This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Jumat, 12 Agustus 2011

Sedih, PHak Kak Liang Terbengkalai

ShareBELINYU - Taman Phak Kak Liang yang terletak di Desa Kuto Panji Kecamatan Belinyu saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Konsisi taman yang merupakan tempat wisata religi dengan kolam dan rumah ibadah agama khonghucu terbengkalai tidak terawat.
    Saat Radsul melihat Taman Phak Kak Liang  Kamis (11/8) kemarin kondisi jalan masuk tidak ada perkembangan, dimulai dari tepi jalan raya menuju ke tempat wisata Phak Kak Liang tidak ada perkembangan semenjak pertama kali di bangun masih berupa tanah kuning yang pada saat musim panas sangat berdebu dan ketika musim hujan becek dan berlumpur.
    Namun kondisi semakin memprihatinkan ketika sampai di lokasi, taman yang sekaligus tempat ibadah dan sudah dimasukkan Pemkab Bangka sebagai salah satu tujuan tempat wisata ini kondisinya jauh lebih buruk. Areal sekitar taman ditumbuhi rumput dan tanaman liar yang tidak terawat dan beberapa bangunan sudah roboh, kotor, dan sangat tidak terawat.
    Walau demikian masih ada beberapa pengunjung menyempatkan diri untuk datang seolah tidak peduli dengan kondisi yang ada. Salah satu sudut yang menarik ditempat ini adalah sebuah kolam besar yang dibangun jalan dan terdapat tempat bersantai ditengahnya menjadi salah satu tempat yang banyak diminati. Kolam yang  berisi ikan tapi tidak sebanyak dulu  tetap menjadi sebuah sisi yang diminati pada tempat  wisata ini.
    Wati, salah seorang pengunjung dari Sungailiat yang kebetulan datang bersama teman-temannya sangat  menyayangkan salah satu objek wisata yang terbengkalai ini. Ia berpendapat kalau benar-benar di kelola serius pasti akan menjadi salah satu tempat yang dikunjungi warga dan menjadi pendapatan bagi pemda.
    "Kita tidak tau ini dibawah pengelolaan siapa, pemerintah atau orang yang mempunyai tempat ini, namun  untuk kemajuan wisata Bangka mesti ada kerjasama antara pemerintah dan pihak yang ada disini agar tempat ini kembali terawat," ujarnya.
    Menurutnya Taman Phak Kak Liang memang sudah banyak yang rusak di perkirakan kondisinya  tinggal 30% saja yang masih layak sisanya harus di pugar. Selain tidak di kelola dengan baik tempat wisata ini di sekelilingnya juga sudah terdapat beberapa aktifitas penambangan walau relatif jauh namun bila tidak dipertahankan bisa saja semakin memperparah keadaan yang ada.
    "Kalau bisa diselamatkanlah Phak Kak Liag ini dan mungkin pemerintah harus turun tangan untuk memfasilitasi atau mem back up karena pemerintah juga tidak malu untuk memasukkan tempat ini pada brosur promosi sebagai tempat pariwisata di Bangka jadi ketika kondisinya sudah seperti ini hendaknya ada perhatian juga terhadap tempat ini," harapannya.
    Dari pantauan Radsul kondisi kolam semakin mendangkal dan taman-taman bunga sangat tidak terawat, tapi ada beberapa pengunjung yang datang menikmati sisa-sisa keindahan yang ada dan ikan-ikan yang jumlahnya ribuan saat kita memasuki jalan-jlan menuju kolam berkerumun seolah tetap ingin menunjukkan ada potensi yang harus diselamatkan ditempat ini. (trh)

Hati-hati, Diare Mulai Merebak

ShareSUNGAILIAT - Masyarakat harus mewaspadai adanya serangan penyakit diare.
    Hal itu dikemukakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, untuk mewaspadai penyakit diare yang berpotensi muncul pada musin kemarau yang ditandainya dengan berkurangnya air bersih di sejumlah sumur.
     "Penyakit diare berpotensi muncul atau merebak di musim seperti sekarang yaitu kemarau karena kondisi air bersih yang mulai berkurang," kata Kasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Boy Yandra di Sungailiat, Kamis.
      Menurutnya, langkah utama untuk mengantisipasi terjadinya penyakit diare bagi anggota keluarganya yaitu dengan mengkonsumsi air bersih setelah terlebih dahulu dimasak lebih dari 75 derajat celcius.
     "Begitu pula halnya penggunaan air sumur, hendaknya bentul bentul diperhatikan apakah kondisi airnya aman dikonsumsi atau tidak, dan jika kondisi air kurang bagus harus disaring terlebih dahulu sebelum dimasak serta memilih makanan yang sehat dan hogeinis," katanya.
     Boy Yandra mencatat, sampai dengan sekarang jumlah penderita diare mencapai sebanyak delapan orang terdiri dari empat orang anak-anak dan empat orang ibu-ibu.
     "Jumlah penderita diare kami perkirakan akan terus mengalami peningkatan karena kondisi cuaca masih kemarau dengan tingkat debu yang semakin banyak," jelasnya.
      Dirinya mengimbau kepada masyarakat khususnya yang mengalami diare agar segera dibawa ke Puskesmas terdekat untuk mendapat layanan kesehatan. Dan langkah awal sebelum mendapat layananan kesehatan, penderita bisa membuat oralit sendiri dengan mempergunakan gula pasir dan garam.
      "Penderita diare akan mendapat layanan kesehatan jika segera dibawa ke Puskesman dengan disediakan oralit sesuai dengan kebutuhannya," katanya. (cr03)
      

Kamis, 11 Agustus 2011

Bangka Rawan Konflik

ShareSUNGAILIAT - DPRD Kabupaten Bangka meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka segera mengurusi batas-batas desa di Kabupaten Bangka.
    Karena, saat ini batasnya sendiri tidak jelas. "Untuk itu kita minta pemerintah daerah melalui dinas terkait segera untuk merealisasikan batas-batas desa tersebut, sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan masalah," pinta salah satu anggota DPRD Bangka, Agung Setiawan, Rabu (10/8).
    Dia mengatakan itu, sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang telah dia buktikan sendiri. "Riilnya begitu, yang terjadi di lapangan saat ini berkaitan dengan penetapan batas desa," katanya.
    Maka dengan tegas dia meminta pemerintah daerah melalui intansi terkait, dalam ini hal ini kantor pemerintahan desanya harus dapat segera memyelesaikan untuk penetapan batas desa yang ada di Kabupaten Bangka.
    Contohnya kata Agung, wilayah Kelurahan Kenanga saja dengan Desa Rebo sampai saat ini batasnya tidak jelas, kata dia, kalau sampai batas desanya saja sampai tidak jelas maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari, contohnya bisa menimbulkan masalah yang berkaitan dengan surat tanah atau sertifikat kepemilikan sebidang tanah.
    Misalnya, dalam pembuatan surat tanah yang telah dibuat oleh masyarakat tenyata pada desa A namun ternyata berubah menjadi wilayah lurah B, maka akan menimbulkan masalah bahkan bisa saja akan menimbulkan keributan atau konflik.
    "Makanya sekali lagi kita minta dan kita imbaukan kepada pemerintah dalam hal ini kepada intansi terkaitnya jangan membiarkan kondisi batas ini terlalu berlarut-larut," pintanya tegas.
    Pendataan yang baik katanya tidak akan menimbulkan masalah yang terlalu parah di kemudian hari nanti, karena tidak ada yang akan menduga hal apa yang bakal terjadi besok. "Misalnya wilayah Desa Rebo dan ini wilayah Desa Kenanga dan batas desa yang baku ini kita harapkan dapat segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka," harap dia lagi.
    Dan kejadian dalam penetapan batas desa ini sendiri tidak hanya terjadi pada suatau wilayah desa seperti halnya Desa Rebo dan Kenanga namun, yang harus segera ditetapkan itu seluruh wilayah desa yang ada di Kabupaten Bangka.
    Bahkan bukan hanya pada batas desa yang ada dalam  satu kabupaten tapi, batas desa yang berhubungan desa dari kabupaten lain atau batas desa yang berkaitan dengan batas wilayah kotamadya pun, misalnya Desa Kace yang mana batas desa sangat bersinggungan denagan batas wilayah Pangkalpinang.
    "Maka itu kita harapkan batas desa harus jelas sehingga tidak menimbulkan bibit konflik saat terjadi penerbitan dengan batas desa tertentu, selain itu di perlukan ada kondinasi yang senergis antara kabupaten dan provensi dalam menetapakan batas desa antar wilayah kabupaten atau kotamadya," tandas Agung. (mg08)

TI di Sekolah, Dibabat Juga

ShareSUNGAILIAT - Akhirnya Tim Gabungan (Timgab) Polres Bangka, Sat Pol PP Kabupaten Bangka serta Dinas Pertambangan Kabupaten Bangka dan Polsek Riau Silip melakukan penertiban keberadaan Tambang Inkonvensional (TI) yang tidak dilengkapi perizinan milik Edy warga dusun Bernai Riau Silip, Rabu (10/8).
     Tim Gabungan (Timgab) Polres Bangka dalam penertiban tersebut dipimpin Kasat Sabhara Polres Bangka AKP Jadiman Sihotang, Sat Pol PP Kabupaten Bangka dipimpin Danton Sat Pol PP Kabupaten Bangka Herri Hermanto, saat datang kelokasi keberadaan Tambang Inkonvensional (TI) berlokasi tidak jauh dari SDN 13 Dusun Bernai Desa Berbura Kecamatan Riau Silip, TI tersebut sedang melakukan aktivitas dan kemudian diminta untuk dihentikan, pelanggaran lainya keberadaan TI tersebut hanya berjarak beberapa meter dari jalan Raya Muntok.
    Petugas Timgab lansung menyita ke 10 unit TI yang terdiri dari 5 unit mesni TI dan 5 unit mesin robin beserta perlengkapan TI lainya milik Edy warga Dusun Bernai Desa Berbura Kecamatan Riau Silip  dan rekan-rekanya.
     “Beberapa waktu lalu petugas dari Timgab juga sudah melakukan sosialisasi terhadap keberadaan TI di Dusun Bernai Desa Berbura Kecamatan Riau Silip untuk menghentikan aktifitas karena terlalu dekat dengan SDN 13 Dusun Bernai dan juga jalan raya Muntok karena tetap membandel maka kita lansung mengambil tindakan dengan menyita mesin TI milik Edi dan rekan-rekanya tersebut dan kemudian pemilik 10 unit TI tersebut akan kita panggil ke Mapolres Bangka untuk dimintai keterangan,” ujar Kasat Sabhara Polres Bangka AKP Jadiman Sihotang kepada wartawan di sela-sela penertiban TI Dusun Bernai Desa Berbura Kecamatan Riau Silip.
    Berdasarkan pantauan Babel Pos (Induk Radsul) para pengendara kendaraan yang lewat sekitar lokasi TI dan warga sekitar berdatangan menyaksikan Timgab melakukan pembongkaran terhadap keberadaan TI tersebut di pinggir jalan raya Muntok.
    Kemudian Timgab lasung menuju lokasi keberadaan TI di sekitar SD Biruni Parit VII, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali. Saat petugas datang para pekerja TI rata-rata sedang beraktivitas dan oleh petugas diminta untuk mennhentikan aktivitas untuk diberikan pengarahan oleh Timgab.
    Dihadapan para pemilik TI di sekitar SD Biruni Parit VII, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, petugas mempertanyakan keberadaan perizinan TI dan tidak bisa dijawab oleh para pemilik TI dengan alasan bahwa keberadaan dari hasil TI tersebut juga disisikan untuk pembangunan pagar SD Biruni Parit VII, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali serta pembangunan musholah di lingkungan setempat.
    Sementara itu Timgab tidak bisa menerima alasan yang disampai oleh para pemilik TI, dan menurut petugas bahwa keberadaan TI tersebut dilarang karena dekat dengan sekolahan selain itu tidak memiliki perizinan.
    Akhirnya tercapai kesepakatan antara pemilik TI di  sekitar SD Biruni Parit VII, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali dengan Timgab yakni diminta kepada para pemilik TI yang berlokasi dekat dengan gedung SD Biruni untuk segera menghentikan aktivitas. Dan untuk TI lainya untuk segera mengurus perizinan pertambangan dengan diberikan waktu sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2011 nanti dan bila hal tersebut tidak dindahkan maka akan dilakukan penindakan dengan menyita keberadaan mesin TI tersebut.    
       Seperti yang diberitakan sebelumnya aktifitas Tambang Inkonvensional (TI) kembali beroperasi di dekat sebuah sekolah yang hanya berjarak sekitar 10 meter dari pinggir sekolah. Kali ini suara deru mesin TI menganggu ketenangan aktifitas SD Biruni Parit VII, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali. (dee/bbg)

Lahan 21 Th Diserobot

ShareSUNGAILIAT - Khairudin (75) warga Desa Deniang mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bangka, Rabu (10/8).
    Kedatangan bapak tua ini untuk menyampaikan nasib yang menimpa dirinya berkaitan dengan penggusuran lahan tanah perkebunan yang telah diusahakannya sejak dari tahun 1990 oleh pihak PT Inhutani.
    Khairudin warga Desa Deniang Kecamatan Riau Silip ini diterima oleh anggota DPRD Bangka dari Fraksi Partai Golkar, Ahmat Asin.
    Diceritakan Khairudin sekitar tahun 1990 dirinya membuka sebidang lahan perkebunan dengan luas kurang lebih 3 hektar, di kawasan  hutan produksi milik PT Timah pada waktu itu masih memakai istilah TTB (Tambang Timah Bangka), jauh sebelum pihak PT Inhutani berencana akan membuka lahan perkebunan.
    Di atas lahan tanah tersebut ditanami berbagai jenis tanaman mulai dari karet, petai, nanas dan berbagai tanaman lain, namun karena pihak PT Ihuntani akan membuka perkebunan dan pabrik tapioka, lahan perkebunan yang dikelolanya digusur oleh pihak perusahan tersebut.
    Sementara pihak PT Inhutani sendiri bersikeras, tidak mau mengganti tanam tumbuh milik Khairudin yang telah diusahakannya sejak tahun 1990-an tersebut, bahkan menurut Khairudin pihak perusahaan melalui pimpinannya Barnabas, sempat menantang dan mengatakan silakan mau melapor kemana saja.
    Dijelaskan Khairudin penggusuran terhadap lahan yang ditanami sekitar 300 batang nanas, 300 batang pohon petai dan 150 batang pohon karet, serta berbagai tanaman lainnya sebelumnya telah pernah disampaikanya, untuk memohon bantuan ke pemerintah, dan melalui Sekda Bangka H Tarmizi Saat dirinya telah mendapat memo.
    "Pernah untuk pihak kecamatan agar bisa memfasilitasi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan memo kedua ditujukan untuk pihak perusahaan agar dapat mengantikan tanam tumbuh," kata dia.
    Karena memang apa yang ditanam dan ada di kebun tersebut barangnya riil.
    Namun kedua memo itu bak ditelan angin sudah hampir tiga bulan ini nasib kebun yang tergusur belum diketahui nasibnya. "Untuk itu kita mohon bantuan para wakil rakyat untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi," pintanya.
    Sementara Ahmat Asin menanggapi masalah ini berjanji akan segera membicarakan masalah ke pimpinan, karena ia berada di Komisi C dan masalah perkebunan ini sendiri ditangani oleh Komisi B, dia berjanji akan berkoordinasi dengan rekan-rekan yang ada di Komisi B.
    "Dan, selanjutnya akan kita bicarakan dalam agenda, kalau perlu kita akan bentuk pansus perkebunan untuk menyikapi masalah ini. Kita akan panggil pihak perusahaan dan juga pihak eksekutif agar masalah ini jadi jelas,dan jangan sampai adanya masalah-masalah yang dapat merugikan masyarakat, mungkin ini baru satu orang yang datang ke kita  dan mungkin masih banyak lagi masyarakat yang lainnya  di rugikan oleh pihak perusahaan tersebut," tandas Asin. (mg08)

100-an Perusahaan Wajib THR

ShareSUNGAILIAT – Surat Edaran mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawan oleh perusahaan akan segera dibut oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Bangka.
    Surat edaran yang akan ditandatangani oleh Bupati Bangka tersebut rencananya akan disebarkan pada minggu kedua Ramadhan.
    Kepala Dinsosnaker Kabupaten Bangka melalui Kabid Pengawasan dan Hubungan Industrial,  Ruslan Ranto saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, berdasarkan Permen nomor 4 tahun 1994 tentang THR dan Hari Raya Keagamaan menyebutkan bahwa perusahaan wajib membayar THR karyawan paling lambat 1 minggu sebelum lebaran.
    “THR harus diberikan kepada karyawan paling lama 1 minggu sebelum lebaran. Kalau diberikan pas hari raya atau sesudah hari raya, itu namanya bukan THR. Tujuan diberikannya THR adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan pada hari raya,” jelas Ruslan.
    Ditambahkannya, surat edaran tersebut dibuat berdasarkan inisiatif Dinsosnaker karena pemberian THR sudah rutin setiap tahun jadi tidak menunggu surat edaran dari provinsi. Pada minggu kedua bulan Agustus rencananya surat sudah disebarkan ke sekitar 100 – an perusahaan yang ada di Bangka.
        Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR karyawan harus memberitahukan ke Dinsosnaker paling tidak 2 bulan sebelum hari raya. Namun untuk di Bangka, sampai saat ini Dinsosnaker belum menerima surat ketidakmampuan perusahaan untuk membayar THR.
        "Dalam aturannya, karyawan yang bekerja diatas 1 tahun mendapatkan THR satu bulan gaji tetap, sedangkan karyawan yang bekerja dibawah 1 tahun, THR diberikan secara proporsional oleh perusaaan. Bagi perusahaan yang tidak membayar THR karyawannya akan mendapatkan sanksi seperti yang dimuat dalam UU nomor 14 tahun 1969," jelasnya.
    THR ini yang sudah setiap tahun diberikan jadi diperkirakan juga perusahaan sudah mengerti. Berbeda dengan upah minimum kerja (UMK) yang harus benar – benar diberitahukan setiap tahun karena UMK selalu mengalami perubahan setiap tahunnya.
    "Sedangkan THR bagi tenaga honorer atau PNS, yang mengatur itu adalah Pemda. Kami hanya mengatur THR bagi karyawan di perusahaan swasta, BUMN dan BUMD," tandasnya. (trh)

Rabu, 03 Agustus 2011

PLN Ngaku Sakit

ShareMERAWANG - PT PLN mengaku prihatin dan menyadari keluh kesah masyarakat yang tidak menginginkan adanya pemadaman listrik. Seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat Kudai khususnya dan se provinsi pada umumnya.
    Namun, usaha maksimal yang telah dikerjakan oleh PT PLN ternyata belum mampu untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan, seperti yang disampaikan Kepala PLTD Merawang, Suhari kepada Radsul.
    ”Saya sedih kalau mati lampu, namun kapasitas saya sebagai  yang kebetulan dipercayakan sebagai Kepala PLTD Merawang selalu berusaha tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kami sudah berusaha bekerja dengan maksimal dan konsen, namun sama halnya dengan manusia, yang kadang juga bisa sakit, apalagi ini mesin, jadi kita tidak bisa memperidiksi kapan sakit itu akan datang,” keluh Suhari.
     Dia juga mengibaratkan PLTD Merawang hanya seperti pekerja di dapur, jadi tugasnya hanya menyiapkan untuk berapa piringnya saja. Dia juga mengatakan bahwa terjadinya pemadaman listrik secara mendadak pada waktu malam pertama umat Islam sedang melaksanakan sholat tarawih karena disebabkan oleh ledakan kabel tanah.
    "Kejadian ini tidak terjadi secara tiba-tiba, namun untuk diketahui oleh masyarakat bahwa sesaat setelah ledakan itu terjadi kami sudah memperbaikinya,” tambah Suhari.
    Dia menjelaskan PLTD juga sama tidak ingin disusahkan, kalau soal SDM dia pribadi merasa untuk tenaga yang ada di PLTD semua sudah cukup baik, dan tenaganya juga sangat mengerti kondisi masyarakat. "Hanya saja pengecualiannya adalah tidak semua tenaga yang ada di PLN itu statusnya sebagai pegawai," kata dia lagi.
    Disinggung soal mengapa pihak PLN tetap saja melakukan pemasangan Kwh baru, di saat kondisi listrik di Bangka Belitung masih dalam kondisi yang belum stabil, Suhari menjawab itu semua karena sudah sesuai dengan azas Keadilan, selama ini mereka terus berusaha untuk bertindak adil kepada semua pelanggan namun arti dari keadilan yang mereka berikan katanya tidak dimaklumi oleh semua lapisan masyarakat. "Tapi kami telah mengantisipasi terjadinya kekurangan pasokan listrik dengan menyediakan mesin sewa yang kapasitasnya mencapai 5 Mw," tegasnya.
    PLTD Merawang saat ini sedang masa konsen terhadap masalah perbaikan jaringan, perbaikan travo. Itu semua dilakukan supaya kebutuhan listrik pada waktu menyambut hari raya Idul Fitri nanti dapat tercukupi dan tidak mengalami masalah lagi, apalagi Oktober 2011 PLTU 2x30 Mw yang ada di Air Anyir tahap I sudah rampung dan siap beroperasi, dengan ada PLTU itu PLN berharap dapat lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan. "Jadi mohon bersabar," pintanya.
    Suhari juga membantah isu yang menyebutkan di Bangka Belitung masih terdapat 40 Desa yang sampai kini masih belum tersentuh oleh aliran listrik. Mungkin kata SUhari yang disebut itu, adalah daerah terpencil seperti pulau Lepar Pongok.
    "Tapi untuk daerah yang sulit dijangkau ini, kita pun tetap berikan perhatian dengan menyediakan Solar Sel, alat yang satu ini adalah merupakan pembangkit listrik yang menggunakan tenaga surya. Tidak ada itu, karena ini sudah sesuai dengan program pemerintah bekerjasama dengan PLN selalu berusaha mengatasi hal tersebut," bantahnya.
    Suhari mengatakan dengan mengingat ada keterbatasan energi listrik saat ini, pihaknya berharap agar masyarakat dapat membantu dengan melakukan penghematan listrik. "Tolong matikan alat listrik yang tidak perlu," pintanya lagi. (cr04)

Maras Kotor, Pengunjung Kerasukan

ShareRIAU SILIP - Air terjun maras yang berada di dusun Buhir kaki bukit Gunung Maras beberapa minggu belakangan sering terjadi kerasukan.
    Yang lebih parahnya lagi biasanya kerasukan menimpa wanita tapi tidak hanya itu ada juga yang terjadi kepada laki-laki dan pada siang hari. Kabar mengenai ini didapat wartawan Radsul, yang langsung mengunjungi air terjun Gunung Maras setelah mendengar informasi tersebut.
    Dari keterangan warga setempat yang berhasil ditemui di Dusun Buhir, salah seorang laki-laki warga setempat yang tidak mau disebut namanya membenarkan kejadian tersebut karena ia sendiri yang melihat dan sempat menolong korban tersebut, Menurutnya perihal kerasukan pengunjung di air terjun Maras karena keadaan air terjun Maras sekarang sudah sangat kotor.
    "Air terjun tuh la kotor sekarang, bukan kotor karena sampah bai tapi juga kotor oleh orang yang berbuat mesum, minum-minum (miras) sehingga penghuni disitu menjadi marah," ceritanya.
    Dikatakannya percaya atau tidak sebenarnya penghuni di situ sudah meminta semacam sesajen agar dapat meredam itu, hal ini diketahuinya karena ia sendiri didatangi secara langsung, mungkin  karena setiap orang yang mau ke air terjun itu pasti lewat jalan samping rumahnya.
    "Ku pernah didatangi penghuni tersebut yang meminta untuk di berikan sesajen tapi ku dak nek nurut e. Karena percuma saja selain itu akan memanjakan e, trus kalau dari pengunjung masih tetap melakukan hal yang tidak wajar pasti akan tetap terjadi (kerasukan, red)," tukasnya.
    Akibat hal ini ia sering mengingatkan terutama kepada para pecinta alam yang sering melintasi air terjun untuk menuju ke Gunung Maras untuk tidak menginap ataupun bertingkah laku aneh apabila sedang berada di air terjun.     Seperti dua minggu lalu ada sekelompok anak muda dari Sungailiat dan Pangkalpinang yang mau mendaki ke Maras namun karena sudah malam dan mereka berencana menginap di dekat air terjun ia larang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan akhirnya menginap di halaman rumahnya dan baru berangkat keesokan paginya.
    "Kalau untuk nginep di air terjun ku dak nyuruh, tapi kalau negah aok (kalau menginap di air terjun saya tidak menyuruh tapi mencegah iya). Soal e sebelum e ge ade yang kerasuk siang hari orang laki ulik (karena sebelumnya ada yang kemasukan pada siang hari seorang laki-laki pula), jadi untuk sekarang ini sangat rawan kalau menginap di dekat aek terjun," katanya.
    Saat Radsul bersama beberapa warga mengunjungi air terjun Maras tersebut setiba di lokasi air terjun memang kondisi air terjun sangat memprihatinkan yang kotor akibat pengunjung yang membuang sampah sembarangan, ada sebuah tong sampah yang disumbangkan salah satu sekolah yang dari keterangan tertulis di tempat sampah adalah kegiatan penelitian namun  kapasitasnya belum tidak bisa lagi menampung sampah yang sudah berserakan baik di pinggir air terjun maupun di dalam air terjun.
    Dan memang benar adanya pengunjung yang menenggak  minuman keras hal ini dari bekas botol atau kaleng minuman keras yang tertinggal di sekitar air terjun.
    Kondisi ini sangat disayangkan padahal air terjun Maras mempunyai air terjun yang sangat jernih sehingga semua orang menjadi betah untuk berada disini.
    Kalau dikelola dengan baik gunung Maras dengan air terjun dan puncaknya yang indah dan tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan objek wisata yang memiliki potensi sangat bagus. Sampai berita ini diturunkan Radsul belum berhasil mengkonfirmasi pihak terkait untuk objek wisata alam ini baik pihak Kecamatan Riau Silip maupun Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka. (trh) 

PDIP Minta Tinjau Lagi SE Bupati

ShareSUNGAILIAT - Menyikapi Surat Edaran Bupati Bangka yang isinya selama bulan Ramadhan tempat hiburan tidak boleh beroperasi sebulan penuh ditanggapi oleh Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Bangka.
    Menurut mereka pemerintah daerah diminta untuk arif dan bijaksana dalam mengeluarkan surat edaran.
    Sebab masih bisa mencari solusi lain untuk tidak mematikan rezeki orang lain. Menurut Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Bangka, Herman Suhadi SSos, bahwa mereka sangat berharap pemerintah arif dan bijaksana dalam mengeluarkan surat edaran. "Karena kita tahu bahwa komponen-komponen dalam dunia hiburan itu banyak komponennya, seperti  tenaga kerja, pedagang dan tempat  hiburan itu sendiri," kata dia.
    Makanya, dia berpikir bagaimana jika memilah dan memlih yang terbaik agar tidak merugikan masyarakat kecil. Karena tidak bisa menutup rezeki orang dan mereka juga melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, serta  mereka juga ingin merayakan Idul Fitri bersama keluarga.
    "Kalau mereka langsung tidak bekerja, apa yang terus akan terjadi,” ungkap Herman Suhadi.
    Jelas dia lagi, selaku wakil rakyat, minta ada kearifan dan kebijaksanaan, karena satu sisi peraturan ditegakan dan di satu sisi lain kesempatan teman-teman untuk mendapatkan rezeki tidak tertutup sama sekali.     Tentunya  ada pengaturan yang baik dan ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan para penyelenggara tempat hiburan tersebut. "Kalau kita ambil pengalaman tahun lalu, mungkin  3 hari puasa mereka diliburkan, atau seminggu, itu suatu solusi yang bijak dan kami dari fraksi PDI-Perjuangan partainya wong cilik mengajak berdialog bersama-sama, mari kita berkomunikasi," pintanya.
    Selain itu juga Fraksi PDIP minta para pengusaha hiburan berdiskusi dengan Fraksi PDIP yang akan menjadi mediator. "Tapi mari kita atur peraturan sebaik-baiknya tanpa merugikan orang lain,” paparnya.
    Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Bangka H Yuroni Yazid SE berharap selama bulan Ramadhan menghormati orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa.
    "Kalau memang ada pengusaha hiburan yang mau buka, silakan mengajukan, nanti akan kita pertimbangkan. Tapi surat edaran bupati  tetap seperti  itu dan tidak bisa dirubah,” pungkasnya. (her/bbg)

Pendidikan Anak Pulau, Wajib

ShareSUNGAILIAT - Anak-anak di pulau terpencil pantas untuk diberikan kesempatan pendidikan yang lebih layak.
    Setidaknya itulah yang disampaikan salah satu anggota DPD RI dari dapil Bangka Belitung, Hj Noerhari Astuti.
    Dia menginginkan sekaligus menjanjikan kalau dirinya tetap mengutamakan perhatian kepada anak-anak pulau terpencil di bidang pendidikan agar mampu bersaing di dunia ilmu pengetahuan dengan anak di perkotaan.
     "Perhatian khusus yang saya berikan mengingat keberadaan mereka memiliki hak sama dengan yang berada di kota, sementara letak geografis mempengaruhinya mendapatkan hak tersebut," katanya di Sungailiat, kemarin.
     Ia mengatakan, DPD RI sangat mendukung program pemerintah di bidang pendidikan termasuk mencanangkan wajib belajar sembilan tahun, pengentasan buta aksara dan juga biaya pendidikan gratis.
     "Program pemerintah diperuntukan kepada seluruh anak Indonesia dari seluruh penjuru Nusantara tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan di sekolah adalah bagian hak mereka yang wajib dipenuhi pemerintah," tegasnya.
     Kemampuan anak pulau terpencil nantinya diharapkan mampu bersaing di bidang ilmu pengetahuan dengan anak perkotaan yang jauh lebih lengkap fasilitas sarana pendukungnya.
     "Saya yakin anak - anak pulau terpencil memiliki kemampuan sama, hanya saja perlu digali lebih dalam dan mendapatkan layanan pendidikan maksimal," katanya.
     Untuk mengalinya, kata dia, salah satunya adalah guru pendidik. Dimana keberadaanya sangat diperlukan dalam memberikan ilmu pengetahuan sehingga mampu menggali potensi yang masih terpendam.
     "Saya pernah mendapatkan suatu pulau dimana terdapat sekolah yang ditinggalkan gurunya. Yang membuat saya lebih kecewa guru tersebut sudah diangkat PNS, padahal dalam sumpah jabatan bersedia ditempatkan dimanapun diwilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegasnya.
     Dengan kejadian tersebut kata dia, dirinya merasa ikut bertanggungjawab dengan berusaha mencari guru yang bersangkutan untuk kembali menjalankan tugas wajibnya.
     "Alhamdulillah, usaha saya bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat berhasil menemukan guru tersebut yang baru bertugas  selama tiga bulan," ujarnya. (cr03)

Selasa, 26 Juli 2011

Hakim Itu Mengaku

ShareSUNGAILIAT - Tak bisa dibendung lagi, perihal kasus tersebarnya foto syur dari oknum hakim di Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat berinisial AR sudah jadi konsumsi publik.
    Bahkan, tak tanggung-tanggung, bos AR sendiri, Kepala PN Sungailiat Retno Listowo langsung menggelar konferensi pers dengan wartawan Senin (25/7).
    Kata Retno Listowo, awalnya sendiri dia tidak tahu kalau ada beredar foto-foto hot hakimnya itu, kendati sudah dimuat di hampir semua media lokal di Bangka Belitung ia tahunya justru dari laporan bawahannya.
    "Karena saat berita tersebut beredar saya masih berada di luar kota yaitu di Makassar, dan sangat membuat saya terkejut karena setelah saya lihat memang foto itu mirip dengan bawahan saya, AR. Dan saya sempat shock dan terkejut melihat itu," kata Ketua PN ini.
    Sebagai atasan katanya, dia akan langsung mengambil tindakan tegas untuk menyelidiki kebenaran dari foto-foto menghebohkan nan menggairahkan itu, dengan cara membentuk tim pencari fakta. Bahkan pihak internal PN telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga ngesyur itu
    "Bahkan, secara pribadi telah sempat saya konfirmasikan kepada terduga dan dia telah mengaku dengan jujur dan tidak membantah kalau itu foto-foto miliknya. Tapi dia membantah kalau foto-foto itu dia yang mengupload," terang Retno LIstowo.
    Nah, sebagai bentuk sanksi pihaknya telah mengambil tindakan tegas untuk semetnara waktu hakim itu telah dibebastugaskan dari rutinitasnya selaku pengadil di PN Sungailiat.
    Listowo juga berharap agar hal-hal iseng itu tidak terjadi lagi karena berawal dari keisengan akan membuat akibat yang sangat fatal. "Maka kita pun akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kalangan instansi kita sehingga di kemudian hari hal-hal yang tidak mengenakkan seperti ini tidak terjadi lagi," harapnya.
    Seperti diketahui,beberapa hari ini ada gunjingan beredarnya foto-foto syur ditengarai salah seorang oknum hakim di Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat yang berinisial AR lagi berciuman mesra dengan wanita, yang (sepertinya) salah seorang mantan karyawan salah satu tempat hiburan malam di Sungailiat, yang berinisal NZ. Foto-foto itu katanya berawal dari akun jejaring sosial Facebook.
    Bahkan masyarakat luas dapat melihat foto-foto syur dengan berbagai posisi yang juga "dibumbui" kata-kata tidak senonoh yang dilontarkan si cewek tersebut.
    Berdasarkan informasi yang berhasil Babel Pos (Induk Radar Sungailiat) foto-foto syur diduga oknum hakim itu diambil di tempat hiburan malam di Sungailiat.
    Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Reno Listowo SH MH melalui Kepala Humas Pengadilan Negeri Sungailiat Heneng Pujadi SH mengatakan Pengadilan Negeri Sungailiat sudah membuat Tim Internal Anggota Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat,  Kepala Humas Pengadilan Negeri Sungailiat dan Panitera  terkait adanya permasalahan interen menyangkut masalah keluarga hakim berinisial AR tersebut.
    Tetapi bukan masalah beredarnya foto-foto syur tersebut, itu hanya masalah intern keluarga dan belum ada hasil tim tersebut. "Dan hasilnya akan  kita laporkan langsung ke Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.
    Lalu kata Heneng, pihak pengadilan melalui tim sudah beberapa kali memanggil yang bersangkutan dan juga melakukan pemeriksaan terkait adanya informasi yang masuk ke pengadilan menyangkut oknum anggota hakim tersebut, sampai saat ini belum ada hasil, katanya kepada wartawan, Jumat (22/7).
    Masih menurut Heneng Pujadi SH, mengaku sudah tahu terkait adanya beredarnya beberapa hari ini, foto-foto syur diduga oknum hakim di Pengadilan Negeri Sungailiat bernisial AR dengan pasangannya itu beredar di situs jaringan sosial.
    “Saya lihat kemarin (Kamis-red) dan tidak pantaslah seorang pejabat negara berfoto-foto syur seperti itu dan tersebar di situs jaringan sosial atau facebook,” ungkapnya.
    Dikatakan, untuk permasalahan foto-foto syur itu belum ada pemanggilan terhadap oknum hakim tersebut karena permasalahan tersebut masih baru dan sekarang yang bersangkutan sedang izin pulang ke Semarang mengikuti kegiatan ruwahan menyambut bulan puasa.
    ”Terkait tersebarnya foto-foto syur tersebut, saya sebagai teman sesama hakim, menilai perbuatan tersebut tidak benar,  jangan lah seperti itu, dan untuk permasalahan beredarnya foto syur tersebut Pak ketua pengadilan juga belum tahu,” jelasnya menyesali.
    Dikatakan Kepala Humas Pengadilan Negeri Sungailiat Heneng Pujadi SH, bila ternyata foto-foto tersebut memang benar adalah hakim yang bersangkutan sesuai dengan ada kode etiknya diatur dalam  Pedoman Prilaku Hakim (PPH).
    “Yang jelas kalau di foto yang beredar, wanita itu bukan istrinya sebab saya adalah tetangganya dan semua orang juga tahu, memang saat ini, istri hakim tersebut tidak berada di sini (di Bangka, redred), hakim itu selain dilarang ke tempat hiburan malam dan untuk beristri dua juga sangat sulit, karena selain harus ada izin istri pertama juga harus ada izin dari Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung (MA) juga dengan alasan yang tepat," jabarnya.
    Wartawan Babel Pos mencoba mengkonfirmasi terkait kebenaran foto-foto syur tersebut kepada oknum hakim Sungailiat bernisial AR, saat dihubungi melalui telpon genggamnya maupun dikirimi SMS terdengar nada sambung tetapi tidak dijawab dan pesan SMS tidak dibalas hingga berita ini diturunkan. (mg08)

Bejat, Bayi di Tong Sampah!

Share




SUNGAILIAT - Astagfirullah! Tega nian siapapun orang tua orok bayi satu ini. Wajah tak berdosa dari sosok bayi mungil nan cantik tersebut tidak berada di tempat yang semestinya. Bayi itu tergeletak di tong sampah!
    Bayi mungil tak berdosa ditemukan seorang penjaga kios baju di depan Barata Sungailiat pada tumpukan tempat sampah Minggu malam (24/7) kemarin sekitar pukul 21.00 WIB. Bayi  berjenis kelamin perempuan ini diperkirakan baru 1 jam dilahirkan oleh orang tuanya.
    Retno Anggraini (20) bersama Supri (24) suaminya terkejut saat menemukan  bayi cantik berkulit putih ketika mau pulang bekerja. Retno yang didampingi suaminya di Bidan Wastutina  malam itu mengungkapkan ia baru dijemput Supri pulang dari kios depan Barata Sungailiat ketika melewati lorong Barata di bagian belakang terdengar  suara tangisan bayi menangis.
    Penasaran dengan temuannya tersebut, ia bersama suaminya mencari arah suara yang tepat berada di tumpukan sampah tepatnya di belakang Mess karyawan Barata.
    Ia sangat terkejut  ketika mendapatkan sebuah kotak mie instan  berisikan bayi yang  malang dengan kondisi masih terlilit ari - ari yang  masih berdarah. Bayi itu tidak ditutupi selembar benang pun dan mulut mungilnya masih berteriak menangis keras.
    Dalam keadaan itu Retno segera secara spontanitas menanggalkan jilbabnya untuk menutupi tubuh bayi yang seperti sedang kedinginan dan  langsung membopong bayi mungil dan membawa ke rumah bidan yang tak jauh dari tempat tinggalnya di Jalan Gajah, Kelurahan Sinar Jaya, Kecamatan Sungailiat untuk segera memberi perawatan kepada bayi berjenis kelamin perempuan itu.
    "Saya baru pulang bekerja dijemput suami. kondisi pasar sudah sepi makanya sayup - sayup saya mendengar suara tangisan bayi. Saya  penasaran dan bilang ke suami untuk mencari asal suara bayi tersebut. Suara semakin besar ketika saya berada di lorong antara Barata dan Ruko Pasar. Saat itu saya mendapatkan sebuah kardus mie yang di dalamnya terdapat bayi yang masih berdarah dan ada ari - arinya. Saya langsung membungkus bayi itu dengan  jilbab saya karena pasti dia sedang kedinginan," ungkap Retno kepada sejumlah wartawan Senin siang (25/7).
    Setiba di Bidan Wastutina, bayi mungil tersebut oleh bidan segera dibersihkan dan dikenakan popok untuk menghangatkan tubuhnya. Oleh bidan apabila melihat dari kondisi bayi perempuan tersebut diperkirakan baru satu jam di lahirkan oleh orang tuanya tanpa bantuan tenaga medis.
    Sementara Bidan Watustina mengatakan sekitar pukul 21.00 WIB dirinya menerima bayi tersebut dari Retno. Ia pun memastikan saat itu kondisi bayi mungil itu dalam kondisi sehat.
    Namun sejak malam tadi apabila dikasih susu, bayi mungil tersebut selalu muntah. Dirinya mengatakan untuk penanganan lebih lanjut bayi mungil tersebut akan segera dibawa ke dokter anak untuk memastikan kondisi kesehatannya.
    "Kalau saya lihat kondisi bayi itu baru satu jam dilahirkan. Itu dilahirkan sendiri tanpa tenaga medis karena ari - arinya masih menempel. Untuk selanjutnya kami akan bawa ke dokter anak ini untuk memastikan  kondisinya. Sementara waktu biarlah kami merawatnya sehingga kondisinya benar - benar baik. Selain itu untuk  penanganan selanjutnya kami akan serahkan ke pihak yang berwajib," tukasnya.(cr02)

PT GPL Tunaikan Janjinya

ShareSUNGAILIAT - Wakil Bupati Bangka H Nurhidayat Rani minta partisipasi aktif dari masyarakat Desa Mapur dan sekitar untuk membina perkebunan sawit yang telah ada untuk dapat dijaga dan dirawat dengan baik.
    Selain itu Nurhidayat juga berharap masyarakat ikut untuk membantu perkembangan koperasinya dan jangan menjadi anggota koperasi hanya ingin mendapatkan kebun sawit saja.
    Hal ini disampaikan Wabup di sela-sela acara penyerahan perkebunan  inti plasma dari pihak pengembang PT Gunung Maras Lestari (GPL) kepada koperasi perkebunan kepala sawit (KPKS) Mapur Mandiri selaku wadah dari masyarakat Desa Mapur dan sekitarnya.
    Tambah Dayat, selain dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat petani dan pihak koperasi diharapkan pihak perusahaan pengembang PT GPL setelah diserahkan kebun plasma masyarakat ini terus melakukan pembinaan terhadap pihak koperasi pengelolanya.
    "Jangan setelah kebun diserahkan pembinaan terhadap koperasi terhenti begitu saja. Dan tentu akan terjadi hal-hal yang tidak dinginkan," katanya.
    Lanjut dia, sebagaimana diketahui sebelumnya begitu banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak PT GPL sendiri dalam pengembangan investasi selama ini, seperti benturan-benturan yang terjadi dengan masyarakat. "Untuk itu dengan bukti dan upaya dari PT GPL untuk membina para masyarakat petani sawit melalui wadah koperasi mitra terus dapat berjalan dengan baik," harap Dayat.
    Sementara itu sebanyak 121,24 hektar kebun plasma untuk tahap pertama yang diserahkan oleh PT GPL yang diperuntukan 581 KK, penyerahan ini sendiri dilakukan secara kolektif dan langsung dilakukan penandatanganan kerja sama dengan pihak Bank SumselBabel.
    Dan untuk perkebunan inti plasma sendiri akan terus berkelanjutan sesuai dengan perjanjian MoU awal dari pihak pengembang sampai target perkebunan inti plasma, sesuai MoU.
    Untuk itu akan ada penyerahan pada tahap-tahap berikutnya setelah  kebun yang dikembangkan memenuhi persyaratan untuk dapat diserahkan kepada masyarakat. Turut hadir dalam acara penyerahan itu, Kadishut Bangka, Kadisperindagkop, Camat Riau Silip, perwakilan Polres Bangka, Kapolsek Riau Silip, pengurus Kopersi Mapur Mandiri, Manager Bank SumselBabel dan para tokoh masyarakat. (mg08)

Puasa, Masyarakat Terancam

ShareSUNGAILIAT - Masyarakat atau konsumen di Kabupaten Bangka bakal terancam dengan kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pangan berbagai jenis hingga 15 persen pada bulan Ramadhan mendatang.
     "Kenaikan sebesar itu kemungkinan bisa saja terjadi mengingat pada bulan tersebut permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pangan di pasar meningkat," kata Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka, Mulyadi di Sungailiat, Senin.
      Ia mengatakan, kenaikan harga untuk semua jenis kebutuhan masyarakat pada bulan Ramadhan merupakan tradisi atau "hukum pasar" dimana akan terjadi kenaikan harga seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat.
      "Upaya mengendalikan tersebut biasanya pemerintah akan mengelar operasi pasar murah yang langsung kepada masyarakat," ujarnya.
     Disinggung dengan stok beras menjelang Ramadhan, kata Mulyadi, pihanya masih menunggu rapat koordinasi dengan Dinas Disperindagkop Provinsi Bangka Belitung, dimana dinas tersebut yang akan melakukan pembahasan dengan pihak Bulog.
      "Sementara kebutuhan pangan lainnya sampai sekarang masih dalam kondisi aman karena pasokan dari luar pulau Bangka masih lancar, kendati ada halangan pemerintah akan segera mengatasinya," katanya.
      Dia mengharapkan kepada seluruh masyarakat, agar tidak panik menghadapi jika terjadi kenaikan harga kebutuhan di pasar, dan diharapkan pula dapat menekan belanja kebutuhan yang dianggap tidak perlu, karena pada saat Ramadhan kebutuhan masyarakat meningkat sementara harga kebutuhan di pasar juga naik.
      "Kondisi beraspun masih tetap aman meskipun sebelumnya Menteri Pertanian mengatakan petani di pulau Jawa mengalami gagal panen (Puso)," katanya.
     Sementara salah satu ibu rumah tangga, Sumarni mengatakan, dirinya sudah tidak heran jika terjadi kenaikan harga kebutuhan masyarakat pada saat bulan Ramadhan.
     "Kenaikan harga kebutuhan pangan masyarakat di pasar hampir terjadi saat bulan Ramadhan, dan kami pun sebagai ibu rumah tangga yang setiap saat belanja di pasar sudah tidak heran lagi," katanya. (cr03)
    
       

Sabtu, 23 Juli 2011

Korupsi Mau Dibongkar!

ShareSUNGAILIAT, - Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat, Hartawi meminta kepada seluruh jajarannya untuk memaksimalkan dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Tuntutan ini diakui sebelumnya masih terdapat oknum aparat Kejaksaan yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya.
     "Profesionalisme bagi aparat Kejaksaan adalah hal utama dan wajib sebagaimana yang diamanatkan Kejaksaan Agung," katanya di Sungailiat, Jumat, seusai tabur bunga di makam Pahlawan Sungailiat, memperingati hari bhakti Ahdiyaksa ke 51.
      Ia mengatakan, aparat Kejaksaan harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk mengkedepankan keadilan masyarakat, yang mana diketahui mulai hilang kepercayaannya kepada aparat penegak hukum.
      "Dengan meningkatkan profesional, tentunya diharapkan ke depannya akan kembali pulih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan," ujaranya.
      Menurutnya, upaya pengembalian pencitraan Kejaksaan diantarannya melakukan program pemilihan masyarakat taat hukum, penyuluhan hukum serta kegiatan lainnya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, semua program tersebut dimaksudkan sebagai langkah kemitraan Kejaksaan dengan masyarakat.
      "Kejaksaan transparan kepada publik, dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan laporan dan masukan dari hasil kerja di lapangan termasuk melaporkan jika terdapat oknum kejaksaan yang melakukan tindakan tercela. Keterlibatan masyarakat disini adalah sebagai kontrol," jelasnya.
     Hartawi juga menegaskan, dimana profesionalisme yang menjadi bagian kewajiban aparat Kejaksaan hendaknya tetap dijaga karena pemerintah telah memberikan keseimbangan kerja dengan penambahan dana insentif.
     "Kami juga akan menindak tegas jika kedapatan oknum yang melakukan pelanggaran mulai tindakan peringakatan sampai dengan ditundanya pangkatnya," katanya.
     Terkaiat dengan penangganan kasus korupsi di Kabupaten Bangka, memasuki sementer kedua tahun 2011, kata Hartawi, sedang menyelesaikan beberapa kasus lama. Kasus yang baru penyelidikan di Kejaksaan Sungailiat sebanyak dua kasus sementara kasus yang sudah sampai kepenuntutan sebanyak dua sampai tiga perkara.
     "Saya optimis Kejaksaan mampu membongkar berbagai kasus korupsi, asalkan didasari dengan kelengkapan data, karena tidak semua laporan dari masyarakat terkait indikasi korupsi dilengkapi data yang akurat," jelasnya.
     Ditegaskannya, penangganan kasus tindak korupsi tidak semudah membalikan telapak tangan, karena semua laporan dari masyarakat tidak bisa serta merta dilakukan penuntutan sebelum adanya kelengkapan data dan penelitian kebenarannya atau dilakukan kroscek.
     "Kita tidak bisa menjadikan orang menjadi tersangka tanpa adanya bukti yang otentik," ujaranya.
     Dia mengungkapkan bahwa sampai dengan sekarang pihaknya sudah berhasil menyelamatkan uang negara yang besarnya mencapai ratusan juta, bersama dengan hasil rampasan lelang yang besarnya mencapai hampir Rp 1 miliar.
     "Saya berharap ke depannya, kesadaran masyarakat terhadap taat hukum semakin meningkat serta berkuarangnya kasus tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat." katanya.
      Menyikapai kinerja Kejaksaan diusianya yang ke 51, Pemerhati Layanan Publik Bangka Belitung, Hendra Sinaga, menaruh harapan Kejaksaan semakin hari semakin baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terlebih momentum yang tepat dilakukan Kejaksaan Agung mengenai profesionalisme aparat Kejaksaan.
      "Kajati atau Kajari harus mengambil tindakan tegas dan bila perlu pemecatan kepada aparatnya yang terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan institusi Kejaksaan. Karena dengan tindakan tegas inilah salah satu upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat," demikian Hendra Sinaga. (cr03)

Ada Sekolah Mungut Iuran

ShareSUNGAILIAT - Sekolah-sekolah di daerah nampaknya masih abu-abu menyikapi imbauan dari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh.
    Imbauan itu adalah larangan pungutan biaya pendidikan terkait penerimaan murid baru oleh lembaga sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan apapun alasan seperti yang diberitakan media online Nasional.
    Ternyata imbauan itu sendiri terkesan belum diketahui bagi penyelenggara pendidikan di daerah. Dan terbukti masih adanya salah satu sekolah yang memungut biaya iuran HUT RI dengan besaran minimal Rp 20 ribu dan bahkan murid baru harus membeli sejumlah buku panduan.
     Menurut salah satu orang tua dari murid sekolah tersebut yang tidak mau disebutkan namanya, di Sungailiat, Jumat, mengatakan, dirinya harus mengeluarkan dana iuran HUT RI sebesar Rp 20 ribu, belum termasuk biaya seragam yang mencapai lebih Rp 400 ribu serta biaya pembelian buku panduan.
     "Saya heran buku panduan hampir semua mata pelajaran harus membeli, dan yang perlu ditanyakan dana BOS tersebut dialokasikan untuk apa," katanya.
     Ia mengatakan, barangkali bagi orang tua yang mampu tidak mempersoalkan dengan sejumlah dana yang dikeluarkan, namun sebaliknya bagi orang tua yang tidak mampu tentu harapan untuk mendapatkan hak pendidikan bagi anaknya akan terhambat.
      Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, Yunan Helmi mengatakan, dirinya akan segera memanggil kepala sekolah yang bersangkutan untuk dimintai keterangan lebih lanjut tentang persoalan yang ada agar tidak sampai salah penafsiran masyarakat.
      "Kalau memang nantinya tidak sesuai dengan mekanisme dana BOS tentu akan kami berikan pemahaman kepada kepala sekolah yang bersangkutan," katanya.
      Dia juga mengatakan, biasanya kegiatan HUT RI anggarannya sudah dialokasikan, namun persoalannya kegiatan tersebut sifatnya besar atau tidak seperti pembelian kostum.
      "Masalah pembelian buku panduan bagi murid, akan dilihat dulu apakah ada dalam dana BOS atau tidak, kalau tidak ada tentu inisiatif orang tua, tetapi biasanya dalam BOS itu sudah lengkap," jelasnya. (cr03)

Di Bangka Perlu Ada KPK

Share
   SUNGAILIAT - Sejumlah masyarakat di Kabupaten Bangka mengharapkan adanya pembentukan perwakilan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor).
     "Kita ketahui bahwa keberadaan KPK dianggap lebih mampu menangani berbagai kasus tipikor dari kasus yang nilainya kecil sampai kasus-kasus besar," kata Pemerhati Layanan Publik, Bangka Belitung, Hendra Sinaga, di Sungailiat, Kamis.
     Dikatakannya, dengan dibentuknya perwakilan KPK di daerah, setidaknya akan menekan terjadinya tindak pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah.
     "Keberadaanya bukan untuk menyaingi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti, Kepolisian maupun Kejaksaan, justru dengan adanya KPK lembaga yudikatif yang ada bisa bekerjasama menguak kasus-kasus korupsi yang selama ini dianggap merugikan masyarakat banyak," jelasnya.
     Hendra mengatakan, dirinya bukan berarti tidak percaya dengan kinerja Kejaksaan maupun Kepolisian dalam menangani kasus korupsi, namun jika dibandingkan keberhasilannya dengan KPK yang berdirinya jauh lebih muda dibandingkan kedua lembaga penegak hukum tersebut, hasilnya sudah cukup memuaskan.
     "Saya yakin jika KPK didirikan di daerah khususnya di Provinsi Bangka Belitung (Babel), tentunya masyarakat akan lebih mudah melaporkan jika menemukan indikasi tindak korupsi," ujarnya.
     Ia mengatakan, KPK sedikit banyak akan mempengaruhi psikologi oknum yang berencana melakukan tindakan pelanggaran Tipikor, dan pada akhirnya rencananya tersebut diurungkan.
     Sementara Ketua KNPI Kabupaten Bangka, Heryawandi, mengatakan, ada baiknya lembaga KPK dibentuk di Provinsi Bangka Belitung untuk menangani atau mengungkat sejumlah kasus tipikor.
     "Hanya saja kendati lembaga KPK tersebut tidak akan menjamin adanya daerah yang bebas dari tindakan korupsi, karena dalam hal ini yang menjadi persoalan ada metalitas aparat pemerintah," jelasnya.
     Menurutnya dalam melakukan upaya prefentif dengan melakukan pengawasan terhadap suatu sistem yang sudah terbangun sejak lama.
     "Kita harus berfikir positif, manakala suatu lembaga penegakan hukum sedikit menangani kasus korupsi itu bukan berarti tidak berhasil, namun harus dikaji persoalan lebih mendalam karena barangkali daerah tersebut aparatur pemerintah sudah mulai sadar terhadap hukum," katanya.
     Ia berpendapat perlunya pemutusan "mata rantai" ditingkat aparatur pemerintah yang memiliki metal rendah dengan melakukan pembinaan dan pendidikan pemahaman bagi generasi muda. (cr03)

"Tak usah Ngancam, Saya Siap Mundur"

ShareSUNGAILIAT - Akhirnya setelah mendapat desakan dari berbagai pihak, Ketua KONI Kabupaten Bangka terpilih berdasarkan Musda Koni Kabupaten Bangka beberapa waktu lalu Ir H Tarmizi H Saat siap melepaskan diri dari jabatannya sebagai Ketua KONI.
    Pernyataan itu disampaikan kepada sejumlah wartawan saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (21/7) dan ia mempersilakan bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua KONI Kabupaten Bangka untuk menggantikannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
    Ia juga menyarankan agar jabatan Ketua KONI Kabupaten Bangka diangkat dari pihak swasta seperti pengusaha atau pelaku olahraga  yang memang mau berkontribusi menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk prestasi dunia olahraga. Untuk itu, ia minta Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka segera mengadakan rapat untuk pemilihan ketua KONI yang baru.
    "Saya tidak masalah untuk mundur karena terpilih itu juga bukan hanya untuk senang saja, sebab jabatan itu adalah amanah," ungkapnya.
    Sebelumnya ia sudah mundur dari sepakbola dan voli sebagai Ketua Pengcab . Namun menurutnya untuk Ketua Koni baru harus ada musyawarah karena saya dipilih melalui musyawarah sehingga mekanisme yang tepat  adalah musyawarah luar biasa.
    "Jadi tidak usah capek-capek, ancam-mengancamlah. Saya dengan ikhlas, apalagi belum dilantik tidak usah pusing-pusing orang memikirkannya, Tarmizi itu tenang kok orangnya. Jadi saya siap, tidak masalah. Jangan sampai saya juga terlalu banyak megang jabatan nanti berabe. Saya akan junjung tinggi surat edaran itu," tegas Tarmizi.
    Ia justru menyarankan agar jabatan Ketua KONI Kabupaten Bangka diangkat dari pihak swasta seperti pengusaha yang memang mau berkontribusi menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk prestasi dunia olahraga di KONI.

*Dewan Pun Desak Sekda Mundur
    Desakan mundur Sekda Bangka sebagai Ketua Koni Bangka ini sebelumnya sempat di utarakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Rendra Basri yang dimana  berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2005 tertentang sistem olahraga nasional  dan PP Nomor 16 Tahun 2007 menyatakan, orang yang memegang ketua KONI tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan struktural dan publik.
    Berdasarkan UU No 3 Tahun 2005 juga  sudah ditegaskan pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana anggaran olahraga melalui APBD sesuai kemampuan daerah.
    "Ketika kita masih melihat UU Nomor 3 Tahun 2005 tidak dijalankan masih diabaikan jangan persalahkan dewan saat Pemkab Bangka mengajukan anggaran ditolak DPRD Kabupaten Bangka," kata Rendra.
    Ia menyatakan dewan tidak akan mengesahkan usulan untuk KONI maupun olahraga dimana pengurusnya masih merangkap di jabatan struktural maupun publik.
    "Saya sampaikan dulu jangan sampai dewan dibilang tidak pro olahraga. Dewan tetap pro olahraga tapi ikuti aturan undang-undang sepanjang aturan yang diterapkan undang-undang itu," pungkasnya.(cr02)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More