kalau memang tidak boleh saya akan memberi tahu kepada masyarakat," jelasnya.
Diakuinya, lahan yang berada di Desa Deniang banyak  yang didiami masyarakat bahkan ada lahan yang sudah membentuk sebuah pemukiman. Dari semua itu tidak sedikit juga yang sudah mendirikan tempat tinggalnya dalam bentuk yang permanen.
Saat disinggung mengenai kepemilikan lahan yang dimiliki beberapa petinggi dari kalangan pejabat ia tidak menampik adanya hal itu.
Namun, dalam hal ini ia berharap pemerintah dapat memberi contoh yang baik, karena itu ia selalu mengingatkan stafnya untuk tidak memiliki tanah yang merupakan milik PT Inhutani karena khawatir menjadi permasalahan dikemudian hari.
Ia Sebenarnya berharap kalau memang tidak boleh dari dulu seharusnya dibilang kalau dilarang.
"Pejabat pemerintah berilah contoh yang bagus, saya sorry pak, sejengkalpun tanah tidak ada. Kita  bukan munafik pak tapi kita tau nanti di kemudian hari ada masalah, makanya semua staf saya bilang, Kadus, RT, BPD, LPM jangan coba-coba, kalau
ada yang mau menguasai lahan saya tidak tanggung jawab," pungkasnya.(trh)

Read More

Korpri Bangka Kurbankan 2 Sapi

ShareMenyambut Hari Raya Idul adha 1432 H, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Bangka menyembelih 2 (dua) ekor sapi untuk Hari Raya Qurban Idul Adha 1432 H, Senin (7/11) di Halaman Kantor Satpol PP Kabupaten Bangka. Penyembelihan sapi qurban ini disaksikan langsung Wakil Ketua I KORPRI Kabupaten Bangka Drs H M Nasir Hasan dan para pejabat di Lingkungan Pemkab Bangka serta anggota KORPRI Kabupaten Bangka.
Kegiatan ini bertujuan selain untuk ibadah qurban dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1432 H juga untuk meningkatkan sifat mengasihi  dan jiwa sosial antar anggota korpri sehingga silahturahmi semakin terjalin erat dan terjaga baik.
Hewan qurban sapi ini merupakan sumbangan dari iuran anggota korpri dan APBD Kabupaten Bangka. Sedangkan pembagiannya diperuntukkan untuk PNS golongan I yang berjumlah 76 PNS di Lingkungan Pemkab Bangka dengan jumlah perorangnya 1 Kg. (humas/Lutfi)

Read More

Industri Bangka Masih Terkendala

ShareSUNGAILIAT – Perkembangan industri di Kabupaten Bangka masih terkendala infrastruktur seperti listrik dan ketersediaan air bersih. Padahal pertumbuhan ekonomi akan berkembang dengan baik jika didukung oleh infrastruktur yang memadai. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindag, Kop, UMKM) Kabupaten Bangka melalui Kabid Perindustrian, Rudiyansah saat ditemui Radar Sungailiat di ruang kerjanya belum lama ini.
  “Saat ini, industri di Kabupaten Bangka 80 persen didominasi oleh industri pertimahan. Kita berharap, ada industri di sektor lain seperti bidang perikanan, pertanian atau pengolahan makanan sulit untuk dapat tumbuh. Namun industri kita berjalan lambat karena masih terkendala infrastruktur,” ungkap Rudiansyah. Ia menambahkan, kalau sarana jalan dan telekomunikasi sudah cukup baik. Namun ketersediaan listrik dan air bersih masih menjadi kendala.
Begitu juga jalan masuk seperti pelabuhan. Membangun infrastruktur tidak mudah, memerlukan dana yang cukup besar. Pemda dan pihak swasta sebaiknya berkoordinasi untuk mengatasi infrastuktur yang ada agar industri di Bangka berkembang. “Kalau industri timah yang ada di Bangka karena bahan baku dan harga jual timah tinggi jadi walaupun biaya produksi tinggi tetap keuntungan masih cukup tinggi juga.
Kalau industri lain, misalnya ikan sarden tentunya tidak akan sanggup menekan biaya produksi yang tinggi, salah satunya untuk biaya genset sebagai listrik dan lainnya,” jelasnya. “Itu juga yang menyebabkan mengapa bahan mentahnya diambil dari daerah kita, kemudian diolah menjadi bahan jadi di luar daerah. Karena biaya produksi kita yang tinggi. Selama infrastruktur kita belum dibenahi maka industri kita akan berjalan lambat. Padahal sektor industri swasta adalah penunjang pertumbuhan ekonomi terbesar,” pungkasnya. (*)

Read More

Sekolah Pinggiran Minim Perhatian

ShareMENDOBARAT - Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 4 Kecamatan Mendobarat, Zainudin menyayangkan masih lemahnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan.
Terlebih lagi untuk sekolah-sekolah yang terletak di daerah pinggiran seperti halnya SMP Negeri 4 Kecamatan Mendobarat, yang terletak di Desa Menduk.
Kata Zainudin, saat ini SMP negeri yang saat ini memiliki siswa sebanyak 200 lebih siswa itu, semakin kewalahan untuk menampung siswa baru setiap tahunnya.
"Persoalannya mengapa kita kewalahan bahkan juga bingung, ya, karena kenyataannya hingga kini, sekolah kami tidak memiliki lokal kelas belajar yang cukup," keluhnya.
Karena sampai saat ini sekolah itu hanya punya 5 ruang kelas. Padahal seharusnya untuk angka maksimal satu kelas itu sebanyak 36 siswa, tapi ini mau tidak mau, kini dalam satu kelas itu harus menampung sebanyak 45 siswa.
Jadi ruangan kelas yang mereka gabung adalah kelas VII (Tujuh) berisikan 45 orang, ruang kelas VIIII (Delapan) berisikan 38 orang dan sisanya ini adalah siswa kelas IX (Sembilan), yang mana untuk kelas tersebut sengaja disiapkan 2 kelas, alasannya adalah untuk agar mereka lebih konsentrasi, khususnya dalam menghadapi ujian nasional nanti.
"Kami sebenarnya sudah mengajukan proposal untuk mohon bantuan agar ruang belajar di sekolah kami ini segera di tanggapi, tapi setahu saya sampai saat ini proposal kami itu belum ada tembusannya sampai sekarang," katanya lagi.
Selain permasalahan tidak cukupnya ruang kelas belajar, yang kadang mengakibatkan saat kegiatan belajar mengajar terlalu penuh siswa, membuat guru kadang kewalahan menghadapi siswa.
Padahal di satu sisi, ingin setiap hari dalam KMB (Kegiatan belajar mengajar ) benar-benar fokus, dan konsetrasi, tapi sampai saat ini sekolah mereka masih terkendala dengan fasilitas listrik, makanya untuk mengaktifkan alat-alat listrik guna mendukung proses KBM, seperti komputer misalnya, sampai saat ini juga masih belum maksimal.
”Jadi kami sangat berharap kepada pemerintah untuk mbok ya turun dong ke lapangan sekali-kali kenapa, lihat keadaan yang sebenarnya,” ujar guru yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Desa Menduk tersebut. (cr04)

Read More

Sekolah Pinggiran Minim Perhatian

ShareMENDOBARAT - Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 4 Kecamatan Mendobarat, Zainudin menyayangkan masih lemahnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan.
Terlebih lagi untuk sekolah-sekolah yang terletak di daerah pinggiran seperti halnya SMP Negeri 4 Kecamatan Mendobarat, yang terletak di Desa Menduk.
Kata Zainudin, saat ini SMP negeri yang saat ini memiliki siswa sebanyak 200 lebih siswa itu, semakin kewalahan untuk menampung siswa baru setiap tahunnya.
"Persoalannya mengapa kita kewalahan bahkan juga bingung, ya, karena kenyataannya hingga kini, sekolah kami tidak memiliki lokal kelas belajar yang cukup," keluhnya.
Karena sampai saat ini sekolah itu hanya punya 5 ruang kelas. Padahal seharusnya untuk angka maksimal satu kelas itu sebanyak 36 siswa, tapi ini mau tidak mau, kini dalam satu kelas itu harus menampung sebanyak 45 siswa.
Jadi ruangan kelas yang mereka gabung adalah kelas VII (Tujuh) berisikan 45 orang, ruang kelas VIIII (Delapan) berisikan 38 orang dan sisanya ini adalah siswa kelas IX (Sembilan), yang mana untuk kelas tersebut sengaja disiapkan 2 kelas, alasannya adalah untuk agar mereka lebih konsentrasi, khususnya dalam menghadapi ujian nasional nanti.
"Kami sebenarnya sudah mengajukan proposal untuk mohon bantuan agar ruang belajar di sekolah kami ini segera di tanggapi, tapi setahu saya sampai saat ini proposal kami itu belum ada tembusannya sampai sekarang," katanya lagi.
Selain permasalahan tidak cukupnya ruang kelas belajar, yang kadang mengakibatkan saat kegiatan belajar mengajar terlalu penuh siswa, membuat guru kadang kewalahan menghadapi siswa.
Padahal di satu sisi, ingin setiap hari dalam KMB (Kegiatan belajar mengajar ) benar-benar fokus, dan konsetrasi, tapi sampai saat ini sekolah mereka masih terkendala dengan fasilitas listrik, makanya untuk mengaktifkan alat-alat listrik guna mendukung proses KBM, seperti komputer misalnya, sampai saat ini juga masih belum maksimal.
”Jadi kami sangat berharap kepada pemerintah untuk mbok ya turun dong ke lapangan sekali-kali kenapa, lihat keadaan yang sebenarnya,” ujar guru yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Desa Menduk tersebut. (cr04)

Read More

Pelayanan e-KTP tak Perduli Lebaran

ShareMERAWANG - Demi terealisasinya target pembuatan e-KTP tahun 2011, di 2 kecamatan yakni Kecamatan Merawang dan Kecamatan Mendobarat, kemarin, Senin (7/11) tetap membuka pelayanan penerbitan e-KTP bagi warganya.
Hal ini juga sebagaimana yang diakui oleh Sekretaris Kecamatan Merawang Saparuddin, bahwa kantornya tetap membuka pelayanan e-KTP dari mulai pukul 08.00 WIB pagi hingga pukul 14.00 WIB bagi warga masyarakat.
”Namun karena ini masih dalam suasana lebaran idul Adha kita belum buka lagi pelayanan online malam hari, mungkin baru Rabu kita buka lagi,” terangnya.
Sementara itu di kecamatan Mendobarat sendiri, seperti yang terpantau oleh Radsul, nampak seperti biasa sudah sejak pukul 07.00 WIB, bangku dan kursi tunggu yang disediakan panitia penerbitan e-KTP Kecamatan Mendobarat, tampak sudah hampir terisi oleh warga yang mengantri namanya dipanggil oleh petugas satu persatu.
Pemandangan ini nampaknya tetap tak mengubah antusias masyarakat Kecamatan Mendobarat untuk mendapatkan pelayanan penerbitan e-KTP, meskipun masih dalam suasana hari kedua Idul Adha tahun 1432 Hijriah. (cr04)

Read More

Sawit di KP Timah Punya Siapa?

ShareRIAUSILIP - Sebuah lahan bekas penambangan yang merupakan area Kuasa Pertambangan (KP) PT Timah di depan pabrik aspal (AMP) Dusun Deniang Desa Deniang Kecamatan Riau, Silip dipertanyakan statusnya oleh warga masyarakat setempat.
Hal ini disampaikan oleh Kades Deniang Kecamatan Riau Silip Ferdy H Karinda kepada  sejumlah wartawan Kamis (3/11) kemarin di ruang kerjanya.
Menurut Ferdy, masyarakat setempat sudah sering sekali menanyakan status kepemilikan lahan bekas penambangan timah yang sekarang ditanami sawit oleh salah satu warga setempat bernama Amuk.
Dikatakannya memang menjadi persoalan ketika lahan yang sudah sudah tidak ditambang lagi biasanya diserahkan kepada PT Timah untuk direklamasi, namun kenyataannya oleh yang bersangkutan (Amuk, red) lahan tersebut diratakan dan  ditanami sawit mencapai beberapa hektar.
Dalam hal ini dirinya selaku aparat desa menjembatani aspirasi warga dengan melakukan koordinasi dalam bentuk pengiriman surat untuk mempertanyakan seperti apa status lahan tersebut. Namun, surat yang sudah dilayangkan sekitar dua minggu lalu dengan tembusan Bupati Bangka, Camat Riau Silip dan beberapa instansi lainnya belum mendapat balasan dari PT Timah.
"Kita tidak bisa berbuat jauh dengan permasalahan ini, sehingga dari pihak desa menjalankan fungsi koordinasi dengan mengirim surat ke PT Timah untuk menjelaskan masalah lahan ini," jelasnya.
Diakuinya, pada sisi lain ia merasa khawatir kalau permasalahan ini dibiarkan bisa menjadi permaslahan yang besar dikemudian hari, karena itu selagi masih kecil harus direspon dengan secepatnya.
Menurut yang ia tahu tanah KP timah setelah direklamasi diserahkan kenegara melalui pemerintah daerah bukan untuk dimiliki secara pribadi apalagi kalau ditanam mencapai luas 2 hektar lebih perizinannya harus melalui intansi terkait seperti Dinas Kehutanan tingkat Provinsi.
"Karena itu kita ingin tahu yang sebenarnya, masyarakat bertanya apakah boleh begitu ?, kalau boleh banyak dari mereka (masyarakat-red) yang mau menguasai lahan bekas penambangan untuk dijadikan milik pribadi misalkan sebagai perkebunan.
Namun, perlu diperhatikan kalau kita berfikir lebih jauh jika ini diperbolehkan bisa mengakibatkan tanah negara ini habis dengan cara setelah mereka kuasai dijual ke orang apalagi orang dari negara lain seperti Malaysia," kata Ferdy.
Untuk itu ia berharap PT Timah dapat merespon secepatnya permasalahan ini agar pihaknya juga bisa menjelaskan persoalan yang sebenarnya kepada masyarakat.
Di samping itu ditegaskannya, upaya  yang dilakukan pihak desa ini adalah untuk menyelamatkan aset pemerintah agar tidak dikuasai orang-orang tertentu apalagi orang luar.
"Kita minta dalam persoalan ini PT Timah cepat memberi respon, agar bisa kita jelaskan yang sebenarnya kepada masyarakat," pungkasnya.(trh)

Read More

Timses Palsukan Dukungan?

ShareSUNGAILIAT - Panasnya proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wagub Provinsi Bangka Belitung (Babel) mulai menjalar.
Bahkan, indikasi-indikasi aneh mulai terlihat. Buktinya Kelurahan Parit Padang, kemarin Kamis (3/10) geger. Pasalnya pihak PPS (Panitia Pemungutan Suara) menemukan data fiktif.
Ada kejanggalan yang ditemukan panitia terhadap pengumpulan fotocopy KTP, serta juga ada tandatangan yang diduga dipalsukan oleh salah satu tim sukses bakal calon Pilgub 2012.
Ditengarai, tim sukses dari pasangan bakal calon dari jalur independen tersebut telah memalsukan tandatangan dukungan serta KTP dan nama juga palsu.
Awal kejanggalan tersebut ditemukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sekitar 2 hari yang lalu. Saat itu katanya tim sukses dari pasangan itu mengumpulkan daftar verifikasi daftar pemilih.
Tidak hanya kejanggalan dari nama warga saja, bahkan nama pejabat pun turut dicatut. Seperti Kepala Dinas Sosial Pemkab Bangka, Asban Haris, Kepala Dinas Disperindag Kabupaten Bangka Ahmad Rizal, serta Danramil Sungaiselan, Daniel, juga ada beberapa PNS Pemkab Bangka.
Melihat kejanggalan adanya dukungan dari orang-orang tersebut, Lurah Parit Padang, Darwin merasa aneh ketika Ketua PPS Parit Padang Heryanto melaporkan temuan tersebut kepada pihak Kelurahan Sungailiat, setelah itu pihak kelurahan melakukan pencocokan tandatangan KTP, setelah dicek berbeda dengan tandatangan aslinya.
"Dengan dilampirkan fotocopy KTP, warga Kelurahan Parit Padang dan kami melakukan pengecekan ulang ternyata tanda tangan berbeda dengan aslinya," kata Darwin.
Dikatakan Darwin pihaknya menemukan di dalam daftar Verifikasi fotocopy KTP orang yang sudah lama meninggal, sudah kadaluarsa, serta sudah pindah alamat.
Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua PPS Parit Padang, Heriyanto kepada berbagai media di kantor Kelurahan Parit Padang, dikatakannya awalnya dia mendapatkan data verifikasi tersebut dari salah satu tim sukses salah satu pasangan, bernama As, 2 hari yang lalu.
Karena ada nama-nama pejabat ia pun heran, ada yang PNS, TNI, serta nama-nama orang yang sudah meninggal pun ada, setelah diakukan pengecekan ulang dia akan melaporkan kepada Panwaslu, kemudian KPU untuk ditindaklanjuti.
Salah satu warga Parit Padang Witarsa, yang seorang PNS saat diwawancari merasa dirugikan dan namanya seperti dicemarkan.
"Saya tidak pernah memberikan KTP, dan menandatangani serta memberikan dukungan kepada calon manapun karena saya PNS. Ini harus diusut  sampai tuntas," pintanya.
Sedangkan Ketua Karang Taruna Parit Padang, Winandar menanggapi laporan warga atas tanda tangan palsu, dan pencemaran nama baik, dia minta pihak yang berwajib menindaklanjuti atas laporan masyarakat.
"Bila pihak berwajib tidak mau menindaklanjuti saya sendiri yang akan menindaklanjuti," tegasnya.
Sedangkan Pihak Panwaslu Kecamatan Sungailiat mengatakan mereka belum terima laporan.
"Kalau memang ada penemuan pemalsuan KTP pendukung yang fiktif, dengan bukti yang jelas di lapangan dari yang punya KTP dan pengakuan dari yang punya KTP, dan dilaporkan ke Panwaslu akan ditindaklanjuti," kata Ketua Panwaslu Kecamatan Sungailiat, M Yasir S.Pdi.
Sementara itu, dari salah satu anggota tim sukses pasangan tersebut, Ivan Ramadhan, mengatakan sudah 9 bulan yang lalu tim mereka mengumpulkan fotocopy warga melalui koordinator masing-masing.
""Tapi, tidak melakukan pengumpulan tersebut secara langsung kepada yang memiliki KTP," katanya.
Selanjutnya untuk masalah KTP, dia beranggapan bukan hanya dari tim pasangan mereka saja, tapi ada juga dari pasangan yang lain.
"Tapi, jika warga yang bersangkutan memang tidak pernah memberikan dukungan terhadap calon independen tersebut maka hal tersebut yang dapat memutuskannya adalah PPS. Kan sebelum faktualisasi belum bisa dinyatakan benar atau tidak. Karena faktualisasi dari tanggal 5 hingga 11 November 2011 merupakan penentunya," kata Ivan.
Maksudnya jika memang warga tersebut tidak pernah mendukung, maka yang berhak memutuskan hal tersebut PPS-nya. Di sana nanti semua yang terdata akan dipanggil dan ditanyakan apakah mereka memang memberikan dukungan kepada calon tersebut. (cr05)

Read More