Industri Bangka Masih Terkendala

ShareSUNGAILIAT – Perkembangan industri di Kabupaten Bangka masih terkendala infrastruktur seperti listrik dan ketersediaan air bersih. Padahal pertumbuhan ekonomi akan berkembang dengan baik jika didukung oleh infrastruktur yang memadai. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindag, Kop, UMKM) Kabupaten Bangka melalui Kabid Perindustrian, Rudiyansah saat ditemui Radar Sungailiat di ruang kerjanya belum lama ini.
  “Saat ini, industri di Kabupaten Bangka 80 persen didominasi oleh industri pertimahan. Kita berharap, ada industri di sektor lain seperti bidang perikanan, pertanian atau pengolahan makanan sulit untuk dapat tumbuh. Namun industri kita berjalan lambat karena masih terkendala infrastruktur,” ungkap Rudiansyah. Ia menambahkan, kalau sarana jalan dan telekomunikasi sudah cukup baik. Namun ketersediaan listrik dan air bersih masih menjadi kendala.
Begitu juga jalan masuk seperti pelabuhan. Membangun infrastruktur tidak mudah, memerlukan dana yang cukup besar. Pemda dan pihak swasta sebaiknya berkoordinasi untuk mengatasi infrastuktur yang ada agar industri di Bangka berkembang. “Kalau industri timah yang ada di Bangka karena bahan baku dan harga jual timah tinggi jadi walaupun biaya produksi tinggi tetap keuntungan masih cukup tinggi juga.
Kalau industri lain, misalnya ikan sarden tentunya tidak akan sanggup menekan biaya produksi yang tinggi, salah satunya untuk biaya genset sebagai listrik dan lainnya,” jelasnya. “Itu juga yang menyebabkan mengapa bahan mentahnya diambil dari daerah kita, kemudian diolah menjadi bahan jadi di luar daerah. Karena biaya produksi kita yang tinggi. Selama infrastruktur kita belum dibenahi maka industri kita akan berjalan lambat. Padahal sektor industri swasta adalah penunjang pertumbuhan ekonomi terbesar,” pungkasnya. (*)

Read More

Sekolah Pinggiran Minim Perhatian

ShareMENDOBARAT - Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 4 Kecamatan Mendobarat, Zainudin menyayangkan masih lemahnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan.
Terlebih lagi untuk sekolah-sekolah yang terletak di daerah pinggiran seperti halnya SMP Negeri 4 Kecamatan Mendobarat, yang terletak di Desa Menduk.
Kata Zainudin, saat ini SMP negeri yang saat ini memiliki siswa sebanyak 200 lebih siswa itu, semakin kewalahan untuk menampung siswa baru setiap tahunnya.
"Persoalannya mengapa kita kewalahan bahkan juga bingung, ya, karena kenyataannya hingga kini, sekolah kami tidak memiliki lokal kelas belajar yang cukup," keluhnya.
Karena sampai saat ini sekolah itu hanya punya 5 ruang kelas. Padahal seharusnya untuk angka maksimal satu kelas itu sebanyak 36 siswa, tapi ini mau tidak mau, kini dalam satu kelas itu harus menampung sebanyak 45 siswa.
Jadi ruangan kelas yang mereka gabung adalah kelas VII (Tujuh) berisikan 45 orang, ruang kelas VIIII (Delapan) berisikan 38 orang dan sisanya ini adalah siswa kelas IX (Sembilan), yang mana untuk kelas tersebut sengaja disiapkan 2 kelas, alasannya adalah untuk agar mereka lebih konsentrasi, khususnya dalam menghadapi ujian nasional nanti.
"Kami sebenarnya sudah mengajukan proposal untuk mohon bantuan agar ruang belajar di sekolah kami ini segera di tanggapi, tapi setahu saya sampai saat ini proposal kami itu belum ada tembusannya sampai sekarang," katanya lagi.
Selain permasalahan tidak cukupnya ruang kelas belajar, yang kadang mengakibatkan saat kegiatan belajar mengajar terlalu penuh siswa, membuat guru kadang kewalahan menghadapi siswa.
Padahal di satu sisi, ingin setiap hari dalam KMB (Kegiatan belajar mengajar ) benar-benar fokus, dan konsetrasi, tapi sampai saat ini sekolah mereka masih terkendala dengan fasilitas listrik, makanya untuk mengaktifkan alat-alat listrik guna mendukung proses KBM, seperti komputer misalnya, sampai saat ini juga masih belum maksimal.
”Jadi kami sangat berharap kepada pemerintah untuk mbok ya turun dong ke lapangan sekali-kali kenapa, lihat keadaan yang sebenarnya,” ujar guru yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Desa Menduk tersebut. (cr04)

Read More

Sekolah Pinggiran Minim Perhatian

ShareMENDOBARAT - Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 4 Kecamatan Mendobarat, Zainudin menyayangkan masih lemahnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan.
Terlebih lagi untuk sekolah-sekolah yang terletak di daerah pinggiran seperti halnya SMP Negeri 4 Kecamatan Mendobarat, yang terletak di Desa Menduk.
Kata Zainudin, saat ini SMP negeri yang saat ini memiliki siswa sebanyak 200 lebih siswa itu, semakin kewalahan untuk menampung siswa baru setiap tahunnya.
"Persoalannya mengapa kita kewalahan bahkan juga bingung, ya, karena kenyataannya hingga kini, sekolah kami tidak memiliki lokal kelas belajar yang cukup," keluhnya.
Karena sampai saat ini sekolah itu hanya punya 5 ruang kelas. Padahal seharusnya untuk angka maksimal satu kelas itu sebanyak 36 siswa, tapi ini mau tidak mau, kini dalam satu kelas itu harus menampung sebanyak 45 siswa.
Jadi ruangan kelas yang mereka gabung adalah kelas VII (Tujuh) berisikan 45 orang, ruang kelas VIIII (Delapan) berisikan 38 orang dan sisanya ini adalah siswa kelas IX (Sembilan), yang mana untuk kelas tersebut sengaja disiapkan 2 kelas, alasannya adalah untuk agar mereka lebih konsentrasi, khususnya dalam menghadapi ujian nasional nanti.
"Kami sebenarnya sudah mengajukan proposal untuk mohon bantuan agar ruang belajar di sekolah kami ini segera di tanggapi, tapi setahu saya sampai saat ini proposal kami itu belum ada tembusannya sampai sekarang," katanya lagi.
Selain permasalahan tidak cukupnya ruang kelas belajar, yang kadang mengakibatkan saat kegiatan belajar mengajar terlalu penuh siswa, membuat guru kadang kewalahan menghadapi siswa.
Padahal di satu sisi, ingin setiap hari dalam KMB (Kegiatan belajar mengajar ) benar-benar fokus, dan konsetrasi, tapi sampai saat ini sekolah mereka masih terkendala dengan fasilitas listrik, makanya untuk mengaktifkan alat-alat listrik guna mendukung proses KBM, seperti komputer misalnya, sampai saat ini juga masih belum maksimal.
”Jadi kami sangat berharap kepada pemerintah untuk mbok ya turun dong ke lapangan sekali-kali kenapa, lihat keadaan yang sebenarnya,” ujar guru yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Desa Menduk tersebut. (cr04)

Read More

Pelayanan e-KTP tak Perduli Lebaran

ShareMERAWANG - Demi terealisasinya target pembuatan e-KTP tahun 2011, di 2 kecamatan yakni Kecamatan Merawang dan Kecamatan Mendobarat, kemarin, Senin (7/11) tetap membuka pelayanan penerbitan e-KTP bagi warganya.
Hal ini juga sebagaimana yang diakui oleh Sekretaris Kecamatan Merawang Saparuddin, bahwa kantornya tetap membuka pelayanan e-KTP dari mulai pukul 08.00 WIB pagi hingga pukul 14.00 WIB bagi warga masyarakat.
”Namun karena ini masih dalam suasana lebaran idul Adha kita belum buka lagi pelayanan online malam hari, mungkin baru Rabu kita buka lagi,” terangnya.
Sementara itu di kecamatan Mendobarat sendiri, seperti yang terpantau oleh Radsul, nampak seperti biasa sudah sejak pukul 07.00 WIB, bangku dan kursi tunggu yang disediakan panitia penerbitan e-KTP Kecamatan Mendobarat, tampak sudah hampir terisi oleh warga yang mengantri namanya dipanggil oleh petugas satu persatu.
Pemandangan ini nampaknya tetap tak mengubah antusias masyarakat Kecamatan Mendobarat untuk mendapatkan pelayanan penerbitan e-KTP, meskipun masih dalam suasana hari kedua Idul Adha tahun 1432 Hijriah. (cr04)

Read More

Sawit di KP Timah Punya Siapa?

ShareRIAUSILIP - Sebuah lahan bekas penambangan yang merupakan area Kuasa Pertambangan (KP) PT Timah di depan pabrik aspal (AMP) Dusun Deniang Desa Deniang Kecamatan Riau, Silip dipertanyakan statusnya oleh warga masyarakat setempat.
Hal ini disampaikan oleh Kades Deniang Kecamatan Riau Silip Ferdy H Karinda kepada  sejumlah wartawan Kamis (3/11) kemarin di ruang kerjanya.
Menurut Ferdy, masyarakat setempat sudah sering sekali menanyakan status kepemilikan lahan bekas penambangan timah yang sekarang ditanami sawit oleh salah satu warga setempat bernama Amuk.
Dikatakannya memang menjadi persoalan ketika lahan yang sudah sudah tidak ditambang lagi biasanya diserahkan kepada PT Timah untuk direklamasi, namun kenyataannya oleh yang bersangkutan (Amuk, red) lahan tersebut diratakan dan  ditanami sawit mencapai beberapa hektar.
Dalam hal ini dirinya selaku aparat desa menjembatani aspirasi warga dengan melakukan koordinasi dalam bentuk pengiriman surat untuk mempertanyakan seperti apa status lahan tersebut. Namun, surat yang sudah dilayangkan sekitar dua minggu lalu dengan tembusan Bupati Bangka, Camat Riau Silip dan beberapa instansi lainnya belum mendapat balasan dari PT Timah.
"Kita tidak bisa berbuat jauh dengan permasalahan ini, sehingga dari pihak desa menjalankan fungsi koordinasi dengan mengirim surat ke PT Timah untuk menjelaskan masalah lahan ini," jelasnya.
Diakuinya, pada sisi lain ia merasa khawatir kalau permasalahan ini dibiarkan bisa menjadi permaslahan yang besar dikemudian hari, karena itu selagi masih kecil harus direspon dengan secepatnya.
Menurut yang ia tahu tanah KP timah setelah direklamasi diserahkan kenegara melalui pemerintah daerah bukan untuk dimiliki secara pribadi apalagi kalau ditanam mencapai luas 2 hektar lebih perizinannya harus melalui intansi terkait seperti Dinas Kehutanan tingkat Provinsi.
"Karena itu kita ingin tahu yang sebenarnya, masyarakat bertanya apakah boleh begitu ?, kalau boleh banyak dari mereka (masyarakat-red) yang mau menguasai lahan bekas penambangan untuk dijadikan milik pribadi misalkan sebagai perkebunan.
Namun, perlu diperhatikan kalau kita berfikir lebih jauh jika ini diperbolehkan bisa mengakibatkan tanah negara ini habis dengan cara setelah mereka kuasai dijual ke orang apalagi orang dari negara lain seperti Malaysia," kata Ferdy.
Untuk itu ia berharap PT Timah dapat merespon secepatnya permasalahan ini agar pihaknya juga bisa menjelaskan persoalan yang sebenarnya kepada masyarakat.
Di samping itu ditegaskannya, upaya  yang dilakukan pihak desa ini adalah untuk menyelamatkan aset pemerintah agar tidak dikuasai orang-orang tertentu apalagi orang luar.
"Kita minta dalam persoalan ini PT Timah cepat memberi respon, agar bisa kita jelaskan yang sebenarnya kepada masyarakat," pungkasnya.(trh)

Read More

Timses Palsukan Dukungan?

ShareSUNGAILIAT - Panasnya proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wagub Provinsi Bangka Belitung (Babel) mulai menjalar.
Bahkan, indikasi-indikasi aneh mulai terlihat. Buktinya Kelurahan Parit Padang, kemarin Kamis (3/10) geger. Pasalnya pihak PPS (Panitia Pemungutan Suara) menemukan data fiktif.
Ada kejanggalan yang ditemukan panitia terhadap pengumpulan fotocopy KTP, serta juga ada tandatangan yang diduga dipalsukan oleh salah satu tim sukses bakal calon Pilgub 2012.
Ditengarai, tim sukses dari pasangan bakal calon dari jalur independen tersebut telah memalsukan tandatangan dukungan serta KTP dan nama juga palsu.
Awal kejanggalan tersebut ditemukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sekitar 2 hari yang lalu. Saat itu katanya tim sukses dari pasangan itu mengumpulkan daftar verifikasi daftar pemilih.
Tidak hanya kejanggalan dari nama warga saja, bahkan nama pejabat pun turut dicatut. Seperti Kepala Dinas Sosial Pemkab Bangka, Asban Haris, Kepala Dinas Disperindag Kabupaten Bangka Ahmad Rizal, serta Danramil Sungaiselan, Daniel, juga ada beberapa PNS Pemkab Bangka.
Melihat kejanggalan adanya dukungan dari orang-orang tersebut, Lurah Parit Padang, Darwin merasa aneh ketika Ketua PPS Parit Padang Heryanto melaporkan temuan tersebut kepada pihak Kelurahan Sungailiat, setelah itu pihak kelurahan melakukan pencocokan tandatangan KTP, setelah dicek berbeda dengan tandatangan aslinya.
"Dengan dilampirkan fotocopy KTP, warga Kelurahan Parit Padang dan kami melakukan pengecekan ulang ternyata tanda tangan berbeda dengan aslinya," kata Darwin.
Dikatakan Darwin pihaknya menemukan di dalam daftar Verifikasi fotocopy KTP orang yang sudah lama meninggal, sudah kadaluarsa, serta sudah pindah alamat.
Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua PPS Parit Padang, Heriyanto kepada berbagai media di kantor Kelurahan Parit Padang, dikatakannya awalnya dia mendapatkan data verifikasi tersebut dari salah satu tim sukses salah satu pasangan, bernama As, 2 hari yang lalu.
Karena ada nama-nama pejabat ia pun heran, ada yang PNS, TNI, serta nama-nama orang yang sudah meninggal pun ada, setelah diakukan pengecekan ulang dia akan melaporkan kepada Panwaslu, kemudian KPU untuk ditindaklanjuti.
Salah satu warga Parit Padang Witarsa, yang seorang PNS saat diwawancari merasa dirugikan dan namanya seperti dicemarkan.
"Saya tidak pernah memberikan KTP, dan menandatangani serta memberikan dukungan kepada calon manapun karena saya PNS. Ini harus diusut  sampai tuntas," pintanya.
Sedangkan Ketua Karang Taruna Parit Padang, Winandar menanggapi laporan warga atas tanda tangan palsu, dan pencemaran nama baik, dia minta pihak yang berwajib menindaklanjuti atas laporan masyarakat.
"Bila pihak berwajib tidak mau menindaklanjuti saya sendiri yang akan menindaklanjuti," tegasnya.
Sedangkan Pihak Panwaslu Kecamatan Sungailiat mengatakan mereka belum terima laporan.
"Kalau memang ada penemuan pemalsuan KTP pendukung yang fiktif, dengan bukti yang jelas di lapangan dari yang punya KTP dan pengakuan dari yang punya KTP, dan dilaporkan ke Panwaslu akan ditindaklanjuti," kata Ketua Panwaslu Kecamatan Sungailiat, M Yasir S.Pdi.
Sementara itu, dari salah satu anggota tim sukses pasangan tersebut, Ivan Ramadhan, mengatakan sudah 9 bulan yang lalu tim mereka mengumpulkan fotocopy warga melalui koordinator masing-masing.
""Tapi, tidak melakukan pengumpulan tersebut secara langsung kepada yang memiliki KTP," katanya.
Selanjutnya untuk masalah KTP, dia beranggapan bukan hanya dari tim pasangan mereka saja, tapi ada juga dari pasangan yang lain.
"Tapi, jika warga yang bersangkutan memang tidak pernah memberikan dukungan terhadap calon independen tersebut maka hal tersebut yang dapat memutuskannya adalah PPS. Kan sebelum faktualisasi belum bisa dinyatakan benar atau tidak. Karena faktualisasi dari tanggal 5 hingga 11 November 2011 merupakan penentunya," kata Ivan.
Maksudnya jika memang warga tersebut tidak pernah mendukung, maka yang berhak memutuskan hal tersebut PPS-nya. Di sana nanti semua yang terdata akan dipanggil dan ditanyakan apakah mereka memang memberikan dukungan kepada calon tersebut. (cr05)

Read More

Tiap Bulan, Laporkan Data Pendatang

ShareBELINYU - Secara rutinitas Pemerintah Kecamatan Belinyu melakukan pendataan terhadap para pendatang setiap bulannya.
Hal ini dikarenakan banyaknya para pendatang yang masuk kewilayah Belinyu dan tersebar diberbagai tempat dengan mobilitas datang dan pergi tidak menentu.
Kecamatan Belinyu tidak henti-hentinya mengintruksikan  aparat pemerintahan desa untuk terus mendata dan memberi laporan bulanan ke pihak kecamatan.
Selanjutnya pihak Kecamatan Belinyu menghimpun semua laporan dari Desa dan Kelurahan untuk dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Bangka dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Bupati Bangka.
"Pendataan dilakukan setiap bulan oleh pihak desa, yang harus memberi laporan bulanan ke kecamatan.  Lalu, selanjutnya dari kecamatan melaporkan ke Dukcapil dan Bupati Bangka," jelas Yeri selaku Camat Belinyu Rabu (2/11) lalu.
Sebelumnya pihak Kecamatan Belinyu telah menyikapi secara serius mengenai keberadaan pendatang yang bekerja kebanyakan di pertambangan pada wlayah Belinyu ini.
Pasalnya, sebagian warga merasakan resah dengan keberadaan pendatang yang melakukan perbuatan seperti pekerja kafe di parit 19 lalu maupun beberapa tindakan kriminal yang terjadi.
Dari data Radsul selama beberapa bulan terakhir para pendatang tersebar ditiga tempat paling banyak yakni Desa Bintet, Desa Gunung Pelawan dan Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu.
Para pendatang ini kebanyakan berasal dari beberapa daerah seperti Lampung, Selapan Sumsel, dan Jawa. Sedangkan untuk pekerjaan yang mereka geluti dibidang petambangan berkutat macam-macam mulai Tambang Inkonvensional (TI) darat, TI Apung dan ada juga yang sekedar mencari timah dengan cara sederhana seperti melimbang menggunakan karpet. (trh)

Read More

Nelayan Air Antu Banyak Dapat Ikan

ShareRIAUSILIP - Cuaca laut di seputaran Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu yang sedang dilanda angin kencang dan ombak besar berbanding terbalik dengan keadaan laut di perairan Dusun Air Antu Desa Deniang Kecamatan Riau Silip. Di lokasi ini sejak satu bulan terakhir penghasilan nelayan yang menangkap ikan di bagan menjadi meningkat.
Salah satu nelayan tangkap ikan di bagan, Asen kepada Radsul mengatakan dengan kondisi cuaca seperti sekarang hasil yang didapat lumayan banyak. Namun, untuk harga mengalami sedikit penurunan karena banyaknya persediaan ikan hasil tangkapan nelayan.
"Cuaca lumayan bagus sebulan belakangan ini, hasil tangkapan lumayan banyak. Tapi harga jual sedikit turun karena ikan melimpah," ujarnya kepada Radsul  Kamis (3/11) kemarin di Air Antu.
Dikatakan Asen, walaupun terjadi penurunan namun tidak terlalu drastis sehingga nelayan masih bisa memperoleh keuntungan yang lumayan. Menurutnya karena saat ini menjelang lebaran idul adha  menjadikan permintaan ikan dari masyarakat tetap tinggi tertutama beberapa jenis ikan untuk bahan pembuatan empek-empek dan tekwan.
"Walau barang melimpah tapi karena dekat lebaran banyak yang minta, jadi untuk ikan saat ini banyak yang beli," jelasnya.
Sementara nelayan lainnya, Ahau mengatakan hasil tangkapan yang banyak didapat adalah ikan dengan jenis ciu, dencis, hapau dan cumi. Para nelayang sangat terbantu dengan kondisi cuaca yang bagus sehingga bisa melaut dengan tenang dan hasil tangkapan juga banyak. Kondisi seperti ini menurutnya merupakan kesempatan bagi nelayan untuk meningkatkan penghasilan, sebab kalau sudah angin kencang selain tidak bisa melaut mereka juga harus mengeluarkan koceknya untuk memperbaiki bagannya yang rusak diterjang angin.
"Kalau sekarang ini kesempatan kita untuk ngumpul uang, cuaca bagus, hasil tangkap lumayan. Kalau udah mulai angin kencang kita ga bisa kerja lagi," pungkasnya. (trh)

Read More

Gerindra tak Mau Gegabah

ShareMENJELANG perhelatan panggung politik pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) 2012 mendatang, Partai Gerindra Babel tidak mau asal dukung.
Kata Sekretaris Gerindra Babel Deddy Yulianto, Gerindra sudah diamanatkan tidak asal berkoalisi ataupun memberikan  dukungan dalam pemilukada yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
"Gerindra akan berkoalisi jika ada kesamaan visi-misi dengan calon yang akan berkoalisi," ujarnya.
Misi yang harus diusung  antara lain menyelamatkan kekayaan daerah untuk mengurangi kemiskinan, melaksanakan ekonomi kerakyatan, memperkuat sektor usaha kecil, pendidikan, kesehatan dan mengoptimalkan pembangunan di pedesaan.
Kata dia program-program Gerindra selama ini banyak dititkberatkan di pedesaan.
Bagaimana soal Ketua DPD yang saat ini menjabat wakil gubernur dan akan mencalonkan diri dari jalur independen?
Menjawab itu, Deddy santai menjawab. "Itu sah-sah saja, tergantung  DPP merestui atau tidak dan biarkan masyarakat yang menilai, Gerindra sendiri belum menentukan sikap, sedang menimbang- nimbang komitmen politik dari masing-masing bakal calon yang akan bertarung," jelasnya.
Deddy juga membenarkan bahwa ada beberapa calon yang sudah mengadakan komunikasi dengan Gerindra.
“Kita akan meminta mereka mempresentasikan visi-misinya di hadapan DPP, karena siapapun yang berkoalisi dengan Gerindra ataupun sebaliknya, sudah dipastikan mesin partai politik Gerindra tidak akan tinggal diam dan akan bekerja secara maksimal, dari tingkat pusat sampai daerah. Dapat dipastikan pula bahwa Dewan Pembina kita, Prabowo Subianto turun ke lapangan seperti di pemilukada di tempat lain di Indonesia," terang Deddy, yang saat ini duduk di DPRD Babel.
5 sayap Gerindra akan turun di Babel, dan itu sudah dipastikan, karena Gerindra sendiri sudah mendapat respons dari ketua sayap Gerindra di Jakarta belum lama ini.
Dan Gerindra akan melihat komitmen politik dari masing masing calon. Prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Gerindra adalah tidak akan berkoalisi dengan partai yang tidak mempunyai kesamaan visi dan  misi.
"Babel harus menjadi lebih baik, saatnya kita berbuat untuk kepentingan masyarakat Babel,” tutup Deddy dengan nada bersemangat. (*)

Read More

Jaga Kamtibmas, Polsek Razia Pengendara

ShareSUNGAILIAT - Jajaran Polsek Pemali menggelar razia kendaraan bermotor.
Kegiatan yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu itu, dalam rangka menciptakan kondisi kamtibmas dan juga antisipasi terjadi kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) dan kasus pencurian kekerasan (Curas), serta pencurian sepeda motor (Curanmor) terjadi di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.
Razia kendaraan tersebut digelar sejak pukul 21.00 WIB dipimpin langsung Kapolsek Pemali Ipda M Ridwan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kendaraan, termasuk surat-surat kelengkapan lainya.
"Razia ini dilaksanakan  hanya sebatas imbauan saja kepada masyarakat dalam rangka menciptakan konsidi kamtibmas dan juga antisipasi terjadi kasus pencurian dengan pemberatan (Curat), dan kasus pencurian kekerasan (Curas) serta pencurian sepeda motor (Curanmor) terjadi di Kecamatan Pemali  Kabupaten Bangka, sehingga kondisi kamtibmas menjadi aman, hanya sebatas antisipasi saja,” ujar Kapolsek Pemali Ipda M Ridwan seizin Kapolres Bangka AKBP Asep Ahdiatna SIK MH, kepada wartawan di Polsek Pemali Rabu (2/11).
Menurut Kapolsek Pemali Ipda M Ridwan, kegiatan razia kendaraan tersebut rutin dilasanakan sebagai giat rutin yang ditingkatkan antisipasi terjadinya tindak kriminalitas baik itu curat, curas dan curanmor.
"Kepada masyarakat diimbau tetap waspada dan jangan terbui dengan keadaan yang sudah aman, untuk itu masyarakat juga diminta untuk ikut menjaga lingkungannya masing-masing dan segera melapor kepihak kepolisian bila mendengar, melihat ada hal-hal yang dinilai mencurigakan sehingga segera bisa diantispasi pencegahannya,” imbau Kapolsek Pemali Ipda M Ridwan. (cr05)

Read More

Izin Kebun Sawit Bakal Dibatasi

ShareSUNGAILIAT - Pemerintah Kabupaten Bangka mengeluarkan kebijakan bagi investasi perkebunan kelapa sawit untuk menerapkan sistem plasma mengingat akan keterbatasan lahan.
     "Pemerintah Kabupaten Bangka tidak akan memberikan izin jika pelaku usaha perkebunan sawit tidak menerapkan program tersebut," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka, Tarmizi Saat belum lama ini.
Selain itu pula, kata dia, tergantung kemampuan pihak pengusaha mensosialisasikan kepada masyarakat dan BPD setempat, apakah program yang ditawarkannya diterima atau tidak.
     "Masyarakat di sekitar wilayah usaha harus dilibatkan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat termasuk pula pola yang akan diterapkan misalnya pola plasma dengan pola inti dengan berbandingan 50:500 atau 40:600," jelasnya.
      Tarmizi mengakui, sampai dengan saat ini ada sejumlah perusahaan yang mengajukan perizinan investasi sektor perkebunan kelapa sawit, namun belum mendapat persetujuan dari pemerintah daerah setempat dengan alasan masih dikaji dan dipertimbangkan lebih lanjut.
      "Kalau dalam pengkajian nantinya memungkinkan ketersediaan lahan mencukupi maka pemerintah akan mengeluarkan izin selanjutnya diturunkan melalui Badan Penanaman Modal, Dinas Perkebunan, serta perizinan prinsip," katanya.
      Kajian lain kata dia, Pemerintah Kabupaten Bangka juga akan melihat terlebih dahulu Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) di daerah yang diusulkan untuk dilakukan pengembangan perkebunan sawit.
      "RTRW sendiri sampai sekarang masih dalam tahap penggodokan yang nantinya diusulkan untuk mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung," jelasnya.
     Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bangka mengeluarkan moratorium (Peninjauan kembali) sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit meliputi, birokrasi, persyaratan, dan pola yang harus dipedomani bersama.
     "Peninjauan kembali ini dimaksudkan agar dalam pengembangan perkebunan kepala sawit perlu dipertimbangkan masalah luas lahan, lahan untuk aktivitas industri, lahan untuk pemukiman, pertambangan dan lain-lain agar tidak terjadi degradasi lingkungan secara besar-besaran," jelasnya.
      Tarmizi saat mengakui, kontribusi pelaku usaha sektor perkebunan kepala sawit kepada pemerintah daerah pada umumnya masih sangat minim terlebih pelaku usaha dari asing atau Penanaman Modal Asing (PMA).
     "Masyarakat sangat dirugikan oleh pelaku PMA yang sebagian besar dari Malaysia, Korea dan China, karena setelah lahannya diganti rugi kemudian tidak mendapat bagian apa-apa kecuali hanya sebagai kuli," tegasnya.
     Pemerintah Kabupaten Bangka kata dia, hanya mengharapkan dana Coorporate Responsibility Social (CSR) yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar usaha, mengingat pemerintah daerah tidak dapat pemunggut pajak dari Tandan Buah Segar (TBS) setelah dikeluarkan pembatalan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai "Dauble Tax", dimana pajak Crude Palm Oil (CPO) dipungut langsung oleh Pemerintah Pusat.
      "Meskipun jumlahnya kecil, ke depannya kita berharap Pemerintah Daerah juga dapat memungut pajak CPO untuk menambah meningkatkan PAD yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku," demikian Tarmizi Saat. (*)

Read More

Pekerja Yusroni Itu Diamankan

ShareSUNGAILIAT - Atas kejadian pelecehan yang diduga dilakukan salah satu Kades di Kecamatan Pemali terhadap istri tukang kebun Bupati Bangka, Yusroni Yazid selaku pemilik kebun mengaku telah menerima laporannya.
Yusroni kepada sejumlah wartawan Sabtu (29/10) mengungkapkannya dirinya sudah menerima laporan baik dari tukang kebunnya, pihak kepolisian maupun dari informasi pemberitaan media massa.
"Memang orang di rumah sudah melaporkan  ke saya terjadi sesuatu, kita bilang amankan. Orang yang kita rekrut kerja di tempat kita harus kita lindungi," ujar Yusroni.
Dikatakannya, langkah pertama adalah menarik  tukang kebun bersama keluarganya dari perkebunan karena orang yang diduga melakukan pelecehan itu belum ditahan. Hal ini untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan karena sebelumnya ada ancaman sehingga saat ini tukang kebun bersama keluarganya diamankan di rumah salah satu keluarganya di Sungailiat.
"Kita khawatir ancaman itu bisa diwujudkan, langkah pertama adalah mengamankan pegawai kebun saya itu kerumah keluarganya, ketempat yang aman yaitu ketempat keluarganya di Sungailiat," kata Yusroni.
Lebih lanjut ia katakan, langkah lainnya adalah mempersilakan kepada tukang kebun untuk melaporkan peristiwa yang menimpa dirinya kepada pihak yang berwajib kalau memang pelecehan itu benar dilakukan tentunya didukung dengan bukti yang kuat.
"Saya persilakan kepada yang bersangkutan kalau memang itu benar, kemudian pelecehan itu dilakukan dengan bukti yang kuat silakan serahkan kepada aparat yang berwajib. Laporkan, dan itu sudah dilakukan," tukasnya.
Yusroni juga  berharap para pekerja tetap bekerja di kebunnya sehingga  tidak kehilangan mata pencaharian. Untuk itu selain kembali meyakinkan tukang kebun beserta keluarganya ia juga  akan memberikan perlindungan sesuai sistem yang ada di Negara, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
"Saya berharap ia masih bekerja di tempat saya dan itu yang harus kami yakinkan kepada mereka. Yang melindungi mereka bukan saya tapi melalui aparat keamanan dan sitem yang ada dinegara ini. Apalagi ia bekerja di tempat Bupati, bekerja dimanapun harus dilindungi sehingga tidak ada orang yang tidak aman di republik ini," imbuhnya.
Ditambahkannya dalam hal ini ia  serahkan kepada aparat berwajib dan berwenang untuk menanganinya dan tidak akan melakukan intervensi apapun.
Ia tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam persoalan ini, hanya saja tanggung jawabnya untuk melindungi orang yang bekerja padanya sehingga tidak kehilangan mata pencaharian itu yang akan dilakukan. (trh)

"Saya harus melindungi orang yang bekerja terhadap saya, dan saya harus menjamin mereka tidak kehilangan mata pencaharian," pungkasnya. (trh).

Read More

Mayat Ito Posisi Telungkup

Share

SUNGAILIAT - Akhirnya, jasad mayat yang sempat dinyatakan hilang akibat tertimbun di TN Desa Rambak, berhasil ditemukan.

Pencarian sendiri sudah sampai di hari ke-9 dengan menggunakan 9 unit alat berat atau PC.

Warga sekitar, tampak terlihat antusias melihat penemuan mayat yang melengkapi 3 mayat sebelumnya yang diketahui tewas tertimbun tanah, belum lama ini.

Penemuan itu, yang diketahui adalah mayat Ito, berumur 36 tahun, warga pendatang yang tertimbun hari Minggu tanggal 23 Oktober, ditemukan pukul 14.45 WIB.

Setelah sekian lama melakukan pencarian yang dilakukan oleh Polres Bangka, Polsek Sungailiat, pemilik TN, para relawan Basarnas Babel dan dibantu warga saat diwawancarai berbagai media di lokasi penemuan mayat diketahui di kedalaman 15 meter mayat ditemukan dalam kondisi yang masih utuh.

Posisi mayat telungkup di antara limbah-limbah ponton. Hingga sekarang jasad Ito masih diotopsi oleh Polres Bangka dan pihak Rumah Sakit Umum Sungailiat.

Untuk diketahui, 4 pekerja TN (Tambang Non Konvensional) milik mitra PT Timah di kawasan Jelitik, Sungailiat tewas tertimbun tanah, pada hari Minggu (23/10). Dan sampai dilakukan pencarian, akhirnya 1 mayat terakhir ditemukan. (cr05)

Read More

Tanah Pasar Modern Bermasalah?

ShareSUNGAILIAT - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka untuk membangun pasar di Kota Sungailiat untuk mengganti pasar yang sekarang, belum dapat direalisasi, karena masih dalam tahap penyelesaian administrasi yang sampai sekarang belum jelas.
Karena itu, Komisi B DPRD Bangka melalui Ketua Hendra Yunus meminta agar pemda dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan status tanah untuk pembangunan pasar semi modern itu sendiri, sehingga dikemudian hari nanti jangan sampai tersangkut dengan kasus hukum.
"Karena bagaimanapun untuk PU status tanah yang lama sampai sekarang status hukumnya belum jelas, dalam arti belum milik dari pemerintah daerah, sehingga kemarin sedikit menimbulkan masalah saat akan dibangun," kata Hendra.
Maka sekarang untuk itu, pemerintah daerah harus kembali melakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang tersedia. Sementara lahan yang tersedia untuk lokasi pembangunan pasar semi modern itu sendiri seluas 11.591,5 meter persegi, dan perlu untuk disertifikasi dan saat ini masih dalam tahap pengurusan di Badan Pertanahan.
Dalam penghapusan aset lama dari lahan yang ada harus melalui konsultan, untuk menilai berapa besar dari nilai aset yang tersedia, setelah dilakukan penilaian dari konsultan maka baru diusulkan ke DPRD Bangka untuk disetujui penghapusan aset tersebut.
"Sementara dalam pertemuan rapat yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu, telah dilakukan proses pengkajian berapa besar dari aset lahan yang lama tersebut, sekitar Rp 3 miliar, namun belum termasuk dari lahan parkir, maka untuk perlu dilakukan peninjauan kembali," harapnya.
Makanya, dewan minta agar secepatnya dapat dilakukan pengkajian kembali dan baru diajukan kembali ke dewan, karena hal ini menyangkut dengan permasalahan hukum ke depan, maka berharap hal semacam ini perlu diperhatikan dengan serius. (j0i)

Read More

Penjarah Batu Dibeking Oknum Dinas

ShareRIAUSILIP - Pihak Desa Deniang bersama Kepolisian Resort Riau Silip membuktikan imbauannya akan menertibkan para pemecah batu yang menjarah Bukit Batu Mak Jungkong.
Kemarin, tim  turun ke lapangan dan menghentikan aktifitas pengambilan batu yang dilakukan beberapa orang di Bukit Batu Mak Jungkong kawasan Simpang Bedukang  Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Senin.
Kepala Desa Deniang, Ferdy H Karindra yang juga langsung terjun ke lapangan mendatangi lokasi Bukit Batu Mak Jungkong pada pukul 11.00 WIB, saat para pekerja sedang bersantai di pondok tempat mereka menginap yang berada dikaki bukit.
Sementara satu buah dump truk dan 2 orang pekerja sedang mengangkut sisa pecahan batu yang diizinkan untuk diambil terakhir kalinya.
Setiba di lokasi, Kades Deniang langsung mendatangi para pekerja dan menanyakan asal mereka dari mana dan siapa yang menyuruh mereka bekerja.
Para pekerja yang berjumlah sekitar 10 orang ini mengaku bekerja pada salah seorang warga Jelutung bernama Jay dan juga atas izin salah satu orang yang bekerja pada Dinas Kehutanan inisial Rd.
Kades yang sebelumnya mengimbau untuk menghentikan aktifitas pengambilan batu kembali mengingatkan para pekerja, untuk tidak menambang di perbukitan karena memang tempat itu sangat dijaga.
Ferdy mengatakan Bukit Batu Mak Jungkong merupakan kawasan sentral yang berada ditengah-tengah persimpangan menuju Dusun Air Antu dan Dusun Bedukang, selain sebagai tempat ibadah dan kawasan potensi wisata juga sewaktu-waktu bisa dijadikan daerah pertahanan TNI.
"Kami minta aktifitas ini dihentikan karena bukit ini bagi kami dan masyarakat memiliki nilai yang sangat berarti sebagai tempat yang  memiliki history dan tempat peribadatan. Silahkan sisa batu yang dipecah diambil sebagai pendapatan yang mudah-mudahan rejeki bagi kalian, namun setelah ini jangan lagi mengambil batu disini," kata Ferdy dilokasi penertiban Senin (31/10).
Selain meminta menghentikan aktifitas pengambilan batu, Kades Deniang juga meminta para pekerja untuk merobohkan pondok tempat mereka tinggal, agar tidak menjadi prasangka masih adanya aktifitas pengambilan waktu dari warga setempat.
Ia juga  menyarankan para pekerja boleh menambang di kawasan lainnya pada wilayah Desa Deniang asalkan tidak mengganggu.
"Saya bukan melarang bapak menambang, boleh saja menambang misalkan di kebun milik warga ada batu yang bukan perbukitan, asalkan mendapat izin pemiliknya dan diketahui RT setempat," ujarnya.
Sementara setengah pekerja yang  berjumlah 5 orang dan baru datang beberapa hari mengaku tidak tahu menahu kalau aktifitas mereka dilarang karena mereka mengira segala sesuatunya sudah beres diurus oleh orang tempat mereka bekerja, termasuk masalah izin dan juga laporan keberadaan mereka.
"Kita baru beberapa hari berada di sini pak, kita tidak tau kalau begini jadinya. Tapi mulai kemarin kita sudah tidak lagi bekerja dan peralatan sudah kita bereskan," ungkap salah satu pekerja.
Pada akhir penertiban Kades Deniang mengatakan selain mengimbau untuk pindah dan menghentikan aktifitasnya juga meminta para pendatang asal Semarang Jawa Tengah ini untuk melaporkan, jumlah dan keberadaannya keaparat setempat agar bisa dipantau aktifitasnya dan  untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
"Jangan lupa juga pak dilaporkan keberadaan Bapak-bapak kepada ketua RT setempat jadi kalau ada apa-apa kita tau dan mudah mengatasinya," tandasnya.
Dari pantauan Radsul pada Bukit Batu Mak Jungkong terdapat beberapa batu yang sudah pecah dan satu bak mobil dump truk yang mengambil batu sisa hasil kerja para pekerja.
Sementara peralatan seperti palu, kapak, linggis dan chain shaw sudah dirapikan dan dikemas rapi. Sebelumnya dari aktifitas pengambilan batu di lokasi tersebut sekitar satu bulan mereka sudah berhasil mengambil batu sebanyak 20 truk lebih. (trh)

Read More

Pariwisata dan Tambang, Tumpang Tindih

ShareSUNGAILIAT - Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bangka, diyakini tidak bakalan berjalan dengan baik, selagi masih adanya tumpang tindih antara kawasan kepariwisataan dengan pertambangan yang satu wilayah.
Namun, kendati begitu, ada jalan keluar yang baik. Itu kata salah satu anggota DPRD Bangka, Agung Setiawan.
Katanya, dengan terjadinya tumpang tindih antara kawasan pariwisata dengan pertambangan bisa diatasi jika izin operasional pertambangan seperti izin operasional PT Timah Tbk di darat hingga tahun 2025, dan di laut tahun 2027 bisa berakhir, sehingga konsep pengemambangan untuk dunia pariwisata baru akan  bisa berjalan dengan baik.
"Dalam arti setelah selesai ditambang konsep wisata ini bisa berjalan, tetapi tambang ini tidak boleh dilanjutkan kembali," tegas anggota pPansus RTRW Kabupaten Bangka itu kepada wartawan, Senin (31/10).
Selain itu juga yang harus dipikirkan adalah nasib para nelayan dengan daerah tangkapan nelayan sendiri. Semua bisa dikemas tapi yang penting bagaimana satu suara dan satu pintu.
Kata Agung lagi, kalau pengaturan tata ruang ini tergantung kepada kesiapan pemda, walaupun itu sudah disetujui pusat, dewan minta mereka bisa memberikan penjelasan kepada dewan, kalau bisa diberikan penjelasan yang baik.
Terkait dengan hal-hal yang diinginkan, maka menurut Agung dirinya yakin dan percaya tahun ini bisa diselesaikan, tetapi kalaupun belum dapat diselesaikan, jangan sampai mereka didiskriminasi.
"Namun bagaimana pun kita berharap kita dapat secara bersama bahu-membahu untuk dapat menciptakan tata ruang yang baik, untuk daerah kita, sehingga ke depan setelah pasca penambnagan maka tidak akan permasalahan baru untuk mengembangkan dalam bidang apapun seperti kepariwisataan," tandasnya.(j0i)

Read More

Penyaluran Dana BOS Meringankan Beban

ShareSUNGAILIAT - Bupati Bangka Yusroni Yazid beranggapan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meringankan pihaknya, karena langsung disalurkan ke masing-masing sekolah sesuai dengan jumlah muridnya.
           Hal tersebut dikatakan di Sungailiat, Senin (31/10) menyikapi rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam sistem penyaluran dana BOS tahun 2012 mendatang.
          "Dengan penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan langsung disalurkan ke masing-masing sekolah tentu meringkan tugas kami, namun saya minta nantinya ada surat tembusan untuk mengetahui sejauh mana penyalurannya," katanya.
         Menurutnya, selama ini pihaknya melalui instansi terkait telah melakukan penyaluran dana BOS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan.
        "Selama ini penyaluran dana BOS yang kami salurkan berjalan semestinya dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku," katanya.
       Bupati menilai, perubahan sistem penyaluran dana BOS yang langsung tanpa melalui pemerintah kabupaten bukan merupakan ketidakpercayaan pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota, melainkan lebih pada sasaran dan prosedur.
       Rencana pemerintah pusat terhadap perubahan sistem penyaluran dana BOS yang langsung ke masing-masing sekolah, sebagaimana dikatakan Kemendikbud M Nuh diberitakan di berbagai media dikatakan,  mekanisme penyaluran dana BOS kembali diubah karena terjadi banyak kekurangan pada mekanisme penyaluran tahun ini.
      Dengan diubahnya mekanisme penyaluran dana BOS tersebut akan memudahkan pengawasan dan pengelolaannya. Penyaluran dana BOS akan dilakukan oleh provinsi dalam bentuk blockgrant (hibah) sehingga memungkinkan sekolah untuk tidak membuat Rencana Anggaran Kerja (RKA).
      Melalui sistem tersebut pula diharapan penyaluran dana BOS akan lebih cepat sampai ke masing-masing sekolah dan dapat dipergunakan untuk operasional sekolah.
       Berdasarkan data Kemdikbud, sampai dengan 6 Oktober 2011, masih ada 6 kabupaten di Provinsi Papua belum mencairkan dana BOS triwulan II yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Selain itu, sebanyak 127 kabupaten/kota belum mencairkan dana BOS triwulan III.
     Adapun penyaluran dana BOS di bawah Kementerian Agama untuk madrasah negeri dialokasikan langsung pada DIPA Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan pencairannya dilakukan langsung ke KPPN, oleh satuan kerja melalui mekanisme pencairan DIPA.
      Sedangkan untuk madrasah swasta dan pondok pesantren salafiyah (PPS), dana BOS dialokasikan pada DIPA kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan penyalurannya dilakukan langsung dari KPPN ke rekening madrasah dan PPS dalam bentuk blockgrant.
      Dana BOS triwulan I, II, dan III untuk madrasah dan PPS sudah direalisasikan di seluruh provinsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat realisasi dana BOS per Oktober 2011 sebesar Rp 2,145 triliun atau 70,36 persen dari Rp 3,049 triliun. Dana BOS disalurkan ke sebanyak 6,3 juta siswa di 43.075 sekolah.
      Berdasarkan hasil survei pendapat tim pengelola bos daerah terhadap mekanisme penyaluran dana BOS, sebanyak 88 persen memilih menggunakan mekanisme tahun 2010, tujuh persen memilih mekanisme 2011, dan lima persen menggunakan mekanisme lainnya. Jumlah responden sebanyak 481 orang yang mewakili satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota seluruh Indonesia. (cr03)
       

Read More

Green Smelter Harus Serap Tenaker

ShareSUNGAILIAT - PT ATD Makmur Mandiri yang bergerak di bidang green smelter diharapkan dapat mengeruk tenaga kerja sebanyak mungkin, khususnya di Kabupaten Bangka, yang merupakan basis PT ATD.
Perusahaan yang digawangi oleh pengusaha Hidayat Arsani, yang Direktur Pemasarannya diisi Wang Shi Qing dan Direktur Operasional Hero Tio serta Pengawas Produksi Whu Hai Jin memang baru diresmikan lusa kemarin.
Namun kendati baru, diharapkan perusahaan yang berorientasi kepada smelter ramah lingkungan tersebut, dapat dikenal secara luas bahkan sampai luar negeri.
Setidaknya itu yang diharapkan Pemimpin Smelter, Hidayat Arsani. "PT ATD Makmur Mandiri diharapkan bisa menyerap tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri, PT ATD Makmur Mandiri Green Smelter Babel satu-satunya di Babel sistem kerjanya menggunakan sistem elektronik dengan ramah lingkungan," katanya.
Pabrik itu luasnya 4 hektar dan menghasilkan produksi lebih dari 60.000 ton pertahun.
Keberadaan perusahaan tersebut bisa meringankan beban pemerintah dalam kampanye pabrik ramah lingkungan.
Lantas kata Hidayat lagi, sudah 5 tahun dia belajar ke Cina mempersiapkan cara-cara yang tepat. "Akhirnya alhamdulillah sekarang bisa berdiri smelter saya, sangat bersyukur kepada tuhan," ungkapnya.
Sementara itu, Finance Director, Wang Shi Qing mengatakan siap bekerja sama dengan Indonesia. "Kami terimakasih  kepada Negara Indonesia karena telah diberi kepercayaan, kami siap bekerja pada Arsani," katanya.
Sementara itu Gubernur Babel, Eko Maulana Ali saat mengikuti pembukaan smelter tersebut, juga mengungkapkan hal yang senada.
Katanya smelter itu bergerak di bidang pertambangan dengan menggunakan penyaringan udara dan ramah lingkungan. "PT ini adalah pertama di Babel serta di Indonesia, ini kalau bisa jadi icon," harapnya. (cr05)

Read More